Showing posts with label harian kompas online. Show all posts
Showing posts with label harian kompas online. Show all posts

Friday, May 20, 2016

Kompas Edisi Jumat 20 Mei 2016

Kompas Edisi Jumat 20 Mei 2016
Kompas Edisi Jumat 20 Mei 2016

Kaum Muda Optimistis Bersaing di Skala Global

Kebangkitan Nasional Dimaknai dalam Konteks Kekinian


JAKARTA, KOMPAS — Kaum muda Indonesia dari beragam profesi memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks kekinian. Ditopang penguasaan teknologi, nilai-nilai gotong royong, serta toleransi, mereka optimistis bangsa ini dapat bersaing dan maju setara dengan bangsa lain di tingkat global.

Ainun Najib (31), programer Indonesia, di Singapura, yang menggagas Kawal Pemilu 2014, memaknai kebangkitan nasional sebagai kebangkitan setiap saat, setiap hari. Dengan kata lain, ini bukan momen yang hanya diingat sekali setahun, yakni tiap 20 Mei. Kebangkitan nasional setiap hari dimaknai menjadi lebih baik dengan terus berusaha. ”Siapa yang tidak bangkit setiap hari—menyikapi keadaan—akan merugi dan tergilas waktu,” ujar Ainun yang dihubungi melalui telepon seluler di Singapura dari Jakarta, Kamis (19/5).

Dia berusaha menjalani kebangkitan setiap hari dengan mengajak teman-temannya berkontribusi sesuai bidang masing-masing. ”Bayangkan jika semua elemen bangsa Indonesia, terutama pemuda, bersemangat membangkitkan negeri ini dari berbagai masalah yang melanda, tentu kita maju pesat,” ujarnya.

KECELAKAAN PESAWAT

MS804 Sempat Berbelok Mendadak


KAIRO, KOMPAS — Dunia penerbangan kembali berduka. Dari Kairo, Mesir, dikabarkan, Airbus A320 milik EgyptAir, Kamis (19/5) pagi, jatuh ke Laut Tengah saat terbang dari Paris menuju Kairo. Menurut BBC, pesawat dengan nomor penerbangan MS804 itu mengangkut 66 orang, terdiri dari 56 penumpang, 7 awak, dan 3 personel keamanan.

Presiden Perancis Francois Hollande yang 15 warganya turut dalam penerbangan tersebut memastikan terjadinya kecelakaan itu, dan Kantor Kejaksaan Paris pun segera menggelar penyelidikan. Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, melaporkan dari Kairo, Menteri Urusan Penerbangan Sipil Mesir Sherif el-Fathi mengatakan, selain faktor teknis, faktor terorisme tidak dapat dikesampingkan.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Keamanan Rusia (FSB) Alexander Bortnikov. Bahkan, ia menduga, kecelakaan itu kemungkinan besar disebabkan oleh aksi teroris. Di Washington, Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah menerima taklimat dari penasihat keamanan dalam negeri dan kontra terorisme terkait jatuhnya pesawat itu. Menurut Aviation Week, pesawat dengan nomor registrasi SU-GCC itu dioperasikan EgyptAir sejak November 2003.


PAKET A

Penyapu Jalan Memburu Masa Depan


Bagi sejumlah penyapu jalan Jakarta yang berusia di atas 45 tahun, memperoleh ijazah setara SD merupakan perjuangan. Ijazah itu menjadi penentu kelanjutan penghidupan mereka. Demi itulah mereka mengikuti ujian, satu ruangan bersama anak belasan tahun.

Diawali keengganan, mereka menghadapi rasa malu dan tidak percaya diri. Bermodal kemeja putih pinjaman hingga mencicil uang sekolah, mereka berupaya menggapai ijazah itu.

Rahim (48), petugas kontrak Dinas Kebersihan DKI Jakarta, berharap-harap cemas menanti hasil ujiannya, Kamis (19/5). Sehari sebelumnya, ia menyelesaikan ujian terakhir, yaitu mata pelajaran IPA.

Monday, April 11, 2016

Kompas Edisi Senin 11 April 2016

Kompas Edisi Senin 11 April 2016

Rel Ganda Ubah Kota di Jawa

Interaksi Warga Bertambah dan Memunculkan Kelompok Baru


JAKARTA, KOMPAS — Jalur ganda rel kereta api yang selesai dua tahun lalu mulai mengubah kehidupan warga kota-kota di Pulau Jawa. Angka-angka ekonomi memang belum memperlihatkan lonjakan, tetapi perubahan-perubahan mulai terjadi.

Wahyu Setiawan, pemilik usaha wisata di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak pernah membayangkan bahwa kini ia bisa sibuk menangani wisatawan ke kota itu.

Semula, jumlah wisatawan yang mengunjungi kota itu bisa dihitung dengan jari. Kini, wisatawan melirik kota itu setelah rel ganda selesai dan ada proyek migas, batik bojonegoro, serta sejumlah obyek wisata baru. Ia makin sering mengantar wisatawan ke kota itu. Sekarang, dalam sepekan, selalu ada wisatawan yang mampir di kota itu. Semula, kota ini tidak memiliki hotel berbintang, kini sudah ada satu hotel bintang tiga dan ada lagi tiga hotel yang tengah dibangun.


KONTAK SENJATA

18 Anggota Militer Filipina Tewas


ZAMBOANGA, MINGGU — Sebanyak 18 tentara anggota militer Filipina tewas dalam baku tembak dengan kelompok teroris Abu Sayyaf di Pulau Basila, Provinsi Basila, Filipina, Sabtu (9/4). Baku tembak hingga hampir 10 jam itu juga menewaskan sedikitnya lima anggota kelompok pemberontak itu.

Juru bicara regional militer Filipina, Mayor Filemon Tan, mengatakan, jumlah anggota kelompok Abu Sayyaf dalam bentrokan itu mencapai 100 orang. Baku tembak itu sendiri menjadi kekerasan paling buruk di Filipina, yang melibatkan militer dan kelompok teroris Abu Sayyaf sepanjang tahun ini. Dari 18 tentara yang tewas, empat orang ditemukan terpenggal. Sebanyak 53 anggota militer Filipina dan 20 anggota teroris mengalami luka-luka.

"Militer kami tengah berduka," kata Kepala Militer Filipina Jenderal Hernando Iriberri.


LAYANAN KESEHATAN

Mereka Terpaksa Berobat ke Timor-Leste


Di tengah gelombang tinggi dan angin kencang, Hamis Dolimotong (65) diangkut dengan perahu motor menuju Pulau Atauro, Timor- Leste. Penyakit kanker anus yang dideritanya tak bisa ditolong di puskesmas di Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Lambat ditangani, Hamis akhirnya meninggal.

Kala itu, Hamis didampingi istrinya, Djadia Masura (64), serta anaknya, Irianti Dolimotong (27). Cuaca buruk membuat waktu perjalanan yang biasanya 30 menit menjadi hampir 1 jam. Padahal, jarak di antara dua pulau itu hanya 4,6 mil laut atau sekitar 7,4 kilometer.

Setelah tiba di Pulau Atauro, Hamis dibawa ke rumah sakit setempat. Namun, karena minimnya fasilitas, tim dokter memutuskan merujuk Hamis ke Dili, ibu kota Timor-Leste yang berada di Pulau Timor. Tak lama, sebuah helikopter milik Pemerintah Timor-Leste datang dari Dili ke Atauro khusus menjemput Hamis.

Friday, April 1, 2016

Kompas Edisi Jumat 1 April 2014

Kompas Edisi Jumat 1 April 2016

Pesisir Terancam Tenggelam

Indonesia Terkena Dampak Perubahan Iklim


JAKARTA, KOMPAS — Pemodelan terbaru yang memproyeksikan dampak pencairan es di Antartika, kenaikan muka laut global pada 2100 setara 1,14 meter. Tahun 2500, kenaikan bahkan mencapai 13 meter. Meski akurasinya diperdebatkan, kondisi ini mengancam daerah-daerah pesisir di dunia.

 Pemodelan terbaru itu dilansir BBC, Rabu (30/3), yang antara lain menyebutkan faktor pemanasan atmosfer akan menjadi faktor dominan hilangnya es. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak banyak mengeksplorasi faktor menghangatnya atmosfer.

”Alasan mengapa model lain tak mencakup pemanasan atmosfer, karena itu belum mulai terjadi,” kata David Pollard, asisten penulis dari Penn State University, Amerika Serikat.


PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK Sehari Lakukan Dua Tangkap Tangan


JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang Kamis (31/3), Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan dua kali operasi tangkap tangan. Pertama, KPK menangkap dua pengusaha yang diduga menyuap jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam operasi berikutnya, KPK menangkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya dua operasi tangkap tangan tersebut. ”Hari ini (Kamis) ada operasi tangkap tangan (OTT) di dua tempat, kasus berbeda, pagi dan malam hari,” katanya, kemarin.

Informasi yang dihimpun Kompas, dalam OTT yang pertama KPK menangkap dua pengusaha yang diduga hendak menyuap jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan jaksa yang diduga bertugas di bagian pidana khusus Kejati Jakarta. Sementara dalam OTT yang kedua, KPK diduga menangkap MS salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra.


MALANG 102 TAHUN

Saat Warga Kota Berevolusi


Jumat (1/4) ini, Kota Malang, Jawa Timur, genap berusia 102 tahun. Kali ini, suasana lebih semarak karena selama sepekan ini Kota Malang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Creative Cities Conference 2016 yang dihadiri wali kota dari seluruh Nusantara, juga dari Korea, Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Dalam tiga tahun terakhir, Kota Malang seolah berevolusi. Banyak perubahan dirasakan sekitar 800.000 jiwa warga, termasuk bidang lingkungan. Wali Kota Malang Mochamad Anton terus mengajak warga menata dan menjaga lingkungan, serta membuat program Gerakan Menabung Air (Gemar). Melalui Gemar, warga diajak membuat biopori sehingga bisa "menabung" air saat musim hujan dan tidak kekurangan air saat musim kemarau.

Kampung Glitung menjadi pioner program Gemar. Awalnya, pada Februari 2013, wilayah ini diterjang banjir besar. Ketinggian air dalam rumah warga hingga 40 sentimeter. Jalan kampung yang posisinya rendah tidak bisa dilewati karena ketinggian air mencapai 1 meter. Solusi paling tepat ketika itu, kata Bambang Irianto (58), Ketua RW 023 Kampung Glintung, menerapkan sistem biopori.

Tuesday, February 2, 2016

Kompas Edisi Selasa 2 Februari 2016

Kompas Edisi Selasa 2 Februari 2016

Kasus DBD Tinggi di Jatim, Jabar, dan Banten

Kejadian Cenderung Meningkat


JAKARTA, KOMPAS — Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, pada Januari 2016 saja, tercatat sebagai provinsi dengan kasus demam berdarah dengue terbanyak di Indonesia. Jumlah kasus DBD diperkirakan masih akan bertambah seiring kondisi hujan dan panas yang terus bergantian.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur, ada 1.680 kasus DBD dengan 39 orang meninggal, yang tersebar di lima kabupaten (Jombang, Sumenep, Jember, Banyuwangi, dan Malang). Di Banten, ada 760 kasus DBD dengan 25 orang di antaranya meninggal. Kasus terbanyak di Kabupaten Tangerang (270 kasus, 13 meninggal). Adapun data Dinas Kesehatan Jawa Barat menunjukkan, sepanjang Januari setidaknya tercatat 790 kasus, sedangkan jumlah penderita yang meninggal masih dalam pendataan.

"Hampir semua kabupaten dan kota melaporkan kasus DBD, tetapi terbanyak di Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Indramayu, Bogor, dan Kabupaten Subang dengan 790 kasus," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati, Senin (1/2), di Bandung.


Indikator

Harga Pangan Perlu Diwaspadai


JAKARTA, KOMPAS — Meski inflasi Januari tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Januari beberapa tahun lalu, hal itu tidak cukup membawa kabar gembira. Harga pangan masih menjadi penyebab utama inflasi bulan lalu. Untuk itu, harga pangan perlu diwaspadai karena ancaman kenaikan harga pangan masih besar terkait dengan panen padi yang terlambat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, inflasi pada Januari tahun ini sebesar 0,51. Pada Januari 2014, inflasi mencapai 1,07 dan Januari 2013 sebesar 1,03. Pengecualian pada tahun 2015 terjadi deflasi sebesar 0,24 karena penurunan harga bahan bakar minyak. Inflasi Januari tahun ini disumbang terutama oleh kelompok bahan makanan, seperti daging ayam ras, bawang merah, beras, cabai merah, dan daging sapi. Naiknya harga daging ayam ras 7,23 persen dibandingkan dengan Desember 2015 menyumbang 0,09 persen terhadap inflasi.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono di Jakarta, Senin (1/2), menyatakan, tata niaga dan efisiensi distribusi menjadi persoalan dasar dalam gejolak inflasi di Indonesia yang tergolong tinggi.


PELATNAS

"Bedol Desa" Penghuni GBK


Renovasi Kompleks Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, memunculkan problem baru, yakni kebingungan pengurus cabang olahraga yang harus memindahkan lokasi latihan.

Apa daya, barbel di lokasi latihan angkat besi dan samsak di sasana tinju PP Pertina harus "terusir" dari GBK. Pemusatan latihan nasional akuatik juga sulit mencari kolam untuk renang indah. Rumitnya bak bedol desa.

Pelatnas akuatik, seperti dikatakan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) Heru Purwanto, harus pindah dari GBK pada Mei. "Selain lokasi baru pelatnas, PB PRSI harus mencari kantor baru," katanya.

Monday, February 1, 2016

Kompas Edisi Senin 1 Februari 2016

Kompas Edisi Senin 1 Februari 2016

Keraguan Bayangi Asian Games

Renovasi Berbagai Arena Pertandingan Belum Dilakukan


JAKARTA, KOMPAS — Keraguan membayangi Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Hingga Minggu (31/1) belum tampak pembenahan berbagai arena pertandingan. Tak heran, pada Sabtu, Dewan Olimpiade Asia (OCA) mendesak Indonesia bekerja lebih keras membenahi kesiapan arena.

Desakan OCA ini sejalan dengan pemantauan Kompas di sejumlah arena di Jakarta, yang mayoritas belum siap. Beberapa arena Asian Games (AG) 2018 di Jakarta, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Stadion Akuatik GBK, Velodrom Rawamangun, dan Arena Pacuan Kuda Pulomas, belum dibenahi.

Minimnya kesiapan ini ironis jika melihat penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah AG 2018 sejak September 2014. Artinya, hingga akhir Januari 2016, persiapan Indonesia sudah 16 bulan.


PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Indonesia Rentan Masuknya Berbagai Virus


JAKARTA, KOMPAS — Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terpapar berbagai virus. Selain penemuan virus Zika di Jambi pada 2015, beberapa jenis virus lain, seperti West Nile, masuk ke Indonesia, tetapi belum terpetakan sebarannya. Namun, sistem surveilans sebagai bagian dari proteksi terhadap penyakit menular, terutama disebabkan virus, dinilai masih lemah.

Menurut Deputi Direktur Lembaga Eijkman Herawati Sudoyo di Jakarta, Minggu (31/1), dengan banyaknya pelabuhan dan titik masuk ke Kepulauan Nusantara, Indonesia yang ada di daerah tropis berpotensi mengalami ledakan kasus zoonosis atau penyakit bersumber binatang.

Herawati menambahkan, penemuan virus Zika dan sejumlah virus lain di Indonesia bukan merupakan surveilans yang sistematis untuk memetakan sebaran penyakit zoonosis atau penyakit ditularkan lewat hewan ke manusia atau sebaliknya.


TATA NIAGA

Ketika Garam Asing Diizinkan Masuk


Entah kenapa pemerintah mengizinkan garam impor masuk pasar lokal, sekaligus menghapus harga patokan pemerintah. Kebijakan itu membuat garam rakyat terjun bebas. Semangat petani pun semakin rontok.

Matahari masih merangkak naik saat Kusnawi (36) melangkah cepat di antara tambak garam di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/1). Dia baru selesai memperbaiki selang pada tambak-tambak ikan bandeng.

Membudidayakan ikan bandeng menjadi pilihan lain Kusnawi saat ini, selain menjadi buruh lepas pada sejumlah pabrik. Aktivitas itu dilakukan selama satu bulan terakhir. Dia meninggalkan tambak garam akibat harga yang merosot tajam.

Tuesday, December 1, 2015

Kompas Edisi Selasa 1 Desember 2015

Kompas Edisi Selasa 1 Desember 2015

Dunia Bicarakan Masa Depan Iklim

Indonesia Bawa 60 Negosiator


PARIS, KOMPAS — Delegasi dari 195 negara, termasuk Indonesia, menghadiri pertemuan tahunan Konferensi Perubahan Iklim, di Paris, Perancis, 30 November-11 Desember 2015. Dunia berjuang menjaga kenaikan suhu Bumi tak lebih dari 2 derajat celsius sejak Revolusi Industri, 1850.

Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) kali ini amat menentukan. Di akhir konferensi yang dijaga ketat tentara dan polisi itu ditargetkan kesepakatan baru yang mengikat secara universal: penurunan emisi karbon dari 195 negara anggota UNFCCC.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, saat pidato pembukaan di Paris, Senin (30/11), menegaskan, ”Ini saatnya titik balik pembangunan rendah karbon, masa depan dunia yang tahan terhadap perubahan iklim.” Itu disampaikannya di hadapan 147 kepala negara dan pemerintahan yang diberi waktu pidato masing-masing 3 menit, termasuk Presiden Joko Widodo.


Daya Saing

Gas Mahal, Industri di Sumut Ambruk


MEDAN, KOMPAS — Komitmen Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional melalui strategi hilirisasi industri tidak didukung oleh pelaku di sektor hulu. Terbukti, sampai kini, 53 perusahaan manufaktur di sektor hilir di Sumatera Utara yang berbahan baku gas harus kehilangan daya saing karena mahalnya harga jual gas.

Harga gas hasil kesepakatan PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina Gas di Sumut masih 12,22 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Harga jual semahal itu pun sudah diturunkan 1,64 dollar AS per MMBTU dari harga semula 13,86 dollar AS per MMBTU.

Kesepakatan harga itu diambil setelah kalangan industri melakukan protes dan baru akan berlaku pada 10 Desember 2015. Padahal, dari 53 industri itu, sedikitnya ada 100.000 pekerja yang terlibat di dalamnya.


REKLAMASI

Luka Mustaya yang Tak Kunjung Kering


Sejak peristiwa 2 September 2012, Mustaya (38) dan keluarga selalu curiga kepada setiap orang yang datang menanyakan kisahnya. Cerita tentang protes nelayan atas penambangan pasir laut itu berujung luka. Ada sisa nyeri akibat luka di paha kanan Mustaya. Tak hanya itu, dia pun trauma.

Di Desa Lontar, sekitar 20 kilometer utara pusat Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11) siang, beberapa pria bercengkerama di dekat perahu nelayan yang tengah diperbaiki. Di sudut lain, warga menjahit jala.

Memasuki lorong kampung, Marini (35), istri Mustaya, berdiri di toko kelontong yang ia bangun di beranda rumah di RT 018, RW 004, Desa Lontar. Di sana, Marini menjual minuman kemasan, mi instan, juga gorengan. Toko ini menjadi sumber penghasilan utama keluarga setelah Mustaya jarang melaut.

”Melaut hanya sesekali ketika memang tidak ada kerjaan lain. Kakinya masih sering nyeri,” kata ibu dua anak ini.

Friday, November 27, 2015

Kompas Edisi Jumat 27 November 2015

Kompas Edisi Jumat 27 November 2015

Indonesia Harus Berani Berkompetisi

Kaum Muda Yakin Mampu Bersaing di Pasar Global


JAKARTA, KOMPAS — Kompetisi menjadi keniscayaan dalam kehidupan antarbangsa pada zaman modern ini. Menutup diri dari dunia luar bukanlah solusi. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan daya saing nasional dengan berbagai perbaikan di dalam negeri.

”Visi ke depan adalah visi kompetisi. Tidak ada yang lain. Harus berani. Tidak ada kata yang lain. Sudah enggak bisa ditolak. Tidak bisa kita bilang enggak mau. Enggak mungkin kita berniat menjadi negara tertutup karena ekonomi kita sudah lama terbuka,” kata Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (26/11).

Acara yang digelar Kompas dan BNI ini mengangkat tema ”Memantapkan Perekonomian Indonesia 2016”. CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto, Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dan sejumlah CEO hadir dalam acara ini.



Infrastruktur Transportasi

Wapres: Percepat Pembangunan Bandara Kulon Progo


YOGYAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipercepat. Hal ini mendesak dilakukan karena bandara tersebut sangat dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Wapres juga berharap pembangunan fisik bandara di Kulon Progo bisa dimulai tahun depan.

"Kami tadi membahas soal bandara di Kulon Progo, bagaimana agar bisa dipercepat karena kebutuhan akan bandara ini sangat mendesak," kata Wapres Jusuf Kalla seusai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (26/11), di kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana membangun bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman, DIY, yang dinilai tidak lagi memadai. Pada 31 Maret 2015, Gubernur DIY menerbitkan Surat Keputusan Nomor 68/KEP/2015 yang menyatakan bandara Kulon Progo akan dibangun di lahan seluas 645,63 hektar di lima desa di Kecamatan Temon.



KESEHATAN

SMS Menyelamatkan Masa Depan Ibu


Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan warga di pelosok Jawa Barat untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Keterbatasan dilawan dengan kepedulian.

Ruangan berukuran 4 meter x 7 meter di sudut kompleks Kantor Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, kembali bergairah. Kamis (19/11) pagi,bidan Desa Citali, Elis Lala Kamila (37), berkumpul lagi bersama lima rekannya sesama fasilitator layanan Bunda Tektok. Ada data ibu warga Citali yang harus dimasukkan ke pusat data layanan bagi ibu hamil itu.

Dari balik layar komputer,jemari Suhendar (22), salah seorang fasilitator, mulai beraksi. Dipandu Elis, ia menuliskan data melalui kolom yang tersedia. ”Siti Kholiah. Usia kandungan 14 minggu. Pendampingnya adalah Andri, suaminya,” kata Elis seirama dengan ketukan jariSuhendar menekan papan tuts komputer.

Tuesday, November 3, 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 3 November 2015

Kompas Edisi Selasa 3 November 2015

Penanggulangan Kebakaran

Diperlukan Komitmen Daerah


PEKANBARU, KOMPAS — Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan selayaknya jadi pelajaran berharga para pengambil kebijakan, termasuk di daerah. Anggaran pencegahan dan penanganan mendesak ditingkatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Rico Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah punya kemampuan anggaran mendanai pencegahan ataupun penanggulangan kebakaran. ”Dananya ada. Yang diperlukan komitmen sungguh- sungguh menghentikan kabut asap yang rutin 18 tahun terakhir agar tidak berulang,” katanya di Pekanbaru, Senin (2/11).

Dari total APBD Riau 2015 sebesar Rp 12 triliun, dana sisa lebih pembiayaan anggaran keseluruhan Rp 5,1 triliun. Namun, penanganan kebakaran hanya dianggarkan tak sampai Rp 15 miliar. ”Padahal, kebutuhannya bisa Rp 200 miliar. Ini menunjukkan perencanaan tidak matang. Pemerintah tak mampu mengelola dana tepat guna,” kata Rico.


DPR Tunda PMN, BUMN Cari Strategi

Proyek Infrastruktur Terganggu


JAKARTA, KOMPAS — Penyertaan modal negara untuk badan usaha milik negara pada 2016 sebesar Rp 39,42 triliun untuk 24 BUMN ditunda DPR dan baru akan dibahas pada pembahasan APBN Perubahan 2016. Sejumlah BUMN mulai memikirkan strategi agar penundaan itu tidak mengganggu pelaksanaan berbagai proyek.

Ada perusahaan yang menggunakan dana perusahaan lebih dahulu agar rencana perusahaan tidak terganggu. Namun, ada perusahaan yang khawatir rencana pembangunan terganggu jika dana penyertaan modal negara (PMN) terlambat mengucur.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi mengupayakan tidak membatalkan pembangunan landasan ketiga Bandara Soekarno- Hatta, Jakarta. ”Kami sudah mendapat PMN tahap pertama Rp 2 triliun dan mengajukan Rp 2 triliun lagi. Karena sekarang belum dikabulkan, untuk sementara akan memakai kas internal,” kata Budi, Senin (2/11).


Buruh Sawit

Sengsara di Tengah Pundi-pundi Sawit


Lili (22) duduk lesu bersandar di warung makan ibunya. Hari itu, Sabtu (31/10), adalah hari yang paling dia nantikan. Namun, kabar soal kepastian upah baginya dan 400 buruh sawit di sana tak kunjung datang.

”Seharusnya gaji sudah dibayar tanggal 25-31 setiap bulan, tapi sampai sekarang belum ada kabar kami terima,” ujar warga Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, itu.

Hari itu, Lili memilih tidak berangkat ke kebun. Ia kecewa karena beratnya pekerjaan yang ia pikul ternyata kurang dihargai. Pembayaran upahnya tidak jelas.

Sebagai buruh bagian perawatan tanaman, Lili bertugas membersihkan semak-semak, rumput, dan pakis yang tumbuh di antara sawit-sawit. ”Beberapa kali sedang kerja, saya malah disuruh menjemput anak mandor yang bersekolah dan tidak diberi uang bensin,” ujarnya.

Thursday, October 29, 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 29 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 29 Oktober 2015

Polri Antisipasi Ujaran Kebencian

Jaga Kebebasan Berpendapat


JAKARTA, KOMPAS — Aparat Kepolisian Negara RI perlu memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian. Pemahaman diperlukan agar aparat dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mencegah kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) agar polisi lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Publik mengapresiasi upaya Polri menangkal konflik akibat ungkapan pihak tidak bertanggung jawab di ruang publik meski khawatir disalahgunakan oknum untuk melakukan kriminalisasi yang berujung membungkam kebebasan berpendapat.

Surat edaran, yang diperoleh Kompas di Jakarta, Rabu (28/10), merujuk, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Aparat Polri harus dapat menangani dengan baik masalah ujaran kebencian untuk melindungi kebinekaan dalam bangsa Indonesia.



87 TAHUN SUMPAH PEMUDA

Pemuda Dituntut Lebih Aktif dan Kreatif


TANJUNG PINANG, KOMPAS — Hari Sumpah Pemuda Ke-87 dirayakan dengan beragam kegiatan di sejumlah daerah, Rabu (28/10). Puncak acara peringatan digelar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Pada acara bertema "Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda: Aksi Menuju Satu Bumi" itu, Imam mengungkapkan, pemuda Indonesia ditantang untuk lebih kreatif dan aktif berbuat bagi lingkungan. Pemuda juga diingatkan untuk meningkatkan kompetensi agar dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Peringatan Sumpah Pemuda itu diisi pawai budaya perwakilan pemuda dari 33 provinsi, upacara, dan penanaman pohon. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan Rp 1,2 miliar untuk menjadi tuan rumah kegiatan itu.


KETENAGALISTRIKAN

Kini Kita Sudah Memiliki Es Batu...


Sejak setahun lalu, listrik mulai mengalir di Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Di desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan itu, keberadaan listrik sangat berarti. Dengan listriklah mereka dapat menghasilkan es batu di desa sendiri.

Desa Bangga, yang harus ditempuh selama empat jam perjalanan dengan mobil dari Kota Gorontalo, dihuni oleh 103 keluarga. Sebagian besar dari warga desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini itu bekerja sebagai nelayan. Sebagian kecil saja yang bercocok tanam jagung dan palawija di kebun.

Sebelum listrik masuk ke desa tersebut, nelayan tak pernah membawa es batu untuk pergi ke laut. Bagi nelayan, es batu sangat diperlukan agar ikan yang didapat di laut tak cepat membusuk saat tiba di darat. Akibatnya, mereka tak pernah berlama-lama di laut.

Wednesday, October 28, 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 28 Oktober 2015

Kompas Edisi Rabu 28 Oktober 2015

AS Siap Bisnis Rp 273 Triliun

Indonesia Ingin Bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik


WASHINGTON DC, KOMPAS — Pemerintah dan kalangan dunia usaha Amerika Serikat mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi ekonomi dalam negeri. Kepercayaan mereka tampak dalam 18 kesepakatan bisnis pada kunjungan kali ini.

Nilai dari kesepakatan bisnis itu mencapai 20,075 miliar dollar AS atau sekitar Rp 273 triliun. Nilai itu setara 2,5 kali lipat dari total investasi AS di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni sekitar 8 miliar dollar AS.

Dari Washington DC, wartawan Kompas, C Wahyu Haryo dan C Anto Saptowalyono, melaporkan, kesepakatan bisnis itu ditandatangani dan diumumkan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pebisnis pada Kamar Dagang AS di Washington DC, Senin (26/10) sore waktu setempat. Pertemuan dengan Kamar Dagang AS itu berlangsung setelah Presiden Jokowi bertemu Presiden AS Barack Obama. Malam harinya, Presiden Jokowi juga dijamu santap malam oleh Kamar Dagang AS.


Kejahatan terhadap Anak

Kekerasan Kian Mengkhawatirkan


JAKARTA, KOMPAS — Kejahatan dan kekejaman terhadap anak-anak terus terjadi dan kian mengkhawatirkan. Jika tidak ada tindakan luar biasa untuk mencegahnya, masa depan generasi penerus bangsa ini bisa kian terancam.

Belum tuntas kasus kekerasan seksual dan pembunuhan keji terhadap AAP (12), siswi madrasah tsanawiyah, di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang jasadnya ditemukan di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu, polisi kembali mengungkap kasus kejahatan seksual massal terhadap belasan anak di Jakarta Selatan.

Dalam paparan kasus, Selasa (27/10), Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat mengungkapkan, polisi pekan lalu menahan M alias Sakur (34) atas dugaan kejahatan seksual terhadap lebih dari 15 bocah laki-laki berusia 5-12 tahun. Tindakan itu dilakukan M sejak tahun 2012.



87 Tahun Sumpah Pemuda

Energi Kreatif dari Generasi Langgas


Lagu kebangsaan memecah keheningan Indonesische Clubgebouw atau Gedung Pertemuan Indonesia di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Selasa (27/10) pagi. Bekas pondokan pelajar milik Sie Kong Liong itu menjadi saksi saat ratusan muda-mudi menyerukan Sumpah Pemuda, 87 tahun silam.

Hasrat kebebasan dari kaum muda terbukti berhasil mengantarkan Indonesia pada gerbang kemerdekaan. Sejak awal abad ke-20, Gedung Kramat 106 itu menjadi tempat anak muda yang berjiwa nasionalis.

Di sinilah berdiri Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia, sebuah organisasi kaum muda yang menginisiasi penyelenggaraan Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928. Kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda yang berkomitmen pada satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Deklarasi itu adalah simbol bersejarah yang mengukuhkan peran pemuda dari masa ke masa.

Monday, October 26, 2015

Kompas, Edisi, Senin, 26 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Senin, 26 Oktober 2015

Tragedi Kemanusiaan

Jutaan Warga Perlu Segera Diselamatkan dari Kabut Asap


JAKARTA, KOMPAS — Sudah tiga bulan lebih sedikitnya 43 juta penduduk Indonesia terdampak kabut asap. Inilah salah satu tragedi besar asap sejak Indonesia merdeka selain kebakaran tahun 1997. Bedanya, durasi kabut asap tahun ini disebut-sebut lebih panjang daripada tahun 1997. Kabut asap kali ini juga telah menyebabkan 12 orang meninggal.

 Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, di Indonesia saja, kebakaran lahan dan hutan tahun ini memberi dampak terhadap 43 juta jiwa. Tahun 1997, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, angka terdampak sekitar 20 juta jiwa. Kabut asap 1997 juga muncul sporadis.

”Tahun ini, kabut asap bertahan lebih dari tiga bulan, sedangkan pada 1997, durasinya tidak sampai dua bulan dan tidak setiap hari,” kata Direktur Pusat Studi Kebencanaan Universitas Riau Harris Gunawan di Riau, Minggu (25/10). Ia menyatakan, skala dampak kebakaran lahan dan hutan tahun ini masuk bencana kemanusiaan.


Kebakaran Lahan

Asap Tak Pilih Usia


Hampir dua bulan terakhir, mentari cerah tak menyapa sebagian anak-anak negeri ini, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Asap yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan, yang terkait aktivitas manusia itu, merebut cahaya mentari dari warga. Bagi keluarga Ilhami (32) dan Linda (27) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dampak asap lebih dari itu.

Nama anak pasangan itu Muhammad Rafa Rafsyanjani. Usianya baru 3 bulan. Ia divonis menderita pneumonia atau radang paru-paru. Tubuh mungilnya membutuhkan terapi cahaya matahari untuk mempercepat proses kesembuhan.

Minggu (25/10) pagi, Rafa baru saja selesai dimandikan ibunya. Di pangkuan ibu, ia bernapas tersengal-sengal. Rongga dadanya tampak cekungan dalam. Penderitaannya ditambah batuk-batuk yang terdengar berat dan dalam. Grook... grook....


Wirausaha

Industri Digital Masih Memberi Peluang Bisnis


JAKARTA, KOMPAS — Industri digital dapat menjadi peluang bisnis untuk menghasilkan keuntungan besar. Keuntungan miliaran rupiah bukanlah hal mustahil dalam industri kreatif yang memanfaatkan jaringan penjualan daring yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Chief Executive Officer Shavuot Pte Ltd Suzanna Theresia dalam unjuk bincang buku The Netpreneur Story di Gramedia Matraman, Jakarta, Sabtu (24/10), mengatakan, perkembangan dunia internet menjadi modal penting dalam bisnis daring. Selain itu, menurut dia, kontribusi anak muda sebagai pelaku industri kreatif digital akan sangat berarti bagi perekonomian nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Suzanna sempat mencatatkan pendapatan setengah juta dollar AS hanya dalam 7 hari ketika produk terbarunya, InstaBuilder 2.0, diluncurkan Desember 2014. InstaBuilder 2.0 merupakan produk kreatif digital yang merupakan aplikasi dalam membuat laman internet.

Sunday, October 25, 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 25 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 25 Oktober 2015

Jangan Membuat Kegaduhan

KPU: Risma Tetap Ikut Pilkada


JAKARTA, KOMPAS — Polemik seputar penetapan mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai tersangka tak akan mengganggu kepesertaan Risma dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015. Pencalonan di pilkada hanya dapat digugurkan jika calon itu dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, langkah tegas perlu diambil terkait polemik seperti yang dialami Risma. Pasalnya, selain menimbulkan kegaduhan, hal itu juga berpotensi terjadi di tempat lain.

”Sebaiknya Presiden mencopot orang-orang yang membuat kegaduhan. Orang seperti itu layak dicopot dari jabatannya,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sabtu (24/10). Dia menambahkan, wacana penetapan Risma sebagai tersangka amat bersifat politis.



KEBAKARAN LAHAN

Penderita Asma Meninggal, Diduga Terpicu Asap


PALANGKARAYA, KOMPAS — Seorang warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bernama Fridayeni Apriline (48) yang juga penderita asma meninggal, Jumat (23/10) malam. Kondisi Fridayeni kian parah diduga karena selama dua bulan terus-menerus menghirup kabut asap kebakaran lahan hingga meninggal.

"Selama asap, kakak saya mengeluh sakit dan sesak untuk bernapas. Jumat sekitar pukul 20.45, saat akan ke kamar mandi, asmanya kambuh dan terduduk lemas hingga meninggal di depan kamar mandi," kata Virgo Ujiyanto (44), adik Fridayeni, di rumah duka Jalan Sanggabuana Selatan I, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu.

Virgo menyampaikan, Fridayeni juga mengalami batuk, pilek, dan flu karena kabut asap dari kebakaran lahan tidak kunjung hilang, bahkan masuk ke dalam rumah dan kamar.

Dokter Theodorus Sapta, Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian, Informasi RSUD dr Doris Sylvanus Palangkaraya, mengatakan, asap bisa menjadi salah satu faktor seorang penderita asma meninggal.

"Dia sudah punya penyakit terdahulu, yaitu asthma bronchiale, kemudian karena dampak oksigen yang kurang, menjadi sesak. Keadaan itu memperburuk sehingga bisa terjadi kematian. Pencetusnya dari asap," kata Theodorus.

BUDAYA POPULER

Cuma Bahasa Slang, Jangan ”Baper”


Apakah Anda cukup akrab dengan istilah seperti LOL, LMAO, kthxbye, XOXO, BRB, YOLO, ROTFL, FTW, FYI, OMG, atau ZOMG? Dapatkah Anda mengira arti kata-kata berikut, seperti warbiyasak, gaes, gosah, ciyus, mager, baper, woles, gegara, tetiba, atau KZL? Bukan bahasa, melainkan itulah slang di jagat virtual.

 Badan sekelas Biro Investigasi Federal AS (FBI) tidak menganggap enteng bahasa slang di internet. Hingga 2014, FBI mendata ribuan istilah slang yang beredar di internet, khususnya media sosial. Bagaimanapun, teks melalui pelantar atau platform digital nyatanya melahirkan kultur siber tersendiri. Sesuatu yang bisa disyukuri, dikhawatirkan, atau bagaimana?

Jika kita kebingungan dengan semua istilah di atas, bisa jadi kita tergolong kaum kurang pergaulan dalam kehidupan virtual. Kuper sendiri slang yang sudah dipahami luas lintas generasi, baik muda maupun renta.

Saturday, October 24, 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 24 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 24 Oktober 2015

Presiden: Siapkan Operasi Kemanusiaan

KRI untuk Evakuasi Dikerahkan


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyerukan penyelamatan korban kebakaran lahan secara masif. Penyelamatan dilakukan dengan mengevakuasi warga ke kantor pemerintahan terdekat, fasilitas umum, ataupun kapal perang yang digerakkan mendekati lokasi kebakaran.

Langkah ini dilakukan agar dampak kesehatan yang dirasakan warga tidak semakin membahayakan. ”Saya instruksikan agar penanganan lebih fokus dan masif. Semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan terutama yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet terbatas tentang penanggulangan asap dampak kebakaran hutan dan lahan, di Kantor Presiden, Jumat (23/10), di Jakarta.

Secara khusus Presiden meminta Menteri Kesehatan Nila F Moeloek agar mencari solusi yang tepat untuk menangani korban yang terdampak kabut asap. Permintaan serupa disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang hadir dalam rapat tersebut.


KASUS HUKUM

Kapolri: Kasus Risma Tak Cukup Bukti


JAKARTA, KOMPAS — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, penyidikan terhadap Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Pasar Turi, Surabaya, oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, status Risma saat ini bukan tersangka.

”Kasus tersebut sudah lama, pada bulan Mei, dan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan)-nya telah disampaikan kepada kejaksaan. Namun, hasil gelar perkara (yang dilakukan Polda Jatim) tidak cukup bukti sehingga kasus itu di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” kata Badrodin menjawab pertanyaan Kompas melalui pesan singkat, Jumat (23/10) malam, dari Tiongkok.

Kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto menyatakan, pihaknya telah menerima SPDP Nomor B/415/V/15/Reskrimum Polda Jatim. Di dalam SPDP itu, kata Romy, hanya ada satu tersangka, yaitu Risma. ”Kami sudah terima SPDP itu sejak 30 September 2015,” katanya tanpa menunjukkan SPDP yang dimaksud.


KESEJAHTERAAN SOSIAL

Keluar dari Labirin Jalanan


Jalanan menjadi ”rumah” sekaligus labirin berliku bagi mereka. Namun, segelintir jiwa muda penghuni jalanan itu terus mencari jalan keluar. Mereka bermusik, berpencak silat, dan menulis cerita.

Mari berkenalan dengan Andri Setiawan (22), berambut gondrong, selalu berbalut kaus plus celana jins butut. Sekilas orang bisa tak menyangka Andri berpenghasilan Rp 15 juta-Rp 25 juta per bulan dari bermain perkusi.

Saat ini, Andri menjadi salah satu pemain perkusi tetap di band reggae Tony Q Rastafara. Artis seperti Slank dan Iwan Fals pernah diiringinya. ”Karena perkusi, saya bisa keliling dunia, seperti Australia dan Singapura,” ucapnya saat ditemui di Sanggar Anak Akar, beberapa waktu lalu. Dia kerap menyambangi sanggar di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur, itu demi berbagi ilmu perkusi dengan anak-anak.

Thursday, October 22, 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 22 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 22 Oktober 2015

Bencana Kemanusiaan Berlanjut

Pemerintah Akan Cabut Izin Konsesi di Lahan Gambut


PEKANBARU, KOMPAS — Daftar korban bencana kemanusiaan yang diduga terpapar asap bertambah. Pada Rabu (21/10), Ramadani Lutfi (9), pelajar sekolah dasar kelas III yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, Riau, meninggal di Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru.

"Kami hanya sempat merawat Ramadani selama tiga jam. Saat dibawa keluarganya ke rumah sakit, dia sudah dalam kondisi kejang-kejang. Setelah ditangani di IGD dan dimasukkan ke ICU, nyawanya tidak tertolong lagi," ujar dr Yuliarni, Manajer Pelayanan Medis RS Santa Maria.

Menurut Yuliarni, kondisi paru-paru Ramadani memang bermasalah. Sebelum meninggal, putra dari Eri Wiria itu mengalami kekurangan pasokan oksigen di alat pernapasannya.


DANA TRANSFER

Rumusan Pasal Titipan DPR Akan Dicabut


JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan mengusulkan pencabutan rumusan titipan Dewan Perwakilan Rakyat soal mekanisme usulan dana alokasi khusus fisik. Alasannya, parlemen tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan program.

"Dalam APBN, tugas mengusulkan adalah pemerintah. Artinya, Dewan tidak berwenang mengusulkan APBN. Hanya pemerintah. Tugas Dewan adalah membahas, kemudian menyampaikan pertimbangan dan masukan terhadap usulan pemerintah sampai pada kesimpulan dan kesepakatan bersama," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam keterangan pers tentang dana alokasi khusus (DAK) 2016 di Jakarta, Rabu (21/10).

Keterangan pers itu digelar sehari setelah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dan Kementerian Keuangan mengesahkan rumusan draf Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016. Pada Pasal 12 berikut penjelasannya tertuang rumusan titipan DPR yang intinya mengatur mekanisme pengusulan DAK fisik harus melalui DPR.


MEMBANGUN EMBUNG

Menjaga Air untuk Melawan Kemiskinan


Setidaknya sejak lima tahun lalu, memasuki bulan November hingga Maret adalah masa paceklik. Selama masa itu benar-benar tak ada penghasilan bagi sebagian warga Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Masa-masa ini adalah masa ketika cengkeh dan kopi sudah selesai dipanen dan hasilnya habis untuk makan dan menutup kebutuhan lain.

"Biasanya, antara November dan Maret, banyak warga yang menjadi buruh tani, buruh bangunan, ke kabupaten tetangga. Setelah itu, mereka pulang untuk mengurus cengkeh dan kopi. April-Juni adalah panen kopi dan Juli-September masa panen cengkeh. Hanya itu, selebihnya tak ada lagi," kata Ichsan (42), warga Desa Way-Way, Kecamatan Buntu Batu, Enrekang.

Wednesday, October 21, 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 21 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 21 Oktober 2015

Beban Masih Berat, Harapan Tetap Ada

Optimisme Bisnis Akan Terwujud apabila Pelaku Usaha Juga Optimistis


JAKARTA, KOMPAS — Para eksekutif perusahaan memahami beban berat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang perekonomian. Ekonomi global yang tak menentu menjadi kendala. Akan tetapi, mereka percaya berbagai langkah pemerintah akan bisa memperbaiki keadaan.

Para pemimpin puncak perusahaan, yaitu CEO General Electric Indonesia Handry Satriago, CEO PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto, CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, CEO Bubu.com Shinta Dhanuwardoyo, Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahaan, CEO Bukalapak.com Achmad Zaky, dan pendiri Indoestri Makerspace Leonard Theosabrata, yang ditemui dan dihubungi Kompas, Senin dan Selasa (20/10), mengatakan, saat ini pemerintah menghadapi masalah yang tidak ringan. Salah satunya adalah gejolak ekonomi global. Akan tetapi, ada peluang untuk memajukan ekonomi Indonesia. Mereka dimintai pendapat terkait dengan setahun usia pemerintahan Jokowi-Kalla.

Tigor M Siahaan menjelaskan, ada sejumlah harapan yang belum terpenuhi selama setahun awal pemerintahan Jokowi-Kalla. Namun, belum terpenuhinya harapan itu terjadi karena Indonesia menghadapi tantangan besar dari pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Banyak negara juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia.


TRANSFER DAERAH

DPR Berhak Usulkan Dana Alokasi


jakarta, kompasDewan Perwakilan Rakyat berhak untuk mengusulkan dana alokasi khusus fisik, yang pagu anggarannya mencapai Rp 91,78 triliun. Bahkan, pengalokasian dana alokasi khusus reguler senilai Rp 57,57 triliun, yang porsinya paling besar, harus melalui usulan dari parlemen.

Hal ini tertuang dalam salah satu pasal Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 yang disahkan dalam rapat Panitia Kerja RUU APBN 2016, di Jakarta, Selasa (20/10). Panitia kerja untuk pembahasan ini melibatkan unsur Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah.

Rapat yang dihadiri 16 anggota Banggar DPR itu dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid. Pihak yang hadir mewakili pemerintah adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata.


BENCANA

Api Mengepung Saat Suroan di Gunung Lawu


Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menyisakan tragedi pilu. Kebakaran di gunung yang ramai didaki saat bulan Suro itu telah mengakibatkan tujuh pendaki tewas dan dua pendaki kritis.

Sumiyatun menangis tersedu saat jenazah suami dan anaknya, Sumarwan (45) dan Nanang Setyo Utomo (17), tiba di rumahnya, di Kecamatan Beran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa (20/10). Perempuan berkerudung putih dan berbaju putih motif bunga itu tak kuasa menahan sedih karena kehilangan dua orang terkasih.

Tiada kata terucap dari mulutnya. Hanya air mata yang mengucur deras dan napasnya yang naik turun tak teratur. Dia juga sedih karena anak perempuannya, Novi Dwi Istiwati (14), kritis dan dirawat di rumah sakit.

Tuesday, October 20, 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 20 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 20 Oktober 2015

Presiden Joko Widodo:

Inilah yang Harus Dilakukan


Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo langsung bekerja. Presiden Jokowi hampir tak pernah melupakan blusukannya ke sejumlah daerah dan pelosok.

Kepergiannya tak hanya untuk melihat kondisi di daerah, tetapi juga mendengarkan masukan warga, sebelum menyusun kebijakan. Di sela-sela tugasnya, Presiden adakalanya memenuhi undangan berbagai pertemuan regional ataupun internasional. Hingga kini tercatat lebih dari 220 daerah di negeri ini yang dikunjungi Presiden.

Menjelang satu tahun pemerintahannya, seusai shalat Jumat (16/10), Presiden Jokowi menerima wawancara khusus Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo di serambi belakang dan di pelataran Istana Merdeka. Inilah sebagian hasil wawancaranya.


Kebakaran Gunung Lawu

Tujuh Orang Tewas dan Dua Orang Kritis


MAGETAN, KOMPAS — Kebakaran masih melanda kawasan hutan di Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin (19/10) malam. Tim pemadam kesulitan menjinakkan api karena medan yang terjal, angin kencang, dan sisa bara api yang mudah tersulut kembali.

Kebakaran itu mengakibatkan tujuh orang tewas dan dua orang kritis karena mengalami luka bakar serius. Dari tujuh korban tewas, baru empat orang yang dapat diidentifikasi. Mereka adalah Awang Feri (20), Rita Septi (14), serta Sumarwan (45) dan anaknya, Nanang Setyo Utomo (17).

Keempat korban berasal dari Kabupaten Ngawi. Adapun korban meninggal yang belum teridentifikasi sebanyak tiga orang, terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Mereka kemungkinan terjebak kobaran api di tengah gunung yang terjal.

Tim Identifikasi Korban Bencana Kepolisian Daerah Jawa Timur masih berupaya mengidentifikasi korban. Mereka mendirikan posko antemortem untuk mengumpulkan data dari keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya.



Satu Tahun Jokowi-Kalla

Mencermati Arah Penurunan Apresiasi


Berlangsungnya "pengadilan" politik publik terhadap satu tahun usia pemerintahan seolah menjadi momok bagi siapa pun presiden yang tengah berkuasa. Dalam kurun itu, lebih banyak presiden yang terperangkap dalam fenomena arus penurunan apresiasi ataupun ekspektasi publik.

Sekadar contoh adalah peristiwa yang berlangsung di Amerika Serikat. Survei opini publik yang dilakukan Gallup mengungkapkan, sebagian besar presiden yang berkuasa di negara itu tidak mampu terhindar dari tren penurunan apresiasi publik dalam satu tahun usia pemerintahan. Nama-nama tenar presiden AS, mulai dari era kepemimpinan Harry Truman (1945-1953), Lyndon Johnson (1963-1969), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981), Ronald Reagan (1981-1989), periode pertama Bill Clinton (1993-2001), hingga Barack Obama (2009-kini), tidak lepas dari kondisi itu. Hanya John F Kennedy (1961-1963) dan George HW Bush (1989-1993) yang berhasil lolos dari fenomena ini.

Penilaian masyarakat Inggris terhadap perdana menterinya pun tak jauh berbeda. Kecuali Tony Blair (1997- 2007) yang mampu menjaga sentimen positif, publik lebih banyak menyatakan ketidakpuasan terhadap perdana menteri mereka saat setahun pemerintahannya. Rekaman hasil survei Ipsos MORI menunjukkan, pada era Margaret Thatcher (1979-1990), John Major (1990-1997), Gordon Brown (2007-2010), dan David Cameron (2010-kini), terjadi penurunan apresiasi setelah satu tahun usia pemerintahan berlangsung.

Sunday, October 18, 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 18 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 18 Oktober 2015

Presiden: Jaga Ketertiban Laga Final

Junjung Tinggi Sportivitas


JAKARTA, KOMPAS — Final kejuaraan sepak bola Piala Presiden yang mempertemukan Sriwijaya FC dengan Persib Bandung bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/10). Presiden Joko Widodo pun mengajak warga menonton pertandingan itu dan menjaga ketertiban.

”Besok Minggu final Piala Presiden Sriwijaya FC versus Persib di GBK Senayan. Ayo kita nonton dan jaga ketertiban,” demikian pesan Joko Widodo melalui akun resmi Twitter-nya, @jokowi, Sabtu. Piala Presiden digelar untuk mengisi kekosongan kompetisi di Indonesia menyusul kemelut sepak bola yang salah satunya berujung pada pembekuan Liga Indonesia.

Laga final ini bakal dijaga ribuan personel Polri dengan dibantu TNI, satuan polisi pamong praja, dan pasukan pemadam kebakaran DKI Jakarta. Presiden dan Ny Iriana Joko Widodo dijadwalkan hadir menonton pertandingan itu.


KEBAKARAN LAHAN

Kabut Asap Pekat Melanda Timika dan Ambon


JAYAPURA, KOMPAS — Kabut asap pekat melanda Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Papua, dalam tiga hari terakhir. Asap berasal dari lahan yang terbakar di dua kabupaten wilayah Papua bagian selatan, yakni Merauke dan Mappi. Asap tertiup angin dari arah tenggara ke Timika.

Kabut asap terjadi di Timika sejak pekan lalu. Namun, kondisi ini semakin parah sejak Kamis (15/10). Jarak pandang pun hanya 400-500 meter pada Sabtu.

”Akibatnya, dua pesawat komersial yang rutin terbang ke Timika, yakni Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air, dengan jumlah penumpang 400 hingga 500 orang per hari tak bisa mendarat di Bandara Mozes Kilangin,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Mimika John Rettob saat dihubungi dari Jayapura, Sabtu.

John mengatakan telah menyampaikan masalah ini kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika agar segera ditanggulangi.


KREATIVITAS

Mencari Hidup dari Buku Komik


Di Indonesia, komikus tidak cukup sekadar piawai menuangkan cerita dalam gambar. Mereka juga dituntut paham bisnis dan pintar menjual karyanya. ”Kerja” tambahan itulah kiat para komikus ini bertahan hidup di tengah dominasi komik impor.

Meminjam istilah pengamat budaya pop Hikmat Darmawan, komikus Indonesia adalah orang dengan cinta yang keras kepala. Kecintaan itulah yang membuat komik Indonesia tetap hidup sampai kini.

Setelah berjaya pada era 1960-1970, komik Indonesia lama mati suri. Di tengah dominasi komik impor, komik Indonesia kini menggeliat lagi dan terus berkembang. Komikus Indonesia juga berkarya merespons tuntutan zaman digital. Namun, masih besar tantangan untuk membuatnya kembali jadi tuan di negeri sendiri.

Saturday, October 17, 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 6 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 6 Oktober 2015

Kebutuhan Dasar Buruh agar Dijamin

Pemerintah Inginkan Stabilitas


JAKARTA, KOMPAS — Meski formula pengupahan yang diusulkan pemerintah memberi kepastian usaha, pemerintah harus hadir dan memastikan buruh sejahtera. Buruh harus mendapatkan transportasi, tempat tinggal, dan akses kesehatan murah.

Beberapa kalangan yang ditemui dan dihubungi Kompas, Jumat (16/10), mengatakan, persoalan formula upah adalah satu hal, tetapi pemerintah tetap harus hadir menjamin kesejahteraan buruh.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengusulkan formula upah minimum yang berdasarkan upah tahun berjalan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Upah tahun berjalan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati. Evaluasi KHL akan dilakukan lima tahun sekali. Formula ini berbeda dengan penghitungan sebelumnya yang hanya berdasarkan KHL yang dibahas setiap tahun.


Sepak Bola

Pendukung Diminta Junjung Sportivitas


JAKARTA, KOMPAS — Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif sejumlah pihak dalam mengamankan final turnamen sepak bola Piala Presiden yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/10). Dia mengajak pendukung tim sepak bola untuk tertib dan menjunjung tinggi sportivitas sebelum, selama, dan setelah laga antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC itu.

"Kami apresiasi inisiatif Pak Umuh (Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar) dan Pak Ridwan (Wali Kota Bandung Ridwan Kamil) datang ke Jakarta untuk bersilaturahim dengan pengurus Jakmania (pendukung Persija Jakarta) dan sebaliknya rombongan Jakmania ke Bandung besok (hari ini)," tutur Tito saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Jumat.

Potensi gangguan keamanan sebenarnya bukan datang dari bobotoh (pendukung Persib) dan Sriwijaya FC, melainkan antara bobotoh dan Jakmania (pendukung Persija Jakarta). Permusuhan dua kelompok suporter ini telah berkali-kali memunculkan keributan. Maka, kedatangan bobotoh ke Jakarta dikhawatirkan memunculkan bentrokan dengan Jakmania.


Kebakaran Lahan

Berbekal Seadanya, TNI Berjibaku Melawan Asap


Saat para pemilik kebun dan industri bergelimang dollar AS dari ekspor minyak sawit mentah, mereka tak pernah mencicipinya. Namun, saat "ladang dollar" itu terbakar, justru mereka yang terpanggil dan berada di garis depan untuk memadamkannya.

Berbekal peralatan seadanya, seperti cangkul, dahan pohon, selang, dan masker penahan asap, mereka terjun ke lahan gambut yang terbakar. Mereka terus bekerja di tengah kepungan asap dan panasnya sekam api meski nyawa taruhannya.

Sebanyak-banyaknya air diluncurkan ke hamparan gambut kering yang terbakar, kepulan asap tetap sulit terkendali. Terjangannya bahkan kerap memaksa pasukan tiarap demi mempertahankan nyawa.

Friday, October 16, 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 16 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 16 Oktober 2015

Formula Upah Lebih Terukur

Kebutuhan Hidup Layak Dievaluasi Per Lima Tahun


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan formula sistem pengupahan yang baru sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi keempat. Pemerintah berharap usulan formula ini bisa menjamin buruh tidak jatuh pada sistem upah minimum yang murah.

"Formula ini memastikan upah buruh naik tiap tahun dengan besaran yang terukur. Semua pihak tidak perlu lagi harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar setelah menghitung upah minimum provinsi (UMP) melalui formula itu," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ketika mengumumkan paket kebijakan ekonomi keempat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/10). Ikut hadir dalam pengumuman itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Pengumuman dilakukan seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hampir bersamaan dengan pengumuman kebijakan itu, ribuan buruh berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.



KORUPSI

Posisi Strategis Rentan Disalahgunakan


JAKARTA, KOMPAS — Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus korupsi membuktikan bahwa tujuan jangka pendek kekuasaan masih lebih menonjol dibandingkan dengan visi dan ideologi partai. Kekuasaan juga masih cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Nasdem menjadi bagian dari kekuasaan dan sejumlah elitenya juga menempati posisi strategis. Itu menjadi rentan disalahgunakan," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, Kamis (15/10), di Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rio sebagai tersangka karena dia diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengamanan perkara dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.



Seni Publik

Pesan Patriotisme dari Patung Pemuda


Patung Pemuda Membangun di Bundaran Senayan, Jakarta, bakal menjadi titik peralihan dari jalan layang menuju bawah tanah sebagai jalur transportasi cepat massal Jakarta pada 2018. Karya ini, juga sejumlah patung bersejarah lain di Jakarta, adalah inspirasi bagi kebesaran bangsa.

Patung Pemuda Membangun dibuat Tim Insinyur Seniman Arsitektur, Juli 1971 sampai Maret 1972. Tim dipimpin Imam Supardi dengan penanggung jawab pelaksana Munir Pamuntjak. Demikian catatan Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta, Monumen dan Patung di Jakarta (tahun 2000). Sosok kekar yang mengangkat api menyala itu diharapkan menyuntikkan semangat para pemuda untuk terus memajukan bangsa.

Inspirasi berbeda disuguhkan patung Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat, di dekat Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Seniman pembuat karya ini, I Nyoman Nuarta (64), menuturkan, patung itu digarap tahun 1987 sebagai pesanan Presiden Soeharto, sepulang dari lawatan ke Turki. "Di Turki, Pak Harto tertarik pada patung-patung yang ada di bulevar jalan," kata Nuarta, Minggu (11/10), di Bandung, Jawa Barat.

Tuesday, October 13, 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 13 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 13 Oktober 2015

Pengawasan Tambang Lemah

Hariyono: Uang Dibagikan kepada Semua Aparat


LUMAJANG, KOMPAS — Pengalihan wewenang pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi memperlemah pengendalian dampak aktivitas pertambangan serta meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, tuntutan agar pemerintah melakukan moratorium perizinan dan kegiatan pertambangan semakin menguat. Terbunuhnya petani penolak tambang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Salim alias Kancil, 26 September lalu, terjadi karena lambatnya pemerintah menangani konflik akibat penambangan ilegal pasir besi di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyatakan tidak berwenang mengawasi kegiatan pertambangan.

Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajang Ninis Rindhawati menyatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyerahkan wewenang pengelolaan kegiatan pertambangan di Lumajang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 11 dan 12 Februari 2015. Penyerahan wewenang kepada Pemprov Jatim sesuai amanat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


LEGISLASI

Hentikan Rencana Revisi UU KPK


JAKARTA, KOMPAS — Saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain dapat menjadi bola liar yang akan melemahkan dan bahkan mematikan KPK, revisi itu juga akan melangkahi pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang berlangsung di DPR.

Revisi UU KPK, menurut pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, seharusnya baru dilakukan setelah DPR dan pemerintah selesai membahas revisi RUU KUHP, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), dan revisi atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Selesaikan dulu fondasi sistem hukum pidana yang sedang disusun, yaitu RUU KUHP dan RUU KUHAP. Jika tidak, undang-undang terkait hukum pidana kita akan terus berubah dan hanya bersifat tambal sulam," kata Akhiar, Senin (12/10).

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa juga pernah menyatakan, semua fraksi di komisinya sepakat mendahulukan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Revisi UU KPK baru dibahas setelah pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP selesai dilakukan (Kompas, 18/6).


PERTAMBANGAN

Kemakmuran Para Penolak Tambang


Kuasa dan modal yang mengampu tambang selalu punya dalil kesejahteraan, seolah tambang adalah jawaban atas kemiskinan. Warga Wotgalih, sebuah desa kecil di pesisir selatan Lumajang, kukuh menolak segala dalil itu. Mereka membuktikan, tanpa tambang kesejahteraan juga datang.

Terik menyengat di hamparan pasir hitam pantai Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (10/10). Bukit-bukit pasir rendah terserak berpencaran di kejauhan, seperti mengepung ratusan petak pasir yang berkolom-kolom. Beberapa petak penuh dengan ratusan buah semangka yang menyembul dari belukarnya. Pepohonan menandai sudut-sudut pematang, tempat Solihin (45) duduk menunggui ratusan butir semangka panenannya.

Sementara Tain (38), sang penghubung Solihin dengan pedagang, sibuk bertelepon memberi petunjuk arah jalan menuju kebun Solihin. Selama dua pekan terakhir, truk dari sejumlah kota masuk-keluar ke hamparan pasir di Desa Wotgalih menyambut panen semangka.