Saturday, August 15, 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 15 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 15 Agustus 2015

Pendulum Anggaran Mulai ke Daerah

Dana Desa Rp 47 Triliun


JAKARTA, KOMPAS — Pendulum anggaran negara mulai bergeser ke daerah. Mulai 2016, anggaran negara akan lebih berorientasi ke daerah, tidak saja berupa peningkatan alokasi dana transfer, tetapi strukturnya juga diubah. Hal itu ditujukan agar lebih mendorong pembangunan desa dan daerah.

Pada masa Orde Baru, kewenangan dan keuangan tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Desentralisasi pemerintahan, sebagai amanat reformasi 1998, mewajibkan pemerintah pusat melimpahkan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan sudah dilakukan, tetapi pelimpahan dalam anggaran dana belum pernah terjadi.

Ada 34 urusan pemerintahan, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemerintah pusat telah melimpahkan sekitar 70 persen urusan tersebut ke daerah.

PIDATO KENEGARAAN

Persatuan Kunci Atasi Persoalan


JAKARTA, KOMPAS — Melambannya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional bukan satu-satunya masalah bangsa ini. Ada hal lain yang juga membahayakan kelangsungan bangsa, yakni menipisnya kesantunan dan tata krama.

Namun, sebagai bangsa yang besar, menurut Presiden Joko Widodo, kita harus percaya diri menghadapi segala persoalan. "Kunci untuk mengatasi persoalan tersebut adalah persatuan," kata Presiden dalam pidato kenegaraan memperingati 70 Tahun Proklamasi Kemerdekaan di depan Sidang Bersama DPD dan DPR, Jumat (14/8), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sidang yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, semua pemimpin lembaga negara, menteri Kabinet Kerja, anggota DPR dan DPD, serta perwakilan negara sahabat. Sidang juga dihadiri presiden ke-3 BJ Habibie, presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Boediono. Hadir pula para pemimpin partai politik.

WAWANCARA KHUSUS

Jadikan Krisis sebagai Momentum Melompat


Di tengah perekonomian yang sedang lesu akibat tekanan dari dalam dan luar negeri, sektor riil harus bangkit sebagai pilar kekuatan ekonomi. Sektor maritim dan sumber daya merupakan sektor riil yang harus dikelola untuk menyerap tenaga kerja dan memberi nilai tambah bagi negara. Penggabungan kekuatan sektor maritim dan sumber daya itu menjadi target Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman, yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Indroyono Soesilo.

Bagi Rizal, pengalamannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian (2000-2001) menjadi modal untuk membenahi persoalan koordinasi lintas kementerian. Konsolidasi menjadi kata kunci. Para menteri boleh saja berdebat dalam rapat pengambilan kebijakan. Namun, saat kebijakan sudah diputuskan, semua menteri harus satu suara.

Menangani bidang maritim dan sumber daya adalah hal baru bagi pria berlatar belakang ekonomi finansial ini. Bahkan, ia sempat ragu menerima tawaran itu. Namun, ia berjanji melakukan terobosan terbaik. Berikut ini petikan wawancara Kompas dengan Rizal di kediamannya di Jakarta, Kamis (13/8).