Kompas, Edisi, Selasa, 3 November 2015

Kompas Edisi Selasa 3 November 2015

Penanggulangan Kebakaran

Diperlukan Komitmen Daerah

PEKANBARU, KOMPAS — Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan selayaknya jadi pelajaran berharga para pengambil kebijakan, termasuk di daerah. Anggaran pencegahan dan penanganan mendesak ditingkatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Rico Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah punya kemampuan anggaran mendanai pencegahan ataupun penanggulangan kebakaran. ”Dananya ada. Yang diperlukan komitmen sungguh- sungguh menghentikan kabut asap yang rutin 18 tahun terakhir agar tidak berulang,” katanya di Pekanbaru, Senin (2/11).

Dari total APBD Riau 2015 sebesar Rp 12 triliun, dana sisa lebih pembiayaan anggaran keseluruhan Rp 5,1 triliun. Namun, penanganan kebakaran hanya dianggarkan tak sampai Rp 15 miliar. ”Padahal, kebutuhannya bisa Rp 200 miliar. Ini menunjukkan perencanaan tidak matang. Pemerintah tak mampu mengelola dana tepat guna,” kata Rico.

DPR Tunda PMN, BUMN Cari Strategi

Proyek Infrastruktur Terganggu

JAKARTA, KOMPAS — Penyertaan modal negara untuk badan usaha milik negara pada 2016 sebesar Rp 39,42 triliun untuk 24 BUMN ditunda DPR dan baru akan dibahas pada pembahasan APBN Perubahan 2016. Sejumlah BUMN mulai memikirkan strategi agar penundaan itu tidak mengganggu pelaksanaan berbagai proyek.

Ada perusahaan yang menggunakan dana perusahaan lebih dahulu agar rencana perusahaan tidak terganggu. Namun, ada perusahaan yang khawatir rencana pembangunan terganggu jika dana penyertaan modal negara (PMN) terlambat mengucur.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi mengupayakan tidak membatalkan pembangunan landasan ketiga Bandara Soekarno- Hatta, Jakarta. ”Kami sudah mendapat PMN tahap pertama Rp 2 triliun dan mengajukan Rp 2 triliun lagi. Karena sekarang belum dikabulkan, untuk sementara akan memakai kas internal,” kata Budi, Senin (2/11).

Buruh Sawit

Sengsara di Tengah Pundi-pundi Sawit

Lili (22) duduk lesu bersandar di warung makan ibunya. Hari itu, Sabtu (31/10), adalah hari yang paling dia nantikan. Namun, kabar soal kepastian upah baginya dan 400 buruh sawit di sana tak kunjung datang.

”Seharusnya gaji sudah dibayar tanggal 25-31 setiap bulan, tapi sampai sekarang belum ada kabar kami terima,” ujar warga Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, itu.

Hari itu, Lili memilih tidak berangkat ke kebun. Ia kecewa karena beratnya pekerjaan yang ia pikul ternyata kurang dihargai. Pembayaran upahnya tidak jelas.

Sebagai buruh bagian perawatan tanaman, Lili bertugas membersihkan semak-semak, rumput, dan pakis yang tumbuh di antara sawit-sawit. ”Beberapa kali sedang kerja, saya malah disuruh menjemput anak mandor yang bersekolah dan tidak diberi uang bensin,” ujarnya.