Friday, August 19, 2016

Kompas Edisi Jumat 19 Agustus 2016

Kompas Edisi Jumat 19 Agustus 2016
Kompas Edisi Jumat 19 Agustus 2016

Akses bagi 22 Juta Penduduk Terancam

Blangko KTP Elektronik Kurang



JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 22 juta penduduk Indonesia akan kesulitan mengakses layanan publik jika sampai 30 September 2016 belum melakukan perekaman data kependudukan untuk pembuatan KTP elektronik. Ironisnya, kini sejumlah daerah sulit memperoleh blangko KTP elektronik.

Layanan publik yang sulit diakses itu antara lain layanan kesehatan BPJS, pendaftaran kartu perdana telepon seluler, pembuatan surat izin mengemudi, serta surat izin usaha ataupun izin perkapalan. Hal ini karena semua layanan publik itu berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Bahkan, mereka yang akan mendaftarkan pernikahannya ke catatan sipil juga bisa terhambat. Sebab, untuk menikah, seseorang harus memiliki KTP.


Kebangsaan

Nasionalisme Perlu Direaktualisasi


Jakarta, KompasNasionalisme Indonesia perlu direaktualisasi agar bangsa Indonesia tidak menjadi mangsa dari kekuatan transnasional. Dalam konteks kekinian, nasionalisme perlu dimaknai dengan bagaimana mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Syamsuddin Haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kamis (18/8), di Jakarta, mengatakan, nasionalisme tidak bisa hanya dimaknai sempit dengan anti kolonial, anti asing, atau sekadar mencintai produk- produk dalam negeri.

"Dari segi pemerintahan dan negara, nasionalisme mengandung terselenggaranya tata kelola negara yang tidak hanya adil, demokratis, dan sejahtera, tetapi juga bersih dari korupsi," kata Syamsuddin.


Wawancara Menteri keuangan

Membangun dan Memperkuat Fondasi Indonesia


Bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, keberlangsungan negara Indonesia tidak hanya untuk hari ini, tetapi selamanya. Oleh karena itu, visi dan fondasi Indonesia harus kuat.

Kompas mewawancarai Sri Mulyani, yang pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, di kantornya di Jakarta, Kamis (18/8). Berikut petikan wawancara yang berlangsung selama 52 menit itu.

Bagaimana kebijakan fiskal ke depan?

Di setiap tahapan pemerintahan, ada dua fungsi penting yang harus dilakukan, yakni fungsi manajemen situasi serta fungsi membangun dan memperkuat fondasi. Senang atau tidak senang, setelah 71 tahun usia Indonesia, selalu muncul pertanyaan, apakah kita sebagai negara memiliki fondasi baik.