Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Pilkada DKI Gambaran Pilpres

Kontestasi Diprediksi Berlangsung Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya tiga poros kekuatan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan refleksi dari sisa pertarungan pada pemilihan presiden terdahulu. Tiga poros itu menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu uji sekaligus persiapan ke Pemilihan Presiden 2019.

 Pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Jumat (23/9) malam, ada dua pasang bakal calon mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang menggandeng Sylviana Murni.

Pencalonan ini membuat Agus mundur dari TNI dan Sylviana mundur dari pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta.

PON JABAR 2016

Penyelenggaraan Baik meski Banyak Soal

BANDUNG, KOMPAS — Meski di lapangan terjadi beberapa kericuhan dan ketidakpuasan dari sejumlah kontingen, Menpora Imam Nahrawi menilai sejauh ini penyelenggaraan PON Jabar 2016 sangat lancar. Terkait masalah ketimpangan penilaian oleh wasit, Kemenpora, KONI Pusat, dan Panitia Besar PON melimpahkan hal itu ke pengurus pusat cabang olahraga.

”Saya menilai penyelenggaraan PON sudah berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang, itu sudah dievaluasi oleh PB PON. Kalaupun ada kekurangan, itu di luar kemampuan penyelenggara,” kata Imam seusai menggelar rapat evaluasi PON, Jumat (23/9), di Bandung, Jawa Barat.

Rapat yang berlangsung satu jam itu diikuti jajaran Kemenpora, KONI Pusat, PB PON, Kepolisian Daerah Jabar, dan Komando Daerah Militer III Siliwangi. Sehari sebelumnya, di Jakarta, Menpora menyatakan akan mengevaluasi besar-besaran akar permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan PON Jabar 2016, sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Hal ini dilatarbelakangi berbagai persoalan dan kericuhan yang muncul di PON yang telah berlangsung lebih dari sepekan (Kompas, 23/9).

PERPAJAKAN

Jalan Panjang untuk Pengampunan

Negara sedang berbaik hati kepada warganya yang lupa, abai, sengaja tidak melaporkan harta, atau menyimpannya di luar negeri dengan memberi pengampunan. Namun, untuk mendapatkannya, warga harus menempuh jalan panjang dan berliku.

 Jarum jam baru menunjukkan pukul 05.00. Santo (48) bergegas mengambil nomor antrean begitu tiba di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nomor antrean di tangan Santo menunjukkan angka 70. Padahal, pelayanan baru dibuka pukul 08.00.

”Saya terpaksa datang pagi sekali agar bisa mendapatkan kuota pelayanan. Walaupun datang pukul 05.00, ternyata antrean sudah sangat panjang,” ujarnya, Kamis (22/9).

Kompas Edisi Minggu 25 September 2016

Kompas Edisi Minggu 25 September 2016

Jaga Kedamaian Pilkada 2017

Ekonomi Jangan Terganggu

JAKARTA, KOMPAS — Semua pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Pemilihan Kepala Daerah 2017 berjalan aman dan damai. Pilkada jangan sampai malah menggerogoti pembangunan ekonomi yang sudah mulai terjaga.

Pembakaran tiga sepeda motor, sebuah kendaraan roda empat, dan penyerangan posko tim pemenangan milik bakal calon bupati Mappi, Papua, Stefanus Kaisma, di Jalan Kalimantan, Distrik Obaa, Jumat (23/9) malam, menjadi peringatan bagi setiap pasangan bakal calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2017.

Terkait kondisi di Kabupaten Mappi, Kepolisian Resor Mappi, Sabtu, menetapkan status Siaga Satu agar konflik pada awal tahapan pilkada itu tidak semakin meluas. Kepala Polres Mappi Ajun Komisaris Besar Wartono mengatakan, pihaknya menyiagakan 200 personel untuk mengantisipasi konflik dalam pilkada.

DEWAN KEAMANAN PBB

RI Calonkan Diri sebagai Anggota Tidak Tetap 2019-2020

NEW YORK, KOMPAS — Indonesia kembali menegaskan keinginannya untuk menjadi mitra sejati perdamaian dunia. Untuk itu, Indonesia memutuskan mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

 Keputusan Indonesia itu secara resmi disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berpidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (23/9) atau Sabtu pagi WIB.

”Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020,” kata Kalla, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Anita Yossihara dan Kris Razianto Mada, dari New York, Amerika Serikat.

SELISIK BATIK

Batik Larangan Penguasa Mataram

”Abdi Ningsun kang kasebut ing dhuwur ora susah ngenteni dhawuh ingsun, wenang anglarangi wong-wong mau lumebu ing Kraton, utawa andhawuhi metu saka ing sajrone Kraton....” (Abdiku yang tersebut di atas, tidak perlu menunggu perintahku untuk menegur orang-orang yang mau masuk ke keraton atau meminta mereka keluar dari keraton....)

 Diambil dari Rijksblad van Djokjakarta atau Undang- Undang Keraton Yogyakarta Tahun 1927 yang memuat aturan pemakaian busana, penggalan kalimat di atas merupakan titah dari Sultan Hamengku Buwono VIII untuk ”mengusir” siapa saja yang salah berbusana di Keraton Yogyakarta. Angka 19 pada Rijksblad 1927 jelas-jelas memuat judul: larangan panganggo (larangan berbusana).

Ditulis dalam bahasa Belanda dan Jawa, undang-undang yang diberi cap asmo dalem dengan persetujuan Tuan Residen Ngayogyakarta Y.e. Yasper dan diundangkan oleh Papatih Dalem Pangeran Haryo Hadipati Danurejo ini menyebut delapan motif batik larangan: parang rusak barong, parang rusak gendrek, parang rusak klithik, semen gedhe sawat grudha, semen gedhe sawat lor, udan riris, rujak senthe, dan parang-parangan yang bukan parang rusak.

Kompas Edisi Kamis 22 September 2016

Kompas Edisi Kamis 22 September 2016

Banjir Bandang Sergap Kabupaten Garut

23 Orang Meninggal dan 22 Orang Dinyatakan Hilang

BANDUNG, KOMPAS — Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Garut dan Sumedang, Jawa Barat, Selasa (20/9) malam. Tim dokter Rumah Sakit TNI AD Guntur yang menangani korban berhasil mengidentifikasi 23 jenazah, sementara 22 orang dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Puluhan rumah dan sejumlah kantor rusak parah dihantam banjir bandang disertai lumpur yang terjadi pada Selasa sekitar pukul 23.30.

Setelah bencana, di Jakarta, Presiden Joko Widodo memerintahkan penanganan cepat bencana di Garut. Hal itu untuk membantu Pemerintah Kabupaten Garut menangani kondisi darurat yang sedang berlangsung.

Pilkada

Koalisi Bahas Dua Kemungkinan

JAKARTA, KOMPAS — Hari pertama pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, Rabu (21/9), sejumlah bakal calon sudah mendaftar. Namun, sejumlah partai politik juga masih membahas bakal calon yang akan diusung.

 Pembahasan bakal calon yang akan diusung ini, semalam, antara lain dilakukan oleh sebagian parpol yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang digelar untuk membahas calon yang diusung di Pilkada DKI Jakarta ini dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy.

Dua anggota Koalisi Kekeluargaan lainnya, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kadernya tidak terlihat dalam pertemuan itu.

Korban Banjir Bandang

Orang Tak Bersalah Pun Kena Dampaknya

 Luapan Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamiri di Kabupaten Garut menyebarkan ketakutan, sekaligus kekhawatiran. Ketika semuanya sudah terlambat, hanya duka yang diingat. ”Tolong... tolong....”

Ny Kokom (45), warga Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, masih ingat benar jeritan keras yang membangunkan ia dari tidurnya, Selasa (20/9). Jeritan itu berasal dari luar Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet, Garut, tempatnya dirawat. Saat itu jarum jam menunjukkan pukul 23.30.

Ny Kokom yang tengah menjalani perawatan sakit jantung yang dideritanya dicekam ketakutan. Ny Kokom semakin khawatir saat bunyi gemuruh terdengar bersamaan dengan air yang masuk ke dalam kamar perawatan di lantai satu tak lama kemudian. Saat itu, tak ada satu perawat pun yang ada di sampingnya.

Kompas Edisi Rabu 21 September 2016

Kompas Edisi Rabu 21 September 2016

Pertarungan Ide Menentukan

Basuki-Djarot Resmi Dicalonkan PDI-P, Tanda Tangani Kontrak Politik

JAKARTA, KOMPAS — Setelah PDI-P mengumumkan pencalonan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada 2017, partai lain merapatkan kekuatan untuk memilih calon yang setanding. Pertarungan ide diharapkan menjadi penentu kemenangan.

Pengumuman pasangan calon kepala daerah DKI itu digelar di kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9) pukul 20.10. Dalam kesempatan itu, DPP PDI-P secara serentak juga mengumumkan 100 pasang calon lain yang akan bersaing dalam Pilkada 2017.

Pengumuman itu dilakukan secara simbolis dengan memanggil hanya beberapa pasangan calon. Mereka adalah Hana Hasanah Fadel Muhammad-Tommy S Junus (pemilihan gubernur Gorontalo), Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah (Aceh), Domingus Mandacan-Muhammad Lakatoni (Papua Barat), Muhammad Ali Baal Masdar-Enny Anggraini Anwar (Sulawesi Barat), Rano Karno (Banten), dan Hasto Wardoyo (pemilihan bupati Kulon Progo).

Kasus Google

Momentum Menata Kedaulatan Siber RI

JAKARTA, KOMPAS — Pemeriksaan terhadap Google dan perusahaan digital dari luar negeri lainnya menjadi momentum untuk menata ulang kedaulatan siber Indonesia. Untuk itu diperlukan pusat data agar lalu lintas data dan transaksi pembayaran bisa terekam.

Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Kristiono yang dihubungi Kompas, Selasa (20/9) di Jakarta, mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan Google mendirikan bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Kristiono, layanan yang ditawarkan Google sudah seharusnya memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Google memperoleh manfaat ekonomi di Indonesia.

Pembukaan Tambang

Berharap Bukan Janji Manis Sesaat

Potensi tambang di sejumlah daerah sempat jadi pelita harapan bagi daerah dan warga sekitarnya. Namun, kenyataan tak semanis harapan. Tanpa pengaturan yang ideal, rakyat sulit sejahtera dari tambang.

 Pupus sudah harapan Haryono, Kepala Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk sejahtera dari tambang, saat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jihad Arkanudin memukul palu di muka sidang, Juni lalu.

Haryono divonis 20 tahun penjara. Ia dianggap dalang kematian Salim Kancil, warga juga tokoh penolak tambang pasir di Selok Awar-Awar. Keinginannya meraup banyak rupiah dari tambang justru berakhir di bui.