Kompas Edisi Rabu 21 September 2016

Kompas Edisi Rabu 21 September 2016

Pertarungan Ide Menentukan

Basuki-Djarot Resmi Dicalonkan PDI-P, Tanda Tangani Kontrak Politik

JAKARTA, KOMPAS — Setelah PDI-P mengumumkan pencalonan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada 2017, partai lain merapatkan kekuatan untuk memilih calon yang setanding. Pertarungan ide diharapkan menjadi penentu kemenangan.

Pengumuman pasangan calon kepala daerah DKI itu digelar di kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9) pukul 20.10. Dalam kesempatan itu, DPP PDI-P secara serentak juga mengumumkan 100 pasang calon lain yang akan bersaing dalam Pilkada 2017.

Pengumuman itu dilakukan secara simbolis dengan memanggil hanya beberapa pasangan calon. Mereka adalah Hana Hasanah Fadel Muhammad-Tommy S Junus (pemilihan gubernur Gorontalo), Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah (Aceh), Domingus Mandacan-Muhammad Lakatoni (Papua Barat), Muhammad Ali Baal Masdar-Enny Anggraini Anwar (Sulawesi Barat), Rano Karno (Banten), dan Hasto Wardoyo (pemilihan bupati Kulon Progo).

Kasus Google

Momentum Menata Kedaulatan Siber RI

JAKARTA, KOMPAS — Pemeriksaan terhadap Google dan perusahaan digital dari luar negeri lainnya menjadi momentum untuk menata ulang kedaulatan siber Indonesia. Untuk itu diperlukan pusat data agar lalu lintas data dan transaksi pembayaran bisa terekam.

Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Kristiono yang dihubungi Kompas, Selasa (20/9) di Jakarta, mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak yang mewajibkan Google mendirikan bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Kristiono, layanan yang ditawarkan Google sudah seharusnya memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Google memperoleh manfaat ekonomi di Indonesia.

Pembukaan Tambang

Berharap Bukan Janji Manis Sesaat

Potensi tambang di sejumlah daerah sempat jadi pelita harapan bagi daerah dan warga sekitarnya. Namun, kenyataan tak semanis harapan. Tanpa pengaturan yang ideal, rakyat sulit sejahtera dari tambang.

 Pupus sudah harapan Haryono, Kepala Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk sejahtera dari tambang, saat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jihad Arkanudin memukul palu di muka sidang, Juni lalu.

Haryono divonis 20 tahun penjara. Ia dianggap dalang kematian Salim Kancil, warga juga tokoh penolak tambang pasir di Selok Awar-Awar. Keinginannya meraup banyak rupiah dari tambang justru berakhir di bui.

Kompas Edisi Selasa 20 September 2016

Kompas Edisi Selasa 20 September 2016

Irman Gusman Diberhentikan

Sejumlah Anggota DPD Meminta Penangguhan Penahanan

JAKARTA, KOMPAS — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah merekomendasikan Irman Gusman yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD. Pada saat bersamaan, 20 dari 135 anggota DPD meminta KPK menangguhkan penahanan Irman.

Rekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPD yang diputuskan di rapat BK DPD, Senin (19/9) malam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut didasarkan pada Pasal 52 Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Di sana tertulis, jika berstatus tersangka, pimpinan DPD harus diberhentikan dari jabatannya.

Irman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga ”menjual” pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah. Dalam kasus ini, Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto.

Visi Pembangunan

SDM Riset Menua dan Kurang Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran riset Indonesia ada di posisi paling rendah di antara negara anggota G-20. Banyak soal mendasar membelit dunia riset Tanah Air, mulai dari rendahnya kualitas periset, peneliti yang menua, tidak menariknya dunia riset, hingga sistem pendidikan yang tidak mendukung. Menambah anggaran hingga 2 persen dari produk domestik bruto pun tidak otomatis akan menyelesaikan masalah.

Dari sisi jumlah pegawai, ada ribuan orang bekerja di beberapa lembaga riset. Namun, yang melakukan riset sangat terbatas. Lebih dari separuh pegawai adalah tenaga pendukung. Akibatnya, meskipun ditambah besar-besaran, dana riset tak akan banyak terserap dan mampu menarik banyak peneliti.

Di perguruan tinggi, kondisinya relatif sama. Banyak dosen terfokus pada pengajaran atau sibuk menjadi konsultan sejumlah proyek. Meski pemerintah sudah menyediakan dana riset memadai, tetap saja tak termanfaatkan semua.

Tambang Emas

Kegelapan Setelah Euforia Gunung Botak

Euforia tambang emas liar di Gunung Botak, Maluku, kini, lenyap. Dirusak selama 49 bulan, Gunung Botak, kini, menyisakan kehancuran. Bukit mengandung emas telah terbelah.

Harum minyak kayu putih tak tercium. Deretan pohon sagu penjaga kaki bukit sekarat menunggu mati. Di sana, masa depan suram ditelan serakah.

Sepi. Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku, Selasa (13/9), seperti mati. Tak terdengar bunyi putaran alat penghancur batu menghasilkan emas.

Kompas Edisi Senin 19 September 2016

Kompas Edisi Senin 19 September 2016

Dagang Pengaruh Masalah Serius

BK DPD Bahas Kasus Irman

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman membuat kredibilitas pejabat publik kian runtuh. Irman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga "menjual" pengaruh dalam mengatur tambahan kuota distribusi gula impor untuk perusahaan bermasalah.

Kasus itu juga menunjukkan adanya masalah serius dalam kebijakan kuota impor komoditas pangan untuk pengendalian harga pangan dalam negeri.

Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Muhammad Syarkawi Rauf, Minggu (18/9), di Jakarta, mengatakan, hampir di semua komoditas pangan terdapat disparitas yang besar antara harga di dalam negeri dan harga di luar negeri.

Pertambangan

Tata Kelola Tambang Lupakan Masa Depan

JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola potensi tambang kerap melupakan perencanaan matang, pengelolaan ramah lingkungan, dan perhatian bagi masa depan masyarakat sekitarnya. Buntutnya, tambang sering memicu kerusakan alam, konflik sosial budaya, dan kerugian negara dari sektor ini.

Benang merah itu muncul dari perjalanan Kompas ke beberapa kawasan tambang di Indonesia. Mulai dari Kabupaten Buru di Maluku, Kota Palu dan Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), hingga Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang (Jawa Barat), 9 September hingga 15 September 2016.

Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Ambon, Yuthinus T Male mengatakan, kerusakan lingkungan akibat tambang liar menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Pemerintah provinsi kini bertanggung jawab mengelola rencana tambang secara matang, seperti memetakan lokasi penggalian dan mengolah material. "Sebelum rencana tambang digulirkan, masyarakat setempat harus disiapkan untuk menghadapinya. Jangan sampai mereka hanya menanggung akibat kerusakannya," katanya.

ANGGARAN RISET

Bocor Listrik hingga Sebatas "Bengong"

Riset dan inovasi adalah tulang punggung kemajuan sebuah bangsa atau lembaga bisnis. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada diaplikasikan, khususnya di Indonesia. Tujuh puluh satu tahun merdeka, isu riset bangsa ini masih berkutat pada hal yang seharusnya tak lagi isu utama riset.

Pupus harapan Sulaeman Yusuf membenahi instalasi listrik di Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Itu karena kebijakan penghematan anggaran negara.

Kamis (15/9) siang, di gedung Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat, Sulaeman memulai kisahnya. Di sana berkumpul sejumlah peneliti invensi material unggul dari bahan hayati serta pengembangan proses produksi ramah lingkungan.