Kompas Edisi Senin 19 September 2016

Kompas Edisi Senin 19 September 2016

Dagang Pengaruh Masalah Serius

BK DPD Bahas Kasus Irman

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman membuat kredibilitas pejabat publik kian runtuh. Irman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga "menjual" pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah.

Kasus itu juga menunjukkan adanya masalah serius dalam kebijakan kuota impor komoditas pangan untuk pengendalian harga pangan dalam negeri.

Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Muhammad Syarkawi Rauf, Minggu (18/9), di Jakarta, mengatakan, hampir di semua komoditas pangan terdapat disparitas yang besar antara harga di dalam negeri dan harga di luar negeri.

Pertambangan

Tata Kelola Tambang Lupakan Masa Depan

JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola potensi tambang kerap melupakan perencanaan matang, pengelolaan ramah lingkungan, dan perhatian bagi masa depan masyarakat sekitarnya. Buntutnya, tambang sering memicu kerusakan alam, konflik sosial budaya, dan kerugian negara dari sektor ini.

Benang merah itu muncul dari perjalanan Kompas ke beberapa kawasan tambang di Indonesia. Mulai dari Kabupaten Buru di Maluku, Kota Palu dan Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), hingga Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang (Jawa Barat), 9 September hingga 15 September 2016.

Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Ambon, Yuthinus T Male mengatakan, kerusakan lingkungan akibat tambang liar menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Pemerintah provinsi kini bertanggung jawab mengelola rencana tambang secara matang, seperti memetakan lokasi penggalian dan mengolah material. "Sebelum rencana tambang digulirkan, masyarakat setempat harus disiapkan untuk menghadapinya. Jangan sampai mereka hanya menanggung akibat kerusakannya," katanya.

ANGGARAN RISET

Bocor Listrik hingga Sebatas "Bengong"

Riset dan inovasi adalah tulang punggung kemajuan sebuah bangsa atau lembaga bisnis. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada diaplikasikan, khususnya di Indonesia. Tujuh puluh satu tahun merdeka, isu riset bangsa ini masih berkutat pada hal yang seharusnya tak lagi isu utama riset.

Pupus harapan Sulaeman Yusuf membenahi instalasi listrik di Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Itu karena kebijakan penghematan anggaran negara.

Kamis (15/9) siang, di gedung Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat, Sulaeman memulai kisahnya. Di sana berkumpul sejumlah peneliti invensi material unggul dari bahan hayati serta pengembangan proses produksi ramah lingkungan.

Kompas Edisi Minggu 18 September 2016

Kompas Edisi Minggu 18 September 2016

Perilaku Korupsi Tak Berubah

Komisi Pemberantasan Korupsi Tangkap Ketua DPD Irman Gusman

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap tangan pimpinan lembaga negara. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman ditangkap Sabtu (17/9) dini hari di Jakarta. Penangkapan Irman menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum berdampak.

Peristiwa ini kian menunjukkan potret buruk pejabat yang mestinya dipercaya sebagai penyampai aspirasi rakyat. "Kasus ini menunjukkan, sampai hari ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan di negara kita dalam hal perilaku korup," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang di Yogyakarta.

Irman menjadi pimpinan lembaga negara kedua yang ditangkap KPK. Pada 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga ditangkap di rumah dinasnya seusai menerima uang 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar Amerika Serikat untuk mengurus perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil juga diketahui mengurus sengketa Pilkada Lebak, Banten. Belakangan, Akil diketahui disuap untuk mengurus pemenangan pihak yang bersengketa dalam sejumlah pilkada di MK.

Pembukaan PON

Sarana Olahraga Baru Jadi Warisan PON 2016

BANDUNG, KOMPAS — Beberapa sarana baru olahraga, termasuk sejumlah stadion sepak bola, menjadi manfaat paling awal PON Jabar 2016. Ketua Umum PB PON Jabar 2016 yang juga Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan, sebelumnya Jabar hanya memiliki satu stadion berstandar FIFA, yakni Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung.

 "Kini Jabar memiliki empat stadion baru, yakni Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tempat kita semua berada kini (Sabtu malam), lalu Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, dan Stadion Patriot di Kota Bekasi," kata Aher, panggilan Gubernur Jabar, pada pembukaan PON Jabar 2016 di Stadion GBLA, Sabtu malam.

PON Jabar 2016 dibuka Presiden Joko Widodo yang hadir bersama Ibu Negara Ny Iriana Joko Widodo. Hadir juga Menpora Imam Nahrawi.

Kuliner

Beribu-ribu Kilometer untuk Masakan Indonesia

Dari negeri yang jauh, mereka rela menempuh jarak beribu-ribu kilometer mencapai Indonesia "hanya" untuk mencicipi berbagai masakannya, mulai dari nasi liwet, sate lilit, sampai lawar. Tarif tur kuliner ribuan dollar Amerika Serikat pun ditebus dengan sukacita. Mereka memamah bentuk lain narasi Indonesia lewat masakan, yang di negerinya sendiri kurang diperlakukan strategis.

"I don't wanna go. I'm not leaving...!" Beatriz Rodriguez berseru setengah merajuk dan bercanda. Ia enggan beranjak walau jamuan telah kelar. Ia malah memain-mainkan sendok di piring bekas sajian menu penutup yang bikin heboh, explodeng atau explode podeng ice. Menu yang digagas dari jajanan populer es podeng, yang kemudian disajikan dengan teknik khusus sehingga menciptakan atraksi ledakan dari letupan-letupan biang es.

Beatriz adalah salah satu dari 11 peserta tur kuliner Wongso Peterson Culinary Tour. Tur kuliner internasional yang diselenggarakan oleh penggiat masakan Indonesia, William Wongso, pendiri organisasi Aku Cinta Masakan Indonesia (ACMI), bekerja sama dengan Joan Peterson, penulis asal AS yang dikenal dengan serial buku kuliner dunia bertajuk Eat Smart. Para foodies ini-istilah yang disematkan kepada petualang kuliner-datang dari AS dan Australia. Uniknya, semuanya perempuan yang sudah cukup berusia lanjut, dari sekitar 50 tahun hingga 70 tahun.

Kompas Edisi Rabu 14 September 2016

Kompas Edisi Rabu 14 September 2016

Pemerintah Pusat Ubah Sikap

Reklamasi Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan, tetapi Tunggu Kajian NCICD

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memutuskan akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, beberapa pihak berpandangan, sikap ini menyalahi aturan karena melanjutkan reklamasi di tengah proses hukum yang berjalan.

 ”Kami sampai pada kesimpulan sementara tak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Semua aspek didengarkan, dari lingkungan hidup, perhubungan, perikanan, hukum, PLN (pembangkit listrik), dan dari sisi Pemprov DKI. Ada tujuh elemen yang kami kaji. Besok atau Kamis sore, kami (akan) keluarkan surat terkait semua alasan dan elemen yang dikaji,” kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (13/9) malam.

Menurut Luhut, reklamasi Teluk Jakarta menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

KORUPSI

Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi ini juga diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian akibat korupsi.

Gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, yaitu dari 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016. Pada saat yang sama, sikap permisif terhadap bekas terpidana kasus korupsi juga makin kuat. Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab korupsi masih banyak terjadi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (13/9), menuturkan, KPK pernah mengkaji penerapan upaya ”luar biasa” untuk menghukum koruptor dengan tidak hanya menghitung kerugian berwujud, begitu juga yang tak berwujud. Dia mencontohkan, kerugian akibat jembatan yang roboh karena pembangunannya dikorupsi tidak hanya semata nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup nilai pembangunan jembatan baru, termasuk kerugian ekonomi masyarakat karena jembatan itu tidak berfungsi.

PON JABAR 2016

Berburu Cangkang Kerang di Arena Voli Pasir

Pengantar Redaksi
Pertandingan Pekan Olahraga Nasional Jabar 2016 mulai bergulir Selasa (13/9) kemarin meski upacara pembukaan baru digelar Sabtu (17/9). Jabar sebagai tuan rumah, melalui Gubernur Ahmad Heryawan yang juga menjabat Ketua PB PON, menyatakan kesiapannya menggelar kejuaraan multicabang berskala nasional yang mempertandingkan 44 cabang, dengan 753 nomor itu. Harian ”Kompas” mendedikasikan dua halaman sebagai halaman khusus PON Jabar 2016, seperti tersaji di halaman 30-31, hari ini. Berbagai peristiwa terkait PON, mulai dari persiapan, upacara pembukaan dan penutupan, hingga persaingan antarprovinsi dalam memburu medali berikut pemecahan rekor, kami sajikan dalam dua halaman tersebut. Tak ketinggalan berita-berita penting PON 2016 juga dimuat di halaman 1.

Voli pasir PON Jabar 2016 dimulai Rabu (14/9) ini. Namun, pada Selasa (13/9), pelatih tim Jatim Bambang Eko S masih harus memunguti cangkang kerang di arena voli pasir di Arcamanik, Kota Bandung.

Matahari di atas kepala saat empat atlet putri voli pasir Jatim berlatih di Sarana Olahraga Arcamanik, Selasa. Keringat bercucuran membasahi kaus mereka. Namun, para atlet tetap bersemangat melahap taktik sesuai arahan Bambang.

Kompas Edisi Selasa 13 September 2016

Kompas Edisi Selasa 13 September 2016

Penindakan Korupsi Melemah

Paket Reformasi Bidang Hukum Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Korupsi telah banyak diyakini sebagai perusak utama struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Alih-alih memperberat hukuman koruptor untuk menimbulkan efek jera, kini, Indonesia menghadapi pelemahan pemberantasan korupsi.

 Pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan menjadikannya bukan lagi kejahatan luar biasa terindikasi dari banyak hal. Rata-rata hukuman untuk koruptor makin singkat. Partai politik sebagai produsen pejabat publik, kini, tak sungkan menjadikan mantan narapidana perkara korupsi sebagai pengurus partai. Mantan narapidana juga bisa langsung mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saat ini, tengah mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Revisi PP No 99/2012 itu dikhawatirkan akan memudahkan pemberian remisi bagi koruptor karena menghilangkan syarat berstatus justice collaborator atau pelaku kejahatan yang membongkar kejahatan.

Idul Adha

Tingkatkan Semangat Berkorban

SERANG, KOMPAS — Peringatan Idul Adha 1437 Hijriah yang jatuh pada Senin (12/9) harus dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan semangat berkorban bagi sesama. Semangat berkorban tersebut efektif dalam memupuk kepedulian sosial yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bersama.

 ”Idul Adha yang jatuh pada hari ini (Senin kemarin) menjadi pengingat kita semua dalam hidup bahwa spirit berkorban sangat diperlukan,” kata Presiden Joko Widodo, kemarin, seusai menunaikan shalat Idul Adha di Masjid Agung Ats-Tsaurah, Kota Serang, Banten.

Semangat itu penting diterapkan mulai dari tingkat keluarga, lingkungan, hingga masyarakat umum. Warga masyarakat diminta tidak mementingkan diri sendiri. ”Jangan hanya mau kaya atau menang sendiri, tetapi mengabaikan orang tak mampu, tetangga, dan lingkungan,” ujar Presiden.

Tata Kota

Menata Kota, Mengangkat Harkat Warganya

Perkampungan Kenjeran di Kecamatan Bulak, Surabaya, bersalin rupa. Kawasan yang dulu kumuh itu, kini, menjadi ikon baru pariwisata. Lewat revitalisasi kawasan pantai, Pemkot Surabaya tak sekadar mengubah wajah kota, tetapi turut mengangkat harkat warga pinggiran.

 Perkampungan di Kenjeran mengingatkan akan kampung warna-warni di Kota Rio de Janeiro, Brasil. Kawasan permukiman padat dengan tembok rumah yang penuh warna. Gang-gang kampung bersih tanpa tumpukan sampah. Jalan-jalan dipaving, bebas becek.

Setahun lalu, kampung itu masih kumuh. Saluran air banyak yang menggenang karena tersumbat tumpukan sampah. Bau ikan yang membusuk menjadi hal biasa. Tepian pantai pun menjadi tempat mandi, cuci, dan kakus warga.

Kompas Edisi Senin 5 September 2016

Kompas Edisi Senin 5 September 2016

PON Belum Sepenuhnya Siap

Uji Coba Pertandingan Tak Maksimal karena Kendala Perlengkapan

BANDUNG, KOMPAS — Penyelesaian pembangunan arena dan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional yang mepet dengan jadwal pertandingan menjadi problem yang berulang, tak terkecuali pada PON Jawa Barat 2016. Hal ini perlu menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan.

Secara umum, hampir semua arena dinyatakan siap dari sisi fungsional. Namun, test event atau uji coba pertandingan dan arena PON tidak bisa dilakukan maksimal karena terkendala perlengkapan pertandingan yang belum terpasang sempurna.

Kendala ini terpantau dari observasi tim Kompas di sejumlah arena PON 2016, antara lain di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap tidak optimalnya pertandingan dan memengaruhi pencapaian prestasi atlet.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Bupati Banyuasin dan Staf Ditangkap KPK

PALEMBANG, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu, Minggu (4/9). Bupati berusia 32 tahun itu diduga menerima suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2017. Penangkapan ini memperkuat indikasi jual-beli proyek di lingkungan pemerintah daerah.

 Penangkapan dilakukan KPK sejak pukul 08.30 di sejumlah lokasi di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, Sumsel. Selain Yan Anton, penyidik KPK juga menangkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Umar Usman dan Kepala Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Bustamin. KPK juga menangkap seorang pengusaha yang diduga menyerahkan uang senilai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu, membenarkan adanya operasi tangkap tangan itu. Namun, dia belum bersedia menjelaskan lebih rinci dalam kaitan apa operasi tangkap tangan itu dilakukan. ”Mengenai siapa, berapa orang, dan kasusnya apa, diumumkan Senin besok,” kata Yuyuk.

JEMAAH Calon HAJI

Kecewa dan Syukur Bercampur Aduk

Sejumlah orang dengan wajah lesu berjalan gontai menuruni tangga terminal kedatangan menuju meja pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/9). Tatapan mata sebagian dari mereka pun kosong.

 Mereka adalah bagian dari 168 calon haji yang baru saja mendarat dari Manila, Filipina. Sebanyak 110 calon haji turun di Makassar, yang terdiri dari 94 warga Sulsel, 1 warga Sulawesi Barat, dan 15 warga sejumlah daerah di Kalimantan. Sementara 58 orang lagi dari beberapa daerah lain meneruskan penerbangan ke Jakarta.

Calon haji ini dipulangkan setelah upaya mereka berangkat haji melalui Filipina terungkap aparat Filipina pada 19 Agustus lalu. Melalui biro perjalanan haji yang mengurus, mereka akan diberangkatkan memakai paspor Filipina. Mereka pun ditahan di Manila selama proses penyelidikan kasus itu berlangsung.