Friday, September 30, 2016

Kompas Edisi Jumat 30 September 2016

Kompas Edisi Jumat 30 September 2016
Kompas Edisi Jumat 30 September 2016

Deklarasi Rp 4.000 Triliun

Melalui Program Pengampunan, Wajib Pajak Bertambah 11.920 Orang


JAKARTA, KOMPAS — Deklarasi aset melalui program pengampunan pajak menembus Rp 4.000 triliun dan sesuai target di kisaran Rp 3.000 triliun hingga Rp 4.000 triliun. Selain mencapai target, Direktorat Jenderal Pajak juga mendapatkan tambahan wajib pajak baru sebanyak 11.920 orang.
Jumlah wajib pajak baru itu kemungkinan besar masih akan terus bertambah karena program pengampunan pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9) dan tahap tiga berakhir pada 31 Maret 2017. ”Deklarasi sudah lebih dari Rp 4.000 triliun,” kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteadi menjawab pertanyaan Kompas di Jakarta, Kamis (29/9).

Berdasarkan data yang ditampilkan pada laman DJP pada Kamis pukul 22.00, sebanyak 297.202 wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Total aset yang dideklarasikan Rp 3.184 triliun. Uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 79,4 triliun.


PON JABAR 2016

Saatnya Serius Menata Pembinaan Olahraga


JAKARTA, KOMPAS — Pekan Olahraga Nasional Jabar 2016 rampung digelar. Meski atlet-atlet muda bermunculan di sejumlah cabang, dominasi atlet level pelatnas atau level internasional masih terasa. Namun, muncul pula kenyataan bahwa kualitas atlet Tanah Air masih tertinggal dari atlet negara lain.

Fenomena ini menguatkan perlunya perubahan pembinaan atlet muda, salah satunya menjadikan PON sebagai ajang bagi atlet-atlet muda untuk menembus level elite.

Pengajar Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Djoko Pekik mengatakan, pemerintah mesti lebih peduli dan serius melihat hal tersebut. Pemerintah harus membuat regulasi yang mengikat, salah satunya soal pembatasan atlet yang tampil di PON. Atlet level pelatnas, yang sudah tampil di level internasional, seharusnya tidak lagi turun di PON.


Pelestarian Cagar Budaya

Mereka yang Kesengsem Lasem


Rumah-rumah gedong berusia hampir 150 tahun itu dibiarkan sepi setelah ditinggalkan pemilik atau ahli warisnya. Gerbang kayu megah yang menjadi pintu masuk terlihat kusam, menandakan rumah tidak terawat.

Rumah-rumah besar perpaduan arsitektur Tiongkok-Hindia di kawasan pecinan Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, itu seolah di ambang kehancuran. Kawasan itu tumbuh pesat seiring pesatnya perdagangan candu di Pulau Jawa pada abad ke-19. James R Rush dalam bukunya, Opium to Java, mencatat Lasem sebagai corong candu pada 1860-an.

Seiring hancurnya perdagangan candu, sebagian besar warganya beralih menjadi pengusaha batik. Namun, Lasem kembali mati suri, hanya sebagai pelintasan di antara kesibukan jalur pantura yang dirintis saat pemerintahan Daendels pada 1808.

Thursday, September 29, 2016

Kompas Edisi Kamis 29 September 2016

Kompas Edisi Kamis 29 September 2016
Kompas Edisi Kamis 29 September 2016

Hati-hati Putuskan NCICD

Belum Ada Kajian Komprehensif soal Dampak Menyeluruh


JAKARTA, KOMPAS — Menjelang tenggat kajian Proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD), pemerintah perlu ekstra hati-hati memutuskan lanjut tidaknya proyek raksasa tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak bisa ditarik kembali saat proyek fisik dimulai, bisa merugikan semua pihak, termasuk penanam modal.

Penelitian yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan, Proyek Pembangunan NCICD ini berisiko besar bagi lingkungan dan arus laut di Teluk Jakarta, selain berdampak sosial budaya.

Ahli kelautan Balai Pengkajian dan Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT), Widjo Kongko, Rabu (21/9), mengatakan, tahun 2013-2014, lembaganya melakukan pemodelan terhadap rencana proyek ini.


PON 2016

Jabar Kampiun di Tengah Persoalan


BANDUNG, KOMPAS — Kontingen tuan rumah Jawa Barat akhirnya menahbiskan diri sebagai pengumpul medali terbanyak PON 2016 dengan total 217 medali emas. Medali emas sepak bola menjadi emas pamungkas Jabar di PON kali ini.

Meski meraih hasil maksimal, perhelatan PON Jabar 2016 diwarnai dengan sejumlah kejadian yang menodai sportivitas yang ingin dibangun dan menjadi filosofi olahraga sejak awal. Persiapan yang tidak maksimal membuat penyelenggaraan terkesan tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan PON sebelumnya.

Cabang atletik menjadi cabang yang kesiapannya paling akhir. Ketiadaan peralatan tanding hingga dua hari menjelang perlombaan memunculkan sejumlah tanda tanya, termasuk di kalangan delegasi teknik yang bertugas memastikan kelancaran penyelenggaraan lomba di cabang itu.


Banjir Garut

Ujian bagi Pengungsi Menata Masa Depan


Waktu menunjukkan pukul 21.00 saat Nyonya Nenah (37) menahan kantuk, Selasa (27/9). Dua bola mata warga Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memerah.

Anak bungsunya, Ali (3), tidur di pangkuan sejak sejam lalu. Hujan deras yang terjadi kembali mengganggu waktu istirahatnya di pengungsian setelah banjir bandang meratakan rumahnya.

Tinggal di teras samping Masjid Al Muqaroh Cimacan selebar 1 meter, cipratan air leluasa membasahi karpet dan plastik tipisnya. Dingin menusuk tulang meski jaket tebal kumal sudah ia pakai.

”Sudah tujuh hari tinggal di sini. Terus diguyur hujan, kepala ini sakit juga,” kata Ny Nenah sembari memasang koyok sakit kepala di jidatnya.

Wednesday, September 28, 2016

Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Kompas Edisi Rabu 28 September 2016
Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Partisipasi Amnesti Melesat

Sebagian Besar Aset di Luar Negeri Belum Diikutkan


JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi pengampunan pajak melesat dalam sembilan hari terakhir. Sampai dengan Selasa (27/9) pukul 22.00, sebanyak 205.006 wajib pajak berpartisipasi dengan aset mencapai Rp 2.512 triliun. Namun, aset di luar negeri yang dilaporkan sangat kecil dibandingkan potensinya.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin, menyatakan, pemerintah tetap mengharapkan peningkatan repatriasi. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk melancarkan arus repatriasi. Salah satunya dengan merevisi ketentuan tentang perusahaan cangkang.

Sebelumnya, perusahaan cangkang harus dibubarkan jika wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Belakangan, ketentuan ini direvisi sehingga perusahaan cangkang tidak harus dibubarkan.


LETUSAN Gunung BARUJARI

Kondisi 389 Wisatawan Belum Diketahui


JAKARTA, KOMPAS — Gunung Barujari di kaldera Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, kembali meletus pada Selasa (27/9) pukul 14.45 Wita. Letusan yang melontarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter ke barat daya itu tergolong tiba-tiba. Kondisi 389 wisatawan yang berada di Taman Nasional Gunung Rinjani, hingga kemarin, belum diketahui.

 Berdasarkan informasi dari Seksi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pada 25-27 September 2016, ada 389 wisatawan, terdiri dari 333 wisatawan mancanegara dan 56 wisatawan lokal, yang naik melalui Pos Sembalun. ”Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB bersama pihak terkait dan relawan masih berkoordinasi untuk mengetahui kondisi wisatawan yang masih berada di gunung,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo khawatir terhadap letusan di Barujari yang tidak ada peringatan sebelumnya. Gunung itu ramai didaki wisatawan. ”Sampai saat ini belum ada laporan tentang pendaki yang menjadi korban,” ujarnya. Situasi mitigasi gunung api di Barujari dilematis. Banyak wisatawan ingin menikmati keindahan kawah Gunung Rinjani dan Barujari.


KESEMPATAN KERJA

Membantu Penyandang Disabilitas


Menjadi penyandang disabilitas tak menyurutkan semangat Anik Puji (24) untuk bekerja. Selepas lulus kuliah, penyandang tunadaksa itu gigih mencari pekerjaan. Dengan bantuan situs Kerjabilitas, Anik diterima bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia.

 Kerjabilitas adalah situs yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja yang mau menerima mereka. Situs itu dikembangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Saujana yang berbasis di Yogyakarta.

Sekitar Maret 2016, Anik tak sengaja menemukan situs yang beralamat di http://kerjabilitas.com tersebut.

”Waktu itu, saya sedang mencari informasi di internet tentang lowongan kerja untuk tunadaksa, lalu enggak sengaja ketemu website Kerjabilitas. Awalnya, saya juga enggak tahu ini website apa,” katanya.

Tuesday, September 27, 2016

Kompas Edisi Selasa 27 September 2016

Kompas Edisi Selasa 27 September 2016
Kompas Edisi Selasa 27 September 2016

85 Tahun Jakob Oetama


Hari ini, 27 September 2016, genap 85 tahun usia Bapak.... Mari, Pak, kita jumpa lagi sambil menyeruput secangkir teh. Lalu bicara tentang pers, tentang politik, jagat yang Bapak fasih menguraikannya. Juga tentang Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera, tetapi masih terus jadi impian.

 Bapak putra asal Jowahan, di dekat Candi Borobudur, yang pintar. Semula ingin jadi guru, tapi Romo Oudejans mengatakan, ”Guru sudah banyak, wartawan belum.”

Lalu jadilah Bapak wartawan par excellence, yang suka mengajak junior agar gumunan, agar ’menunggangi gelombang berita’ (riding the news), dan agar menjadikan berita sebagai kapstok untuk menumpahkan pengetahuan dan empati. Bapak juga mengingatkan agar wartawan selalu mengetuk (frapper toujours), juga tak melupakan untuk apa kemerdekaan pers yang kini digenggam. Ya, freedom for apa setelah freedom from tirani.


Biaya Pilkada Picu Korupsi

Pencalonan Butuh Dana Besar


JAKARTA, KOMPAS — Biaya yang dibutuhkan pasangan calon pada Pilkada 2017 umumnya akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan resmi mereka sebagai kepala daerah jika menang dalam pilkada. Tanpa pengawasan yang ketat, kondisi ini dapat menjadi awal dari korupsi di daerah.

 Data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015 menunjukkan, biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp 30 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Biaya itu diperkirakan makin besar di Pilkada 2017. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada 2017 menyebutkan, pasangan calon kepala daerah diizinkan menambah bahan dan alat peraga kampanye dengan batasan yang sudah ditentukan, selain yang sudah ditanggung negara.


Indeks Pariwisata Indonesia

Denpasar Menjadi Acuan


 Litbang ”Kompas” bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata mengembangkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) mengacu pada Travel and Tourism Competitive Index untuk mengukur kesiapan daerah tujuan pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Laporan jurnalistik terhadap 25 kabupaten/kota yang lolos seleksi data sekunder telah dimuat Agustus lalu. Hasil pengukuran indeks dilaporkan berikut ini, bersamaan dengan Hari Pariwisata Nasional, 27 September.

Tingkat daya saing tertinggi industri pariwisata Indonesia masih didominasi kota-kota besar. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) dengan skor 3,81 dari rentang skala indeks 0 hingga 5. Aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola, dan infrastruktur menjadi penopang utama keunggulan ibu kota Provinsi Bali itu.

Kesiapan infrastruktur, dukungan lingkungan bisnis, dan nama Bali yang sudah terkenal di dunia menjadi fondasi kokoh pengembangan pariwisata Denpasar. Sementara dalam aspek potensi wisata alam dan buatan, posisi kota ini tidak setinggi beberapa daerah lain.

Saturday, September 24, 2016

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016
Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Pilkada DKI Gambaran Pilpres

Kontestasi Diprediksi Berlangsung Ketat


JAKARTA, KOMPAS — Munculnya tiga poros kekuatan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan refleksi dari sisa pertarungan pada pemilihan presiden terdahulu. Tiga poros itu menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu uji sekaligus persiapan ke Pemilihan Presiden 2019.

 Pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Jumat (23/9) malam, ada dua pasang bakal calon mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang menggandeng Sylviana Murni.

Pencalonan ini membuat Agus mundur dari TNI dan Sylviana mundur dari pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta.


PON JABAR 2016

Penyelenggaraan Baik meski Banyak Soal


BANDUNG, KOMPAS — Meski di lapangan terjadi beberapa kericuhan dan ketidakpuasan dari sejumlah kontingen, Menpora Imam Nahrawi menilai sejauh ini penyelenggaraan PON Jabar 2016 sangat lancar. Terkait masalah ketimpangan penilaian oleh wasit, Kemenpora, KONI Pusat, dan Panitia Besar PON melimpahkan hal itu ke pengurus pusat cabang olahraga.

”Saya menilai penyelenggaraan PON sudah berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang, itu sudah dievaluasi oleh PB PON. Kalaupun ada kekurangan, itu di luar kemampuan penyelenggara,” kata Imam seusai menggelar rapat evaluasi PON, Jumat (23/9), di Bandung, Jawa Barat.

Rapat yang berlangsung satu jam itu diikuti jajaran Kemenpora, KONI Pusat, PB PON, Kepolisian Daerah Jabar, dan Komando Daerah Militer III Siliwangi. Sehari sebelumnya, di Jakarta, Menpora menyatakan akan mengevaluasi besar-besaran akar permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan PON Jabar 2016, sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Hal ini dilatarbelakangi berbagai persoalan dan kericuhan yang muncul di PON yang telah berlangsung lebih dari sepekan (Kompas, 23/9).


PERPAJAKAN

Jalan Panjang untuk Pengampunan


Negara sedang berbaik hati kepada warganya yang lupa, abai, sengaja tidak melaporkan harta, atau menyimpannya di luar negeri dengan memberi pengampunan. Namun, untuk mendapatkannya, warga harus menempuh jalan panjang dan berliku.

 Jarum jam baru menunjukkan pukul 05.00. Santo (48) bergegas mengambil nomor antrean begitu tiba di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nomor antrean di tangan Santo menunjukkan angka 70. Padahal, pelayanan baru dibuka pukul 08.00.

”Saya terpaksa datang pagi sekali agar bisa mendapatkan kuota pelayanan. Walaupun datang pukul 05.00, ternyata antrean sudah sangat panjang,” ujarnya, Kamis (22/9).

Kompas Edisi Minggu 25 September 2016

Kompas Edisi Minggu 25 September 2016
Kompas Edisi Minggu 25 September 2016

Jaga Kedamaian Pilkada 2017

Ekonomi Jangan Terganggu


JAKARTA, KOMPAS — Semua pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Pemilihan Kepala Daerah 2017 berjalan aman dan damai. Pilkada jangan sampai malah menggerogoti pembangunan ekonomi yang sudah mulai terjaga.

Pembakaran tiga sepeda motor, sebuah kendaraan roda empat, dan penyerangan posko tim pemenangan milik bakal calon bupati Mappi, Papua, Stefanus Kaisma, di Jalan Kalimantan, Distrik Obaa, Jumat (23/9) malam, menjadi peringatan bagi setiap pasangan bakal calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2017.

Terkait kondisi di Kabupaten Mappi, Kepolisian Resor Mappi, Sabtu, menetapkan status Siaga Satu agar konflik pada awal tahapan pilkada itu tidak semakin meluas. Kepala Polres Mappi Ajun Komisaris Besar Wartono mengatakan, pihaknya menyiagakan 200 personel untuk mengantisipasi konflik dalam pilkada.


DEWAN KEAMANAN PBB

RI Calonkan Diri sebagai Anggota Tidak Tetap 2019-2020


NEW YORK, KOMPAS — Indonesia kembali menegaskan keinginannya untuk menjadi mitra sejati perdamaian dunia. Untuk itu, Indonesia memutuskan mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

 Keputusan Indonesia itu secara resmi disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berpidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (23/9) atau Sabtu pagi WIB.

”Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020,” kata Kalla, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Anita Yossihara dan Kris Razianto Mada, dari New York, Amerika Serikat.


SELISIK BATIK

Batik Larangan Penguasa Mataram


”Abdi Ningsun kang kasebut ing dhuwur ora susah ngenteni dhawuh ingsun, wenang anglarangi wong-wong mau lumebu ing Kraton, utawa andhawuhi metu saka ing sajrone Kraton....” (Abdiku yang tersebut di atas, tidak perlu menunggu perintahku untuk menegur orang-orang yang mau masuk ke keraton atau meminta mereka keluar dari keraton....)

 Diambil dari Rijksblad van Djokjakarta atau Undang- Undang Keraton Yogyakarta Tahun 1927 yang memuat aturan pemakaian busana, penggalan kalimat di atas merupakan titah dari Sultan Hamengku Buwono VIII untuk ”mengusir” siapa saja yang salah berbusana di Keraton Yogyakarta. Angka 19 pada Rijksblad 1927 jelas-jelas memuat judul: larangan panganggo (larangan berbusana).

Ditulis dalam bahasa Belanda dan Jawa, undang-undang yang diberi cap asmo dalem dengan persetujuan Tuan Residen Ngayogyakarta Y.e. Yasper dan diundangkan oleh Papatih Dalem Pangeran Haryo Hadipati Danurejo ini menyebut delapan motif batik larangan: parang rusak barong, parang rusak gendrek, parang rusak klithik, semen gedhe sawat grudha, semen gedhe sawat lor, udan riris, rujak senthe, dan parang-parangan yang bukan parang rusak.

Thursday, September 22, 2016

Kompas Edisi Kamis 22 September 2016

Kompas Edisi Kamis 22 September 2016
Kompas Edisi Kamis 22 September 2016

Banjir Bandang Sergap Kabupaten Garut

23 Orang Meninggal dan 22 Orang Dinyatakan Hilang


BANDUNG, KOMPAS — Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Garut dan Sumedang, Jawa Barat, Selasa (20/9) malam. Tim dokter Rumah Sakit TNI AD Guntur yang menangani korban berhasil mengidentifikasi 23 jenazah, sementara 22 orang dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Puluhan rumah dan sejumlah kantor rusak parah dihantam banjir bandang disertai lumpur yang terjadi pada Selasa sekitar pukul 23.30.

Setelah bencana, di Jakarta, Presiden Joko Widodo memerintahkan penanganan cepat bencana di Garut. Hal itu untuk membantu Pemerintah Kabupaten Garut menangani kondisi darurat yang sedang berlangsung.


Pilkada

Koalisi Bahas Dua Kemungkinan


JAKARTA, KOMPAS — Hari pertama pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, Rabu (21/9), sejumlah bakal calon sudah mendaftar. Namun, sejumlah partai politik juga masih membahas bakal calon yang akan diusung.

 Pembahasan bakal calon yang akan diusung ini, semalam, antara lain dilakukan oleh sebagian parpol yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang digelar untuk membahas calon yang diusung di Pilkada DKI Jakarta ini dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy.

Dua anggota Koalisi Kekeluargaan lainnya, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kadernya tidak terlihat dalam pertemuan itu.


Korban Banjir Bandang

Orang Tak Bersalah Pun Kena Dampaknya


 Luapan Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamiri di Kabupaten Garut menyebarkan ketakutan, sekaligus kekhawatiran. Ketika semuanya sudah terlambat, hanya duka yang diingat. ”Tolong... tolong....”

Ny Kokom (45), warga Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, masih ingat benar jeritan keras yang membangunkan ia dari tidurnya, Selasa (20/9). Jeritan itu berasal dari luar Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet, Garut, tempatnya dirawat. Saat itu jarum jam menunjukkan pukul 23.30.

Ny Kokom yang tengah menjalani perawatan sakit jantung yang dideritanya dicekam ketakutan. Ny Kokom semakin khawatir saat bunyi gemuruh terdengar bersamaan dengan air yang masuk ke dalam kamar perawatan di lantai satu tak lama kemudian. Saat itu, tak ada satu perawat pun yang ada di sampingnya.

Wednesday, September 21, 2016

Kompas Edisi Rabu 21 September 2016

Kompas Edisi Rabu 21 September 2016
Kompas Edisi Rabu 21 September 2016

Pertarungan Ide Menentukan

Basuki-Djarot Resmi Dicalonkan PDI-P, Tanda Tangani Kontrak Politik


JAKARTA, KOMPAS — Setelah PDI-P mengumumkan pencalonan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada 2017, partai lain merapatkan kekuatan untuk memilih calon yang setanding. Pertarungan ide diharapkan menjadi penentu kemenangan.

Pengumuman pasangan calon kepala daerah DKI itu digelar di kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9) pukul 20.10. Dalam kesempatan itu, DPP PDI-P secara serentak juga mengumumkan 100 pasang calon lain yang akan bersaing dalam Pilkada 2017.

Pengumuman itu dilakukan secara simbolis dengan memanggil hanya beberapa pasangan calon. Mereka adalah Hana Hasanah Fadel Muhammad-Tommy S Junus (pemilihan gubernur Gorontalo), Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah (Aceh), Domingus Mandacan-Muhammad Lakatoni (Papua Barat), Muhammad Ali Baal Masdar-Enny Anggraini Anwar (Sulawesi Barat), Rano Karno (Banten), dan Hasto Wardoyo (pemilihan bupati Kulon Progo).


Kasus Google

Momentum Menata Kedaulatan Siber RI


JAKARTA, KOMPAS — Pemeriksaan terhadap Google dan perusahaan digital dari luar negeri lainnya menjadi momentum untuk menata ulang kedaulatan siber Indonesia. Untuk itu diperlukan pusat data agar lalu lintas data dan transaksi pembayaran bisa terekam.

Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Kristiono yang dihubungi Kompas, Selasa (20/9) di Jakarta, mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan Google mendirikan bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Kristiono, layanan yang ditawarkan Google sudah seharusnya memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Google memperoleh manfaat ekonomi di Indonesia.


Pembukaan Tambang

Berharap Bukan Janji Manis Sesaat


Potensi tambang di sejumlah daerah sempat jadi pelita harapan bagi daerah dan warga sekitarnya. Namun, kenyataan tak semanis harapan. Tanpa pengaturan yang ideal, rakyat sulit sejahtera dari tambang.

 Pupus sudah harapan Haryono, Kepala Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk sejahtera dari tambang, saat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jihad Arkanudin memukul palu di muka sidang, Juni lalu.

Haryono divonis 20 tahun penjara. Ia dianggap dalang kematian Salim Kancil, warga juga tokoh penolak tambang pasir di Selok Awar-Awar. Keinginannya meraup banyak rupiah dari tambang justru berakhir di bui.

Tuesday, September 20, 2016

Kompas Edisi Selasa 20 September 2016

Kompas Edisi Selasa 20 September 2016
Kompas Edisi Selasa 20 September 2016

Irman Gusman Diberhentikan

Sejumlah Anggota DPD Meminta Penangguhan Penahanan


JAKARTA, KOMPAS — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah merekomendasikan Irman Gusman yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD. Pada saat bersamaan, 20 dari 135 anggota DPD meminta KPK menangguhkan penahanan Irman.

Rekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPD yang diputuskan di rapat BK DPD, Senin (19/9) malam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut didasarkan pada Pasal 52 Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Di sana tertulis, jika berstatus tersangka, pimpinan DPD harus diberhentikan dari jabatannya.

Irman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga ”menjual” pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah. Dalam kasus ini, Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto.


Visi Pembangunan

SDM Riset Menua dan Kurang Berkualitas


JAKARTA, KOMPAS — Anggaran riset Indonesia ada di posisi paling rendah di antara negara anggota G-20. Banyak soal mendasar membelit dunia riset Tanah Air, mulai dari rendahnya kualitas periset, peneliti yang menua, tidak menariknya dunia riset, hingga sistem pendidikan yang tidak mendukung. Menambah anggaran hingga 2 persen dari produk domestik bruto pun tidak otomatis akan menyelesaikan masalah.

Dari sisi jumlah pegawai, ada ribuan orang bekerja di beberapa lembaga riset. Namun, yang melakukan riset sangat terbatas. Lebih dari separuh pegawai adalah tenaga pendukung. Akibatnya, meskipun ditambah besar-besaran, dana riset tak akan banyak terserap dan mampu menarik banyak peneliti.

Di perguruan tinggi, kondisinya relatif sama. Banyak dosen terfokus pada pengajaran atau sibuk menjadi konsultan sejumlah proyek. Meski pemerintah sudah menyediakan dana riset memadai, tetap saja tak termanfaatkan semua.


Tambang Emas

Kegelapan Setelah Euforia Gunung Botak


Euforia tambang emas liar di Gunung Botak, Maluku, kini, lenyap. Dirusak selama 49 bulan, Gunung Botak, kini, menyisakan kehancuran. Bukit mengandung emas telah terbelah.

Harum minyak kayu putih tak tercium. Deretan pohon sagu penjaga kaki bukit sekarat menunggu mati. Di sana, masa depan suram ditelan serakah.

Sepi. Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku, Selasa (13/9), seperti mati. Tak terdengar bunyi putaran alat penghancur batu menghasilkan emas.

Monday, September 19, 2016

Kompas Edisi Senin 19 September 2016

Kompas Edisi Senin 19 September 2016
Kompas Edisi Senin 19 September 2016

Dagang Pengaruh Masalah Serius

BK DPD Bahas Kasus Irman


JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman membuat kredibilitas pejabat publik kian runtuh. Irman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga "menjual" pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah.

Kasus itu juga menunjukkan adanya masalah serius dalam kebijakan kuota impor komoditas pangan untuk pengendalian harga pangan dalam negeri.

Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Muhammad Syarkawi Rauf, Minggu (18/9), di Jakarta, mengatakan, hampir di semua komoditas pangan terdapat disparitas yang besar antara harga di dalam negeri dan harga di luar negeri.


Pertambangan

Tata Kelola Tambang Lupakan Masa Depan


JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola potensi tambang kerap melupakan perencanaan matang, pengelolaan ramah lingkungan, dan perhatian bagi masa depan masyarakat sekitarnya. Buntutnya, tambang sering memicu kerusakan alam, konflik sosial budaya, dan kerugian negara dari sektor ini.

Benang merah itu muncul dari perjalanan Kompas ke beberapa kawasan tambang di Indonesia. Mulai dari Kabupaten Buru di Maluku, Kota Palu dan Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), hingga Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang (Jawa Barat), 9 September hingga 15 September 2016.

Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Ambon, Yuthinus T Male mengatakan, kerusakan lingkungan akibat tambang liar menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Pemerintah provinsi kini bertanggung jawab mengelola rencana tambang secara matang, seperti memetakan lokasi penggalian dan mengolah material. "Sebelum rencana tambang digulirkan, masyarakat setempat harus disiapkan untuk menghadapinya. Jangan sampai mereka hanya menanggung akibat kerusakannya," katanya.


ANGGARAN RISET

Bocor Listrik hingga Sebatas "Bengong"


Riset dan inovasi adalah tulang punggung kemajuan sebuah bangsa atau lembaga bisnis. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada diaplikasikan, khususnya di Indonesia. Tujuh puluh satu tahun merdeka, isu riset bangsa ini masih berkutat pada hal yang seharusnya tak lagi isu utama riset.

Pupus harapan Sulaeman Yusuf membenahi instalasi listrik di Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Itu karena kebijakan penghematan anggaran negara.

Kamis (15/9) siang, di gedung Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat, Sulaeman memulai kisahnya. Di sana berkumpul sejumlah peneliti invensi material unggul dari bahan hayati serta pengembangan proses produksi ramah lingkungan.

Sunday, September 18, 2016

Kompas Edisi Minggu 18 September 2016

Kompas Edisi Minggu 18 September 2016
Kompas Edisi Minggu 18 September 2016

Perilaku Korupsi Tak Berubah

Komisi Pemberantasan Korupsi Tangkap Ketua DPD Irman Gusman


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap tangan pimpinan lembaga negara. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman ditangkap Sabtu (17/9) dini hari di Jakarta. Penangkapan Irman menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum berdampak.

Peristiwa ini kian menunjukkan potret buruk pejabat yang mestinya dipercaya sebagai penyampai aspirasi rakyat. "Kasus ini menunjukkan, sampai hari ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan di negara kita dalam hal perilaku korup," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang di Yogyakarta.

Irman menjadi pimpinan lembaga negara kedua yang ditangkap KPK. Pada 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga ditangkap di rumah dinasnya seusai menerima uang 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar Amerika Serikat untuk mengurus perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil juga diketahui mengurus sengketa Pilkada Lebak, Banten. Belakangan, Akil diketahui disuap untuk mengurus pemenangan pihak yang bersengketa dalam sejumlah pilkada di MK.


Pembukaan PON

Sarana Olahraga Baru Jadi Warisan PON 2016


BANDUNG, KOMPAS — Beberapa sarana baru olahraga, termasuk sejumlah stadion sepak bola, menjadi manfaat paling awal PON Jabar 2016. Ketua Umum PB PON Jabar 2016 yang juga Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan, sebelumnya Jabar hanya memiliki satu stadion berstandar FIFA, yakni Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung.

 "Kini Jabar memiliki empat stadion baru, yakni Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tempat kita semua berada kini (Sabtu malam), lalu Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, dan Stadion Patriot di Kota Bekasi," kata Aher, panggilan Gubernur Jabar, pada pembukaan PON Jabar 2016 di Stadion GBLA, Sabtu malam.

PON Jabar 2016 dibuka Presiden Joko Widodo yang hadir bersama Ibu Negara Ny Iriana Joko Widodo. Hadir juga Menpora Imam Nahrawi.


Kuliner

Beribu-ribu Kilometer untuk Masakan Indonesia


Dari negeri yang jauh, mereka rela menempuh jarak beribu-ribu kilometer mencapai Indonesia "hanya" untuk mencicipi berbagai masakannya, mulai dari nasi liwet, sate lilit, sampai lawar. Tarif tur kuliner ribuan dollar Amerika Serikat pun ditebus dengan sukacita. Mereka memamah bentuk lain narasi Indonesia lewat masakan, yang di negerinya sendiri kurang diperlakukan strategis.

"I don't wanna go. I'm not leaving...!" Beatriz Rodriguez berseru setengah merajuk dan bercanda. Ia enggan beranjak walau jamuan telah kelar. Ia malah memain-mainkan sendok di piring bekas sajian menu penutup yang bikin heboh, explodeng atau explode podeng ice. Menu yang digagas dari jajanan populer es podeng, yang kemudian disajikan dengan teknik khusus sehingga menciptakan atraksi ledakan dari letupan-letupan biang es.

Beatriz adalah salah satu dari 11 peserta tur kuliner Wongso Peterson Culinary Tour. Tur kuliner internasional yang diselenggarakan oleh penggiat masakan Indonesia, William Wongso, pendiri organisasi Aku Cinta Masakan Indonesia (ACMI), bekerja sama dengan Joan Peterson, penulis asal AS yang dikenal dengan serial buku kuliner dunia bertajuk Eat Smart. Para foodies ini-istilah yang disematkan kepada petualang kuliner-datang dari AS dan Australia. Uniknya, semuanya perempuan yang sudah cukup berusia lanjut, dari sekitar 50 tahun hingga 70 tahun.

Saturday, September 17, 2016

Kompas Edisi Sabtu 17 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 17 September 2016
Kompas Edisi Sabtu 17 September 2016

Sikap Singapura Tak Konsisten

Pengusaha Indonesia Diminta Tidak Takut


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan menilai sikap Pemerintah Singapura tidak konsisten dalam merespons kebijakan pengampunan pajak Indonesia. Untuk itu, Singapura diingatkan komitmennya untuk mendukung program pengampunan pajak dengan tidak menghalangi repatriasi aset warga negara Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, peneliti dari Danny Darussalam Tax Center Darussalam, dan pengusaha Benny Soetrisno ketika dihubungi, Jumat (16/9), mempertanyakan sikap Singapura tersebut.

Pendapat itu mereka kemukakan setelah Reuters melaporkan, unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejahatan keuangan, Commercial Affairs Department (CAD), menyatakan kepada sejumlah bank bahwa mereka harus mendata laporan transaksi mencurigakan jika seseorang klien ikut program pengampunan pajak.


Rancangan Anggaran

Presiden Meminta Mekanisme Dipatuhi


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian dan lembaga negara mematuhi mekanisme pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden meminta usulan anggaran tambahan yang diajukan tetap harus mengikuti mekanisme yang ada.

Presiden dalam pengantar sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (16/9), juga mengingatkan, pembahasan anggaran di tingkat komisi hanya sampai pembicaraan tentang program kerja secara makro. Presiden meminta kementerian dan lembaga negara tidak membahas anggaran sampai satuan tiga dengan DPR.

Berdasarkan catatan Kompas, ini merupakan peringatan kedua yang disampaikan Presiden Jokowi agar menteri dan kepala lembaga negara tidak membahas rencana kerja dan anggaran sampai satuan tiga dengan DPR. Peringatan pertama disampaikan Presiden saat membuka rapat kabinet paripurna, yang juga membahas anggaran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5).


Atlet Muda

Hikayat Catur Lapak dan Anak Seribu Pulau


Peraih medali emas catur kilat perseorangan putri PON Jabar 2016 itu menajamkan taktiknya di catur lapak sejak usia sembilan tahun.

"Waktu awal terjun di dunia catur, saya memang kerap bermain di lapak. Ayah saya paling sering mengajak saya bermain catur lapak di bengkel. Tidak tanggung-tanggung, saya pernah main sampai pukul tiga pagi," ujar Medina yang meraih gelar Grand Master Wanita pada 2013 itu, Jumat (16/9).

Bermain di lapak-lapak catur bukan hal yang mengenakkan bagi Medina. Di usianya yang masih sangat muda, ia harus meladeni jago-jago catur yang lebih tua hingga larut malam.

Friday, September 16, 2016

Kompas Edisi Jumat 16 September 2016

Kompas Edisi Jumat 16 September 2016
Kompas Edisi Jumat 16 September 2016

Pengampunan Pajak Dihambat

Perbankan Singapura Laporkan Nasabah Indonesia ke Kepolisian


JAKARTA, KOMPAS — Sedikitnya tiga bank swasta di Singapura diwartakan melaporkan sejumlah nasabah mereka asal Indonesia yang ikut serta dalam program pengampunan pajak di Indonesia ke kepolisian di negeri itu. Hal itu dinilai dapat mengganggu program pengampunan pajak.

 Perbankan setempat juga menilai langkah ini akan merusak bisnis mereka, terutama dikaitkan dengan status nasabah yang merupakan nasabah utama mereka.

Kantor berita Reuters, Kamis (15/9), melaporkan, unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejahatan di bidang keuangan, Commercial Affairs Department (CAD), menyatakan kepada sejumlah bank di negeri itu bahwa mereka harus mendata laporan transaksi mencurigakan (STR) jika seseorang klien ikut ambil bagian dalam skema pengampunan pajak.


PON JABAR 2016

Perlu Upaya Lebih Selamatkan Atletik


BOGOR, KOMPAS — Panitia Besar PON Jabar 2016 perlu melakukan upaya luar biasa untuk menjamin keberlangsungan lomba atletik pada 22-28 September mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Hal ini mengingat hingga Kamis (15/9), atau satu pekan dari lomba, belum satu pun kelengkapan tersedia di arena yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bogor itu.

Kelengkapan lomba yang ada hanya pengukur waktu (foto finis) milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Alat itu sudah dirakit dan dioperasikan saat uji coba kejuaraan (test event), Sabtu (10/9). Alat bermerek Seiko itu masih tersimpan di Sekretariat Atletik di Pakansari.

Kelengkapan lomba lain yang memang sudah ada terlebih dahulu adalah matras untuk lompat tinggi dan lompat tinggi galah. Matras itu mustahil digunakan saat lomba karena diletakkan di lapangan dekat gawang sepak bola, yang kehujanan dan kepanasan. Matras yang dimiliki Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang ada di Pakansari untuk kepentingan pemusatan latihan nasional (pelatnas) juga tidak layak untuk lomba.


FESTIVAL KOPI

Mari Menyeruput Indahnya Kopi Flores


Seperti apa rasa kopi flores? ”Kadar sweetness-nya cukup tinggi, ada cokelatnya, ada kadar buahnya (frutty),” kata barista Ardian Maulana di arena Festival Kopi Flores di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, yang berlangsung pada 15-17 September.

 Aroma kopi flores arabika manggarai menguar kuat saat barista Iqbal dari Indonesian Latte Artist menyeduhnya. Sangat cermat ia meracik kopi. Berat kopi, suhu air, dan cara menuang semuanya serba terukur. Kecermatan dilakukan agar kopi menyapa lidah penikmat dengan ”keindahan” rasa tulennya.

Dikatakan rasa tulen atau asli karena kopi diseduh tanpa kehadiran ”anasir-anasir asing”, termasuk gula. Penyeduhan yang benar, ditambah proses setelah panen sesuai standar yang benar, akan menghasilkan kopi yang benar-benar jos atau prima. Ah....

Thursday, September 15, 2016

Kompas Edisi Kamis 15 September 2016

Kompas Edisi Kamis 15 September 2016
Kompas Edisi Kamis 15 September 2016

DPR Berburu Proyek di Dapil

Anggota Dewan Beralasan Memperjuangkan Daerah


JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terus berburu jatah proyek di daerah pemilihan masing-masing atau di luar daerah pemilihannya. Aspirasi ini selalu muncul menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setidaknya dua tahun terakhir.

Tahun ini, wacana ini mulai digulirkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan Komisi VI, dan pimpinan Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Agustus lalu. Dalam kesimpulan disebutkan, DPR mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasi usulan anggota Dewan yang berkaitan dengan program pembangunan daerah pemilihan (dapil).

Dua hari kemudian, Komisi XI DPR, sebagai komisi yang merasa tidak pernah mendapatkan jatah proyek pembangunan di dapil, berusaha memastikan aspirasi semua anggotanya terakomodasi. Upaya ini dilakukan melalui usulan yang disisipkan dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


PON JABAR 2016

Wasit dan Juri Belum Terima Surat Tugas


BANDUNG, KOMPAS — Pertandingan PON Jabar 2016 sudah memasuki hari kedua, Rabu (14/9). Namun, belum semua wasit dan juri memegang surat keputusan penugasan dari Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional. Padahal, surat itu penting untuk menjamin hak wasit dan juri sebagai pengadil di lapangan sepanjang PON yang akan resmi dibuka pada 17 September dan ditutup pada 29 September.

Wasit hoki indoor Salman mengatakan, dirinya dan wasit hoki dalam ruangan lainnya belum mendapat surat keputusan (SK) dari Pengurus Besar (PB) PON. Mereka bertugas atas dasar SK dari Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI).

”SK itu penting karena menjadi dasar keabsahan menjalankan tugas dan pemberian penghargaan dari Dinas Olahraga Jawa Barat. Kami dapat menjalankan tugas karena ada SK dari PP FHI, tetapi tidak bisa menerima penghargaan sebelum ada SK PB PON,” ungkapnya.


Pendidikan

Di Sekolah Nonformal, Akbar Merajut Cita-cita


 Sore itu, Muhammad Ardila Akbar (13) siap berjualan. Digendongnya tas punggung yang di dalamnya terdapat buku pelajaran, sementara tangannya memegang kantong plastik hitam berisikan tisu yang hendak dijajakannya di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat.

Akbar adalah siswa Sekolah Master, sebuah lembaga pendidikan nonformal di Depok. Pukul 07.30-12.00, Akbar belajar di kelas VII SMP Master. Setelah itu, mulai pukul 15.00, ia berjualan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yang berada di Bojong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ”Saya tidak bisa pulang kalau tidak membawa uang. Di sini saya sewa kos Rp 550.000 per bulan,” ujar Akbar.

Setiap hari, tak kurang dari Rp 150.000 bisa dikantonginya. ”Saya pernah memberikan uang Rp 1,5 juta kepada orangtua. Saya juga membiayai persalinan kakak saya. Tabungan saya sekarang Rp 3,5 juta,” tutur Akbar.

Wednesday, September 14, 2016

Kompas Edisi Rabu 14 September 2016

Kompas Edisi Rabu 14 September 2016
Kompas Edisi Rabu 14 September 2016

Pemerintah Pusat Ubah Sikap

Reklamasi Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan, tetapi Tunggu Kajian NCICD


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memutuskan akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, beberapa pihak berpandangan, sikap ini menyalahi aturan karena melanjutkan reklamasi di tengah proses hukum yang berjalan.

 ”Kami sampai pada kesimpulan sementara tak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Semua aspek didengarkan, dari lingkungan hidup, perhubungan, perikanan, hukum, PLN (pembangkit listrik), dan dari sisi Pemprov DKI. Ada tujuh elemen yang kami kaji. Besok atau Kamis sore, kami (akan) keluarkan surat terkait semua alasan dan elemen yang dikaji,” kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (13/9) malam.

Menurut Luhut, reklamasi Teluk Jakarta menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).


KORUPSI

Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi ini juga diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian akibat korupsi.

Gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, yaitu dari 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016. Pada saat yang sama, sikap permisif terhadap bekas terpidana kasus korupsi juga makin kuat. Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab korupsi masih banyak terjadi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (13/9), menuturkan, KPK pernah mengkaji penerapan upaya ”luar biasa” untuk menghukum koruptor dengan tidak hanya menghitung kerugian berwujud, begitu juga yang tak berwujud. Dia mencontohkan, kerugian akibat jembatan yang roboh karena pembangunannya dikorupsi tidak hanya semata nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup nilai pembangunan jembatan baru, termasuk kerugian ekonomi masyarakat karena jembatan itu tidak berfungsi.


PON JABAR 2016

Berburu Cangkang Kerang di Arena Voli Pasir


Pengantar Redaksi
Pertandingan Pekan Olahraga Nasional Jabar 2016 mulai bergulir Selasa (13/9) kemarin meski upacara pembukaan baru digelar Sabtu (17/9). Jabar sebagai tuan rumah, melalui Gubernur Ahmad Heryawan yang juga menjabat Ketua PB PON, menyatakan kesiapannya menggelar kejuaraan multicabang berskala nasional yang mempertandingkan 44 cabang, dengan 753 nomor itu. Harian ”Kompas” mendedikasikan dua halaman sebagai halaman khusus PON Jabar 2016, seperti tersaji di halaman 30-31, hari ini. Berbagai peristiwa terkait PON, mulai dari persiapan, upacara pembukaan dan penutupan, hingga persaingan antarprovinsi dalam memburu medali berikut pemecahan rekor, kami sajikan dalam dua halaman tersebut. Tak ketinggalan berita-berita penting PON 2016 juga dimuat di halaman 1.

Voli pasir PON Jabar 2016 dimulai Rabu (14/9) ini. Namun, pada Selasa (13/9), pelatih tim Jatim Bambang Eko S masih harus memunguti cangkang kerang di arena voli pasir di Arcamanik, Kota Bandung.

Matahari di atas kepala saat empat atlet putri voli pasir Jatim berlatih di Sarana Olahraga Arcamanik, Selasa. Keringat bercucuran membasahi kaus mereka. Namun, para atlet tetap bersemangat melahap taktik sesuai arahan Bambang.

Tuesday, September 13, 2016

Kompas Edisi Selasa 13 September 2016

Kompas Edisi Selasa 13 September 2016
Kompas Edisi Selasa 13 September 2016

Penindakan Korupsi Melemah

Paket Reformasi Bidang Hukum Disiapkan


JAKARTA, KOMPAS — Korupsi telah banyak diyakini sebagai perusak utama struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Alih-alih memperberat hukuman koruptor untuk menimbulkan efek jera, kini, Indonesia menghadapi pelemahan pemberantasan korupsi.

 Pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan menjadikannya bukan lagi kejahatan luar biasa terindikasi dari banyak hal. Rata-rata hukuman untuk koruptor makin singkat. Partai politik sebagai produsen pejabat publik, kini, tak sungkan menjadikan mantan narapidana perkara korupsi sebagai pengurus partai. Mantan narapidana juga bisa langsung mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saat ini, tengah mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Revisi PP No 99/2012 itu dikhawatirkan akan memudahkan pemberian remisi bagi koruptor karena menghilangkan syarat berstatus justice collaborator atau pelaku kejahatan yang membongkar kejahatan.


Idul Adha

Tingkatkan Semangat Berkorban


SERANG, KOMPAS — Peringatan Idul Adha 1437 Hijriah yang jatuh pada Senin (12/9) harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan semangat berkorban bagi sesama. Semangat berkorban tersebut efektif dalam memupuk kepedulian sosial yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bersama.

 ”Idul Adha yang jatuh pada hari ini (Senin kemarin) menjadi pengingat kita semua dalam hidup bahwa spirit berkorban sangat diperlukan,” kata Presiden Joko Widodo, kemarin, seusai menunaikan shalat Idul Adha di Masjid Agung Ats-Tsaurah, Kota Serang, Banten.

Semangat itu penting diterapkan mulai dari tingkat keluarga, lingkungan, hingga masyarakat umum. Warga masyarakat diminta tidak mementingkan diri sendiri. ”Jangan hanya mau kaya atau menang sendiri, tetapi mengabaikan orang tak mampu, tetangga, dan lingkungan,” ujar Presiden.


Tata Kota

Menata Kota, Mengangkat Harkat Warganya


Perkampungan Kenjeran di Kecamatan Bulak, Surabaya, bersalin rupa. Kawasan yang dulu kumuh itu, kini, menjadi ikon baru pariwisata. Lewat revitalisasi kawasan pantai, Pemkot Surabaya tak sekadar mengubah wajah kota, tetapi turut mengangkat harkat warga pinggiran.

 Perkampungan di Kenjeran mengingatkan akan kampung warna-warni di Kota Rio de Janeiro, Brasil. Kawasan permukiman padat dengan tembok rumah yang penuh warna. Gang-gang kampung bersih tanpa tumpukan sampah. Jalan-jalan dipaving, bebas becek.

Setahun lalu, kampung itu masih kumuh. Saluran air banyak yang menggenang karena tersumbat tumpukan sampah. Bau ikan yang membusuk menjadi hal biasa. Tepian pantai pun menjadi tempat mandi, cuci, dan kakus warga.

Sunday, September 11, 2016

Kompas Edisi Minggu 11 September 2016

Kompas Edisi Minggu 11 September 2016
Kompas Edisi Minggu 11 September 2016

Hari Ini Puncak Ibadah Haji

Petugas Melakukan Penyisiran


JAKARTA, KOMPAS — Hari Minggu (11/9) ini, bertepatan 9 Zulhijah 1437 Hijriah, jutaan orang umat Islam dari berbagai penjuru dunia menjalani wukuf di Padang Arafah, Arab Saudi. Sekitar 168.800 anggota jemaah asal Indonesia pun bersiap-siap melakoni puncak rangkaian ibadah haji tersebut.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ahmad Dimyati mengatakan, petugas menyisir areal sekitar Masjidil Haram untuk memastikan semua jemaah calon haji berangkat ke Arafah sebagai syarat sahnya haji.

”Jika ada yang tertinggal, kami antar menuju ke Arafah,” kata Dimyati, Sabtu (10/9).

Selain menyisir di sekitar Masjidil Haram, petugas kesehatan juga menyiapkan berbagai fasilitas bagi jemaah calon haji yang sakit, termasuk menyediakan bus-bus yang dimodifikasi, agar jemaah yang sakit bisa ke Arafah dengan safari wukuf.


KRISIS SURIAH

Kesepakatan AS-Rusia Dorong Perdamaian


GENEVA, SABTU — Kesepakatan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Rusia diharapkan mendorong perdamaian di Suriah. Hal itu hanya memungkinkan jika langkah tersebut dapat dipatuhi kedua pihak sekaligus didukung pihak-pihak yang saling berseberangan di negeri itu, khususnya pemerintah, kelompok oposisi, serta kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah.

Kesepakatan tentang Suriah itu bakal dimulai dengan penghentian permusuhan semua pihak di negeri itu sejak matahari terbenam hari Senin (12/9). Merujuk pada hasil pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan sejawatnya dari Rusia, Sergei Lavrov, di Geneva, Swiss, pada Jumat (9/9) waktu setempat, pemerintah rezim Damaskus bakal mengakhiri misi tempur di daerah-daerah tertentu yang dikuasai oposisi di negeri itu.

Hal itu akan diikuti dengan rencana Rusia-AS mendirikan pusat bersama guna memerangi sejumlah kelompok bersenjata, terutama kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). ”Kami bersepakat untuk bersama-sama menghentikan teroris melalui Angkatan Udara Rusia dan AS. Kami bersepakat membagi zona-zona di mana serangan akan dilakukan,” kata Lavrov.


Selisik batik

Masa Depan di Ujung Canting


Nun jauh di Papua yang tak memiliki tradisi membatik, batik lahir menjadi sebuah cara berkesenian baru. Kala modernitas mulai menggerus ruang-ruang berkesenian yang sejak dulu telah menjadi bagian hidup orang Papua, batik dibangun sebagai oase yang memberi harapan baru.

Harum bau malam yang dipanaskan di atas kompor minyak kecil menyusup di antara temaram sore yang berganti petang. Wanginya mengiringi jemari tua Martina Iwo (68) menuntun ujung canting, seperti detik yang tengah melukis senja.

Tenang ia menarik napas, mengembuskannya perlahan sambil terus memandangi lembar kain putih yang sebagian telah dilukisnya dengan malam. "Membuat batik tulis motif khas Papua tak berbeda dengan membuat batik motif-motif lain di Jawa. Kami tak hanya dituntut teliti, tetapi juga sabar. Sabar, seperti sehari-hari hidup dalam keluarga," kata Martina.

Saturday, September 10, 2016

Kompas Edisi Sabtu 10 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 10 September 2016
Kompas Edisi Sabtu 10 September 2016

Wapres: Negara Belum Optimal

Indonesia Belum Berhasil Penuhi Janji Kemerdekaan


JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kehadiran negara dalam sejumlah persoalan belum sepenuhnya optimal. Janji-janji kepada rakyat pun belum bisa dipenuhi semuanya. Butuh kebersamaan, konsistensi kebijakan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terlebih dahulu.

”Negara sudah hadir, tetapi belum optimal dalam cara kerja dan cara menangani persoalan. Walaupun kementerian dan lembaga negara sudah berusaha menangani dengan baik, hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan rakyat,” kata Wapres Jusuf Kalla kepada Kompas di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (9/9).

Pada masa mendatang, kata Wapres Kalla, pemerintah bukan hanya harus mendengar suara rakyat, melainkan juga merespons dan bekerja cepat sehingga hasilnya dirasakan masyarakat.


Obat Ilegal

Apotek Rakyat Akan Dihapus


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pelanggaran praktik kefarmasian dilakukan pengelola apotek rakyat di beberapa tempat. Selain menjual bebas obat-obatan yang seharusnya memakai resep dokter, apotek rakyat juga menjadi tempat peredaran obat ilegal. Untuk itu, keberadaan apotek rakyat diusulkan ditiadakan.

 \Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, Jumat (9/9), mengatakan, usulan apotek rakyat dibubarkan dan pencabutan peraturan menteri kesehatan (permenkes) tentang apotek rakyat sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta. ”Usulan pencabutan akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan,” ujarnya.

Usulan pencabutan permenkes itu disebabkan pelaku apotek rakyat melakukan banyak pelanggaran aturan. Selain menjual bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, ditemukan pula obat kedaluwarsa dan obat ilegal yang dijual.


Promosi Pariwisata

Keringat ”Buto” untuk Tanah Air


Tiga buto atau raksasa mengepung seekor macan hitam yang berusaha sekuat tenaga melarikan diri. Buto-buto itu marah besar karena macan hitam tersebut merusak lahan mereka. Tak bisa berkutik akibat dikepung, macan hitam itu pun menyerah dan dibawa pergi oleh para buto.

Orang-orang yang berkerumun di trotoar di depan pusat perbelanjaan Lot 10, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (3/9) malam, pun bertepuk tangan ketika tari Jaranan Buto itu usai. Kemudian gantian ketiga orang berkostum buto itu yang diburu dan dikepung penonton untuk diajak foto bersama. Meski masih terengah- engah, buto-buto itu melayani setiap permintaan penonton dengan antusias.

Ketiga buto dan semua pendukung tarian itu adalah warga Banyuwangi, Jawa Timur, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Malaysia. Komunitas ini merupakan kumpulan warga Banyuwangi yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Anggotanya 200 orang, 40 orang di antaranya aktif berkesenian.

Friday, September 9, 2016

Kompas Edisi Jumat 9 September 2016

Kompas Edisi Jumat 9 September 2016
Kompas Edisi Jumat 9 September 2016

Negara Belum Sepenuhnya Hadir

Keteladanan Elite Ditunggu


JAKARTA, KOMPAS — Berbagai persoalan yang belakangan ini menerpa bangsa Indonesia mengindikasikan negara belum sepenuhnya hadir di tengah masyarakat. Negara belum mampu melindungi masyarakat dan belum bisa menegakkan supremasi hukum.

 Padahal, kehadiran negara ini menjadi poin pertama dari sembilan agenda prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disebut dengan Nawacita. Poin pertama dari Nawacita itu adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, Kamis (8/9), mengatakan, negara sebenarnya sudah hadir, tetapi belum signifikan dan belum cukup mampu menegakkan nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat publik yang seharusnya memberi teladan justru menunjukkan adanya persoalan integritas dan persoalan kejujuran.


KTT ASIA TIMUR

Keamanan Kawasan Jadi Perhatian


VIENTIANE, KOMPAS — Masalah keamanan kawasan menjadi perhatian serius para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Vientiane, Laos, yang berakhir Kamis (8/9). KTT berlangsung mulus, dengan diwarnai riak-riak kecil akibat retorika Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menyita perhatian.

Meski tidak menyebut secara eksplisit sengketa di Laut Tiongkok Selatan, pernyataan Ketua ASEAN menyebutkan, ketegangan di kawasan saat ini menjadi "perhatian serius" pemimpin ASEAN. Masalah itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo di KTT Asia Timur (EAS), dengan anggota 18 negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia.

"Kita melihat masih terdapat ketidakpercayaan di antara negara-negara anggota EAS. Oleh karena itu, Presiden menekankan, kalau hal ini terus terjadi, kawasan ini sulit mempertahankan sebagai pusat pertumbuhan," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, seperti dilaporkan wartawan Kompas, MH Samsul Hadi, dari Vientiane.


PARIWISATA

Pebisnis Wisata Bali Bergulat Melawan Bisnis Daring


Mungkin 10 tahun lalu banyak orang hanya bisa bermimpi untuk berlibur ke Bali karena mahalnya biaya. Mereka harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk bisa mengunjungi ”pulau surga” itu.

 Namun, kini, dengan modal Rp 2 juta, Anda bisa berwisata ke Bali, menginap selama dua hari, dan mengunjungi sejumlah obyek wisata. Biaya bisa semakin murah jika berangkat berombongan dan pandai mengatur perjalanan.

Rini (39), ibu empat anak asal Jakarta, misalnya, penasaran ingin tamasya ke Bali. Ia tergiur oleh cerita rekannya yang hanya bermodal Rp 2 juta bisa berlibur ke Bali tiga hari dua malam bersama teman-teman. Ia pun segera merencanakan perjalanannya dengan matang.

Thursday, September 8, 2016

Kompas Edisi Kamis 8 Septermber 2016

Kompas Edisi Kamis 8 Septermber 2016
Kompas Edisi Kamis 8 Septermber 2016

Keamanan Obat Tak Terjamin

Obat Kedaluwarsa Beredar Luas


JAKARTA, KOMPAS — Obat ilegal yang ada di pasaran tak hanya beredar di jalur tak resmi, tetapi juga ada di toko obat dan apotek rakyat. Lemahnya pengawasan sarana distribusi menyebabkan mutu, keamanan, dan kemanjuran obat tak terjamin. Masyarakat sebagai konsumen tidak terlindungi.

 Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Arustiyono, Rabu (7/9) di Jakarta, mengatakan, mayoritas obat ilegal beredar di jalur tak resmi dan sebagian beredar di apotek rakyat.

Obat sesungguhnya adalah produk yang distribusinya diatur ketat oleh regulasi. Pengaturannya tak bisa disamakan dengan barang konsumsi lain. Lemahnya pengawasan membuat peredaran obat ilegal tak terkendali.


Libur Panjang

9-12 September Truk Dilarang Beroperasi


JAKARTA, KOMPAS — Mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi selama libur panjang akhir minggu, Kementerian Perhubungan melarang truk barang di atas dua sumbu (jumlah roda lebih dari enam) beroperasi. Pembatasan truk itu berlaku Jumat (9/9) pukul 00.00 hingga Senin (12/9) pukul 24.00.

”Surat edaran mengenai pelarangan truk beroperasi itu sudah dibuat Dirjen Perhubungan Darat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (7/9).

Pelarangan kendaraan angkutan barang meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), kendaraan peti kemas, serta kendaraan pengangkut barang lebih dari dua sumbu. ‎Pelarangan ini diberlakukan pada jalan nasional (jalan tol dan jalan non-tol) serta jalur wisata di delapan provinsi, yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.‎


Energi Alternatif

Mengelola ”Sampah” untuk Lingkungan yang Nyaman


Menginjakkan kaki di tempat pembuangan akhir sampah Talangagung di Kabupaten Malang, Jawa Timur, seolah memasuki sebuah taman kecil. Aneka bunga, pepohonan, dan sejumlah gazebo mewarnai kawasan seluas sekitar 4 hektar yang berada persis di tepi Sungai Metro di pinggir kota Kepanjen itu.

 Rindang pepohonan pun mampu menghalau matahari yang bersinar terik, Rabu (10/8) siang itu.

Begitu melintasi gapura tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, tamu langsung disambut jalan aspal berhotmiks mulus hingga zona pembuangan yang berada di paling ujung. Tak tercium aroma busuk. Bahkan, ceceran sisa sampah yang biasa menerobos keluar melalui sela- sela bak truk sebagaimana lazim dijumpai di TPA lain tidak tampak di sini.

Wednesday, September 7, 2016

Kompas Edisi Rabu 7 September 2016

Kompas Edisi Rabu 7 September 2016
Kompas Edisi Rabu 7 September 2016

Obat Ilegal Picu Gangguan Mental

Masyarakat Bawah dan Remaja Jadi Sasaran


JAKARTA, KOMPAS — Produsen obat ilegal yang pabriknya digerebek di Kabupaten Tangerang, Banten, menyasar masyarakat bawah, termasuk remaja, sebagai konsumennya. Obat ilegal yang dijual murah itu diduga digunakan sebagai pengganti narkotika karena memiliki efek halusinasi.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Inspektur Jenderal Antam Novambar, dalam jumpa pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (6/9), memastikan, masyarakat bawah jadi sasaran pemasaran obat ilegal dari Tangerang karena obat itu dijual Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per butir.

”Harga itu lebih murah daripada harga narkoba. Dari hasil investigasi kami di sejumlah daerah, obat ilegal ini dikonsumsi warga untuk menghasilkan efek halusinasi, lalu mereka berbuat jahat, seperti perkelahian dan aksi kekerasan,” kata Antam.


Olahraga Nasional

Proyek Olahraga Rentan Dikorupsi


JAKARTA, KOMPASPembangunan infrastruktur olahraga masih dipandang sebagai proyek sesaat, belum sebagai investasi jangka panjang demi peningkatan prestasi olahraga. Akibatnya, tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur itu berujung pada kasus tindak pidana korupsi.

 Kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012 termasuk kasus cukup besar dan menyita perhatian publik dengan kerugian negara hingga Rp 464,6 miliar. Kasus ini, antara lain, melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso.

Di luar itu, ada kasus korupsi pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, yang melibatkan mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharram dan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Lalu, kasus korupsi proyek pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012 yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan 10 anggota DPRD Riau. Terakhir, Badan Reserse Kriminal Polri menangani kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang digunakan untuk PON Jawa Barat 2016.


Polisi Peduli

Jalan Sepi, Penyelamat Anak Putus Sekolah


Sekelompok warga di Banyuwangi, Jawa Timur, memilih jalan sepi demi menyelamatkan pendidikan anak. Tanpa pamrih, mereka menyisihkan waktu, tenaga, dan dana untuk kemajuan anak-anak.

 Mereka tidak hanya sekadar mengajar anak yang putus sekolah, tetapi juga mencarikan solusi agar mereka bisa bersekolah kembali. Berkat bantuan mereka, anak-anak yang tak terpantau oleh program putus sekolah dari pemerintah bisa kembali bersekolah.

Nabila (8) berkali-kali melompat girang ketika Ajun Inspektur Satu Ririn Nurfiah (41) dan suaminya, Aiptu Darmawan, menuntunnya masuk ke halaman SD Sobo, Banyuwangi. Dengan masih mengenakan piyama dan sandal jepit, pagi itu dengan penuh sukacita Nabila mendaftar di SD tersebut.

Tuesday, September 6, 2016

Kompas Edisi Selasa 6 September 2016

Kompas Edisi Selasa 6 September 2016
Kompas Edisi Selasa 6 September 2016

Produk Politik Dinasti Bermasalah

Bupati Banyuasin ”Ijon” Proyek


JAKARTA, KOMPAS — Kasus Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian menunjukkan ada masalah serius terkait kepala daerah berusia muda produk politik dinasti. Alih-alih memberikan harapan baru, keberadaan mereka justru dapat mengancam masa depan demokrasi Indonesia.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/9), di Jakarta, menetapkan Yan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penetapan ini dilakukan sehari setelah Yan ditangkap KPK di rumah dinasnya di Banyuasin. Yan diduga menugaskan anggota stafnya untuk meminta Rp 1 miliar sebagai uang ”ijon” proyek Dinas Pendidikan Banyuasin kepada pengusaha. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Yan dan istrinya.

”Ini serius, karena secara ideologis masa depan bangsa ada di tangan kaum muda. Bisa kita bayangkan jika bangsa kita berada dalam genggaman pemimpin muda yang korup. Habislah kita,” kata Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta.

Ancaman Kesehatan

Ribuan Obat Kedaluwarsa Berbagai Jenis Dijual Bebas


JAKARTA, KOMPASRibuan setrip obat dari berbagai jenis yang sudah kedaluwarsa dijual bebas oleh pelaku yang menghapus dan mengganti tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Penjualan obat kedaluwarsa itu dilakukan tersangka M (41), warga Jalan Kayu Manis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

 Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Fadil Imran, Senin (5/9), mengatakan, tersangka menjual obat-obat kedaluwarsa itu di toko miliknya bernama MG di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Tersangka mengaku sudah satu tahun menjual obat kedaluwarsa dengan keuntungan Rp 96 juta per bulan.

Polisi menyita 1.963 setrip obat berbagai merek, 49 botol obat cair, 24 karung obat berbagai merek, 122 setrip obat yang dihapus tanggal kedaluwarsanya, dan 3 botol cairan penghapus cat kuku.

Dilema Olimpian

”Turun Gunung” demi Gengsi Daerah


Sepulang dari Olimpiade Rio de Janeiro, Agustus lalu, sejumlah olimpian Tanah Air langsung berjibaku dengan program pemusatan latihan daerah untuk Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat 2016. Mereka ”turun gunung” demi membela daerah, juga demi memenuhi kebutuhan hidup.

 Sabtu (3/9) menjelang siang, lifter olimpian Eko Yuli Irawan serius berlatih di garasi mobil rumahnya di Bekasi, Jabar. Keseriusan itu sedikit mengendur kala putrinya, Naycilla Salsabila Irawan (4), mengajaknya bercanda. Salsabila seperti tak ingin kalah dari sang ayah, ikut berlatih dengan barbel kecilnya.

Eko terus berlatih untuk menjaga performanya meski tiga pekan sebelumnya ia mempersembahkan medali perak bagi Indonesia di Olimpiade Rio. Itu adalah medali ketiga Eko dari Olimpiade setelah ia meraih medali perunggu pada Olimpiade London 2012 dan Beijing 2008.

Monday, September 5, 2016

Kompas Edisi Senin 5 September 2016

Kompas Edisi Senin 5 September 2016
Kompas Edisi Senin 5 September 2016

PON Belum Sepenuhnya Siap

Uji Coba Pertandingan Tak Maksimal karena Kendala Perlengkapan


BANDUNG, KOMPAS — Penyelesaian pembangunan arena dan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional yang mepet dengan jadwal pertandingan menjadi problem yang berulang, tak terkecuali pada PON Jawa Barat 2016. Hal ini perlu menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan.

Secara umum, hampir semua arena dinyatakan siap dari sisi fungsional. Namun, test event atau uji coba pertandingan dan arena PON tidak bisa dilakukan maksimal karena terkendala perlengkapan pertandingan yang belum terpasang sempurna.

Kendala ini terpantau dari observasi tim Kompas di sejumlah arena PON 2016, antara lain di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap tidak optimalnya pertandingan dan memengaruhi pencapaian prestasi atlet.


PEMBERANTASAN KORUPSI

Bupati Banyuasin dan Staf Ditangkap KPK


PALEMBANG, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu, Minggu (4/9). Bupati berusia 32 tahun itu diduga menerima suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2017. Penangkapan ini memperkuat indikasi jual-beli proyek di lingkungan pemerintah daerah.

 Penangkapan dilakukan KPK sejak pukul 08.30 di sejumlah lokasi di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, Sumsel. Selain Yan Anton, penyidik KPK juga menangkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Umar Usman dan Kepala Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Bustamin. KPK juga menangkap seorang pengusaha yang diduga menyerahkan uang senilai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu, membenarkan adanya operasi tangkap tangan itu. Namun, dia belum bersedia menjelaskan lebih rinci dalam kaitan apa operasi tangkap tangan itu dilakukan. ”Mengenai siapa, berapa orang, dan kasusnya apa, diumumkan Senin besok,” kata Yuyuk.


JEMAAH Calon HAJI

Kecewa dan Syukur Bercampur Aduk


Sejumlah orang dengan wajah lesu berjalan gontai menuruni tangga terminal kedatangan menuju meja pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/9). Tatapan mata sebagian dari mereka pun kosong.

 Mereka adalah bagian dari 168 calon haji yang baru saja mendarat dari Manila, Filipina. Sebanyak 110 calon haji turun di Makassar, yang terdiri dari 94 warga Sulsel, 1 warga Sulawesi Barat, dan 15 warga sejumlah daerah di Kalimantan. Sementara 58 orang lagi dari beberapa daerah lain meneruskan penerbangan ke Jakarta.

Calon haji ini dipulangkan setelah upaya mereka berangkat haji melalui Filipina terungkap aparat Filipina pada 19 Agustus lalu. Melalui biro perjalanan haji yang mengurus, mereka akan diberangkatkan memakai paspor Filipina. Mereka pun ditahan di Manila selama proses penyelidikan kasus itu berlangsung.

Sunday, September 4, 2016

Kompas Edisi Minggu 4 September 2016

Kompas Edisi Minggu 4 September 2016
Kompas Edisi Minggu 4 September 2016

Pelaku Membuat Rencana Matang

Tersangka Mengaku Pengacara


JAKARTA, KOMPAS — Drama penyanderaan selama delapan jam lebih menimpa sebuah keluarga di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9). Empat korban diselamatkan dan dua pelaku ditangkap. Pelaku diketahui mempersiapkan tindakannya ini dengan matang.

 Puluhan polisi bersenjata lengkap, memakai tameng, rompi anti peluru, dan helm, serta sejumlah aparat lain berbaju sipil bersiaga penuh di sekitar rumah Asep Sulaiman di Jalan Bukit Indah IX Nomor 17, Pondok Indah, sejak pagi.

Rumah tersebut dimasuki dua orang bersenjata api pada pukul 05.30. Para pelaku kemudian mengancam empat orang di dalam rumah mantan petinggi ExxonMobil Indonesia tersebut.


Kerja Sama RI-Tiongkok

Presiden: Kemudahan Investasi Terus Dibenahi


SHANGHAI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan, langkah-langkah perbaikan birokrasi yang efektif dan layanan perizinan terus diperbaiki untuk memudahkan investasi dari mana pun, termasuk dari pengusaha Tiongkok. Untuk itu, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah perbaikan, di antaranya sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi.

 ”Hingga kini, kami sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi hingga yang ke-13, yang tujuannya untuk lebih mengefektifkan birokrasi dan membenahi layanan perizinan yang lebih cepat dan tak berbelit,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Andy Riza Hidayat, saat memberikan paparan mengenai langkah perbaikan ekonomi Indonesia di Forum Bisnis di Shanghai, Tiongkok, Sabtu (3/9).

Sebelum Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong juga menyampaikan presentasi terkait peluang investasi. Dalam acara itu hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


Batik Tuban

"Ora Obah Ora Mamah"


Batik gedhog Tuban adalah tenunan dari helaian semangat dan goresan kerja keras rakyat. Selembar kain gedhog bercerita tentang daya melepaskan diri dari cengkeraman lapar sekaligus menunjukkan kemandirian warga terhadap pangan dan sandang.

 Siang itu, Kaspi duduk di atas dingklik di samping rumahnya yang berdinding papan jati dan beralas tanah. Ia memakai jarik dari kain gedhog yang ditenun sendiri. Kedua tangannya menarik seutas benang dari ingan, alat untuk mengurai benang kapas. Benang itu ia tarik dan wadahi ke dalam keranjang bambu hingga membentuk tumpukan gulungan benang, mirip berkilo-kilo bihun.

Benang itu hasil pintalannya sendiri dari kapas yang kemudian dilumuri nasi agar liat dan pekat. Benang selanjutnya akan ditenun menjadi kain gedhog sebelum dibatik. "Empat hari lagi baru bisa nenun karena masih harus ke ladang," kata Kaspi yang masih demikian cekatan di usia senja.

Saturday, September 3, 2016

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016
Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Pengusaha Siapkan Tebusan

Wapres: Target Pengampunan Pajak Terlalu Tinggi


JAKARTA, KOMPAS — Pemilik kelompok bisnis raksasa menyiapkan dana tunai hingga Rp 60 triliun untuk membayar tebusan sebagai konsekuensi mengikuti program pengampunan pajak. Selain pengusaha, pengampunan pajak diharapkan juga diikuti pejabat negara dan politisi.

 Saat ini, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap sebagai pengusaha. Keikutsertaan mereka dan pejabat negara lain dalam program pengampunan pajak akan memberi contoh yang baik bagi rakyat.

Guna melayani wajib pajak besar yang hendak mengikuti program pengampunan pajak dengan nilai tebusan sedikitnya Rp 100 miliar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka posko layanan prioritas di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Posko itu ada di sebuah ruangan di lantai 24 gedung tersebut, tepatnya di samping ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan I.


Virus Zika

Semua Rumah Sakit Bisa Menangani


JAKARTA, KOMPAS — Semua fasilitas kesehatan di Indonesia diminta bersiaga menangani pasien yang diduga terserang virus zika menyusul merebaknya infeksi virus itu di Singapura. Itu karena penanganan zika tak perlu kompetensi khusus dan sama dengan penanganan demam berdarah dengue.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, Jumat (2/9), di Jakarta, mengatakan, semua fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang bisa menangani demam berdarah, juga menangani penyakit zika. ”Tak perlu kompetensi khusus,” ujarnya.

Untuk menangkal penyebaran zika dari Singapura, Kemenkes mengandalkan pemberian kartu peringatan kesehatan yang diberikan kepada penumpang yang datang dari Singapura dan memfungsikan pemindai suhu tubuh. Selain efektif mendeteksi penyebaran zika, penggunaan pemindai tubuh dinilai praktis.


Pemindahan Warga

Asa untuk Bangkit di Rumah Susun


Sambil mengatur napas, Parwita (52) menggerakkan tangannya menarik garis dengan canting berisi lilin panas di atas selembar kain, Kamis (1/9). Seumur-umur, sejak lahir di Jakarta, ibu satu anak ini baru pertama kali menekuni keterampilan membatik.

 Harapannya hanya satu, dapat membantu anaknya membayar sewa unit di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur.

Tak ada ”ritual” meniup lubang canting seperti umumnya dilakukan perajin batik. ”Enggak pakai tiup-tiupan. Biarin aja lilinnya netes, nanti juga berhenti sendiri. Kalau sudah berhenti, baru bisa dipakai membatik,” kata Pawita, mantan warga Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang ikut direlokasi ke Rusunawa Pulogebang, sekitar enam bulan lalu.

Friday, September 2, 2016

Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016

Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016
Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016

Indonesia Siaga Hadapi Zika

Seorang WNI Dikonfirmasi Terinfeksi Zika di Singapura


JAKARTA, KOMPAS — Penyebaran virus zika di Indonesia di depan mata menyusul merebaknya kasus zika di Singapura. Untuk itu, pintu masuk ke Indonesia dari Singapura lewat jalur udara dan laut disiagakan. Fasilitas kesehatan pun disiapkan bagi pasien yang diduga terinfeksi zika.

Selain meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk dan meningkatkan kesiapan rumah sakit, Kementerian Kesehatan juga meminta semua orang yang pulang dari luar negeri aktif melaporkan kondisi kesehatannya guna mencegah penularan zika di Indonesia. Mereka yang mengalami demam tinggi akan mendapat pengawasan intensif.

Di Batam, Kepulauan Riau, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Mohamad Subuh mengatakan, Indonesia siap hadapi Zika. ”Secara kesisteman, kita siap. Semua fasilitas kesehatan yang menangani demam berdarah bisa merawat pasien zika. Demam berdarah dan zika di satu kelompok, vektor sama, nyamuk Aedes aegypti,” ujarnya.


Pengampunan Pajak

Pengusaha Lakukan Konsolidasi Aset


JAKARTA, KOMPAS — Kalangan pengusaha sudah tidak ragu lagi mengikuti program pengampunan pajak. Mereka tengah melakukan konsolidasi aset. Meski demikian, mereka berharap program ini juga diikuti oleh pejabat, penegak hukum, dan politisi yang belum melaporkan hartanya.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Teddy P Rahmat, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton Supit secara terpisah di Jakarta, Kamis (1/9).

Rosan mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan berkomitmen menyukseskan program pengampunan pajak. Kadin Indonesia pun menilai animo pengusaha mengikuti program tersebut besar dan semakin meningkat memasuki September.


WARGA BINAAN

Bekerja dari Balik Jeruji Menembus Pasar Dunia


Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tempat narapidana atau warga binaan dengan hukuman di atas lima tahun hingga seumur hidup. Namun, justru dari situ lahir beragam karya yang mampu menembus pasar Asia hingga belahan Benua Eropa.

Beragam mebel cantik dipajang untuk menyambut 13 perwakilan negara peserta simposium tentang hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, narkotika, dan terorisme, Rabu (24/8). Mereka berasal dari Brunei, Timor-Leste, Thailand, Norwegia, Australia, Belanda, Inggris, Myanmar, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Swiss, dan Jerman.

Mebel yang dipajang rak susun kontainer dengan desain klasik berbahan kayu mindi. Ada pula rak susun minimalis berbahan kombinasi antara kayu mindi dan rotan atau aluminium. Desain mebel ini sederhana. Namun, karena pemilihan kombinasi bahannya pas, rak yang dihasilkan menjadi tampak unik dan elegan.

Thursday, September 1, 2016

Kompas Edisi Kamis 1 September 2016

Kompas Edisi Kamis 1 September 2016
Kompas Edisi Kamis 1 September 2016

Pengusaha Janjikan Rp 1.000 Triliun

Rencana Darurat jika Permohonan Melonjak


JAKARTA, KOMPAS — Imbauan Presiden Joko Widodo agar wajib pajak besar segera mengikuti program pengampunan pajak mulai menuai hasil. Sedikitnya 100 pengusaha nasional pun berkomitmen mendeklarasi dan merepatriasi dana senilai Rp 1.000 triliun dengan nilai tebusan sekitar Rp 60 triliun.

Pengusaha pemilik kelompok bisnis raksasa nasional itu siap menginvestasikan dananya di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebaiknya mempersiapkan diri menyediakan banyak meja pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pengampunan pajak agar pengusaha tidak bolak-balik ke kantor pajak.

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bersama Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berbicara dengan pengusaha besar sektor properti, otomotif, ritel, persepatuan, garmen, perunggasan, dan komoditas di kantor Apindo, Jakarta, Rabu (31/8). Selama sekitar 1 jam, Sofjan berdiskusi dan mengajak pengusaha besar itu segera memanfaatkan program pengampunan pajak, yang dilaksanakan sejak Juli lalu hingga akhir Maret 2017, untuk membawa kembali dana mereka di luar negeri.


KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BMKG Temukan 12 Titik Panas di Ambon


Ambon, Kompas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon menemukan 12 titik panas di Provinsi Maluku. Tim penanggulangan bencana diharapkan segera mengidentifikasi titik tersebut dan mengambil langkah cepat mencegah meluasnya kebakaran.

Pada tahun 2005, kebakaran hebat terjadi di bagian utara Pulau Seram sehingga menyebabkan 1.222 warga Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, dievakuasi. Desa yang berada di tengah hutan dilahap api sehingga mengakibatkan 15 rumah warga dan 1 puskesmas pembantu ludes terbakar.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi (BMKG) Pattimura Ambon George Mahubessy di Ambon, Rabu (31/8), menyebutkan, 12 titik panas itu 3 di Pulau Buru, 4 di Pulau Seram, 2 di Pulau Yamdena, 2 di Pulau Selaru, dan 1 di Pulau Babar. Titik panas mulai muncul dalam sepekan terakhir.


HUT ke-45 CSIS

Rumah "Diaspora" Para Pembuat Kebijakan


 Didirikan dengan tujuan memberi masukan kebijakan bagi pemerintah, Centre for Strategic and International Studies malah tak sekadar jadi "pembisik. Di usianya yang pada Kamis (1/9) ini memasuki 45 tahun, lembaga itu sudah jadi rumah "diaspora" bagi para pembuat kebijakan.

Di pengujung tahun 1970-an, politisi Partai Golkar, Akbar Tandjung (71), menjadi "tamu" tetap CSIS. Pada tahun 1978-1981, Akbar menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang berkantor di sebelah gedung CSIS di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kadang-kadang kalau ada isu menarik dan saya butuh orang untuk diajak bertukar pikiran, saya mampir saja ke sebelah (CSIS). Diskusi selalu cair, santai, terbuka," ujar Akbar, akhir pekan lalu, di Jakarta.