Kompas Edisi Jumat 26 Februari 2016

Kompas Edisi Jumat 26 Februari 2016

Perlu Sinergi Berantas Narkoba

Program Kerja Satuan Tugas Khusus Selesai dalam Sepekan

JAKARTA, KOMPAS — Perang melawan peredaran narkoba di Indonesia perlu dilakukan secara serius dan menyeluruh dengan mengedepankan sinergi antarlembaga pemerintah. Tanpa itu, keterlibatan aparat keamanan dan penegak hukum dalam peredaran narkoba akan terus berulang.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kamis (25/2), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, mengatakan, terulangnya keterlibatan penegak hukum dalam kasus narkotika karena belum ada penanganan yang serius selama ini. Oleh karena itu, perintah Presiden Joko Widodo menjadi momentum terbaik untuk memulai pemberantasan narkoba secara komprehensif.

Sehari sebelumnya, dalam rapat terbatas mengenai pemberantasan narkoba di Kantor Presiden, Presiden memerintahkan semua penegak hukum melakukan penertiban internal di institusi masing-masing dan meningkatkan kesinergian penindakan melalui pembentukan satuan tugas gabungan dengan BNN sebagai pemimpin.

ANGKUTAN UMUM

Jalan Buntu Si "Raja Jalanan"

JAKARTA, KOMPAS — Nasib Metromini, operator angkutan umum yang berjuluk "raja jalanan" Ibu Kota, berada di ujung tanduk. Dalam hitungan bulan, armadanya bakal habis seiring berakhirnya masa izin operasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh tidak memperpanjang izin semua kendaraan angkutan umum yang berumur lebih dari 10 tahun.

Padahal, 3.084 bus atau 93,5 persen dari total 3.295 bus ukuran sedang di DKI Jakarta berumur lebih dari 10 tahun atau dibuat sebelum tahun 2005. Mayoritas Metromini. Sisanya, empat operator bus sedang lain, yakni Kopaja, Kopami, Dian Mitra, dan Koantas Bima, juga menghadapi masalah serupa.

Sampai Kamis (25/2), baru Kopaja yang tercatat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai penyedia jasa angkutan. Pencatatan itu menjadi prasyarat untuk memenuhi rekomendasi Pemerintah Provinsi DKI, yakni bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), badan usaha milik DKI Jakarta di bidang transportasi.

WAYANG ORANG

Berkesenian Cara Pegawai Negeri Sipil

Lakon yang dipilih pada Minggu (21/2) petang lalu "Melik Nggendhong Lali" (Hasrat Memiliki Membuat Lupa), yang versi populernya adalah "Kangsa Adu Jago". Inilah wayang yang dimainkan oleh-sebagian besar-pegawai negeri sipil yang tersebar di beberapa instansi.

Dari 71 seniman yang diusulkan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Senawangi) 16 tahun silam, Minggu lalu, hadir tak kurang dari 50 PNS di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Sebagian besar memang bergelar sarjana seni (SSn). Sekadar menyebut: Prabu Gorawangsa (Aris Murtono), Dewi Maerah (Siti Saraswulan), Raden Kangsadewa (Agus Prasetyo), Patih Suratimantra (Haryadi D Prasetyo), Permadi (Ali Marsudi), bahkan ketiga Punakawan (Semar, Gareng, Petruk) juga SSn.

Kini, seniman PNS itu tersebar di sejumlah instansi, seperti RRI Surakarta, RRI Semarang, Wayang Orang (WO) Bharata, WO Sriwedari, Pemerintah Kabupaten Sragen, Kemdikbud, Kemenpar, juga paguyuban seperti Swargaloka atau bekerja di Yogyakarta.