Kompas Edisi Sabtu 10 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 10 September 2016

Wapres: Negara Belum Optimal

Indonesia Belum Berhasil Penuhi Janji Kemerdekaan

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kehadiran negara dalam sejumlah persoalan belum sepenuhnya optimal. Janji-janji kepada rakyat pun belum bisa dipenuhi semuanya. Butuh kebersamaan, konsistensi kebijakan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terlebih dahulu.

”Negara sudah hadir, tetapi belum optimal dalam cara kerja dan cara menangani persoalan. Walaupun kementerian dan lembaga negara sudah berusaha menangani dengan baik, hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan rakyat,” kata Wapres Jusuf Kalla kepada Kompas di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (9/9).

Pada masa mendatang, kata Wapres Kalla, pemerintah bukan hanya harus mendengar suara rakyat, melainkan juga merespons dan bekerja cepat sehingga hasilnya dirasakan masyarakat.

Obat Ilegal

Apotek Rakyat Akan Dihapus

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pelanggaran praktik kefarmasian dilakukan pengelola apotek rakyat di beberapa tempat. Selain menjual bebas obat-obatan yang seharusnya memakai resep dokter, apotek rakyat juga menjadi tempat peredaran obat ilegal. Untuk itu, keberadaan apotek rakyat diusulkan ditiadakan.

 \Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, Jumat (9/9), mengatakan, usulan apotek rakyat dibubarkan dan pencabutan peraturan menteri kesehatan (permenkes) tentang apotek rakyat sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta. ”Usulan pencabutan akan disampaikan kepada Menteri Kesehatan,” ujarnya.

Usulan pencabutan permenkes itu disebabkan pelaku apotek rakyat melakukan banyak pelanggaran aturan. Selain menjual bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, ditemukan pula obat kedaluwarsa dan obat ilegal yang dijual.

Promosi Pariwisata

Keringat ”Buto” untuk Tanah Air

Tiga buto atau raksasa mengepung seekor macan hitam yang berusaha sekuat tenaga melarikan diri. Buto-buto itu marah besar karena macan hitam tersebut merusak lahan mereka. Tak bisa berkutik akibat dikepung, macan hitam itu pun menyerah dan dibawa pergi oleh para buto.

Orang-orang yang berkerumun di trotoar di depan pusat perbelanjaan Lot 10, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (3/9) malam, pun bertepuk tangan ketika tari Jaranan Buto itu usai. Kemudian gantian ketiga orang berkostum buto itu yang diburu dan dikepung penonton untuk diajak foto bersama. Meski masih terengah- engah, buto-buto itu melayani setiap permintaan penonton dengan antusias.

Ketiga buto dan semua pendukung tarian itu adalah warga Banyuwangi, Jawa Timur, yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Malaysia. Komunitas ini merupakan kumpulan warga Banyuwangi yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Anggotanya 200 orang, 40 orang di antaranya aktif berkesenian.

Kompas Edisi Kamis 8 Septermber 2016

Kompas Edisi Kamis 8 Septermber 2016

Keamanan Obat Tak Terjamin

Obat Kedaluwarsa Beredar Luas

JAKARTA, KOMPAS — Obat ilegal yang ada di pasaran tak hanya beredar di jalur tak resmi, tetapi juga ada di toko obat dan apotek rakyat. Lemahnya pengawasan sarana distribusi menyebabkan mutu, keamanan, dan kemanjuran obat tak terjamin. Masyarakat sebagai konsumen tidak terlindungi.

 Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Arustiyono, Rabu (7/9) di Jakarta, mengatakan, mayoritas obat ilegal beredar di jalur tak resmi dan sebagian beredar di apotek rakyat.

Obat sesungguhnya adalah produk yang distribusinya diatur ketat oleh regulasi. Pengaturannya tak bisa disamakan dengan barang konsumsi lain. Lemahnya pengawasan membuat peredaran obat ilegal tak terkendali.

Libur Panjang

9-12 September Truk Dilarang Beroperasi

JAKARTA, KOMPAS — Mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi selama libur panjang akhir minggu, Kementerian Perhubungan melarang truk barang di atas dua sumbu (jumlah roda lebih dari enam) beroperasi. Pembatasan truk itu berlaku Jumat (9/9) pukul 00.00 hingga Senin (12/9) pukul 24.00.

”Surat edaran mengenai pelarangan truk beroperasi itu sudah dibuat Dirjen Perhubungan Darat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (7/9).

Pelarangan kendaraan angkutan barang meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), kendaraan peti kemas, serta kendaraan pengangkut barang lebih dari dua sumbu. ‎Pelarangan ini diberlakukan pada jalan nasional (jalan tol dan jalan non-tol) serta jalur wisata di delapan provinsi, yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.‎

Energi Alternatif

Mengelola ”Sampah” untuk Lingkungan yang Nyaman

Menginjakkan kaki di tempat pembuangan akhir sampah Talangagung di Kabupaten Malang, Jawa Timur, seolah memasuki sebuah taman kecil. Aneka bunga, pepohonan, dan sejumlah gazebo mewarnai kawasan seluas sekitar 4 hektar yang berada persis di tepi Sungai Metro di pinggir kota Kepanjen itu.

 Rindang pepohonan pun mampu menghalau matahari yang bersinar terik, Rabu (10/8) siang itu.

Begitu melintasi gapura tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, tamu langsung disambut jalan aspal berhotmiks mulus hingga zona pembuangan yang berada di paling ujung. Tak tercium aroma busuk. Bahkan, ceceran sisa sampah yang biasa menerobos keluar melalui sela- sela bak truk sebagaimana lazim dijumpai di TPA lain tidak tampak di sini.

Kompas Edisi Rabu 7 September 2016

Kompas Edisi Rabu 7 September 2016

Obat Ilegal Picu Gangguan Mental

Masyarakat Bawah dan Remaja Jadi Sasaran

JAKARTA, KOMPAS — Produsen obat ilegal yang pabriknya digerebek di Kabupaten Tangerang, Banten, menyasar masyarakat bawah, termasuk remaja, sebagai konsumennya. Obat ilegal yang dijual murah itu diduga digunakan sebagai pengganti narkotika karena memiliki efek halusinasi.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Inspektur Jenderal Antam Novambar, dalam jumpa pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (6/9), memastikan, masyarakat bawah jadi sasaran pemasaran obat ilegal dari Tangerang karena obat itu dijual Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per butir.

”Harga itu lebih murah daripada harga narkoba. Dari hasil investigasi kami di sejumlah daerah, obat ilegal ini dikonsumsi warga untuk menghasilkan efek halusinasi, lalu mereka berbuat jahat, seperti perkelahian dan aksi kekerasan,” kata Antam.

Olahraga Nasional

Proyek Olahraga Rentan Dikorupsi

JAKARTA, KOMPASPembangunan infrastruktur olahraga masih dipandang sebagai proyek sesaat, belum sebagai investasi jangka panjang demi peningkatan prestasi olahraga. Akibatnya, tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur itu berujung pada kasus tindak pidana korupsi.

 Kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012 termasuk kasus cukup besar dan menyita perhatian publik dengan kerugian negara hingga Rp 464,6 miliar. Kasus ini, antara lain, melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso.

Di luar itu, ada kasus korupsi pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, yang melibatkan mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharram dan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Lalu, kasus korupsi proyek pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012 yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan 10 anggota DPRD Riau. Terakhir, Badan Reserse Kriminal Polri menangani kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang digunakan untuk PON Jawa Barat 2016.

Polisi Peduli

Jalan Sepi, Penyelamat Anak Putus Sekolah

Sekelompok warga di Banyuwangi, Jawa Timur, memilih jalan sepi demi menyelamatkan pendidikan anak. Tanpa pamrih, mereka menyisihkan waktu, tenaga, dan dana untuk kemajuan anak-anak.

 Mereka tidak hanya sekadar mengajar anak yang putus sekolah, tetapi juga mencarikan solusi agar mereka bisa bersekolah kembali. Berkat bantuan mereka, anak-anak yang tak terpantau oleh program putus sekolah dari pemerintah bisa kembali bersekolah.

Nabila (8) berkali-kali melompat girang ketika Ajun Inspektur Satu Ririn Nurfiah (41) dan suaminya, Aiptu Darmawan, menuntunnya masuk ke halaman SD Sobo, Banyuwangi. Dengan masih mengenakan piyama dan sandal jepit, pagi itu dengan penuh sukacita Nabila mendaftar di SD tersebut.

Kompas Edisi Jumat 12 Agustus 2016

Kompas Edisi Jumat 12 Agustus 2016

Satukan Tim Investigasi

Presiden: Telusuri Dugaan Keterlibatan Aparat

BADUNG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Kamis (11/8), di Bali, meminta tim yang dibentuk kepolisian untuk menelusuri informasi dugaan keterlibatan aparat negara dalam jaringan narkoba Freddy Budiman. Jika informasi itu terbukti benar, harus diproses secara serius.

 Selain dari Polri, saat ini juga ada tim lain yang dibentuk untuk mengungkap dugaan keterlibatan aparat negara dalam jaringan Freddy, seperti yang dituliskan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. Tim itu dibentuk oleh TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terkait hal itu, Presiden perlu membentuk satu tim yang bersifat lintas lembaga dan diisi oleh tokoh masyarakat yang dipercaya. Tim berada di atas atau menggabungkan beberapa tim yang kini dibentuk sejumlah institusi untuk mengungkap kebenaran cerita Haris.

Kekerasan Di Sekolah

Perkuat Mental Anak Mulai dari Keluarga

JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan yang melibatkan guru dan orangtua murid di Makassar, Sulawesi Selatan, ibarat puncak gunung es dari rapuhnya nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga dan sekolah. Pada kasus per kasus yang terjadi di beberapa wilayah Tanah Air selama ini, baik guru, siswa, maupun orangtua sama-sama punya andil kerapuhan mental.

 ”Umumnya berawal dari guru yang memberi hukuman fisik kepada siswa karena tidak mampu mengelola situasi. Lalu muncul sikap cengeng siswa dengan mengadu ke orangtua. Tak ayal, orangtua pun melampiaskan emosinya tanpa peduli lagi lingkungan sekolah,” ujar Hidayat Nahwi Rasul, pengamat pendidikan keluarga, di Jakarta, Kamis (11/8).

Hidayat menilai, daftar panjang kasus kekerasan di sekolah adalah cerminan tidak kuatnya mental guru, anak, dan orangtua menghadapi situasi yang sulit. Guru dan orangtua temperamental, ditingkahi dengan sikap cengeng anak. Jika semuanya bermental kuat, situasi sesulit apa pun bisa dikelola dengan baik tanpa menimbulkan gesekan.

OBAT ILEGAL

”Gelap” dan ”Terang” di Depan Mata

Tak sembarangan perusahaan boleh menyalurkan produk farmasi. Faktanya, ada jalur resmi dan tak resmi distribusi obat. Jalur resmi diawasi ketat demi menjamin mutu dan keamanan obat. Sementara pelaku jalur ilegal mengandalkan relasi untuk menyalurkan obat yang tak terjamin mutu, keamanan, dan manfaatnya.

Seorang tenaga pemasaran dari pedagang besar farmasi (PBF) PT Harsen Laboratories, Rianto, menuturkan, untuk jadi tenaga pemasaran obat, dirinya tak perlu memiliki gelar akademis atau spesialisasi khusus. Lulusan SMA pun bisa. Dalam sebulan, tenaga pemasaran mendapat upah dari PBF sebesar upah minimum regional. Bonus Rp 500.000-Rp 2 juta didapat jika target penjualan tercapai. ”Dalam sebulan kami harus bisa menjual produk Rp 500 juta-Rp 1 miliar,” ujarnya.

Rianto yang ditemui di Pasar Pramuka, Jakarta, Selasa (9/8), menjamin distributor resmi hanya memasok obat asli. Sebagai tenaga pemasaran, ia bekerja mengenakan seragam dengan logo produk obat yang ia distribusikan. Apotek rakyat di Pasar Pramuka jadi salah satu tempat Rianto menjual obat.