Monday, July 25, 2016

Kompas Edisi Senin 25 Juli 2016

Kompas Edisi Senin 25 Juli 2016
Kompas Edisi Senin 25 Juli 2016

Hak-hak Anak Masih Diabaikan

Motif Eksploitasi Terus Mengintai


JAKARTA, KOMPAS — Negara belum optimal memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Minimnya perlindungan dari pemerintah pusat hingga daerah membuat warga yang berusia 0-17 tahun rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, psikis, sosial, dan ekonomi.

Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli cenderung hanya berupa seremonial karena tidak ada perbaikan terhadap perlindungan hak anak.

Rentetan kasus yang menempatkan anak sebagai korban selama ini mengonfirmasi masih terjadinya pengabaian terhadap hak-hak anak.

Anak korban kejahatan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, misalnya, pada tahun 2014 tercatat 247.610 anak.

Kementerian tersebut juga mencatat pada tahun 2014 ada 3.372 narapidana anak.


KRISIS TURKI

Erdogan Tutup Ribuan Sekolah dan Yayasan


ANKARA, MINGGU — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Sabtu (23/7), memerintahkan penutupan ribuan sekolah swasta, badan amal dan yayasan, serta puluhan lembaga medis, dan belasan universitas. Ini merupakan dekrit pertama Erdogan setelah memberlakukan status darurat selama tiga bulan di Turki pasca upaya kudeta yang gagal, 15 Juli lalu.

Otoritas Turki juga menahan kemenakan ulama karismatis Fethullah Gulen, Muhammed Sait Gulen, di kota Erzurum, Turki timur laut. Kantor berita Anadolu melaporkan, Sait Gulen akan dibawa ke ibu kota Ankara untuk menjalani pemeriksaan. Gulen, yang tinggal di Amerika Serikat, dituding Erdogan menjadi otak di balik upaya kudeta yang gagal. Tuduhan itu dibantah Gulen.

Sait Gulen merupakan keluarga dekat Gulen pertama yang ditangkap setelah upaya kudeta. Pejabat kepresidenan Turki juga mengatakan, Pemerintah Turki menangkap pembantu utama Gulen, Halis Hanci, yang diperkirakan memasuki Turki dua hari menjelang upaya kudeta.


PENGASUHAN

Tumbuh Kembang di Luar Kasih Sayang Ayah-Bunda


Seorang anak laki-laki berumur enam tahun menatap malu-malu. Ia menyembunyikan tubuhnya di balik Ike Mustika, pembimbing psikologi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani di Jakarta.

Ia lalu tersenyum dan mau bersalaman. Saat ditanya namanya, ia menjawab lirih dengan menyebut sebuah nama berinisial N.

Sudah dua bulan ini N tinggal di rumah perlindungan milik Kementerian Sosial itu. Siang itu ia tengah asyik bermain dengan C (11), anak laki-laki yang juga tinggal di panti tersebut. Kedua bocah itu mengalami pengalaman yang menyakitkan untuk sampai di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani.

Sunday, July 24, 2016

Kompas Edisi Minggu 24 Juli 2016

Kompas Edisi Minggu 24 Juli 2016
Kompas Edisi Minggu 24 Juli 2016

Anak Tanggung Jawab Bersama

Gerakan Bersama Lindungi Anak Dicanangkan


MATARAM, KOMPAS — Tantangan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak kian bertambah berat. Maka, pemerintah menyerukan agar semua pihak terlibat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

 Seruan tersebut disampaikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada peringatan Hari Anak Nasional di Lapangan Sangkareang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (23/7). Ia mencanangkan Gerakan Bersama Lindungi Anak.

”Dengan mengangkat tinggi- tinggi payung merah putih ini, mari membangun gerakan bersama lindungi anak. Semoga peringatan ini tak hanya menjadi seremonial, tetapi juga membuat semua lapisan masyarakat mau melindungi anak,” kata Puan dalam acara yang dihadiri sekitar 3.000 anak dari Nusa Tenggara Barat dan perwakilan setiap kabupaten dan kota di Indonesia.


Terorisme

Strategi Persuasif Tetap Dikedepankan


JAKARTA, KOMPAS — Berbagai strategi persuasif tetap dikedepankan untuk menyadarkan para anggota kelompok garis keras agar tidak lagi terlibat terorisme. Namun, operasi keamanan tetap berlanjut untuk mengejar kelompok teroris yang menolak menyerahkan diri.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius, yang dihubungi melalui telepon dari Jakarta, Sabtu (23/7), mengatakan, dengan tertangkapnya istri pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Santoso, Umi Delima, maka pengikutnya yang masih tersisa diperkirakan tinggal 18 orang lagi. Pemerintah dan aparat keamanan terus mengimbau mereka segera menyerahkan diri agar mendapat pengampunan.

”Langkah persuasif agar mereka mau menyerahkan diri tetap dikedepankan oleh aparat keamanan gabungan TNI dan kepolisian. Imbauan agar mereka menyerahkan diri juga sudah sering disampaikan. Seperti sudah disampaikan Menko Polhukam dan Kapolri, jika mereka mau menyerahkan diri, justru akan dipertimbangkan keringanan,” kata Suhardi.


Selisik Batik

Keindahan di Kantong Buruh Migran


Menjadi pembatik di wilayah eks Karesidenan Banyumas adalah jalan terakhir. Banyak perempuan muda memilih merantau ketimbang menjadi pembatik. Setelah letih dimakan usia dan menua, barulah mereka kembali melirik batik. Batik tak memberi harapan. Lantaran itulah, mereka memilih menjadi buruh migran.

 Sesungguhnya batik secara turun-temurun menjadi bagian dari irama napas keseharian di pedesaan banyumasan. Rominah (44) pernah merantau ke Pulau Pinang, Malaysia, sebelum kembali menekuni profesi lama sebagai pembatik di Desa Papringan, Banyumas. Kala itu, krisis ekonomi sedang berkecamuk dan berimbas pada kehidupan rumah tangganya. Meski takut, ia memilih meninggalkan batik, lalu bekerja sebagai pekerja rumah tangga selama dua tahun di negeri tetangga.

Ketika ditemui di Galeri Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pringmas di Desa Papringan, Banyumas, yang dikelola sesama warga desa dengan bantuan modal awal dari Bank Indonesia, Rominah sibuk menjemur lembaran batik yang baru saja diwarnai. Ia menjemur batik bersama Soimah (39) dan Naryuti (35) yang kini juga membatik. Sebelumnya, mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia, Singapura, dan Hongkong.

Saturday, July 23, 2016

Kompas Edisi Sabtu 23 Juli 2016

Kompas Edisi Sabtu 23 Juli 2016
Kompas Edisi Sabtu 23 Juli 2016

Hindari ”Kutukan” Sumber Daya

Beberapa Kebijakan Pemerintah Justru Berdampak Buruk


SIAK, KOMPAS — Pemerintah menegaskan, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan lingkungan. Pemerintah juga menyadari, kesalahan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam menyia-nyiakan kekayaan alam. Faktanya, pembangunan masih menggerus sumber daya alam.

 Pentingnya mempertimbangkan lingkungan dalam pembangunan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (22/7), pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Siak Sri Indrapura, Riau, sekaligus penyerahan penghargaan lingkungan 2016. Wapres mengajak para pengambil keputusan dan masyarakat menghindari ”kutukan” sumber daya alam. Tema peringatan kali ini ”Go Wild for Life” atau ”Selamatkan Satwa Liar untuk Kehidupan”.

”Lingkungan yang baik merupakan rahmat, tetapi lingkungan yang buruk bisa jadi musibah seperti di daerah ini (Provinsi Riau). Mari kita hindari kutukan sumber daya alam,” kata Wapres Kalla.


TERORISME

Pendekatan Kemanusiaan Dibutuhkan


JAKARTA, KOMPAS — Narapidana perkara terorisme perlu dibantu untuk melepaskan diri dari jaringan atau kelompoknya. Langkah ini, jika disertai dengan pendekatan yang bersifat kemanusiaan, diyakini menjadi langkah deradikalisasi yang efektif. Tanpa program pelepasan diri dari kelompoknya, menurut pemerhati masalah terorisme Al Chaidar, Jumat (22/7) di Jakarta, para narapidana terorisme akan sulit melepaskan diri dari jaringan atau kelompoknya.

Kondisi ini ditengarai ikut menyebabkan sejumlah bekas narapidana terorisme tetap radikal, bahkan makin berbahaya saat sudah keluar dari penjara. Mereka antara lain pemimpin Mujahidin Indonesia Timur Santoso alias Abu Wardah yang ditembak pada Senin lalu, Sunakim alias Afif yang menjadi pelaku bom Thamrin, Jakarta, Januari lalu, serta Bahrun Naim yang menjadi salah satu pemimpin sayap Negara Islam di Irak dan Suriah asal Indonesia.

Narapidana perkara terorisme umumnya juga memiliki kebencian terhadap pandangan, kelompok, atau pihak yang berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, pengenalan kepada budaya dan kelompok yang berbeda juga menjadi penting bagi mereka. Chaidar menyebut hal ini dengan humanisasi.


PENATAAN KOTA

Semua Dimulai dari Membangun Kampung


Di balik deretan gedung perkantoran, mal, dan hotel di Kota Surabaya, Jawa Timur, tersembunyi kampung-kampung hijau nan asri. Di sanalah warga Surabaya berinisiatif untuk bergotong royong membangun sebuah lingkungan yang sehat. Sebuah model hunian modern dengan teknologi sederhana.

Salah satu kampung hijau itu adalah Kampung Bratang Binangun yang terletak di Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng. Kampung itu disebut kampung hijau karena jika dipandang, kampung itu benar-benar hijau berkat pohon ataupun tanaman dalam pot yang memenuhi halaman depan rumah warga.

Kampung itu juga dikatakan hijau untuk pengertian ramah lingkungan karena sudah menerapkan teknologi pengolahan air limbah. Warga memiliki alat yang memungkinkan mereka membersihkan air dari selokan dan digunakan kembali untuk menyiram tanaman atau mencuci kendaraan.

Friday, July 22, 2016

Kompas Edisi Jumat 22 Juli 2016

Kompas Edisi Jumat 22 Juli 2016
Kompas Edisi Jumat 22 Juli 2016

Turki Darurat Tiga Bulan

Erdogan Curiga Negara Lain Terlibat Kudeta Gagal


ISTANBUL, KAMIS — Untuk menuntaskan proses perburuan tersangka komplotan kudeta gagal dan membersihkan semua organisasi teroris, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan, Turki dalam keadaan status darurat selama tiga bulan. Jika situasi kembali aman, diperpendek menjadi 45 hari.

 Erdogan mengumumkan perkembangan ini setelah rapat kabinet dengan Majelis Keamanan Nasional selama 5 jam di Istana Kepresidenan, Rabu (20/7). Namun, Wakil Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus memberikan pengumuman tambahan, jika situasi kembali aman, status darurat itu bisa diperpendek hanya menjadi 45 hari. Selama status darurat itu, Pemerintah Turki berjanji tak akan melanggar hak asasi manusia dan kebebasan setiap individu warga negara.

Selama dalam situasi darurat itu, pemerintah, khususnya presiden, diperbolehkan memotong jalur birokrasi di parlemen untuk memberlakukan undang-undang baru dan membatasi atau meniadakan hak dan kebebasan rakyat. Dengan demikian, pemerintah lebih fleksibel ketika mengambil tindakan dalam menangani masalah setelah kudeta gagal, termasuk penanganan para tersangka yang kini bertambah menjadi minimal 50.000 orang. Mereka termasuk guru, dosen, pejabat pemerintah, perwira militer, dan warga sipil.


Pengampunan Pajak

Presiden Buka Saluran Telepon Khusus


MEDAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meyakinkan para wajib pajak agar mau mengikuti program pengampunan pajak. Presiden bahkan membuka saluran telepon khusus, yang bisa dihubungi jika wajib pajak mempunyai keluhan terkait program pengampunan pajak.

 Nomor telepon 08112283333 itu diberikan Presiden kepada wajib pajak pada acara sosialisasi pengampunan pajak, Kamis (21/7), di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention, Medan, Sumatera Utara. ”Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Data Bapak dan Ibu tidak bisa diminta oleh siapa pun. Apabila dana itu masuk, ada penerimaan pajak sehingga banyak manfaat bagi ekonomi nasional, untuk memperkuat nilai tukar, menaikkan cadangan devisa, dan lain-lain,” kata Presiden.

Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak karena partisipasi selama sosialisasi pengampunan pajak sangat tinggi. Sosialisasi di Surabaya, pekan lalu, dihadiri 2.500 wajib pajak. Sementara, di Medan kemarin, acara sosialisasi dihadiri lebih dari 3.500 wajib pajak, lebih banyak dari jumlah undangan yang diedarkan.


Budidaya Kakao

Petani Menikmati Buah Ketekunan


Abdul Wahab (39), petani di Desa Barra, Kecamatan Mapilli, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, semringah saat ditemui di kolong rumah panggungnya. Sembari memberi makan sapinya, Wahab bercerita dengan wajah penuh senyum.

 Alhamdulillah, panen kakao makin bagus. Produksi meningkat, kualitas juga lebih bagus dengan biji-biji kakao yang lebih besar. Harganya pun bagus,” kata Wahab berseri.

”Bersyukur tiga tahun lalu saya ikut program peremajaan kakao. Saya tidak mengganti tanaman dengan yang baru, tapi melakukan sambung samping,” kata Wahab.

Thursday, July 21, 2016

Kompas Edisi Kamis 21 Juli 2016

Kompas Edisi Kamis 21 Juli 2016
Kompas Edisi Kamis 21 Juli 2016

Korban dan Rumah Sakit Kebingungan

Perkuat Pengawasan Vaksin


JAKARTA, KOMPAS — Imunisasi ulang anak-anak yang mendapat vaksin palsu dinilai tidak cukup menenangkan warga dan rumah sakit yang memakai vaksin palsu. Pemerintah didesak agar lebih hadir memberikan informasi dan panduan yang jelas apa yang harus dilakukan masyarakat dan rumah sakit.

 Sejauh ini, para orangtua korban vaksin palsu masih kebingungan karena tidak mendapatkan kejelasan siapa saja anak yang harus diimunisasi ulang. Orangtua yang anaknya tak direkomendasikan untuk melakukan imunisasi ulang juga ingin tahu apakah kekebalan tubuh pada anak mereka terbentuk atau tidak. Hal ini disebabkan anak mereka diimunisasi di rumah sakit yang disebutkan memakai vaksin palsu.

Selain itu, sejak nama rumah sakit yang memakai vaksin palsu dipublikasikan, manajemen rumah sakit bersangkutan mengaku tak pernah mendapatkan arahan apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjutinya.


Pengampunan Pajak

25 BUMN Minati Dana Repatriasi


JAKARTA, KOMPAS — Dana repatriasi dari program pengampunan pajak diharapkan dapat diserap sebesar Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun melalui instrumen-instrumen investasi badan usaha milik negara. Sebanyak 25 BUMN berminat menampung dana repatriasi.

Menteri BUMN Rini Soemarno, di Jakarta, Rabu (20/7), mengatakan, ada beberapa skema yang dapat ditawarkan kepada pemilik dana yang mengikuti program pengampunan pajak melalui empat bank BUMN yang menjadi bank persepsi dan melalui manajer investasi, Bahana, Danareksa, Mandiri Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Selain itu, kata Rini, ada beberapa BUMN yang memiliki proyek-proyek yang sudah berjalan. ”Kita bisa ajak mereka di proyek jalan tol, seperti Malang-Pandaan yang sudah selesai dan sudah ada pendapatannya. Jadi, kita ajak berpartner sehingga dananya bisa kita manfaatkan untuk membangun jalan tol yang lain,” katanya.


Karaoke "Sewuan"

”Hepi-hepi” sampai Lupa Utang di Rumah


Wis tau isun riko sayangi, wis tau isun riko welasi
 yo wis gedigu... yo wis gedigu

yo gedigu baen….

(Sudah pernah aku kau sayangi, sudah pernah aku kau cintai, ya sudah begitu.. ya sudah begitu, ya begitu saja….)

Headset di telinga dan mikrofon di tangan kanan, Risanggeni (37) menyanyi sepenuh hati. Lagu ”Riko Sing Kanggo Maneh” (Engkau yang Tak Berarti Lagi) jadi lagu kelima yang ia bawakan di radio karaoke Arif Kafilah FM, di Rogojampi, Banyuwangi.

Suara Risanggeni memang tak seperti artis rekaman, tetapi enaklah untuk didengar. Yang jelas, ia terlihat happy saat menyanyi. ”Hayo nyanyi sama saya. Mau lagu apa? Nanti saya yang bayarin,” katanya.