Kompas Edisi Sabtu 1 Oktober 2016

Kompas Edisi Sabtu 1 Oktober 2016

Deklarasi Rp 4.000 Triliun

Melalui Program Pengampunan, Wajib Pajak Bertambah 11.920 Orang

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan berterima kasih kepada wajib pajak, dunia usaha, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengampunan pajak tahap pertama. Presiden mengingatkan, program ini masih berlangsung hingga 31 Maret 2017.

 Kepercayaan masyarakat dan dunia usaha ini menjadi momentum untuk mereformasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan rasio pajak di Indonesia. Presiden juga berterima kasih kepada petugas pajak yang dalam tiga bulan terakhir bekerja keras hingga tengah malam.

Program pengampunan pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9). Jumat malam, Presiden memantau layanan pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

KASUS NOVANTO

Standar Moral DPR Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memulihkan nama baik mantan Ketua DPR Setya Novanto memunculkan pertanyaan terkait standar moral anggota DPR. Novanto pernah disidang MKD karena kasus dugaan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia.

”Saya sudah tidak tahu lagi apakah DPR kita masih memiliki standar moral dalam berpolitik?” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Jumat (30/9), saat dihubungi dari Jakarta. Syafii mengingatkan, putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu makin menurunkan kepercayaan publik dan citra DPR.

Secara terpisah, Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI-P Hamka Haq, kemarin, menuturkan, sidang MKD pada 27 September 2016 tidak merehabilitasi nama baik Novanto. MKD hanya menegaskan bahwa sebelumnya tidak pernah memberikan putusan bersalah terhadap Novanto.

PENGAMPUNAN PAJAK

Berusaha hingga Menit Terakhir

 Antusiasme wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak hingga hari terakhir tahap pertama tarif tebusan termurah tak juga surut. Bahkan, ada yang rela begadang di sekitar kantor pajak agar bisa mendapatkan antrean lebih awal pada esok harinya. Ari Gunawan (30) tiba di masjid kompleks Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (29/9) pukul 23.00. Niatnya sudah mantap untuk menginap di sana agar bisa mendapatkan antrean awal di Kantor Pusat DJP.

Namun, dia gagal membunuh kantuknya malam itu. Ambisinya mendapatkan tarif tebusan termurah 2 persen untuk deklarasi harta dalam negeri dan takut terlambat bangun justru membuatnya tak bisa tidur. Jadilah pekerja karier yang tinggal di Johar Baru, Jakarta Pusat, itu semalaman begadang menantikan pintu Kantor DJP dibuka petugas keamanan.

Jumat (30/9) pukul 05.00, pemuda itu langsung bergegas menuju pintu depan kantor pajak. Walau sudah begadang, Ari mendapatkan nomor urut enam karena ternyata ada wajib pajak lain yang gigih mengantre sejak dini hari. Ari mengatakan, baru sempat mengikuti program pengampunan pajak karena kesibukannya sehari-hari dan administrasi yang belum lengkap. ”Saya sebelumnya mengunjungi kantor pajak dekat rumah, tetapi antreannya panjang sekali. Akhirnya tertunda terus dan baru ada kesempatan saat ini,” ujar Ari.

Kompas Edisi Jumat 30 September 2016

Kompas Edisi Jumat 30 September 2016

Deklarasi Rp 4.000 Triliun

Melalui Program Pengampunan, Wajib Pajak Bertambah 11.920 Orang

JAKARTA, KOMPAS — Deklarasi aset melalui program pengampunan pajak menembus Rp 4.000 triliun dan sesuai target di kisaran Rp 3.000 triliun hingga Rp 4.000 triliun. Selain mencapai target, Direktorat Jenderal Pajak juga mendapatkan tambahan wajib pajak baru sebanyak 11.920 orang.
Jumlah wajib pajak baru itu kemungkinan besar masih akan terus bertambah karena program pengampunan pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9) dan tahap tiga berakhir pada 31 Maret 2017. ”Deklarasi sudah lebih dari Rp 4.000 triliun,” kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteadi menjawab pertanyaan Kompas di Jakarta, Kamis (29/9).

Berdasarkan data yang ditampilkan pada laman DJP pada Kamis pukul 22.00, sebanyak 297.202 wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Total aset yang dideklarasikan Rp 3.184 triliun. Uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 79,4 triliun.

PON JABAR 2016

Saatnya Serius Menata Pembinaan Olahraga

JAKARTA, KOMPAS — Pekan Olahraga Nasional Jabar 2016 rampung digelar. Meski atlet-atlet muda bermunculan di sejumlah cabang, dominasi atlet level pelatnas atau level internasional masih terasa. Namun, muncul pula kenyataan bahwa kualitas atlet Tanah Air masih tertinggal dari atlet negara lain.

Fenomena ini menguatkan perlunya perubahan pembinaan atlet muda, salah satunya menjadikan PON sebagai ajang bagi atlet-atlet muda untuk menembus level elite.

Pengajar Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Djoko Pekik mengatakan, pemerintah mesti lebih peduli dan serius melihat hal tersebut. Pemerintah harus membuat regulasi yang mengikat, salah satunya soal pembatasan atlet yang tampil di PON. Atlet level pelatnas, yang sudah tampil di level internasional, seharusnya tidak lagi turun di PON.

Pelestarian Cagar Budaya

Mereka yang Kesengsem Lasem

Rumah-rumah gedong berusia hampir 150 tahun itu dibiarkan sepi setelah ditinggalkan pemilik atau ahli warisnya. Gerbang kayu megah yang menjadi pintu masuk terlihat kusam, menandakan rumah tidak terawat.

Rumah-rumah besar perpaduan arsitektur Tiongkok-Hindia di kawasan pecinan Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, itu seolah di ambang kehancuran. Kawasan itu tumbuh pesat seiring pesatnya perdagangan candu di Pulau Jawa pada abad ke-19. James R Rush dalam bukunya, Opium to Java, mencatat Lasem sebagai corong candu pada 1860-an.

Seiring hancurnya perdagangan candu, sebagian besar warganya beralih menjadi pengusaha batik. Namun, Lasem kembali mati suri, hanya sebagai pelintasan di antara kesibukan jalur pantura yang dirintis saat pemerintahan Daendels pada 1808.

Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Partisipasi Amnesti Melesat

Sebagian Besar Aset di Luar Negeri Belum Diikutkan

JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi pengampunan pajak melesat dalam sembilan hari terakhir. Sampai dengan Selasa (27/9) pukul 22.00, sebanyak 205.006 wajib pajak berpartisipasi dengan aset mencapai Rp 2.512 triliun. Namun, aset di luar negeri yang dilaporkan sangat kecil dibandingkan potensinya.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin, menyatakan, pemerintah tetap mengharapkan peningkatan repatriasi. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk melancarkan arus repatriasi. Salah satunya dengan merevisi ketentuan tentang perusahaan cangkang.

Sebelumnya, perusahaan cangkang harus dibubarkan jika wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Belakangan, ketentuan ini direvisi sehingga perusahaan cangkang tidak harus dibubarkan.

LETUSAN Gunung BARUJARI

Kondisi 389 Wisatawan Belum Diketahui

JAKARTA, KOMPAS — Gunung Barujari di kaldera Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, kembali meletus pada Selasa (27/9) pukul 14.45 Wita. Letusan yang melontarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter ke barat daya itu tergolong tiba-tiba. Kondisi 389 wisatawan yang berada di Taman Nasional Gunung Rinjani, hingga kemarin, belum diketahui.

 Berdasarkan informasi dari Seksi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pada 25-27 September 2016, ada 389 wisatawan, terdiri dari 333 wisatawan mancanegara dan 56 wisatawan lokal, yang naik melalui Pos Sembalun. ”Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB bersama pihak terkait dan relawan masih berkoordinasi untuk mengetahui kondisi wisatawan yang masih berada di gunung,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo khawatir terhadap letusan di Barujari yang tidak ada peringatan sebelumnya. Gunung itu ramai didaki wisatawan. ”Sampai saat ini belum ada laporan tentang pendaki yang menjadi korban,” ujarnya. Situasi mitigasi gunung api di Barujari dilematis. Banyak wisatawan ingin menikmati keindahan kawah Gunung Rinjani dan Barujari.

KESEMPATAN KERJA

Membantu Penyandang Disabilitas

Menjadi penyandang disabilitas tak menyurutkan semangat Anik Puji (24) untuk bekerja. Selepas lulus kuliah, penyandang tunadaksa itu gigih mencari pekerjaan. Dengan bantuan situs Kerjabilitas, Anik diterima bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia.

 Kerjabilitas adalah situs yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja yang mau menerima mereka. Situs itu dikembangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Saujana yang berbasis di Yogyakarta.

Sekitar Maret 2016, Anik tak sengaja menemukan situs yang beralamat di http://kerjabilitas.com tersebut.

”Waktu itu, saya sedang mencari informasi di internet tentang lowongan kerja untuk tunadaksa, lalu enggak sengaja ketemu website Kerjabilitas. Awalnya, saya juga enggak tahu ini website apa,” katanya.

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Pilkada DKI Gambaran Pilpres

Kontestasi Diprediksi Berlangsung Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya tiga poros kekuatan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan refleksi dari sisa pertarungan pada pemilihan presiden terdahulu. Tiga poros itu menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu uji sekaligus persiapan ke Pemilihan Presiden 2019.

 Pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Jumat (23/9) malam, ada dua pasang bakal calon mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang menggandeng Sylviana Murni.

Pencalonan ini membuat Agus mundur dari TNI dan Sylviana mundur dari pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta.

PON JABAR 2016

Penyelenggaraan Baik meski Banyak Soal

BANDUNG, KOMPAS — Meski di lapangan terjadi beberapa kericuhan dan ketidakpuasan dari sejumlah kontingen, Menpora Imam Nahrawi menilai sejauh ini penyelenggaraan PON Jabar 2016 sangat lancar. Terkait masalah ketimpangan penilaian oleh wasit, Kemenpora, KONI Pusat, dan Panitia Besar PON melimpahkan hal itu ke pengurus pusat cabang olahraga.

”Saya menilai penyelenggaraan PON sudah berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang, itu sudah dievaluasi oleh PB PON. Kalaupun ada kekurangan, itu di luar kemampuan penyelenggara,” kata Imam seusai menggelar rapat evaluasi PON, Jumat (23/9), di Bandung, Jawa Barat.

Rapat yang berlangsung satu jam itu diikuti jajaran Kemenpora, KONI Pusat, PB PON, Kepolisian Daerah Jabar, dan Komando Daerah Militer III Siliwangi. Sehari sebelumnya, di Jakarta, Menpora menyatakan akan mengevaluasi besar-besaran akar permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan PON Jabar 2016, sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Hal ini dilatarbelakangi berbagai persoalan dan kericuhan yang muncul di PON yang telah berlangsung lebih dari sepekan (Kompas, 23/9).

PERPAJAKAN

Jalan Panjang untuk Pengampunan

Negara sedang berbaik hati kepada warganya yang lupa, abai, sengaja tidak melaporkan harta, atau menyimpannya di luar negeri dengan memberi pengampunan. Namun, untuk mendapatkannya, warga harus menempuh jalan panjang dan berliku.

 Jarum jam baru menunjukkan pukul 05.00. Santo (48) bergegas mengambil nomor antrean begitu tiba di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nomor antrean di tangan Santo menunjukkan angka 70. Padahal, pelayanan baru dibuka pukul 08.00.

”Saya terpaksa datang pagi sekali agar bisa mendapatkan kuota pelayanan. Walaupun datang pukul 05.00, ternyata antrean sudah sangat panjang,” ujarnya, Kamis (22/9).

Kompas Edisi Sabtu 17 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 17 September 2016

Sikap Singapura Tak Konsisten

Pengusaha Indonesia Diminta Tidak Takut

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan menilai sikap Pemerintah Singapura tidak konsisten dalam merespons kebijakan pengampunan pajak Indonesia. Untuk itu, Singapura diingatkan komitmennya untuk mendukung program pengampunan pajak dengan tidak menghalangi repatriasi aset warga negara Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, peneliti dari Danny Darussalam Tax Center Darussalam, dan pengusaha Benny Soetrisno ketika dihubungi, Jumat (16/9), mempertanyakan sikap Singapura tersebut.

Pendapat itu mereka kemukakan setelah Reuters melaporkan, unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejahatan keuangan, Commercial Affairs Department (CAD), menyatakan kepada sejumlah bank bahwa mereka harus mendata laporan transaksi mencurigakan jika seseorang klien ikut program pengampunan pajak.

Rancangan Anggaran

Presiden Meminta Mekanisme Dipatuhi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian dan lembaga negara mematuhi mekanisme pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden meminta usulan anggaran tambahan yang diajukan tetap harus mengikuti mekanisme yang ada.

Presiden dalam pengantar sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (16/9), juga mengingatkan, pembahasan anggaran di tingkat komisi hanya sampai pembicaraan tentang program kerja secara makro. Presiden meminta kementerian dan lembaga negara tidak membahas anggaran sampai satuan tiga dengan DPR.

Berdasarkan catatan Kompas, ini merupakan peringatan kedua yang disampaikan Presiden Jokowi agar menteri dan kepala lembaga negara tidak membahas rencana kerja dan anggaran sampai satuan tiga dengan DPR. Peringatan pertama disampaikan Presiden saat membuka rapat kabinet paripurna, yang juga membahas anggaran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5).

Atlet Muda

Hikayat Catur Lapak dan Anak Seribu Pulau

Peraih medali emas catur kilat perseorangan putri PON Jabar 2016 itu menajamkan taktiknya di catur lapak sejak usia sembilan tahun.

"Waktu awal terjun di dunia catur, saya memang kerap bermain di lapak. Ayah saya paling sering mengajak saya bermain catur lapak di bengkel. Tidak tanggung-tanggung, saya pernah main sampai pukul tiga pagi," ujar Medina yang meraih gelar Grand Master Wanita pada 2013 itu, Jumat (16/9).

Bermain di lapak-lapak catur bukan hal yang mengenakkan bagi Medina. Di usianya yang masih sangat muda, ia harus meladeni jago-jago catur yang lebih tua hingga larut malam.

Kompas Edisi Jumat 16 September 2016

Kompas Edisi Jumat 16 September 2016

Pengampunan Pajak Dihambat

Perbankan Singapura Laporkan Nasabah Indonesia ke Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS — Sedikitnya tiga bank swasta di Singapura diwartakan melaporkan sejumlah nasabah mereka asal Indonesia yang ikut serta dalam program pengampunan pajak di Indonesia ke kepolisian di negeri itu. Hal itu dinilai dapat mengganggu program pengampunan pajak.

 Perbankan setempat juga menilai langkah ini akan merusak bisnis mereka, terutama dikaitkan dengan status nasabah yang merupakan nasabah utama mereka.

Kantor berita Reuters, Kamis (15/9), melaporkan, unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejahatan di bidang keuangan, Commercial Affairs Department (CAD), menyatakan kepada sejumlah bank di negeri itu bahwa mereka harus mendata laporan transaksi mencurigakan (STR) jika seseorang klien ikut ambil bagian dalam skema pengampunan pajak.

PON JABAR 2016

Perlu Upaya Lebih Selamatkan Atletik

BOGOR, KOMPAS — Panitia Besar PON Jabar 2016 perlu melakukan upaya luar biasa untuk menjamin keberlangsungan lomba atletik pada 22-28 September mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Hal ini mengingat hingga Kamis (15/9), atau satu pekan dari lomba, belum satu pun kelengkapan tersedia di arena yang dibangun Pemerintah Kabupaten Bogor itu.

Kelengkapan lomba yang ada hanya pengukur waktu (foto finis) milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Alat itu sudah dirakit dan dioperasikan saat uji coba kejuaraan (test event), Sabtu (10/9). Alat bermerek Seiko itu masih tersimpan di Sekretariat Atletik di Pakansari.

Kelengkapan lomba lain yang memang sudah ada terlebih dahulu adalah matras untuk lompat tinggi dan lompat tinggi galah. Matras itu mustahil digunakan saat lomba karena diletakkan di lapangan dekat gawang sepak bola, yang kehujanan dan kepanasan. Matras yang dimiliki Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) yang ada di Pakansari untuk kepentingan pemusatan latihan nasional (pelatnas) juga tidak layak untuk lomba.

FESTIVAL KOPI

Mari Menyeruput Indahnya Kopi Flores

Seperti apa rasa kopi flores? ”Kadar sweetness-nya cukup tinggi, ada cokelatnya, ada kadar buahnya (frutty),” kata barista Ardian Maulana di arena Festival Kopi Flores di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, yang berlangsung pada 15-17 September.

 Aroma kopi flores arabika manggarai menguar kuat saat barista Iqbal dari Indonesian Latte Artist menyeduhnya. Sangat cermat ia meracik kopi. Berat kopi, suhu air, dan cara menuang semuanya serba terukur. Kecermatan dilakukan agar kopi menyapa lidah penikmat dengan ”keindahan” rasa tulennya.

Dikatakan rasa tulen atau asli karena kopi diseduh tanpa kehadiran ”anasir-anasir asing”, termasuk gula. Penyeduhan yang benar, ditambah proses setelah panen sesuai standar yang benar, akan menghasilkan kopi yang benar-benar jos atau prima. Ah....

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Pengusaha Siapkan Tebusan

Wapres: Target Pengampunan Pajak Terlalu Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Pemilik kelompok bisnis raksasa menyiapkan dana tunai hingga Rp 60 triliun untuk membayar tebusan sebagai konsekuensi mengikuti program pengampunan pajak. Selain pengusaha, pengampunan pajak diharapkan juga diikuti pejabat negara dan politisi.

 Saat ini, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap sebagai pengusaha. Keikutsertaan mereka dan pejabat negara lain dalam program pengampunan pajak akan memberi contoh yang baik bagi rakyat.

Guna melayani wajib pajak besar yang hendak mengikuti program pengampunan pajak dengan nilai tebusan sedikitnya Rp 100 miliar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka posko layanan prioritas di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Posko itu ada di sebuah ruangan di lantai 24 gedung tersebut, tepatnya di samping ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan I.

Virus Zika

Semua Rumah Sakit Bisa Menangani

JAKARTA, KOMPAS — Semua fasilitas kesehatan di Indonesia diminta bersiaga menangani pasien yang diduga terserang virus zika menyusul merebaknya infeksi virus itu di Singapura. Itu karena penanganan zika tak perlu kompetensi khusus dan sama dengan penanganan demam berdarah dengue.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, Jumat (2/9), di Jakarta, mengatakan, semua fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang bisa menangani demam berdarah, juga menangani penyakit zika. ”Tak perlu kompetensi khusus,” ujarnya.

Untuk menangkal penyebaran zika dari Singapura, Kemenkes mengandalkan pemberian kartu peringatan kesehatan yang diberikan kepada penumpang yang datang dari Singapura dan memfungsikan pemindai suhu tubuh. Selain efektif mendeteksi penyebaran zika, penggunaan pemindai tubuh dinilai praktis.

Pemindahan Warga

Asa untuk Bangkit di Rumah Susun

Sambil mengatur napas, Parwita (52) menggerakkan tangannya menarik garis dengan canting berisi lilin panas di atas selembar kain, Kamis (1/9). Seumur-umur, sejak lahir di Jakarta, ibu satu anak ini baru pertama kali menekuni keterampilan membatik.

 Harapannya hanya satu, dapat membantu anaknya membayar sewa unit di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur.

Tak ada ”ritual” meniup lubang canting seperti umumnya dilakukan perajin batik. ”Enggak pakai tiup-tiupan. Biarin aja lilinnya netes, nanti juga berhenti sendiri. Kalau sudah berhenti, baru bisa dipakai membatik,” kata Pawita, mantan warga Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang ikut direlokasi ke Rusunawa Pulogebang, sekitar enam bulan lalu.

Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016

Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016

Indonesia Siaga Hadapi Zika

Seorang WNI Dikonfirmasi Terinfeksi Zika di Singapura

JAKARTA, KOMPAS — Penyebaran virus zika di Indonesia di depan mata menyusul merebaknya kasus zika di Singapura. Untuk itu, pintu masuk ke Indonesia dari Singapura lewat jalur udara dan laut disiagakan. Fasilitas kesehatan pun disiapkan bagi pasien yang diduga terinfeksi zika.

Selain meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk dan meningkatkan kesiapan rumah sakit, Kementerian Kesehatan juga meminta semua orang yang pulang dari luar negeri aktif melaporkan kondisi kesehatannya guna mencegah penularan zika di Indonesia. Mereka yang mengalami demam tinggi akan mendapat pengawasan intensif.

Di Batam, Kepulauan Riau, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Mohamad Subuh mengatakan, Indonesia siap hadapi Zika. ”Secara kesisteman, kita siap. Semua fasilitas kesehatan yang menangani demam berdarah bisa merawat pasien zika. Demam berdarah dan zika di satu kelompok, vektor sama, nyamuk Aedes aegypti,” ujarnya.

Pengampunan Pajak

Pengusaha Lakukan Konsolidasi Aset

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan pengusaha sudah tidak ragu lagi mengikuti program pengampunan pajak. Mereka tengah melakukan konsolidasi aset. Meski demikian, mereka berharap program ini juga diikuti oleh pejabat, penegak hukum, dan politisi yang belum melaporkan hartanya.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Teddy P Rahmat, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton Supit secara terpisah di Jakarta, Kamis (1/9).

Rosan mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan berkomitmen menyukseskan program pengampunan pajak. Kadin Indonesia pun menilai animo pengusaha mengikuti program tersebut besar dan semakin meningkat memasuki September.

WARGA BINAAN

Bekerja dari Balik Jeruji Menembus Pasar Dunia

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tempat narapidana atau warga binaan dengan hukuman di atas lima tahun hingga seumur hidup. Namun, justru dari situ lahir beragam karya yang mampu menembus pasar Asia hingga belahan Benua Eropa.

Beragam mebel cantik dipajang untuk menyambut 13 perwakilan negara peserta simposium tentang hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, narkotika, dan terorisme, Rabu (24/8). Mereka berasal dari Brunei, Timor-Leste, Thailand, Norwegia, Australia, Belanda, Inggris, Myanmar, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Swiss, dan Jerman.

Mebel yang dipajang rak susun kontainer dengan desain klasik berbahan kayu mindi. Ada pula rak susun minimalis berbahan kombinasi antara kayu mindi dan rotan atau aluminium. Desain mebel ini sederhana. Namun, karena pemilihan kombinasi bahannya pas, rak yang dihasilkan menjadi tampak unik dan elegan.

Kompas Edisi Kamis 1 September 2016

Kompas Edisi Kamis 1 September 2016

Pengusaha Janjikan Rp 1.000 Triliun

Rencana Darurat jika Permohonan Melonjak

JAKARTA, KOMPAS — Imbauan Presiden Joko Widodo agar wajib pajak besar segera mengikuti program pengampunan pajak mulai menuai hasil. Sedikitnya 100 pengusaha nasional pun berkomitmen mendeklarasi dan merepatriasi dana senilai Rp 1.000 triliun dengan nilai tebusan sekitar Rp 60 triliun.

Pengusaha pemilik kelompok bisnis raksasa nasional itu siap menginvestasikan dananya di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebaiknya mempersiapkan diri menyediakan banyak meja pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pengampunan pajak agar pengusaha tidak bolak-balik ke kantor pajak.

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bersama Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berbicara dengan pengusaha besar sektor properti, otomotif, ritel, persepatuan, garmen, perunggasan, dan komoditas di kantor Apindo, Jakarta, Rabu (31/8). Selama sekitar 1 jam, Sofjan berdiskusi dan mengajak pengusaha besar itu segera memanfaatkan program pengampunan pajak, yang dilaksanakan sejak Juli lalu hingga akhir Maret 2017, untuk membawa kembali dana mereka di luar negeri.

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BMKG Temukan 12 Titik Panas di Ambon

Ambon, Kompas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon menemukan 12 titik panas di Provinsi Maluku. Tim penanggulangan bencana diharapkan segera mengidentifikasi titik tersebut dan mengambil langkah cepat mencegah meluasnya kebakaran.

Pada tahun 2005, kebakaran hebat terjadi di bagian utara Pulau Seram sehingga menyebabkan 1.222 warga Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, dievakuasi. Desa yang berada di tengah hutan dilahap api sehingga mengakibatkan 15 rumah warga dan 1 puskesmas pembantu ludes terbakar.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi (BMKG) Pattimura Ambon George Mahubessy di Ambon, Rabu (31/8), menyebutkan, 12 titik panas itu 3 di Pulau Buru, 4 di Pulau Seram, 2 di Pulau Yamdena, 2 di Pulau Selaru, dan 1 di Pulau Babar. Titik panas mulai muncul dalam sepekan terakhir.

HUT ke-45 CSIS

Rumah "Diaspora" Para Pembuat Kebijakan

 Didirikan dengan tujuan memberi masukan kebijakan bagi pemerintah, Centre for Strategic and International Studies malah tak sekadar jadi "pembisik. Di usianya yang pada Kamis (1/9) ini memasuki 45 tahun, lembaga itu sudah jadi rumah "diaspora" bagi para pembuat kebijakan.

Di pengujung tahun 1970-an, politisi Partai Golkar, Akbar Tandjung (71), menjadi "tamu" tetap CSIS. Pada tahun 1978-1981, Akbar menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang berkantor di sebelah gedung CSIS di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kadang-kadang kalau ada isu menarik dan saya butuh orang untuk diajak bertukar pikiran, saya mampir saja ke sebelah (CSIS). Diskusi selalu cair, santai, terbuka," ujar Akbar, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Kompas Edisi Rabu 31 Agustus 2016

Kompas Edisi Rabu 31 Agustus 2016

DPR Siap Ungkap SP3 di Riau

Polri Persilakan Menguji Lewat Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia sejauh ini belum meninjau ulang terbitnya surat perintah penghentian penyidikan kasus kebakaran hutan 15 korporasi di Riau. Guna mendalami kasus itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat resmi membentuk panitia kerja.

DPR membentuk panitia kerja di bawah Komisi III, secara umum, untuk mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan. Namun, secara khusus, untuk mendalami pemberian SP3 tersebut.

"Ada motif apa di balik penghentian perkara itu," kata anggota Panja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, Selasa (30/8).

Pengampunan Pajak

Pemerintah Menyasar Wajib Pajak Besar

TANGERANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menjalankan program pengampunan pajak yang menyasar pembayar pajak besar yang masih menyimpan uang di luar negeri. Namun, masyarakat yang ingin menggunakan haknya mendapatkan pengampunan pajak juga dapat berpartisipasi.

Presiden berharap sejumlah isu miring terhadap program pengampunan pajak tidak semakin meluas. Menurut Presiden, pemerintah tengah berupaya meningkatkan pendapatan negara untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan akses konektivitas masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tax amnesty ini sasarannya adalah pembayar-pembayar pajak besar, terutama yang menaruh uang di luar negeri. Pembayar pajak yang kecil juga bisa ikut. Ini adalah hak, bukan kewajiban," ujar Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad seusai berbicara di Indonesia Fintech Festival and Conference 2016 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/8).

LINGKUNGAN

Kisah Para Jawara Penjaga Kali

Ketika hutan di Indonesia terus menyusut, mendapati oase kawasan hijau di perkotaan merupakan sebuah anugerah tak ternilai. Apalagi kalau kawasan hijau itu berada di Jakarta, yang warganya saban hari menghadapi kepadatan kota dan kemacetan lalu lintas.

 Karena itu, tak perlu terus menyalahkan pemerintahan masa lalu yang kini membuat kita kurang beruntung dalam mempertahankan keseimbangan alam. Mari menemui orang-orang yang dengan kesadarannya sendiri merawat lingkungan sekitar dan berharap virus kebaikan pun menular.

Ditemui di rumah panggungnya yang terbuat dari kayu dan bambu di tengah Hutan Kota Pesanggrahan di Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, akhir Juli lalu, Chaerudin (59) sudah sekitar 30 tahun berjuang menghijaukan sempadan kali. Ia nyaris sendirian, merampas jengkal demi jengkal lahan di bantar Kali Pesanggrahan di sana. Merampas lahan yang menjadi timbunan sampah guna dihutankan kembali.

Kompas Edisi Selasa 30 Agustus 2016

Kompas Edisi Selasa 30 Agustus 2016

Penanganan Belum Optimal

Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Berulang sejak 1970-an

JAKARTA, KOMPAS — Sejak tahun 1970-an, kebakaran hutan dan lahan terus berulang, merugikan warga juga negara. Pekan lalu, asap kebakaran lahan di Riau juga telah sampai di Singapura dan sebagian Malaysia. Meski jumlah titik panas sudah menurun drastis dibandingkan periode sama tahun 2015, penanganan kebakaran lahan dan hutan belum optimal.

Hingga kemarin, operasi pemadaman di enam provinsi berstatus siaga darurat kebakaran lahan melibatkan 17 pesawat dan helikopter. Kendaraan udara itu untuk operasi hujan buatan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Disiapkan juga cadangan empat helikopter untuk memadamkan api dengan bom air.

Upaya pemadaman kebakaran juga masih diliputi sejumlah kendala. "Lokasi titik api jauh dan sulit lewat darat. Itu diperparah sulitnya sumber air. Belum lagi lahan terbakar sebagian besar gambut dalam," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar Bosman Hutahaean.

PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Tak Berniat Menakut-nakuti Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak berniat menakut-nakuti rakyat dengan program pengampunan pajak. Program ini diprioritaskan bagi wajib pajak pemilik aset besar yang tidak melaporkan harta kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, ada rumor yang berkembang terkait program pengampunan pajak itu. "Kami sudah membaca dan mengikuti semua (rumor tersebut). Kami minta Direktur Jenderal Pajak untuk mengantisipasi persoalan ini. Jangan sampai rumor ini berkembang liar di masyarakat karena pembicaraan ini sudah berkembang dan menjadi viral di media sosial," kata Pramono di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (29/8).

Pramono menegaskan, semangat pengampunan pajak adalah menarik kembali dana yang tidak dilaporkan dan disimpan di luar negeri. Program ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat yang sudah taat membayar pajak. Hal ini sesuai naskah akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengungsi Bencana Asap Riau

Hanya Bisa Bawa Pakaian...

Bayi kecil itu, Melinda Zaluhu (3 bulan), tersenyum kecil tatkala Satieli Zaluhu (49), ayahnya, mengajaknya bercanda. Raut wajahnya tak sedikit pun menampakkan penderitaan meski dia tengah berada di tenda pengungsian korban bencana asap di tepi Sungai Rokan Kiri, Desa Jurong, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (sekitar 210 kilometer barat laut Pekanbaru, Riau). Padahal, sebelumnya, Melinda dibawa ibunya, Niati Lase (38), ke klinik yang ada di pengungsian.

"Tubuhnya tadi panas dingin. Setelah saya bawa ke klinik dan diberi obat oleh bidan, suhunya mulai dingin. Sekarang ia sudah dapat tertawa lagi," kata Niati kepada Kompas yang mengunjungi lokasi pengungsian, Minggu (28/8) sore.

Tenda pengungsian yang ditempati keluarga Satieli berupa bangunan tenda plastik berwarna biru berukuran 6 meter x 6 meter, yang memiliki satu tiang kayu di bagian tengah. Di beberapa sudut tenda ditarik dengan tali yang diikatkan dengan patok ke tanah.

Kompas Edisi Selasa 23 Januari 2016

Kompas Edisi Selasa 23 Januari 2016

Berikan Solusi Konkret

Selesaikan Persoalan Perpajakan demi Prinsip Keadilan

JAKARTA, KOMPAS — Masih banyak persoalan perpajakan kelas menengah yang belum terakomodasi dalam program pengampunan pajak. Kondisi ini muncul baik pada payung hukum maupun pelayanan pajak. Perlu solusi mengatasi permasalahan ini demi memenuhi prinsip keadilan.

Pada umumnya, kelas menengah sudah membayar pajak dengan benar. Hal ini terutama dilakukan karyawan. Sebab, Pajak Penghasilan (PPh) langsung dipotong oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Namun, tidak sedikit harta kelompok kelas menengah ini yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Hal ini, antara lain, disebabkan kelalaian wajib pajak atau kerumitan dalam mengurus persoalan administrasi.

Pesta di Rio Usai, AS Juara Umum

RIO DE JANEIRO, KOMPAS Di tengah beragam kendala, Olimpiade Rio de Janeiro 2016 terselenggara dengan baik pada 5-21 Agustus. Pahlawan olahraga dari 207 delegasi kembali ke negara masing-masing untuk berjumpa kembali di Tokyo, Jepang, empat tahun mendatang.

Amerika Serikat tampil sebagai juara umum dengan meraih 46 medali emas, 37 perak, dan 38 perunggu. Mereka dominan di cabang renang dengan 16 emas dan atletik (13 emas).

Pergeseran kekuatan terjadi antara Tiongkok dan Inggris Raya. Tiongkok, yang menempati peringkat kedua di London 2012 dengan 38 emas, kali ini turun ke posisi ketiga. Mereka kehilangan 12 emas, yaitu 3 dari bulu tangkis, 4 dari renang, dan 5 dari senam. Hanya atlet loncat indah yang mempertahankan dominasinya dengan 7 medali emas dari delapan nomor.

Infrastruktur Papua

Berjibaku Membangun Jalan Penghubung

Dum! Dentuman membahana, mengoyak sepi pagi di Mbua. Karang pun hancur berantakan, terpencar. Serpihannya melesat di kiri-kanan tubuh meski berjarak 200 meter lebih. Layar monitor kamera yang terhantam serpihan pun pecah. Krak....

Ledakan itu memberi tambahan trase jalan selebar 2 meter. Namun, tim demolasi dari Detasemen Zeni Tempur XII/Nabire dan Denzipur XIII/Sorong masih harus melakukan peledakan ulang untuk menambah lebar trase menjadi total 7 meter. Tak ada cara lain, dinding batu itu memang harus dihancurkan untuk memperlebar ruas jalan penghubung Distrik Mbua dan Distrik Dal, Kabupaten Nduga.

Keputusan itu diambil setelah tim gabungan dari Denzipur XII Nabire dan Denzipur XIII Sorong menilai trase tersebut termasuk titik rawan. Dinding karang yang berdiri tegak lurus itu berada tepat di sebuah tikungan sekaligus tanjakan curam dengan lebar badan jalan hanya 4 meter.

Kompas Edisi Senin 22 Agustus 2016

Kompas Edisi Senin 22 Agustus 2016

Indonesia Bergerak Maju

Waspadai Sejumlah Faktor yang Menjadikan Negara Rentan 

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Indonesia selama 71 tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Semangat kebangsaan dan sistem politik berbiaya murah perlu terus dibangun agar Indonesia terlepas dari perangkap negara ”kelas” menengah.


Indeks Negara Rentan selama satu dekade terakhir menunjukkan Indonesia perlahan-lahan makin mampu menghadapi tekanan yang bisa membuatnya ambruk. Sementara berdasarkan Indeks Demokrasi tahun 2015, di kawasan ASEAN, Indonesia hanya kalah dari Timor-Leste.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada 2015 adalah 36 poin masih di bawah rata-rata IPK negara-negara Asia Tenggara, yakni 40 poin. Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pengampunan Pajak

Jangan Takut-takuti Wajib Pajak

JAKARTA, KOMPAS — Sosialisasi program pengampunan pajak sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dibandingkan dengan cara menakut-nakuti wajib pajak. Pendekatan persuasif diyakini akan memberikan hasil yang optimal.

Demikian diungkapkan oleh pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, dan ekonom senior Kenta Institute, Eric Alexander Sugandi, yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Minggu (21/8). Pemerintah gencar menyosialisasikan program pengampunan pajak. Belakangan, muncul laporan bahwa ada banyak wajib pajak yang ditakut-takuti agar mengikuti program pengampunan pajak tanpa mendapatkan penjelasan yang lebih detail.

Lana menuturkan, pendekatan yang keliru, yakni dengan menakut-nakuti wajib pajak, dikhawatirkan justru bersifat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam program pengampunan pajak. Program pengampunan pajak bertujuan merepatriasi harta warga negara Indonesia di luar negeri, mendeklarasikan harta dan aset WNI di dalam dan di luar negeri, serta mendapatkan uang tebusan dari repatriasi dan deklarasi.

Infrastruktur Papua

92 Kilometer yang Membuka Isolasi

Sebuah ruas jalan baru sepanjang 92 kilometer melintasi hamparan tundra di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut, menyusuri hutan Taman Nasional Lorentz dan Danau Habbema, Papua, yang elok dan menanjak di antara celah tebing di pinggang Puncak Trikora yang beku.

 Selepas Wamena hingga Kilometer 35, ruas jalan itu licin beraspal. Namun, memasuki pinggiran Taman Nasional Lorentz hingga di atas Danau Habbema, jalan itu masih berupa pengerasan. Sejak Habbema ke arah Puncak Trikora, tanjakan terjal hingga 50 derajat, turunan curam, dan tikungan tajam ditemui. Jalan menanjak dari 3.000 di atas permukaan laut (dpl) menuju 3.700 dpl.

Suhu udara pun menggigit hingga 10 derajat celsius. Angin yang menyelusup dari jendela mobil membuat wajah dan tangan terasa beku.

Ruas jalan makin terjal sejak melewati kawasan Puncak Trikora, yang tanahnya basah berbatu bulat. Dinding tebing di kiri atau kanan jalan pun rawan longsor. Di sejumlah lokasi, bongkahan batu besar melintang di pinggir jalan. Hanya kendaraan berpenggerak empat roda yang mampu melaluinya.

Kompas Edisi Kamis 4 Agustus 2016

Kompas Edisi Kamis 4 Agustus 2016

Dana Repatriasi ke Sektor Riil

Pengusaha Tunggu Tata Cara Penggunaan Dana

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah mendorong masuknya dana repatriasi dari pengampunan pajak ke sektor riil, seperti industri manufaktur dan infrastruktur. Namun, pengusaha masih menunggu aturan tata cara penggunaan dana repatriasi ke sektor riil.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Syarif Hidayat di Jakarta, Rabu (3/8), mengatakan, pemerintah ingin mendorong masuknya dana repatriasi pengampunan pajak (tax amnesty) ke sektor industri prioritas.

”Kami terutama lebih menekankan pada hilirisasi, pengolahan sumber daya alam. Arah kami tetap ke hilirisasi,” kata Syarif.

Rio Siap Menggelar Persaingan Atlet Dunia

Rio de Janeiro, Kompas Barra Olympic Park, Rio de Janeiro, Brasil, sebagai pusat persaingan atlet peserta Olimpiade 2016, kian ramai jelang dimulainya kejuaraan multicabang terakbar itu pada Jumat (5/8). Upacara pembukaan Olimpiade di stadion bersejarah Maracana dijanjikan meriah meski dengan anggaran yang hanya sepersepuluh dari upacara pembukaan Olimpiade London 2012.

Hingga Selasa (2/8) sore waktu setempat, Bandar Udara Internasional Galeao di Rio de Janeiro sibuk menerima kedatangan atlet-atlet terbaik dari 206 negara peserta Olimpiade 2016. Beberapa anggota tim sejumlah negara, seperti Thailand, Brunei, Pakistan, dan Hongaria, tiba di Rio, Selasa. Para atlet yang akan berkompetisi hingga 21 Agustus mulai berdatangan dan menempati perkampungan atlet di Barra da Tijuca sejak Minggu (24/7).

Meski disibukkan oleh kedatangan sekitar 10.000 atlet, Bandara Galeao "sepi" dari pernak-pernik Olimpiade. Sebagian besar media promosi Olimpiade yang tertempel di dinding bandara merupakan iklan yang menjadi sponsor beberapa atlet bintang, seperti Michael Phelps dan Usain Bolt.

BantarGebang

Jalan Berliku Pengelolaan Sampah Ibu Kota

Imat (56) duduk termenung di lantai area pembuatan kompos Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Minggu (31/7). Seusai memulung, dia melepas lelah di lokasi yang menjadi tempat kerjanya sehari-hari.

Selama 10 tahun terakhir, Imat biasa bekerja sebagai buruh harian lepas di area pembuatan kompos TPST Bantargebang dengan upah Rp 40.000 per hari. Sepulang dari kerja, ia mencari tambahan penghasilan dengan memulung sampah.

Namun, sejak TPST Bantargebang diambil alih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 19 Juli silam, belum tampak lagi aktivitas pengolahan kompos di areal tersebut. Alhasil, nasib Imat dan sejumlah pekerja harian lepas terkatung-katung tanpa kejelasan.

Kompas Edisi Selasa 26 Juli 2016

Kompas Edisi Selasa 26 Juli 2016

Pengawasan Lemah Jadi Celah

810 Keluarga Jadi Korban Kartu Palsu Jaminan Kesehatan Nasional

CIMAHI, KOMPAS — Lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memicu peredaran kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional palsu di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Apalagi, budaya asuransi di masyarakat belum terbangun.

 Hingga Senin (25/7), Kepolisian Resor Cimahi, Jawa Barat, telah memeriksa 11 saksi terkait beredarnya kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) palsu di Padalarang. Polisi juga menetapkan AS, Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Peduli Dhuafa (LPM RPD), sebagai tersangka pemalsuan.

”Polisi masih menelusuri keterlibatan pihak lain, antara lain yang membantu menawarkan dan mencari pelanggan,” kata Kepala Polres Cimahi Ajun Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi di Cimahi.

Wawancara Khusus

”Tax Amnesty” Bukan Amnesti Koruptor

Satu pekan pemerintah sudah melaksanakan program pengampunan pajak. Untuk menunjukkan kesungguhan, dan demi keberhasilan program tersebut, Presiden Joko Widodo memimpin sendiri sosialisasi program tersebut ke Surabaya, Jawa Timur, dan Medan, Sumatera Utara. Harapannya, uang milik warga negara Indonesia yang puluhan tahun disimpan di luar negeri dapat dikembalikan ke Tanah Air.

 Selain dapat memutar roda perekonomian, hasil repatriasi diharapkan juga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, banyak kalangan meragukan keberhasilan program itu dengan sejumlah alasan. Sebaliknya, tak sedikit yang khawatir program itu akan menghambat penegakan hukum, dan justru melindungi para koruptor.

Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan program tersebut, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo mewawancarai Presiden Jokowi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/7). Berikut petikan wawancaranya.

MAJALAH SASTRA

"Horison" di Tengah Terjangan Zaman

Lahir 50 tahun lalu, majalah Horison menandai era kebebasan kreatif negeri ini. Sastrawan-sastrawan besar bermunculan, mulai dari Rendra, Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono, hingga Umar Kayam. Tepat di pesta emasnya, Horison mengakhiri wujud fisiknya. Terjangan zaman mengharuskannya berubah.

Atap Balai Budaya Jakarta di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta, nyaris melorot, dinding tripleksnya keropos, dan kaca jendelanya copot, Senin (25/7) sore kemarin. Di Balai Budaya, kawah candradimuka para perupa ternama ini, majalah Horison terbit pertama kali, Juli 1966 silam.

Horison lahir di era pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa itu, dunia sastra dan seni rupa menikmati euforia kebebasan kreatif. Pendiri majalah ini adalah Mochtar Lubis, PK Ojong, Zaini, Arief Budiman, dan Taufiq Ismail.