Kompas, Edisi, Sabtu, 1 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 1 Agustus 2015

Presiden: Lakukan Penyelamatan

Pemerintah Pastikan Produksi Padi Tak Terganggu

Jakarta, KompasPresiden Joko Widodo, Jumat (31/7) sore, memimpin rapat kabinet terbatas membicarakan kekeringan dan dampak El Nino. Presiden pun memerintahkan segenap jajarannya untuk mengambil langkah penyelamatan maksimal terhadap mereka yang terkena dampak kemarau berkepanjangan ini.

Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian melakukan langkah penyelamatan terhadap petani yang mengalami gagal panen atau gagal tanam akibat kemarau berkepanjangan.

Perintah yang sama juga diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena dampak angin kencang merugikan nelayan, menyebabkan mereka tak bisa melaut. Meski demikian, pada beberapa kasus, El Nino juga bisa berdampak positif karena mendatangkan panen ikan berlimpah.

Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno dan Bulog, Presiden memerintahkan digelar operasi pasar untuk mengantisipasi munculnya spekulan penimbun kebutuhan pokok. Bulog diminta dapat memiliki stok beras hingga 2,5 juta ton sampai Oktober.

Bakal Calon Peserta Pilkada

Ketika Popularitas Menjadi Pertimbangan Utama

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Sulawesi Utara, di kawasan Tikala, Kota Manado, Selasa (28/7) siang, riuh rendah oleh massa pendukung bakal calon peserta pilkada.

Kedatangan pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Jimmy Rimba Rogi (61) dan Bobby Daud (43) yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional membuat suasana lebih semarak. Teriakan "Hidup Imba, hidup Imba, hidup Imba..." terdengar lantang. Imba adalah nama akrab Jimmy.

Hari itu, Imba bersama istri, Irawati Saleh Rogi, dan putranya, Beringin Rogi (10), datang mendaftar sebagai bakal calon wali kota Manado periode 2015-2020. Mengenakan kemeja kuning dengan kacamata hitam, Imba mengacungkan tangannya.

"Saya siap jadi wali kota," katanya. Imba pernah menjabat Wali Kota Manado selama tiga tahun setelah terpilih dalam pilkada tahun 2005.

Pendaftaran Imba fenomenal di tengah sorotan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dia baru sekitar setahun menghirup udara bebas setelah menjalani vonis penjara tahun karena dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi APBD Kota Manado tahun 2006 senilai Rp 64 miliar.

Pilkada serentak

Penundaan Hambat Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang terjadwal pada 9 Desember 2015 bakal membuat miliaran rupiah uang rakyat yang telah dikucurkan untuk membiayai sejumlah tahapan pemilihan sejak Februari 2015 terbuang percuma. Penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah yang mengisi kekosongan kepala/wakil kepala daerah juga tak akan punya legitimasi di hadapan rakyat meski memiliki kewenangan yang mirip dengan kepala daerah definitif.

Penundaan pilkada berpotensi terjadi di 13 kabupaten/kota karena jumlah pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua pasang. Apabila pada masa perpanjangan pendaftaran calon, 1 hingga 3 Agustus 2015, jumlah pasangan masih kurang dari dua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pilkada ditunda tahun 2017.

Komisioner KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Jumat (31/7), mengatakan, KPU di 13 daerah tersebut sudah menggunakan sekitar 30 persen dari anggaran pilkada yang tersedia guna menjalankan tahapan pilkada sejak Februari lalu. Jika pilkada di daerah-daerah itu betul ditunda, praktis uang miliaran rupiah yang telah dikeluarkan itu bakal terbuang percuma. "Dalam hal ini rakyat ikut dirugikan karena anggaran itu merupakan uang rakyat yang berasal dari APBD," kata Arief.