Kompas Edisi Rabu 14 September 2016

Kompas Edisi Rabu 14 September 2016

Pemerintah Pusat Ubah Sikap

Reklamasi Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan, tetapi Tunggu Kajian NCICD

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memutuskan akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, beberapa pihak berpandangan, sikap ini menyalahi aturan karena melanjutkan reklamasi di tengah proses hukum yang berjalan.

 ”Kami sampai pada kesimpulan sementara tak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Semua aspek didengarkan, dari lingkungan hidup, perhubungan, perikanan, hukum, PLN (pembangkit listrik), dan dari sisi Pemprov DKI. Ada tujuh elemen yang kami kaji. Besok atau Kamis sore, kami (akan) keluarkan surat terkait semua alasan dan elemen yang dikaji,” kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (13/9) malam.

Menurut Luhut, reklamasi Teluk Jakarta menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

KORUPSI

Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi ini juga diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian akibat korupsi.

Gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, yaitu dari 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016. Pada saat yang sama, sikap permisif terhadap bekas terpidana kasus korupsi juga makin kuat. Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab korupsi masih banyak terjadi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (13/9), menuturkan, KPK pernah mengkaji penerapan upaya ”luar biasa” untuk menghukum koruptor dengan tidak hanya menghitung kerugian berwujud, begitu juga yang tak berwujud. Dia mencontohkan, kerugian akibat jembatan yang roboh karena pembangunannya dikorupsi tidak hanya semata nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup nilai pembangunan jembatan baru, termasuk kerugian ekonomi masyarakat karena jembatan itu tidak berfungsi.

PON JABAR 2016

Berburu Cangkang Kerang di Arena Voli Pasir

Pengantar Redaksi
Pertandingan Pekan Olahraga Nasional Jabar 2016 mulai bergulir Selasa (13/9) kemarin meski upacara pembukaan baru digelar Sabtu (17/9). Jabar sebagai tuan rumah, melalui Gubernur Ahmad Heryawan yang juga menjabat Ketua PB PON, menyatakan kesiapannya menggelar kejuaraan multicabang berskala nasional yang mempertandingkan 44 cabang, dengan 753 nomor itu. Harian ”Kompas” mendedikasikan dua halaman sebagai halaman khusus PON Jabar 2016, seperti tersaji di halaman 30-31, hari ini. Berbagai peristiwa terkait PON, mulai dari persiapan, upacara pembukaan dan penutupan, hingga persaingan antarprovinsi dalam memburu medali berikut pemecahan rekor, kami sajikan dalam dua halaman tersebut. Tak ketinggalan berita-berita penting PON 2016 juga dimuat di halaman 1.

Voli pasir PON Jabar 2016 dimulai Rabu (14/9) ini. Namun, pada Selasa (13/9), pelatih tim Jatim Bambang Eko S masih harus memunguti cangkang kerang di arena voli pasir di Arcamanik, Kota Bandung.

Matahari di atas kepala saat empat atlet putri voli pasir Jatim berlatih di Sarana Olahraga Arcamanik, Selasa. Keringat bercucuran membasahi kaus mereka. Namun, para atlet tetap bersemangat melahap taktik sesuai arahan Bambang.