Kompas Edisi Rabu 9 Desember 2015

Kompas Edisi Rabu 9 Desember 2015

Pilih Pemimpin Tak Bercela

Pelaksanaan Pilkada di Lima Daerah Ditunda

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 826 pasang kandidat, Rabu (9/12) ini, akan memperebutkan suara sekitar 100 juta pemilih untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di delapan provinsi dan 256 kabupaten/kota. Bermoral dan tidak bercela sepatutnya menjadi kriteria utama saat memilih kandidat dalam pilkada hari ini.

Kemenangan dan kekalahan dalam pemilihan kepala daerah hendaknya tidak membuat perpecahan. Semua elemen masyarakat seyogianya menjaga kedamaian pilkada serentak yang hari ini untuk pertama kali digelar.

"Pilihlah pemimpin yang tidak pernah melanggar nilai-nilai agama, moral, dan hukum. Pemimpin yang baik juga memiliki visi yang jelas dan terukur," kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, di Jakarta, Selasa.

Pelanggaran etik

MKD Tentukan Kewibawaan DPR

JAKARTA, KOMPAS — Kewibawaan DPR dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga itu kini sangat ditentukan oleh langkah Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

"Jika MKD dan DPR masih mau dihargai rakyat serta masih mau mendengarkan rakyat, beri sanksi berat kepada Novanto karena dia telah melakukan pelanggaran etika berat," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Selasa (8/12).

Rekaman pembicaraan antara Novanto, pengusaha Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin pada 8 Juni 2015, yang antara lain diduga berisi permintaan saham dari PT FI dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut Syafii Maarif, telah terang-benderang menunjukkan adanya pelanggaran etika. MKD tidak perlu lagi mencari alasan agar Novanto lolos dari sanksi.

Pilkada Serentak

Warga Bingung Memilih Siapa

Mendapati banyak nelayan miskin di Kepulauan Aru, Maluku, Oktober lalu, adalah sebuah ironi. Sedari dulu, mereka seolah abadi dalam ketidakberdayaan di tengah kepungan potensi laut yang melimpah. Pada saat yang sama, pimpinan daerah terlibat kasus korupsi. Kini mereka menaruh harapan kepada pemimpin yang akan lahir hari ini, Rabu (9/12). Satu pinta, jangan korupsi!

Henjerson Ghite, warga Dobo, ibu kota Kepulauan Aru, yang dihubungi dari Ambon, Selasa, menuturkan, salah satu penyebab lambatnya pembangunan di Dobo ialah perilaku pejabat yang korup. Kepulauan Aru resmi memisahkan diri dari kabupaten induk, Maluku Tenggara, pada 2003. Dalam kurun 12 tahun terakhir, Kepulauan Aru belum beranjak jauh dari belenggu kemiskinan. Angka kemiskinan masih 27 persen.

Ironisnya, bupati dua periode, Theddy Tengko, dieksekusi jaksa setelah terbukti melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepulauan Aru 2006/2007. Begitu pula wakilnya, Umar Djabumona, yang tersandung korupsi dana Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Maluku di Aru pada 2011. Keduanya diproses hukum, bahkan hingga meninggal saat masih dalam masa periode kepemimpinan (nonaktif).