Kompas, Edisi, Senin, 31 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Senin, 31 Agustus 2015

Kematangan Demokrasi Diuji

Pelaksanaan Pilkada Serentak di 262 Daerah Tinggal 3,5 Bulan Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Kematangan demokrasi Indonesia diuji kembali dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015. Kali ini adalah pesta demokrasi di 262 daerah yang pelaksanaannya tinggal 3,5 bulan lagi. Hal ini menjadi tantangan bagi demokrasi selanjutnya di tingkat lokal.

Pilkada serentak sebenarnya bukan pertama kali di Indonesia. Pada 9 April 2012, Aceh menggelar pemilihan gubernur dan 17 bupati/wali kota secara serentak. Saat itu, ada 142 pasangan calon yang bertarung.

Tahapan pilkada serentak sejauh ini belum berjalan mulus. Dari semula akan digelar di 269 daerah, tujuh daerah lain tidak mendapatkan minimal dua pasangan bakal calon peserta pilkada. Artinya, baru 262 daerah yang pasangan bakal calon peserta pilkadanya sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum daerah.

PILKADA SURABAYA

Drama Politik yang Tak Kunjung Usai

 Subandi (50), seorang penjual rujak keliling, menggelengkan kepala ketika mendengar kabar bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya akan membuka kembali pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah untuk keempat kalinya, Minggu (30/8). Sebagai warga biasa, Subandi lelah mengikuti informasi itu.

Ia tidak bisa memahami mengapa kota sebesar Surabaya terkesan sulit sekali mencari calon pemimpin. Padahal, kota ini memiliki banyak perguruan tinggi ternama. Orang yang punya keahlian menata dan mengelola sebuah kota pun seharusnya tidak sulit ditemukan. Namun, berbagai kejutan dan masalah terus muncul di setiap tahapan pilkada Surabaya.

Masalah pertama muncul ketika pada pendaftaran peserta pilkada 26-28 Juli 2015, hanya pasangan calon petahana, yaitu Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, yang mendaftar. Hingga pendaftaran usai, tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar.

Malaysia

Tekanan terhadap PM Najib Menguat

KUALA, LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia bertahan di sekitar Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, Minggu (30/8) malam, di akhir hari kedua unjuk rasa besar-besaran gerakan Bersih 4.0. Mereka mendengarkan orasi yang disampaikan aktivis di panggung. Ribuan warga juga berjalan kaki meneriakkan yel-yel anti pemerintah.

Atmosfer kekecewaan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak disampaikan para demonstran, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Wisnu Dewabrata, dari Kuala Lumpur. Mereka kecewa karena menilai pemerintah gagal menyejahterakan rakyat. "Ekonomi memburuk. Biaya hidup semakin berat, juga pajak. Namun, pendidikan turun kualitasnya. Anak-anak sekolah tak lagi wajib berbahasa Inggris. Bagaimana bisa bersaing," ujar Khaty (45), ibu rumah tangga asal Kuala Lumpur.

Ahmad Lukman (26), peternak unggas asal Kedah, bersama rekan-rekannya menggunakan 13 mobil menuju Kuala Lumpur untuk berpartisipasi. "Rakyat sudah muak. Kami ingin pemerintahan diganti lewat pemilihan umum yang bersih," ujar Ahmad.

Kompas, Edisi, Minggu, 30 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 30 Agustus 2015

Siswa SD-SLTA Diliburkan

Kabut Asap Semakin Pekat dan Meluas hingga Aceh

JAMBI, KOMPAS — Udara di Kota Jambi, Jambi, dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, tidak sehat lagi seiring makin pekatnya kabut asap akibat kebakaran lahan. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak asap, kegiatan belajar-mengajar di sekolah di daerah itu diliburkan, Sabtu (29/8).

"Kondisi udara semakin buruk sehingga kami mengantisipasi dampak kesehatan anak sekolah dengan meliburkan sementara kegiatan belajar-mengajar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Syaiful Huda, Sabtu.

Berdasarkan pengukuran kualitas udara, Badan Lingkungan Hidup Daerah Jambi mendeteksi indeks standar pencemar udara (ISPU) telah mencapai angka 126, alias berstatus tidak sehat. Sesuai pedoman teknis dan pelaporan serta informasi ISPU, dalam status di atas 101, kandungan particulate matter (PM) 10 yang tinggi telah dianggap sangat mengganggu jarak pandang dan mengakibatkan pengotoran debu di mana-mana. Kandungan nitrogennya dapat berdampak pada peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan.

Thailand

Polisi Tangkap Seorang Tersangka Pengeboman

BANGKOK, SABTU — Pengungkapan kasus peledakan bom di Kuil Erawan, Bangkok, Thailand, mulai menunjukkan kemajuan. Kepolisian Thailand, Sabtu (29/8), menangkap seorang pria asing yang diduga terlibat dalam pengeboman kuil tersebut.

Juru Bicara Kepolisian Letnan Jenderal Prawut Thavornsiri menyatakan, pria itu, yang diperkirakan juga terlibat dalam ledakan sehari setelah pengeboman di Kuil Erawan, ditangkap di apartemen di pinggiran Bangkok. Sabtu siang, polisi menggerebek apartemen itu dan menemukan sejumlah bahan yang diduga untuk membuat bom, yang mungkin digunakan dalam serangan di Kuil Erawan pada 17 Agustus lalu.

Menurut Prawut, pria yang ditangkap itu kelihatan cocok dengan sosok yang diburu polisi. ”Polisi juga menemukan begitu banyak bahan yang dapat digunakan sebagai bom,” ujarnya.

Kehidupan Spiritual

Air untuk Kemakmuran Bali

Bagi umat Hindu Bali, air merupakan sumber kehidupan yang wajib dipelihara. Begitu pula Danau Batur dan Gunung Batur yang dipercaya sebagai istana Dewi Danu, dewi pelindung pertanian. Tak heran, Danau Batur dipagari banyak pura dengan dupa persembahyangan yang tak henti untuk kemakmuran Bali.

 ”I rika Sang Gnijaya mawarah-warah ring wong Bali kabeh: mangke angenemu mretha. Aywa sira lupa, nunas mretha ring hulundanu, apan manira ngamrethanin wong Bali kabeh, tan paran mapinunas mretha ring parahyangan ira ring hulundanu ngawe gemuh ikangrat... (Di sini, Sang Gnijaya bersabda kepada rakyat Bali: sekarang kalian mendapatkan air sumber kehidupan. Jangan lupa mohon amertha di Hulundanu, sebab akulah yang menghidupi masyarakat Bali semua. Barang siapa memohon amertha kepadaku niscaya akan memperoleh kemakmuran...).”

Kutipan kalimat dari prasasti tua itu dipajang di papan besar di bagian muka Pura Hulundanu Batur di tepi Danau Batur di Desa Pakraman Songan, Bangli. Pura Hulundanu Batur merupakan stana (kediaman) Dewi Danu yang dibangun tahun 380 Saka atau 458 Masehi oleh adiknya, Sang Hyang Gnijaya, yang beristana di Gunung Lempuyang dan Sang Hyang Putrajaya yang bermukim di Besakih, Gunung Agung.

Kompas, Edisi, Sabtu, 29 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 29 Agustus 2015

Komunikasi Jadi Kunci Efektivitas Kebijakan

Selesaikan Persoalan Persepsi

JAKARTA, KOMPAS — Komunikasi menjadi faktor penting dalam rencana pengguliran kebijakan pemerintah. Komunikasi efektif perlu hadir, baik dalam interaksi di dalam pemerintahan, seperti antara presiden dan para menteri, maupun antara pemerintah dan pelaku usaha.

Melalui komunikasi itu akan muncul masukan dan pendapat sebelum sebuah kebijakan diterbitkan. Dengan demikian, kebijakan bisa tepat sasaran.

Hal ini berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menjawab pelemahan ekonomi global. Paket kebijakan itu diharapkan menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong valuta asing masuk kembali ke Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Komoditas Strategis Juan Permata Adoe saat berkunjung ke Redaksi Kompas, di Jakarta, Jumat (28/8), menyebutkan, komunikasi diperlukan agar tidak terjadi salah paham dalam menghadapi suatu persoalan. Komunikasi itu termasuk dengan pengusaha.

BURUH BERTAHAN

Pilih Mandiri ketimbang ”Berjudi”

Tidak ingin terlalu lama terpuruk, mereka mencoba bangkit dengan tangan sendiri. Tidak ingin ”berjudi”, mereka memilih untuk mandiri.

Asep Sutrisna (40), warga Rancabentang, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, bergegas meninggalkan pabrik tempatnya bekerja menuju ke rumahnya. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 12.00.

Tak ada makan siang pada jam istirahat itu. Semalam, ia sudah berjanji bertemu Nia Rusmiati (31), tetangganya, untuk menyerahkan upah pengemasan keripik pisang selama seminggu terakhir. Tiba di rumah sekitar 10 menit kemudian, Nia sudah menanti. Dia membawa setumpuk kemasan keripik pisang berukuran 5 sentimeter (cm) x 7 cm. ”Hatur nuhun, Pak,” kata Nia saat menerima uang Rp 102.000 dari Asep. Uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga anaknya saat suaminya belum mendapatkan tawaran pekerjaan.

LIGA CHAMPIONS

Klub "Gurem" Bersaing di Liga Kasta Tertinggi

NICOSIA, KAMIS — Stanimir Stoilov, pelatih klub FC Astana, meloncat kegirangan saat Nemanja Maksimovic menjebol gawang APOEL Nicosia, enam menit jelang berakhirnya laga putaran kedua play off Liga Champions, Kamis (27/8), di Stadion Neo GSP, Nicosia, Siprus. Gol penyeimbang oleh Maksimovic mengubah skor menjadi 1-1 dan memastikan klub asal Kazakhstan itu lolos ke fase grup Liga Champions.

Astana unggul dengan agregat 2-1 atas APOEL Nicosia sehingga menjadi klub Kazakhstan pertama yang lolos ke babak utama Liga Champions. Keberhasilan itu langsung membuat semua warga di Astana larut dalam sorak-sorai.

"Sulit menggambarkan betapa pentingnya laga kemarin malam untuk pembangunan sepak bola dan olahraga di seluruh Kazakhstan," kata Darhan Kaletaev, Ketua Dewan Komisaris FC Astana, Kamis, di Astana. Juara Liga Kazakhstan itu akan bertemu Atletico Madrid (Spanyol), Benfica (Portugal), dan Galatasaray (Turki) di Grup C. Atletico runner-up Liga Champions 2013/2014. Benfica klub elite Portugal dan dua kali juara Piala Eropa di era 1960-an. Galatasaray juara Piala UEFA 2000.

Kompas, Edisi, Jumat, 28 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 28 Agustus 2015

Indonesia Tarik Valuta Asing

Kebijakan untuk Hadapi Tekanan terhadap Rupiah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi baru untuk menjawab tantangan pelemahan ekonomi global yang saat ini sedang terjadi. Kebijakan itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong masuknya valuta asing ke Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah berkepentingan menarik valuta asing masuk ke Indonesia. Langkah itu diharapkan mampu menurunkan tekanan dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah.

"Paket ini menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi kelembagaan dan aturan, penerbitan kebijakan baru, serta pemberlakuan tax holiday," kata Darmin seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, di Jakarta, Kamis (27/8). Tax holiday adalah masa bebas pajak.

Dana Desa

Mendagri Geram Penyaluran Baru Mencapai 20 Persen

JAKARTA, KOMPAS —Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo geram karena penyaluran dana pembangunan desa sampai saat ini baru mencapai 20 persen. Padahal, instruksi dan radiogram sudah disampaikan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Bahkan, kepala daerah sudah dipanggil ke pusat, begitu pula sekretaris daerah. Kepala biro keuangan dan kepala dinas keuangan pemerintah daerah juga sudah dipanggil, begitu pula DPRD.

”Akar masalahnya adalah birokrasi yang berbelit-belit dan panjang. Tingkat kabupaten/kota memang harus merencanakan anggaran secara detail, tetapi untuk tingkat kepala desa cukuplah selembar untuk mengajukan perencanaan pembangunan desa,” tutur Tjahjo, Kamis (27/8), di Jakarta.

Apalagi, bulan-bulan ini, pertumbuhan ekonomi sedang kritis. Anggaran Rp 20,77 triliun yang seharusnya sudah beredar di masyarakat masih disimpan di bank.

Namun, dia optimistis masih ada waktu untuk segera mencairkan dana desa yang telah dialokasikan pemerintah itu.

Desa Mandiri

Swadaya Membangun dari Potensi Lokal

Menjelang sore, Pantai Pandawa yang berlokasi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, masih ramai dikunjungi wisatawan domestik dan beberapa turis asing. Pemandangan tebing dan jalur menuju pantai berliku-liku menjadi sensasi tersendiri.

Pandawa pun dikenal sebagai secret beach (pantai rahasia) karena dikelilingi tebing-tebing yang tinggi. Siapa sangka bahwa jalan berpagar tebing itu dulunya adalah tebing. Sekitar tahun 1999, masyarakat secara swadaya berusaha membukanya. Tahun 2004, tebing itu terbuka, sebagai jalan tembus menuju ke pantai. Terbukanya jalan tebing itu memberikan kontribusi pendapatan masyarakat sekitar Rp 10 juta per bulan dari pariwisata Pantai Pandawa.

Tahun 2014, pemasukan desa dari wisata Pantai Pandawa tercatat sekitar Rp 5 miliar. Pendapatan ini masih masuk ke Desa Adat Kutuh yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat dari iuran upacara adat hingga perbaikan infrastruktur.

Kompas, Edisi, Kamis, 27 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 27 Agustus 2015

Dana Desa Masih Tersumbat

Menteri, Bupati, Wali Kota Perlu Ambil Langkah

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun untuk 74.093 desa masih tersumbat. Puluhan ribu desa belum menerima sepeser pun. Selain menggembosi daya tumbuh ekonomi, gagasan membangun dari pinggiran juga belum sepenuhnya terwujud.

Pemantauan Kompas di sejumlah desa di Maluku Tenggara Barat, Maluku, misalnya, hingga Rabu (26/8), dana desa belum diterima.

Kepala Desa Lorulun Firminus Torimtubun mengatakan sudah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan dana desa sejak dua minggu lalu dan telah mengirimkannya kepada Camat Wertamrian. Dokumen itu, antara lain, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

IHSG dan rupiah

Lepas Dollar AS untuk Bantu Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan moneter bank sentral Tiongkok menurunkan suku bunga acuan meningkatkan risiko di negara kawasan Asia. Penurunan suku bunga acuan itu untuk mendorong konsumsi domestik Tiongkok. Kombinasi devaluasi yuan, yang sudah dilakukan sebelumnya, dan penurunan suku bunga acuan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, nilai tukar rupiah Rp 14.102 per dollar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan Reuters.com, rupiah diperdagangkan di pasar spot pada Rp 14.070-Rp 14.123 per dollar AS. Menurut ekonom pasar global Bank Permata, Joshua Pardede, Rabu (26/8), penurunan suku bunga acuan bank sentral Tiongkok akan melemahkan nilai tukar yuan terhadap dollar AS. Nilai tukar mata uang negara-negara Asia, termasuk rupiah, terseret turun.

IHSG menguat

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Rabu, bertemu pimpinan DPR di Senayan, Jakarta. Ia mengimbau pengusaha rela melepas mata uang dollar AS. Dengan demikian, dollar AS dalam negeri tetap tersedia dan perekonomian dalam negeri terbantu. Ini terkait dengan transaksi berjalan Indonesia yang masih defisit 4,477 miliar dollar AS pada triwulan II-2015 atau 2,05 persen produk domestik bruto.

Kompas, Edisi, Rabu, 19 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 19 Agustus 2015

Dua WNI Jadi Korban Bom

11 dari 20 Korban Meninggal Warga Negara Asing

BANGKOK, KOMPAS — Pemerintah RI mengonfirmasi dua WNI korban ledakan bom di pusat kota Bangkok, Thailand, Senin (17/8) malam, adalah pasangan suami istri Hermawan Indradjaja (61) dan Lioe Lie Tjing (61). Mereka berasal dari Jakarta dan sedang berwisata di Thailand.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha C Nasir, Selasa, keduanya berada di lokasi ledakan saat peristiwa itu terjadi. "Sang istri (Lioe Lie Tjing) tewas. Jenazahnya dibawa ke rumah sakit. Adapun sang suami (Hermawan Indradjaja) terluka di kepala dan tengah dirawat di Rumah Sakit Hua Chiew Bangkok," paparnya.

Wartawan Kompas, Subur Tjahjono, dari Bangkok, melaporkan, Kedutaan Besar RI di Bangkok mengetahui keberadaan dan kondisi Hermawan Indradjaja dan Lioe Lie Tjing pada Selasa pagi. Berdasarkan penjelasan Koordinator Fungsi Sosial dan Budaya KBRI di Bangkok Subandrio, kedutaan meminta warga Indonesia yang berwisata dan tinggal di Bangkok kini sebaiknya menghindari keramaian.

HUT ke-70 RI

Parpol Menjadi Bagian dari Persoalan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Hingga 70 tahun usia kemerdekaan Indonesia, partai politik belum bisa berperan optimal dalam mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa. Parpol justru menjadi bagian dari persoalan, bukan solusi bagi bangsa.

Pada saat yang sama, menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Selasa (18/8), politik juga menjadi sangat transaksional dan garang. Ini menunjukkan politik mulai kehilangan bingkai keadaban dan spiritualitas.

Pengajar STF Driyarkara, Jakarta, Franz Magnis-Suseno, menilai, kini parpol malah jadi beban bagi kehidupan demokrasi.

"Parpol seperti hanya terdiri atas orang-orang yang mencari kesempatan berpolitik, bahkan kadang untuk memperkaya diri. Jadi, dari demokrasi kita, unsur yang paling lemah justru parpol dan kalau itu tidak bisa diperbaiki, kita akan mengalami masalah dengan demokrasi kita," tuturnya.

Kecelakaan Trigana Air

"Pesawat Bapak Hilang Kontak Bu..."

Sebuah foto pesawat dengan bingkai berukuran 60 cm x 80 cm terpajang di ruang tamu kediaman Hasanuddin, pilot pesawat Trigana Air yang jatuh di Papua. Selasa (18/8) malam, puluhan kerabat dan tetangga menyampaikan dukacita ke rumah Hasanuddin di Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dua bendera kuning terpancang di pagar rumah dua lantai tersebut. Malam itu, keluarga mengadakan pengajian atas kepergian Hasanuddin, pilot pesawat ATR 42-400 bernomor registrasi PK-YRN milik maskapai Trigana Air dengan nomor penerbangan IL-267.

Susana duka menyelimuti kediaman Hasanuddin. Kerabat yang datang pun tak kuasa menahan tangis.

"Ibu (Siti Zaenab, istri Hasanuddin) sudah beberapa kali pingsan," ujar Ridwan Iskandar (36), keponakan Hasanuddin.

Baru sekitar lima tahun Hasanuddin dan keluarga mendiami rumah tersebut. Sebelumnya, keluarga Hasanuddin bermukim di Karawaci, Tangerang.

Kompas, Edisi, Selasa, 18 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 18 Agustus 2015

Siswa Impikan RI Bebas Korupsi

HUT Ke-70 RI Meriah

JAKARTA, KOMPAS — Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8), berlangsung berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain mengundang masyarakat umum, acara itu juga diisi oleh dua pelajar yang membacakan impiannya tentang Indonesia.

 Impian yang dibacakan dua siswa dalam acara itu antara lain Indonesia bebas dari korupsi dalam 10 tahun ke depan. Impian ini disambut tepuk tangan hadirin dalam acara itu, mulai dari elite negeri ini, wakil negara sahabat, hingga sekitar 2.000 warga biasa. Impian siswa itu selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kapsul mimpi dan dibuka 70 tahun lagi.

Upacara di Kompleks Istana Kepresidenan ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan HUT Ke-70 RI. Sebelumnya digelar renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Senin pukul 00.00 dan resepsi kenegaraan pada malam harinya.

KECELAKAAN TRIGANA AIR

Pesawat Hancur di Pegunungan Bintang

JAKARTA, KOMPAS — Manajer Keamanan Penerbangan PT Trigana Air Service Alfred A Purnomo memastikan pesawat Trigana Air nomor registrasi PK-YRN jenis ATR 42 yang membawa 49 penumpang dan 5 awak dari Bandara Sentani, Jayapura, menuju Oksibil, Senin (17/8), jatuh pada ketinggian sekitar 2.500 meter di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Alfred memastikan tim evakuasi telah tiba di lokasi kecelakaan dan menemukan pesawat dalam keadaan hancur. Akan tetapi, evakuasi korban dihentikan sementara pada pukul 16.00 WIT karena cuaca tidak mendukung. Lokasi kejadian juga curam dengan kemiringan 45 derajat sehingga helikopter sulit mendarat. Proses evakuasi akan dilanjutkan Selasa pukul 06.00 WIT.

Sampai pukul 22.00, pihak Trigana Air masih menyusun rencana keberangkatan keluarga korban dan kru pesawat menuju Sentani. Mereka dijadwalkan sudah tiba pada Selasa.

NASIONALISME

Cara Kami Mencintai

Memerdekakan diri, menjadi Indonesia, dan terus merawatnya karena rasa cinta. Tidak mudah. Setiap generasi punya tantangan dan cara sendiri. Tidak adil jika dibanding-bandingkan dengan acuan yang kerap tidak relevan. Seperti cinta yang banyak definisinya, begitu juga ungkapannya.

Kelompok musik pop Efek Rumah Kaca (ERK) memperdengarkan karya baru mereka selama tiga pekan terakhir. Tembang "Biru" berdurasi sembilan menit itu dengan musik cenderung rumit. Lagu anyar lain konon akan lebih panjang dari itu. Di tengah tidak bersahabatnya industri musik dan radio komersial pada lagu berdurasi panjang dan rumit, mereka tetap jalan terus.

Mereka memerdekakan diri dari kekhawatiran lagunya tidak akan diputar di radio. Trio Cholil Mahmud (vokal, gitar), Akbar Bagus Sudibyo (drum), dan Adrian Yunan Faisal (bas)-belakangan diisi Poppy Airil-membuat siasat. Lagu itu dipecah jadi dua, "Pasar Bisa Diciptakan" dan "Cipta Bisa Dipasarkan".

"Tidak ada substansi lagu yang hilang dari situ (pemecahan lagu)," kata Cholil. Strategi diambil ketika lagu sudah jadi sehingga strategi pemasaran tidak memengaruhi estetika yang mereka buat secara merdeka.

Kompas, Edisi, Minggu, 16 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 16 Agustus 2015

Wapres Ingatkan MK soal Sengketa

"Hilangnya" Rekomendasi PAN Goyahkan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015 diperkirakan dapat mengundang ketidakpuasan peserta pilkada yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan MK untuk mengantisipasi sengketa hasil pilkada yang akan diterima.

"MK harus mempersiapkan hakim, staf, dan sarananya. (Sengketa yang muncul) Ini pasti bersamaan dan harus (selesai) 45 hari. Jadi, betul-betul ini namanya harus kerja nasional, harus lembur terus-menerus," kata Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Sabtu (15/8), di sela-sela pembukaan simposium internasional yang digelar MK.

Simposium yang diikuti 17 negara itu juga dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejauh ini, pilkada serentak akan diikuti oleh 265 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pelaksanaan pilkada di empat daerah terpaksa ditunda menjadi Februari 2017 karena baru ada sepasang calon kepala daerah yang resmi mendaftarkan diri meski masa pendaftaran calon sudah diperpanjang tiga kali.

Bulu tangkis

Hendra/Ahsan Emban Asa ”Merah Putih”

JAKARTA, KOMPAS — Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015. Mereka mengemban asa ”Merah Putih” untuk juara setelah menaklukkan ganda putra nomor satu dunia asal Korea Selatan, Lee Yong-dae/Yoo Yeon-seong, 21-17, 21-19, di semifinal, Sabtu (15/8).

 Pada laga puncak yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, Hendra/Ahsan akan menghadapi tandem Tiongkok, Liu Xiaolong/Qiu Zihan, yang menyingkirkan Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa (Jepang) 21-16, 21-23, 22-20.

Hendra/Ahsan sudah empat kali berhadapan dengan Liu/Qiu. Ganda putra terbaik di Tanah Air itu menang dalam dua pertemuan terakhir, yaitu di Hongkong Terbuka 2014 dan Kejuaraan Asia tahun ini.

EKOSISTEM LAUT

1 Juta Terumbu Karang Ditanam

SABANG, KOMPAS — Pemerintah melalui Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menanam 1 juta terumbu karang bertema "Save Our Littoral Life" secara serentak di Indonesia, termasuk di Pulau Weh, Sabang, Aceh, Sabtu (15/8). Kegiatan itu menjadi satu upaya menyelamatkan ekosistem laut, terutama terumbu karang, yang kini kritis. Adapun menjaga kelestarian laut menjadi kunci pembangunan ekonomi.

Penanaman dilakukan serentak di lahan seluas 100 hektar di 51 lokasi di seluruh Indonesia. Selain di Pulau Weh, ratusan penyelam dari warga, anggota TNI Angkatan Laut (AL), dan pejabat menanam terumbu karang di perairan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara; Pantai Tiga, Ambon, Maluku; dan perairan Brondong, Lamongan, Jawa Timur.

Di Pulau Weh, sekitar 10.200 terumbu karang ditanam di kedalaman 5 meter-10 meter di kawasan Pantai Gapang. Acara itu ditandai dengan konferensi video dengan Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan, Gerakan Nasional Penyelamatan Terumbu Karang itu adalah bagian dari menyambut Hari Ulang Tahun Ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kompas, Edisi, Sabtu, 15 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 15 Agustus 2015

Pendulum Anggaran Mulai ke Daerah

Dana Desa Rp 47 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pendulum anggaran negara mulai bergeser ke daerah. Mulai 2016, anggaran negara akan lebih berorientasi ke daerah, tidak saja berupa peningkatan alokasi dana transfer, tetapi strukturnya juga diubah. Hal itu ditujukan agar lebih mendorong pembangunan desa dan daerah.

Pada masa Orde Baru, kewenangan dan keuangan tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Desentralisasi pemerintahan, sebagai amanat reformasi 1998, mewajibkan pemerintah pusat melimpahkan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan sudah dilakukan, tetapi pelimpahan dalam anggaran dana belum pernah terjadi.

Ada 34 urusan pemerintahan, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pemerintah pusat telah melimpahkan sekitar 70 persen urusan tersebut ke daerah.

PIDATO KENEGARAAN

Persatuan Kunci Atasi Persoalan

JAKARTA, KOMPAS — Melambannya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional bukan satu-satunya masalah bangsa ini. Ada hal lain yang juga membahayakan kelangsungan bangsa, yakni menipisnya kesantunan dan tata krama.

Namun, sebagai bangsa yang besar, menurut Presiden Joko Widodo, kita harus percaya diri menghadapi segala persoalan. "Kunci untuk mengatasi persoalan tersebut adalah persatuan," kata Presiden dalam pidato kenegaraan memperingati 70 Tahun Proklamasi Kemerdekaan di depan Sidang Bersama DPD dan DPR, Jumat (14/8), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sidang yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, semua pemimpin lembaga negara, menteri Kabinet Kerja, anggota DPR dan DPD, serta perwakilan negara sahabat. Sidang juga dihadiri presiden ke-3 BJ Habibie, presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Boediono. Hadir pula para pemimpin partai politik.

WAWANCARA KHUSUS

Jadikan Krisis sebagai Momentum Melompat

Di tengah perekonomian yang sedang lesu akibat tekanan dari dalam dan luar negeri, sektor riil harus bangkit sebagai pilar kekuatan ekonomi. Sektor maritim dan sumber daya merupakan sektor riil yang harus dikelola untuk menyerap tenaga kerja dan memberi nilai tambah bagi negara. Penggabungan kekuatan sektor maritim dan sumber daya itu menjadi target Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman, yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Indroyono Soesilo.

Bagi Rizal, pengalamannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian (2000-2001) menjadi modal untuk membenahi persoalan koordinasi lintas kementerian. Konsolidasi menjadi kata kunci. Para menteri boleh saja berdebat dalam rapat pengambilan kebijakan. Namun, saat kebijakan sudah diputuskan, semua menteri harus satu suara.

Menangani bidang maritim dan sumber daya adalah hal baru bagi pria berlatar belakang ekonomi finansial ini. Bahkan, ia sempat ragu menerima tawaran itu. Namun, ia berjanji melakukan terobosan terbaik. Berikut ini petikan wawancara Kompas dengan Rizal di kediamannya di Jakarta, Kamis (13/8).

Kompas, Edisi, Jumat, 14 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 14 Agustus 2015

Strategi Besar Perlu Disiapkan Pemerintah

Pengusaha agar Bahu-membahu

JAKARTA, KOMPAS — Sehari setelah perombakan kabinet, Indeks Harga Saham Gabungan naik dari penurunan sebelumnya (rebound). Namun, pemerintah harus menyiapkan rencana dan strategi besar, terutama dalam mengantisipasi tantangan ekonomi ke depan.

Kemarin, Kamis (13/8), IHSG ditutup 104,76 poin (2,34 persen) ke level 4.584,25. Namun, kenaikan indeks ini belum cukup menutup penurunan pada Rabu (12/8), yang terjun 3,1 persen.

Investor asing juga masih melepas saham-saham mereka. Penjualan bersih Rp 1,17 triliun sepanjang hari kemarin. Dengan demikian, investor asing tinggal menyisakan pembelian bersih Rp 337 miliar sejak awal tahun ini.

Pada Rabu, Presiden Joko Widodo mengangkat Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil. Rizal Ramli, Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Anugerah Kota Cerdas Indonesia

Surabaya Raih Penilaian Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS — Kota Surabaya meraih penilaian tertinggi dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015 yang digelar harian Kompas bersama Institut Teknologi Bandung dan Perusahaan Gas Negara. Selain di bidang lingkungan, ibu kota Provinsi Jawa Timur itu juga menduduki peringkat pertama kota cerdas untuk kategori kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerahkan piala kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada acara Penganugerahan Kota Cerdas Indonesia 2015 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (13/8) malam. Hadir antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Lilik Oetama dan Rikard Bagun, serta sejumlah wali kota dari seluruh Indonesia.

Pada kategori kota dengan penduduk 200.000 jiwa atau kurang, Magelang menempati peringkat pertama, disusul Madiun, Bontang, Mojokerto, dan Salatiga. Penghargaan kota cerdas dengan penduduk 200.000 jiwa hingga 1 juta jiwa berturut-turut diraih Yogyakarta, Balikpapan, Surakarta, Pontianak, dan Malang.

Mendorong Inklusi Tanpa Henti

Terminologi inklusi keuangan identik dengan sektor keuangan. Di Indonesia, tanggung jawab soal inklusi keuangan seolah tereduksi, hanya melekat pada otoritas lembaga keuangan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Darmin Nasution.

Cita-cita inklusi keuangan merasuki Darmin saat menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2010-2013. Setelah tak lagi menjabat Gubernur BI, impian itu terbenam dalam pemikiran Darmin di tengah aktivitasnya di sejumlah lembaga, seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Saat dilantik sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Rabu (12/8), cita-cita itu seolah bersemi kembali. Darmin ingin memberikan sumbangsihnya untuk mewujudkan inklusi keuangan yang masih jauh dari harapan.

Sehari setelah dilantik, Kamis, Kompas mendapat kesempatan mewawancara Darmin. Selama 59 menit, Darmin menuturkan pemikiran, kegelisahan, dan cita-citanya. Berikut petikannya.

Lima besar untuk kategori kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa adalah Surabaya, Tangerang, Bandung, Depok, dan Semarang. Penyelenggara juga memberikan penghargaan untuk kota cerdas kategori ekonomi kepada Kota Magelang, kategori sosial kepada Kota Madiun, dan kategori lingkungan kepada Kota Surabaya.

Kompas, Edisi, Kamis, 13 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 13 Agustus 2015

Ekonomi Menjadi Ujian

Perombakan Kabinet Tidak Mengganggu Stabilitas Politik

JAKARTA, KOMPAS — Pemulihan ekonomi menjadi tantangan utama Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri yang dilantik, Rabu (12/8). Sinergi dan kerja yang optimal menjadi kunci untuk menjawab tantangan itu.

Hadir dalam acara pelantikan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemimpin lembaga negara, menteri Kabinet Kerja, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Hadir pula sejumlah pemimpin partai yang ada di pemerintahan Jokowi-Kalla, yaitu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, dan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy.

Sementara itu, dari enam orang yang diganti, hanya Sofyan Djalil yang hadir saat pelantikan. Kemarin, ia dilantik menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Surya Paloh memahami keputusan Presiden merombak kabinet untuk meningkatkan kinerja pemerintah meski kader partainya, Tedjo Edhy Purdijatno, dilepas dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Kongres Diaspora

Perantau Tetap Bisa Mengabdi pada Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Dalam konteks dunia global, nasionalisme tidak lagi hanya bergantung pada selembar kertas penanda status kewarganegaraan. Mereka yang pergi merantau ke luar negeri, baik tinggal menetap maupun sementara, tetap bisa menyumbangkan manfaat bagi Tanah Air.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan hal itu saat membuka Kongres Diaspora Indonesia III bertema "Diaspora Bakti Bangsa", di Jakarta, Rabu (12/8). "Kalau dulu, orang yang memilih kewarganegaraan lain nasionalismenya dinilai turun. Kini, memilih kewarganegaraan lain bukan berarti nasionalismenya turun. Mereka yang memiliki paspor Indonesia tidak berarti lebih baik (nasionalismenya) dibandingkan dengan mereka yang tidak punya," tuturnya.

Wapres mengatakan, warga negara Indonesia (WNI) ataupun keturunan Indonesia yang berdiaspora (menyebar) ke luar negeri tetap bisa mengabdi kepada bangsa Indonesia. Dukungan itu bisa diberikan mereka dalam bentuk pengalaman, jaringan, modal, dan akses ke pasar luar negeri.

Perombakan Kabinet

Memanfaatkan Momentum "Reshuffle"

Pergantian menteri adalah momentum. Awalnya, peristiwa penting ini diharapkan menjadi counter-cycle yang mampu membalikkan arah perekonomian menjadi lebih baik. Namun, masuknya 4 orang baru ini justru terjadi dalam situasi regional dan global begitu buruk, setelah Tiongkok mengubah nilai referensi mata uangnya.

Momentum pergantian menteri seakan tenggelam oleh momentum yang lebih besar. Bahkan, menteri baru harus menghadapi perkembangan baru yang lebih rumit. Ada gejala semakin meningkatnya perang nilai tukar antarnegara besar di dunia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution sudah harus berhadapan dengan kemerosotan nilai tukar dan pelemahan pasar. Pada hari pelantikan, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia meluncur ke level 4.400-an, sementara nilai tukar terus melemah ke kisaran Rp 13.800. Namun, patut dipahami, keduanya tak berhubungan satu sama lain dalam jangka pendek. Pasar keuangan (regional) tengah bergolak sejak kemarin, menyusul kebijakan Tiongkok memperlemah mata uangnya.

Kompas, Edisi, Rabu, 12 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 12 Agustus 2015

Sumber Masalah di Parpol

KPU Tunda Pelaksanaan Pilkada di Empat Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum menunda pilkada di empat daerah dari rencana pada 9 Desember 2015 menjadi tahun 2017. Ini karena hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar di empat daerah itu. Partai politik menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dengan kondisi ini.

Empat daerah yang pelaksanaan pilkadanya ditunda adalah Kota Mataram (NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur).

"KPU di empat daerah itu akan membuat keputusan untuk penundaan pilkada sampai 2017," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Selasa (11/8). Dengan demikian, dari rencana awal digelar di 269 daerah, Pilkada 2015 maksimal digelar di 265 daerah. Jumlah itu masih bisa berkurang karena ada pasangan bakal calon yang mungkin tak lolos verifikasi oleh KPU.

Hingga akhir pekan lalu, ada tujuh daerah yang mempunyai pasangan bakal calon kurang dari dua. Namun, saat perpanjangan pendaftaran pilkada tahap kedua, 9-11 Agustus, ada tambahan pasangan bakal calon di Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) serta Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Pemerintahan

Presiden Rencanakan Rombak Kabinet

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Rabu (12/8) siang ini, dikabarkan akan merombak kabinet dan langsung melantik mereka di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah menteri yang akan diganti meliputi menteri koordinator, menteri, dan seorang pejabat setingkat menteri.

Di Istana Kepresidenan, Selasa malam, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu empat mata. Pertemuan berlangsung sejak pukul 18.30 hingga 20.20. Hingga pukul 21.00 belum ada keterangan resmi terkait pergantian menteri itu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditunggu pers di halaman belakang Istana Negara tak kunjung keluar. Ketika ditelepon dan dikirimi layanan pesan singkat, Pratikno juga tak mengangkat dan menjawab.

Wapres Kalla yang dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan empat mata bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka. "Reshuffle kabinet? Ha-ha-ha... tunggulah besok," ujar Kalla tanpa merinci keterangannya terkait pergantian kabinet yang isunya sudah merebak sejak tiga bulan lalu.

TRANSPORTASI

Kereta Cepat Butuh Pertimbangan Matang

JAKARTA, KOMPAS — Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditawarkan Tiongkok dan Jepang membutuhkan pertimbangan matang. Banyak analisis yang belum dimasukkan dalam penentuan pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Dalam beberapa dokumen dan memo dari sejumlah kementerian mengenai kereta cepat yang didapat Kompas, Selasa (11/8), disebutkan, masih banyak analisis yang perlu dilakukan, seperti analisis pasar, analisis kepentingan nasional, analisis pembiayaan, analisis keekonomian, analisis pasca implementasi, dan beberapa analisis lain.

Dalam salah satu memo juga disebutkan, perbaikan jalur ganda Jakarta-Bandung sebenarnya bisa menekan waktu tempuh dari 180 menit saat ini menjadi sekitar 70 menit. Angka ini hanya berbeda 40 menit dibandingkan dengan proposal kereta cepat itu. Untuk perbedaan waktu tempuh sebesar itu, menurut memo itu, investasi kereta cepat dinilai lebih mahal.

Kompas, Edisi, Selasa, 11 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 11 Agustus 2015

Pemerintah Tangani Kelangkaan Daging Sapi

Mendag Ancam Penimbun

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengatasi kelangkaan daging sapi, pemerintah segera mengimpor 50.000 sapi siap potong dari Australia. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pasar sekarang ini, Perum Bulog terus melakukan operasi pasar.

Selanjutnya, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu mengoreksi pola distribusi pemberian sapi potong kepada peternak yang pada periode pemerintah sebelumnya sudah dilakukan, tetapi belum efektif dan memberikan hasil optimal untuk ketersediaan daging sapi.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan pers seusai memimpin rapat koordinasi ekonomi di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (10/8) malam, mengatakan, keputusan rapat koordinasi akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Selasa, menurut rencana, dibahas dalam sidang kabinet sehingga ada keputusan yang didukung melalui sidang kabinet," kata Sofyan.

Rapat koordinasi ekonomi dihadiri sejumlah menteri terkait. Namun, ketika memberikan keterangan pers, Sofyan hanya didampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti. Semula akan digelar rapat terbatas khusus membahas kelangkaan daging sapi. Namun, karena Presiden Jokowi harus menghadiri acara lain, rapat terbatas pun diubah menjadi rapat koordinasi.

Infrastruktur

Kereta Mampu Atasi Persoalan Transportasi Kota

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kota kini makin bergantung pada transportasi massal. Mereka tengah membangun jaringan kereta. Meski angkutan massal di sejumlah kota tengah diperbaiki dan dibangun, kereta komuter di Jakarta telah mampu mengatasi persoalan transportasi antara kota besar dan kota pendukung di sekitarnya. Kereta telah ikut menyelesaikan masalah perkotaan.

Laporan dari sejumlah kota yang dikumpulkan Kompas, Senin (10/8), menunjukkan perkembangan pembangunan dan perencanaan sistem perkeretaapian di dalam kota.

Sementara itu, beberapa kota telah terhubung dengan daerah pendukung melalui kereta komuter, seperti kereta rel listrik (KRL) dan kereta lokal. Kereta komuter Jabodetabek ini mengangkut 800.000 penumpang per hari dan ditargetkan mencapai 1,2 juta penumpang sebelum tahun 2019.

Kereta lokal sudah menghubungkan Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kota sekitarnya, seperti Blora, Pekalongan, dan Tegal, serta dalam waktu dekat Semarang-Ambarawa. Peminat kereta api jarak dekat di wilayah utara Jawa Tengah pun terus meningkat.

Pendidikan 

Emas, Perak, dan Perunggu untuk Negeri

Sebanyak 570 medali emas, perak, dan perunggu dipersembahkan pelajar bagi negeri. Tunggu dulu... ratusan medali itu hanya perolehan dalam 5 tahun. Lebih dari 20 tahun Indonesia mengikuti olimpiade keilmuan. Sebuah ilustrasi, betapa negeri ini kaya talenta.

Dalam kurun tahun 2010 hingga 2014, para pelajar sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas dan yang sederajat mengumpulkan medali-medali itu dari berbagai olimpiade kelas dunia, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, astronomi, kimia, biologi, fisika, dan kebumian. Tepatnya, ada 92 emas, 221 perak, dan 257 perunggu yang diraih. Itu baru menurut catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pencapaian itu belum berhenti. Di Magelang, Jawa Tengah, Joandy Leonata Pratama (17) menambah tumpukan medali. Dia menyumbang emas lewat Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional pada 26 Juli hingga 4 Agustus lalu. Dengan nilai tertinggi, melampaui 10 peraih medali emas lainnya, gelar Absolute Winner dan penghargaan Best Observation pun disabet Joandy.

Kompas, Edisi, Minggu, 9 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 9 Agustus 2015

Pemerintah Jamin Stok Beras Aman

Tingkatkan Koordinasi Antarlembaga

SUKOHARJO, KOMPAS — Pemerintah menjamin stok beras dalam kondisi aman meski ada fenomena El Nino yang menyebabkan iklim kekeringan. Meski demikian, sejumlah pihak menilai, koordinasi antarlembaga yang mengurusi pangan perlu lebih ditingkatkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, ada proyeksi bahwa kekeringan akibat El Nino makin menguat hingga produksi pertanian akan turun.

Namun, pemerintah terus berupaya mengatasi kekeringan tersebut dengan memberikan akses air yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan, antara lain, membuat embung dan membagikan lebih banyak pompa air.

Pemerintah juga terus memperkuat cadangan beras Bulog melalui penyerapan produksi dari petani. Sementara kebijakan impor beras belum diambil.

Bencana Alam

Topan Soudelor Bergerak ke Tiongkok

SHANGHAI, SABTU — Setelah menghantam Taiwan dan menyebabkan lima orang tewas, Topan Soudelor pada Sabtu (8/8) terus bergerak menuju Tiongkok. Otoritas di Fujian dan Zhejiang, provinsi di pesisir timur Tiongkok, telah mengevakuasi sekitar 250.000 orang menjelang kedatangan topan itu.

Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok (NMC) memprediksi Soudelor akan mencapai Fujian, tepatnya di kawasan antara kota Fuzhou dan Xiamen. Pada Sabtu sore, angin kencang dan hujan deras menghajar pantai timur Tiongkok. Terjangan angin kencang itu dilaporkan telah merusak tanaman para petani. Saat itu, inti topan masih berada sejuah 125 kilometer dari Fujian.

Diperkirakan, Soudelor mencapai Tiongkok pada Sabtu malam. "Air keran telah berhenti. Listrik padam. Saya bersembunyi di rumah dan takut untuk pergi ke luar," kata Pan Danyun, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kota Fuzhou, Fujian, kepada AFP.

Guru Besar

Ekonomi Kreatif Makin Strategis

DEPOK, KOMPAS — Posisi sektor ekonomi kreatif akan semakin penting bagi masa depan perekonomian Indonesia. Ekonomi kreatif menjadi penting dan strategis karena tulang punggung perekonomian yang selama ini menjadi andalan tidak bisa diandalkan secara berkelanjutan.

Krisis global pada 2008-2009 merupakan akhir dari ekonomi berbasis komoditas. Sementara pendekatan industrialisasi dengan membangun sumber daya dari hulu sampai hilir sudah tidak memadai lagi.

"Ekonomi kreatif adalah kekuatan baru ekonomi yang tumbuh di Indonesia untuk menjawab tantangan globalisasi dan mencapai pembangunan berkelanjutan," kata Mari Elka Pangestu pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Bidang Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/8).

Kompas, Edisi, Minggu, 8 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 8 Agustus 2015

Perpres Percepatan Akan Terbit

Serapan Anggaran Pemerintah Terus Dipantau

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan presiden dan instruksi presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan realisasi penyerapan anggaran. Kedua peraturan itu akan dikeluarkan sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia.

 Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 sebesar 4,71 persen.

”Penyusunan perpres dan inpres terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis kini sudah memasuki tahap akhir. Diharapkan, bisa terbit sebelum tanggal 17 Agustus,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, di Jakarta, Jumat (7/8). Kedua produk hukum itu memungkinkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, lebih percaya diri dalam mempercepat penyerapan anggaran.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per akhir Juli 2015, realisasi belanja negara mencapai Rp 913,5 triliun atau 46 persen dari pagu belanja dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.984 triliun. Pemerintah juga menemukan anggaran belanja pemerintah yang ditransfer ke daerah mengendap di perbankan dan belum dimanfaatkan sebesar Rp 273 triliun sampai Juli 2015.

Pilkada Serentak

Presiden: Telah Ada Komitmen Partai

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menuturkan, telah ada komitmen di antara partai politik untuk mendorong munculnya pasangan calon baru di tujuh daerah yang saat ini masih memiliki satu pasangan calon. Dengan dasar ini, diyakini akan ada perkembangan positif saat Komisi Pemilihan Umum membuka kembali pendaftaran di tujuh daerah yang masih punya satu pasangan calon pada 9-11 Agustus 2015.

 ”Mereka sudah berkomitmen untuk mendorong pasangan calon kepala daerah lebih dari satu,” kata Presiden, di Jakarta, Jumat (7/8).

Tujuh daerah yang saat ini masih memiliki satu pasangan bakal calon adalah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), serta Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya di Jawa Timur.

Terkait dengan komitmen untuk memunculkan pasangan baru di tujuh daerah itu, sejumlah partai terus menjalin komunikasi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo mengatakan, komunikasi untuk memunculkan calon baru di tiga daerah di Jawa Timur yang kini masih memiliki satu pasang bakal calon tidak hanya dilakukan ke parpol, tetapi juga ke keluarga dan bakal calon yang bersangkutan.

Pusaka Bahari

Besi Luwu, yang Tersisa dari Kehebatan Metalurgi Nusantara

Lima abad silam, masyarakat di Danau Matano, pedalaman Luwu, Sulawesi Selatan, telah mahir menempa batu menjadi perkakas besi. Kini, Luwu masih produsen logam, tetapi dalam bentuk mentah dan seluruhnya diekspor.

Kepandaian menempa logam, menurut sejarawan Anthony Reid (2014), merupakan penciptaan kekuasaan. Sebab, logam terutama dipakai mencipta senjata, baru setelahnya untuk alat pertanian.

Maka, mereka yang memiliki kepandaian mengolah logam, dalam bahasa Jawa disebut pande (pandai), dan bahasa Bugis panre, memiliki posisi penting. Bahkan, bisa menjadi penguasa. Sebagai contoh, raja kedua Bone memakai gelar Petta Panre Besi atau "Tuan Kita Pandai Besi". Adapun dalam tradisi rakyat Jawa Barat dikenal Ciung Wanara, pandai besi yang kemudian merebut takhta Galuh.

Pada masa lalu, kejayaan Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan maritim tak lepas dari dukungan industri senjata logam.

"Majapahit butuh banyak persenjataan kuat, ringan, dan mudah ditempa. Karakter besi Luwu yang kaya nikel mampu memenuhi kriteria itu," kata Iwan Sumantri, arkeolog Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kompas, Edisi, Jumat, 7 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 7 Agustus 2015

Gerak Pemerintah Masih Lamban

Percepatan Akan Dorong Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Gerak pemerintah masih lamban sehingga harus mengambil keputusan cepat di semester II-2015 agar pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Di sisi lain, pelaku usaha harus tetap inovatif, kreatif, dan optimistis di tengah lesunya perekonomian.

Semula, belanja pemerintah, khususnya dalam bidang infrastruktur, diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, hingga semester I-2015, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang. Dari pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015, sebesar 2,66 persen di antaranya disumbang konsumsi rumah tangga. Adapun belanja pemerintah menyumbang 0,18 persen.

Sejumlah pemimpin perusahaan yang dihubungi Kompas, Kamis (6/8), tidak berani menyebut pemerintah lamban, tetapi memilih untuk mengatakan pemerintah harus bergerak lebih cepat.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, langkah ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia saat ini sudah tepat dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat antisipatif berupa stimulus pajak dan moneter.

ORMAS KEAGAMAAN

Politik Kebangsaan Menjadi Amanat

MAKASSAR, KOMPAS — Setelah melalui proses panjang dan berjenjang, Kamis (6/8), Haidar Nasir ditetapkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Sementara itu, istri Haidar, yaitu Siti Noordjannah Djohantini, menjadi Ketua Umum PP Aisyiyah.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Zainuddin Maliki mengatakan, banyak tantangan yang harus dihadapi Muhammadiyah ke depan. ”Tapi yang saya ingin tekankan adalah melaksanakan amanat muktamar untuk tetap mengembangkan politik kebangsaan,” katanya, semalam.

Haidar ditetapkan sebagai ketua umum dalam Sidang Pleno VIII Muktamar Ke-47 Muhammadiyah semalam di Auditorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Penetapan dilakukan setelah 13 anggota PP Muhammadiyah bermusyawarah selama lebih kurang 10 menit.

Ribuan peserta muktamar yang memadati ruangan kompak memberikan persetujuan saat Ketua Panitia Pemilihan Ahmad Dahlan Rais menyampaikan hasil musyawarah tersebut. Dalam pemilihan 13 anggota PP Muhammadiyah, Rabu lalu, Haidar memperoleh suara terbanyak, yakni 1.947 suara.

DIPLOMASI BUDAYA

Jejak Indonesia di Timor Leste

Meski 15 tahun lebih Jakarta tidak lagi menaungi bumi ”Timor Loro Sae”, jejak Indonesia masih terlihat jelas dan rasa kenusantaraan masih tertanam. Bahkan, di beberapa tempat, ”monumen” fisik peninggalan Orde Baru masih (dibiarkan) berdiri.

engoklah di sudut Jalan Bispo de Mederios di jantung kota Dili, ibu kota Timor Leste. Ada baliho besar, tetapi ”unik”. Papan besar itu berhias gambar sepasang remaja berseragam putih-biru melambaikan tangan. Tengok sederetan kata di atasnya. Kalimat berbau slogan khas Orde Baru yang mulai mengabur masih terbaca: ”Sukseskan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Timor Timur”.

Kalau saja tak ada iklan media luar ruang lain dalam bahasa Tetum dan Portugal di sampingnya, niscaya kita merasa seperti berada di negeri sendiri: Indonesia! Apalagi pemilik toko di sekitarnya masih fasih dan senang hati diajak berbincang dalam bahasa Indonesia.

”Papan bergambar itu sudah lama berdiri di sana. Sudah ada sejak tahun 1990-an,” kata Ximenes de Araujo (47), warga Timor Leste yang duduk santai di sisi timur Jalan Bispo de Mederios pada Minggu pagi.

Kompas, Edisi, Kamis, 6 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 6 Agustus 2015

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KH Mustofa Bisri Jadi Rais Aam Syuriah

JOMBANG, KOMPAS — Musyawarah sembilan ulama yang menjadi ahlul halli wal aqdi dalam Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Rabu (5/8), menetapkan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2015-2020. Namun, Gus Mus menitipkan surat untuk ahlul halli wal aqdi yang menyatakan tidak bersedia dipilih menjadi Rais Aam PBNU.

Keputusan musyawarah ahlul halli wal aqdi (AHWA) yang dibacakan Ketua Panitia Daerah Muktamar Ke-33 NU Saifullah Yusuf di hadapan rais syuriah wilayah dan cabang menilai, ketidakbersediaan Gus Mus itu wujud akhlakul karimah seorang ulama yang tidak mau merebut jabatan.

Namun, apabila Gus Mus tetap tidak bersedia ditetapkan sebagai rais aam, penggantinya adalah KH Ma'ruf Amin yang juga anggota AHWA dengan jumlah usulan terbanyak dari forum rais syuriyah. "Sebelum itu terjadi, AHWA menetapkan KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Rais Aam PBNU. Dengan demikian, rapat AHWA secara resmi memutuskan dan menetapkan KH Mustofa Bisri sebagai Rais Aam dan KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Rais Aam PBNU periode 2015-2020," kata Saifullah.

Belanja Pemerintah Dipercepat

Perekonomian Didorong Tumbuh 5 Persen Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta belanja modal pemerintah dipercepat pada semester II-2015. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, belanja modal pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya menjadi 5 persen tahun ini.

Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi semester I-2015 sebesar 4,7 persen. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II-2015 sebesar Rp 2.866,9 triliun.

”Presiden meminta percepatan belanja dipastikan dapat terjadi di semester II ini. Jadi, harapan beliau, belanja pemerintah akan mengompensasi pelambatan ekonomi. Jangan sampai belanja terkendala,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam jumpa pers, Rabu (5/8), di Jakarta. Jumpa pers dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

PILKADA SERENTAK

Partai Wajib Penuhi Hak Politik Warga

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon peserta pilkada di tujuh daerah yang masih memiliki satu pasangan bakal calon dalam pilkada Desember 2015. Partai politik yang belum mengajukan bakal calon diharapkan memanfaatkan kebijakan ini dengan mengajukan pasangan calon demi terpenuhinya hak politik warga di tujuh daerah itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (5/8), telah merekomendasikan KPU untuk membuka pendaftaran tersebut. Terkait lamanya masa perpanjangan pendaftaran, Bawaslu menyerahkan kepada KPU. Namun, yang penting, perpanjangan pendaftaran itu tidak mengubah pelaksanaan pemungutan suara secara serentak, yaitu 9 Desember 2015.

Perpanjangan pendaftaran ini, menurut Ketua Bawaslu Muhammad, adalah yang terakhir. Jika selama masa pendaftaran tidak ada penambahan pasangan bakal calon yang mendaftar, pilkada di tujuh daerah itu akan ditunda menjadi tahun 2017.

Kompas, Edisi, Rabu, 5 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 5 Agustus 2015

Berikan Sanksi bagi Parpol

Penundaan Pilkada Merugikan Rakyat dan Calon yang Mendaftar

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik yang tidak mengusung bakal calon di Pemilihan Kepala Daerah 2015 mendatang layak mendapat sanksi. Pasalnya, penundaan pilkada karena pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua akan merugikan rakyat daerah tersebut.

”Sanksi ini perlu bagi parpol yang sengaja tidak mengusung bakal calon di pilkada,” kata John Tuba, pengajar di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (4/8).

Sanksi yang dilontarkan sejumlah pihak antara lain parpol yang tidak mengusung pasangan calon di pilkada suatu daerah tidak boleh mengikuti pilkada berikutnya di daerah itu. Dukungan yang dimiliki pasangan calon juga perlu dibatasi, misalnya maksimal 50 persen kursi DPRD. Hal ini akan membuat parpol berinisiatif mencari pasangan calon lain serta tidak ada pasangan calon yang memborong seluruh parpol.

Dari 269 daerah yang direncanakan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, masih ada tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasang bakal calon. Daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), serta tiga daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

BAHAN POKOK

Harga Daging Ayam, Sapi, dan Cabai Naik

JAKARTA, KOMPAS — Sejak sepekan setelah Lebaran, harga berbagai bahan pokok, khususnya daging sapi, ayam, cabai, dan beras, di sejumlah wilayah di Indonesia stabil tinggi. Kenaikan harga itu diduga karena pedagang menahan ternak sapi untuk kebutuhan hari raya Idul Adha.

Dari Tegal, Jawa Tengah, dilaporkan, harga cabai sejak sepekan setelah Lebaran naik. Harga cabai rawit merah Rp 60.000 per kilogram (kg), cabai besar merah Rp 26.000 per kg, dan cabai hijau Rp 15.000 per kg.

Fitriana (49), pedagang cabai di Pasar Pagi Kota Tegal, mengatakan, kenaikan harga baru berlangsung satu hari. Sebelumnya, harga cabai rawit merah Rp 45.000-Rp 50.000 per kg, harga cabai besar merah Rp 22.000 per kg, dan harga cabai hijau Rp 10.000 per kg.

Harga daging ayam mencapai Rp 40.000 per kg dalam 10 hari terakhir. Sarilah (35), pedagang ayam, mengatakan, harga daging naik karena pasokan ayam hidup sedikit. ”Banyak peternak yang masih kosong,” ujarnya.

Kenaikan harga daging sapi, ayam, dan cabai juga terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan pemantauan di Pasar Wonokromo, Selasa (4/8), harga daging sapi Rp 120.000 per kg, harga ayam potong Rp 34.000 per kg, dan harga cabai rawit Rp 80.000 per kg. Harga cabai merah keriting Rp 40.000 per kg.

WADUK JATIGEDE

Suara Harapan dari Lembah Cimanuk

Dari lembah Sungai Cimanuk di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ribuan warga berharap sembari menghitung hari. Suara itu terdengar sarat pesan kemanusiaan bagi masa depan warga.

Dentuman lagu pop Sunda dan dangdut ”menyalak” bergantian lewat pengeras suara di rumah Casmita (40), warga Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Minggu (2/8). Lagu-lagu yang terdengar seharian itu seperti berkabar ada acara di rumah Casmita. Falah (5), anak bungsu Casmita, baru saja disunat.

Undangan itu berhasil mengajak warga Cipaku berdatangan. Mereka dengan cekatan bergerak cepat saling membantu dengan peran masing-masing. Saat para tamu datang mengucapkan selamat kepada Falah, Casmita memandang nanar keakraban itu. Keajaiban yang tidak ia lihat di Jakarta, tempatnya mencari nafkah sebagai penjual makanan ringan beberapa tahun terakhir.

”Meski tanpa undangan, mereka datang dengan setumpuk sajian. Kerelaan dan keakraban seperti ini mungkin tidak akan saya rasakan lagi esok. Tempat ini akan digenangi air setinggi 20 meter,” katanya.

Kompas, Edisi, Selasa, 4 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 4 Agustus 2015

Muhammadiyah Jadi Penggerak

Pembukaan Muktamar Berlangsung Meriah

MAKASSAR, KOMPAS — Persyarikatan Muhammadiyah diharapkan terus menjadi motor penggerak kemajuan bangsa melalui aktivitas di bidang pendidikan dan kesehatan. Lewat peran tersebut, selama ini Muhammadiyah membawa misi Islam berkemajuan.

”Sejak didirikan di Yogyakarta tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah berperan aktif mencerdaskan umat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persyarikatan telah membawa semangat pembaruan yang membara agar Islam selalu relevan dengan zaman, agar Islam menjadi jawaban terhadap masalah umat dan bangsa,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Muktamar Ke-47 Muhammadiyah dan Muktamar Satu Abad Aisyiyah yang dihadiri sedikitnya 50.000 orang di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/8).

Pembukaan muktamar yang bertema ”Dakwah Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan” itu juga dihadiri sejumlah pejabat negara. Mereka antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi.

DANA BANTUAN SOSIAL

Gatot dan Evy Minta Diusut oleh KPK

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, minta kasus dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saat ini ditangani kejaksaan diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, kejaksaan menyatakan tetap akan mengusut kasus dana bansos tersebut.

Seusai Gatot dan Evy dibawa KPK untuk ditahan, Senin (3/8), Razman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum keduanya mengatakan, kliennya minta kasus dana bansos dan yang lain diproses hukum oleh KPK untuk mempermudah penyidikan sampai persidangan.

KPK menahan Gatot dan Evy terkait kasus penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Pada 28 Juli, KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut.

Kasus yang menjadikan Gatot dan Evy sebagai tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di gedung PTUN Medan, 9 Juli. Dalam operasi itu, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan.

TEMBANG ANAK-ANAK

Si Gundul yang Kehilangan Pacul

”Gundul-gundul pacul, cul, gelelengan. Nyunggi-nyunggi wakul kul gelelengan. Wakul ngglimpang segane dadi sak latar...”. Tembang dolanan berbahasa Jawa karya C Hardja Soebrata (1905-1986) itu berisi ajaran budi pekerti yang mengingatkan anak untuk tidak bersikap sombong.

Banyak spekulasi tentang penggubah lagu. Banyak pula tafsir atas makna lagu tersebut. Penulis lirik ”Gundul Pacul”, Hardja Soebrata, dalam buku Ajo pada Nembang terbitan Noordhoff-Kolff NV, Jakarta (1955), menyebut tembang tersebut sebagai karya piridan atau tembang yang disusun berdasarkan karya yang sudah ada. ”...ladjeng kula damelaken tetembungan ingkang gampil dipun ngertosi ing lare... (lalu saya buatkan kata-kata yang mudah dimengerti anak-anak).”

Mudah dimengerti dan lucu, serta mengandung ajaran budi pekerti. Gelelengan dalam bahasa Jawa artinya berjalan dengan sombong, sembrono. Si Gundul nyunggi atau meletakkan bakul di atas kepala. Bakul pun tergelimpang jatuh dan sega atau nasi berantakan memenuhi halaman.

”Bapak mengajarkan agar anak-anak tidak sombong,” kata Maria A Rahartati, putra Hardja Soebrata, yang hadir dalam diskusi budaya yang membahas karya Hardja Soebrata di Bentara Budaya Jakarta, Senin (3/8).

Kompas, Edisi, Senin, 3 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Senin, 3 Agustus 2015

Muktamar NU Bisa Molor

Perbedaan Pendapat Terjadi dalam Mekanisme Pemilihan

JOMBANG, KOMPAS — Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama terancam molor. Setelah registrasi peserta sempat ricuh, rapat pleno tata tertib yang seharusnya jadi agenda pertama setelah muktamar dibuka Presiden Joko Widodo, Sabtu (1/8) malam, baru dapat dimulai Minggu sekitar pukul 15.00.

Semalam sekitar pukul 23.30, rapat pleno untuk membahas tata tertib ini akhirnya diputuskan diskors untuk kemudian dilanjutkan pada Senin hari ini.

Hal itu terjadi karena adanya perbedaan tajam di antara muktamirin soal mekanisme pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Muktamirin terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mendukung pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat melalui sistem perwakilan ahlul halli wal aqdi (AHWA). Kelompok kedua menolak sistem itu dan menginginkan peserta langsung yang memilih rais aam dan ketua umum.

PILKADA SERENTAK

Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran

JAKARTA, KOMPAS — Senin (3/8) menjadi batas akhir perpanjangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di sejumlah daerah dengan jumlah pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua. Dari 269 daerah yang dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah pada Desember 2015, hingga kemarin, masih ada 10 daerah dengan jumlah pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua.

Jika hingga hari ini pukul 16.00 waktu setempat pasangan calon yang mendaftar di suatu daerah tetap kurang dari dua, menurut komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, pilkada di daerah itu akan ditunda hingga 2017.

Saat pendaftaran pilkada 26-28 Juli, ada 13 daerah yang memiliki pasangan calon kurang dari dua. Setelah diperpanjang, Sabtu (1/8), ada pasangan calon yang mendaftar untuk mengikuti pilkada di Kabupaten Serang, Banten, dan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Kemarin, pasangan Salman-Jana Hamdiana mendaftar mengikuti pilkada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, di Serang, Pegunungan Arfak, dan Mataram sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar.

KEKERINGAN

Berharap dari Tetes Air Batang Pisang

Markus Antonius Nurak (24), setiap pagi dan sore, meletakkan jeriken isi 5 liter di samping batang pisang yang dilubangi di bagian pangkalnya di ladang. Di lubang itu dipasang belahan bambu untuk mengalirkan tetes demi tetes air ke jeriken.

Satu jeriken air ini diperoleh selama hampir 15 jam. Kalau jeriken diletakkan pukul 18.00 Wita, esok pagi sekitar pukul 09.00 Wita jeriken sudah penuh air, tetapi itu pun tergantung dari besar kecilnya batang pisang. Jika batang pisang kerdil, tidak sampai satu jeriken,” kata Markus, warga Desa Iligay, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, minggu lalu.

Markus sering kali harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pengojek untuk menunggui tetesan air dari batang pisang memenuhi jerikennya, dari pagi sampai siang. Dia harus mengontrol posisi jeriken agar tidak miring atau roboh. Dia juga harus menjaga air yang tertampung di jeriken agar tidak diambil orang lain. Setelah jeriken penuh air, barulah anak pasangan Agustinus Nikolaus dan Angelina Mercy itu pulang.

Saat Markus mencari penumpang, adik bungsunya, Maria Florensa (10), yang menggantikannya. Maria pun harus bolos sekolah untuk menunggui tetesan air dari batang pisang memenuhi jeriken.

Kompas, Edisi, Minggu, 2 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 2 Agustus 2015

NU Jadi Jembatan Peradaban

Muktamar Teguhkan Islam Nusantara sebagai Jawaban Krisis

JOMBANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berharap Nahdlatul Ulama berperan menjadi jembatan peradaban di Tanah Air dan dunia. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, hal itu memungkinkan karena NU sejak awal kelahirannya mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat.

Ketika membuka Muktamar Ke-33 NU di Alun-alun Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8) malam, Presiden Jokowi mengatakan, peran yang diharapkan dari NU, khususnya terkait upaya pengentasan warga dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan sosial. ”Persoalan itulah yang bisa menjadi akar dari gerakan radikalisme,” ujarnya.

Pembukaan muktamar antara lain dihadiri Rais Aam Pengurus Besar (PB) NU KH Mustofa Bisri, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jatim Soekarwo, serta pimpinan partai politik dan lembaga negara.

Presiden meminta NU meningkatkan kerja sama dengan berbagai kalangan guna menciptakan tatanan dunia yang berkeadilan. ”NU berperan penting menampilkan wajah Islam yang moderat. Kita perlu menyampaikan terima kasih kepada hadratusyaikh Hasyim As’yari (pendiri NU) yang menanamkan benih unggul sikap moderat bagi warga nahdliyin,” ujar Presiden.

KEKERINGAN

Petani Bersiasat Mengairi Lahan

MAGELANG, KOMPAS — Petani di sejumlah daerah bersiasat agar lahan tetap produktif di tengah kekeringan. Sebagian petani di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, misalnya, mengairi lahan pertanian dengan air limbah sisa industri tahu.

Adapun di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, petani menyedot air permukaan dan air tanah dengan pompa pinjaman dari pemerintah.

Menurut pantauan Kompas,Sabtu (1/8), beragam upaya dilakukan karena tidak lagi tersedia air dari sumber lain. Namun, petani tetap bersemangat menggarap lahan di tengah keterbatasan itu.

Suramin (60), petani di Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Magelang, mengatakan, air limbah terpaksa dipakai karena hanya air itu yang tersisa di selokan dan sungai kecil di sekitar rumahnya. ”Agar dapat digunakan untuk mengairi lahan, air limbah itu biasanya harus kami bendung terlebih dahulu selama tiga hingga empat hari,” ujarnya.

PENYANDANG TUNANETRA

Gunung Pun Kami Daki…

Mereka berjuang untuk mematahkan persepsi yang menganggap penyandang tunanetra manusia lemah. Mereka mendaki Gunung Papandayan guna mengatakan bahwa mereka penuh semangat hidup dan dapat mandiri.

Mendung menggantung di atas Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. Kabut bercampur aroma belerang memenuhi udara, mengurangi keleluasaan bernapas. Sekelompok pendaki gunung tampak terus berjalan pelan tapak demi tapak.

Santi Puspita Dewi (24), penyandang tunanetra, mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas Nasional, Jakarta, susah payah melangkahkan kaki. Erida Donna Simaremare (27), sang pemandu, berulang kali menawarkan diri membawakan ransel yang membebani pundak Santi, tetapi selalu ditolak.

Santi meyakinkan Erida bahwa dia bisa mengangkut ransel berbobot hampir 20 kilogram itu sampai ke puncak gunung. Santi tidak ingin merepotkan atau menambah beban orang awas. Dipandu menapaki jalan menuju puncak Papandayan yang berketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut itu saja Santi sudah sangat berterima kasih.

Kompas, Edisi, Sabtu, 1 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 1 Agustus 2015

Presiden: Lakukan Penyelamatan

Pemerintah Pastikan Produksi Padi Tak Terganggu

Jakarta, KompasPresiden Joko Widodo, Jumat (31/7) sore, memimpin rapat kabinet terbatas membicarakan kekeringan dan dampak El Nino. Presiden pun memerintahkan segenap jajarannya untuk mengambil langkah penyelamatan maksimal terhadap mereka yang terkena dampak kemarau berkepanjangan ini.

Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian melakukan langkah penyelamatan terhadap petani yang mengalami gagal panen atau gagal tanam akibat kemarau berkepanjangan.

Perintah yang sama juga diberikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena dampak angin kencang merugikan nelayan, menyebabkan mereka tak bisa melaut. Meski demikian, pada beberapa kasus, El Nino juga bisa berdampak positif karena mendatangkan panen ikan berlimpah.

Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno dan Bulog, Presiden memerintahkan digelar operasi pasar untuk mengantisipasi munculnya spekulan penimbun kebutuhan pokok. Bulog diminta dapat memiliki stok beras hingga 2,5 juta ton sampai Oktober.

Bakal Calon Peserta Pilkada

Ketika Popularitas Menjadi Pertimbangan Utama

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Sulawesi Utara, di kawasan Tikala, Kota Manado, Selasa (28/7) siang, riuh rendah oleh massa pendukung bakal calon peserta pilkada.

Kedatangan pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Jimmy Rimba Rogi (61) dan Bobby Daud (43) yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional membuat suasana lebih semarak. Teriakan "Hidup Imba, hidup Imba, hidup Imba..." terdengar lantang. Imba adalah nama akrab Jimmy.

Hari itu, Imba bersama istri, Irawati Saleh Rogi, dan putranya, Beringin Rogi (10), datang mendaftar sebagai bakal calon wali kota Manado periode 2015-2020. Mengenakan kemeja kuning dengan kacamata hitam, Imba mengacungkan tangannya.

"Saya siap jadi wali kota," katanya. Imba pernah menjabat Wali Kota Manado selama tiga tahun setelah terpilih dalam pilkada tahun 2005.

Pendaftaran Imba fenomenal di tengah sorotan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dia baru sekitar setahun menghirup udara bebas setelah menjalani vonis penjara tahun karena dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi APBD Kota Manado tahun 2006 senilai Rp 64 miliar.

Pilkada serentak

Penundaan Hambat Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang terjadwal pada 9 Desember 2015 bakal membuat miliaran rupiah uang rakyat yang telah dikucurkan untuk membiayai sejumlah tahapan pemilihan sejak Februari 2015 terbuang percuma. Penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah yang mengisi kekosongan kepala/wakil kepala daerah juga tak akan punya legitimasi di hadapan rakyat meski memiliki kewenangan yang mirip dengan kepala daerah definitif.

Penundaan pilkada berpotensi terjadi di 13 kabupaten/kota karena jumlah pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua pasang. Apabila pada masa perpanjangan pendaftaran calon, 1 hingga 3 Agustus 2015, jumlah pasangan masih kurang dari dua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pilkada ditunda tahun 2017.

Komisioner KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Jumat (31/7), mengatakan, KPU di 13 daerah tersebut sudah menggunakan sekitar 30 persen dari anggaran pilkada yang tersedia guna menjalankan tahapan pilkada sejak Februari lalu. Jika pilkada di daerah-daerah itu betul ditunda, praktis uang miliaran rupiah yang telah dikeluarkan itu bakal terbuang percuma. "Dalam hal ini rakyat ikut dirugikan karena anggaran itu merupakan uang rakyat yang berasal dari APBD," kata Arief.