Thursday, September 15, 2016

Kompas Edisi Kamis 15 September 2016

Kompas Edisi Kamis 15 September 2016
Kompas Edisi Kamis 15 September 2016

DPR Berburu Proyek di Dapil

Anggota Dewan Beralasan Memperjuangkan Daerah


JAKARTA, KOMPAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terus berburu jatah proyek di daerah pemilihan masing-masing atau di luar daerah pemilihannya. Aspirasi ini selalu muncul menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setidaknya dua tahun terakhir.

Tahun ini, wacana ini mulai digulirkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan Komisi VI, dan pimpinan Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Agustus lalu. Dalam kesimpulan disebutkan, DPR mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasi usulan anggota Dewan yang berkaitan dengan program pembangunan daerah pemilihan (dapil).

Dua hari kemudian, Komisi XI DPR, sebagai komisi yang merasa tidak pernah mendapatkan jatah proyek pembangunan di dapil, berusaha memastikan aspirasi semua anggotanya terakomodasi. Upaya ini dilakukan melalui usulan yang disisipkan dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


PON JABAR 2016

Wasit dan Juri Belum Terima Surat Tugas


BANDUNG, KOMPAS — Pertandingan PON Jabar 2016 sudah memasuki hari kedua, Rabu (14/9). Namun, belum semua wasit dan juri memegang surat keputusan penugasan dari Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional. Padahal, surat itu penting untuk menjamin hak wasit dan juri sebagai pengadil di lapangan sepanjang PON yang akan resmi dibuka pada 17 September dan ditutup pada 29 September.

Wasit hoki indoor Salman mengatakan, dirinya dan wasit hoki dalam ruangan lainnya belum mendapat surat keputusan (SK) dari Pengurus Besar (PB) PON. Mereka bertugas atas dasar SK dari Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI).

”SK itu penting karena menjadi dasar keabsahan menjalankan tugas dan pemberian penghargaan dari Dinas Olahraga Jawa Barat. Kami dapat menjalankan tugas karena ada SK dari PP FHI, tetapi tidak bisa menerima penghargaan sebelum ada SK PB PON,” ungkapnya.


Pendidikan

Di Sekolah Nonformal, Akbar Merajut Cita-cita


 Sore itu, Muhammad Ardila Akbar (13) siap berjualan. Digendongnya tas punggung yang di dalamnya terdapat buku pelajaran, sementara tangannya memegang kantong plastik hitam berisikan tisu yang hendak dijajakannya di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat.

Akbar adalah siswa Sekolah Master, sebuah lembaga pendidikan nonformal di Depok. Pukul 07.30-12.00, Akbar belajar di kelas VII SMP Master. Setelah itu, mulai pukul 15.00, ia berjualan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yang berada di Bojong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ”Saya tidak bisa pulang kalau tidak membawa uang. Di sini saya sewa kos Rp 550.000 per bulan,” ujar Akbar.

Setiap hari, tak kurang dari Rp 150.000 bisa dikantonginya. ”Saya pernah memberikan uang Rp 1,5 juta kepada orangtua. Saya juga membiayai persalinan kakak saya. Tabungan saya sekarang Rp 3,5 juta,” tutur Akbar.