Kompas, Edisi, Kamis, 6 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 6 Agustus 2015

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KH Mustofa Bisri Jadi Rais Aam Syuriah

JOMBANG, KOMPAS — Musyawarah sembilan ulama yang menjadi ahlul halli wal aqdi dalam Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Rabu (5/8), menetapkan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2015-2020. Namun, Gus Mus menitipkan surat untuk ahlul halli wal aqdi yang menyatakan tidak bersedia dipilih menjadi Rais Aam PBNU.

Keputusan musyawarah ahlul halli wal aqdi (AHWA) yang dibacakan Ketua Panitia Daerah Muktamar Ke-33 NU Saifullah Yusuf di hadapan rais syuriah wilayah dan cabang menilai, ketidakbersediaan Gus Mus itu wujud akhlakul karimah seorang ulama yang tidak mau merebut jabatan.

Namun, apabila Gus Mus tetap tidak bersedia ditetapkan sebagai rais aam, penggantinya adalah KH Ma'ruf Amin yang juga anggota AHWA dengan jumlah usulan terbanyak dari forum rais syuriyah. "Sebelum itu terjadi, AHWA menetapkan KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Rais Aam PBNU. Dengan demikian, rapat AHWA secara resmi memutuskan dan menetapkan KH Mustofa Bisri sebagai Rais Aam dan KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Rais Aam PBNU periode 2015-2020," kata Saifullah.

Belanja Pemerintah Dipercepat

Perekonomian Didorong Tumbuh 5 Persen Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta belanja modal pemerintah dipercepat pada semester II-2015. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, belanja modal pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya menjadi 5 persen tahun ini.

Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi semester I-2015 sebesar 4,7 persen. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II-2015 sebesar Rp 2.866,9 triliun.

”Presiden meminta percepatan belanja dipastikan dapat terjadi di semester II ini. Jadi, harapan beliau, belanja pemerintah akan mengompensasi pelambatan ekonomi. Jangan sampai belanja terkendala,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam jumpa pers, Rabu (5/8), di Jakarta. Jumpa pers dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

PILKADA SERENTAK

Partai Wajib Penuhi Hak Politik Warga

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon peserta pilkada di tujuh daerah yang masih memiliki satu pasangan bakal calon dalam pilkada Desember 2015. Partai politik yang belum mengajukan bakal calon diharapkan memanfaatkan kebijakan ini dengan mengajukan pasangan calon demi terpenuhinya hak politik warga di tujuh daerah itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (5/8), telah merekomendasikan KPU untuk membuka pendaftaran tersebut. Terkait lamanya masa perpanjangan pendaftaran, Bawaslu menyerahkan kepada KPU. Namun, yang penting, perpanjangan pendaftaran itu tidak mengubah pelaksanaan pemungutan suara secara serentak, yaitu 9 Desember 2015.

Perpanjangan pendaftaran ini, menurut Ketua Bawaslu Muhammad, adalah yang terakhir. Jika selama masa pendaftaran tidak ada penambahan pasangan bakal calon yang mendaftar, pilkada di tujuh daerah itu akan ditunda menjadi tahun 2017.