Monday, November 30, 2015

Kompas Edisi Senin 30 November 2015

Kompas Edisi Senin 30 November 2015

Reklamasi Ubah Wajah Jakarta

Dua Dekade Pro-Kontra Penataan Halaman Depan Ibu Kota


JAKARTA, KOMPAS — Wajah Teluk Jakarta mulai berubah dengan dibangunnya pulau-pulau reklamasi. Namun, pro dan kontra masih terus mengemuka. Sejumlah pihak mendesak pemerintah transparan dan meminta jaminan kepastian ada antisipasi dampak buruk sejak awal.

Perubahan fisik di Teluk Jakarta mulai terjadi tiga tahun lalu. Dengan perahu nelayan, Kompas menelusuri perairan itu, mulai dari perairan Kamal Muara di perbatasan DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang hingga Tanjung Priok, Jakarta Utara, pertengahan November 2015.

Hasilnya, perubahan wajah laut Jakarta benar terasa. Daratan baru hasil reklamasi telah terbentuk di tiga lokasi, yakni di Kamal Muara, Pluit, dan Ancol.

Mayoritas warga Jakarta barangkali belum tahu ada proyek besar di halaman depan kotanya ini. Selain letak proyek-proyek itu di tengah perairan, tak sembarang orang bebas menapaki lokasinya. Petugas keamanan siaga di sejumlah tempat.


ASIAN GAMES

Persiapan Indonesia Baru di "Level Dua"


JAKARTA, KOMPAS — Dewan Olimpiade Asia (OCA) mendesak Pemerintah Republik Indonesia menggenjot persiapan Asian Games 2018, khususnya terkait pengadaan arena dan sarana fisik, seperti wisma atlet. OCA menilai persiapan Indonesia baru berada di "level dua", dari maksimal lima.

"Hal krusial yang dihadapi Indonesia adalah waktu. Saat ini situasinya mencemaskan. Anda bisa saja punya banyak anggaran, tetapi jika tak segera dimulai, uang besar tak bisa menolong. Perlu langkah cepat dan komitmen pemerintah," ujar Direktur Departemen Asian Games OCA Haider Farman, Minggu (29/11), di Jakarta. Tertundanya pengerjaan sarana fisik, ungkap pejabat OCA asal Kuwait itu, juga pernah terjadi di Incheon, Korea Selatan, yang menggelar Asian Games 2014. Apalagi, anggaran Asian Games di Incheon sempat dipangkas.

Namun, keterbatasan anggaran itu mampu ditutupi oleh perencanaan dan koordinasi baik antara Pemerintah Korsel dan otoritas lokal di Incheon. Menurut Haider, arena dan sarana fisik hanya salah satu unsur yang harus disiapkan tuan rumah. Hal lain yang harus siap, antara lain, manajemen panitia, relawan, transportasi, sarana teknologi dan informasi, dan akomodasi panitia.


KELAUTAN

Dialog Bahas Pungutan Hasil Ikan


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta membuka ruang dialog dengan pengusaha perikanan tangkap untuk menyelesaikan polemik pungutan hasil perikanan. Kenaikan tarif pungutan hasil perikanan untuk perikanan tangkap hingga 1.000 persen menuai penolakan dari pengusaha penangkapan ikan dalam negeri.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/11), mengemukakan, ruang dialog diperlukan untuk menumbuhkan transparansi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Kekisruhan terkait penetapan kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) dinilai tidak perlu terjadi jika pemerintah menjelaskan dasar perhitungan dan pelaku usaha terbuka dengan pelaporan hasil tangkapan.