Kompas, Edisi, Kamis, 29 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 29 Oktober 2015

Polri Antisipasi Ujaran Kebencian

Jaga Kebebasan Berpendapat

JAKARTA, KOMPAS — Aparat Kepolisian Negara RI perlu memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian. Pemahaman diperlukan agar aparat dapat sedini mungkin mengidentifikasi dan mencegah kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan yang bisa memicu konflik sosial di masyarakat.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 pada 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) agar polisi lebih peka terhadap potensi konflik sosial dengan segera mendekati dan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Publik mengapresiasi upaya Polri menangkal konflik akibat ungkapan pihak tidak bertanggung jawab di ruang publik meski khawatir disalahgunakan oknum untuk melakukan kriminalisasi yang berujung membungkam kebebasan berpendapat.

Surat edaran, yang diperoleh Kompas di Jakarta, Rabu (28/10), merujuk, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Aparat Polri harus dapat menangani dengan baik masalah ujaran kebencian untuk melindungi kebinekaan dalam bangsa Indonesia.

87 TAHUN SUMPAH PEMUDA

Pemuda Dituntut Lebih Aktif dan Kreatif

TANJUNG PINANG, KOMPAS — Hari Sumpah Pemuda Ke-87 dirayakan dengan beragam kegiatan di sejumlah daerah, Rabu (28/10). Puncak acara peringatan digelar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Pada acara bertema "Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda: Aksi Menuju Satu Bumi" itu, Imam mengungkapkan, pemuda Indonesia ditantang untuk lebih kreatif dan aktif berbuat bagi lingkungan. Pemuda juga diingatkan untuk meningkatkan kompetensi agar dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Peringatan Sumpah Pemuda itu diisi pawai budaya perwakilan pemuda dari 33 provinsi, upacara, dan penanaman pohon. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan Rp 1,2 miliar untuk menjadi tuan rumah kegiatan itu.

KETENAGALISTRIKAN

Kini Kita Sudah Memiliki Es Batu...

Sejak setahun lalu, listrik mulai mengalir di Desa Bangga, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Di desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan itu, keberadaan listrik sangat berarti. Dengan listriklah mereka dapat menghasilkan es batu di desa sendiri.

Desa Bangga, yang harus ditempuh selama empat jam perjalanan dengan mobil dari Kota Gorontalo, dihuni oleh 103 keluarga. Sebagian besar dari warga desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini itu bekerja sebagai nelayan. Sebagian kecil saja yang bercocok tanam jagung dan palawija di kebun.

Sebelum listrik masuk ke desa tersebut, nelayan tak pernah membawa es batu untuk pergi ke laut. Bagi nelayan, es batu sangat diperlukan agar ikan yang didapat di laut tak cepat membusuk saat tiba di darat. Akibatnya, mereka tak pernah berlama-lama di laut.

Kompas, Edisi, Rabu, 28 Oktober 2015

Kompas Edisi Rabu 28 Oktober 2015

AS Siap Bisnis Rp 273 Triliun

Indonesia Ingin Bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik

WASHINGTON DC, KOMPAS — Pemerintah dan kalangan dunia usaha Amerika Serikat mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi ekonomi dalam negeri. Kepercayaan mereka tampak dalam 18 kesepakatan bisnis pada kunjungan kali ini.

Nilai dari kesepakatan bisnis itu mencapai 20,075 miliar dollar AS atau sekitar Rp 273 triliun. Nilai itu setara 2,5 kali lipat dari total investasi AS di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni sekitar 8 miliar dollar AS.

Dari Washington DC, wartawan Kompas, C Wahyu Haryo dan C Anto Saptowalyono, melaporkan, kesepakatan bisnis itu ditandatangani dan diumumkan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pebisnis pada Kamar Dagang AS di Washington DC, Senin (26/10) sore waktu setempat. Pertemuan dengan Kamar Dagang AS itu berlangsung setelah Presiden Jokowi bertemu Presiden AS Barack Obama. Malam harinya, Presiden Jokowi juga dijamu santap malam oleh Kamar Dagang AS.

Kejahatan terhadap Anak

Kekerasan Kian Mengkhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS — Kejahatan dan kekejaman terhadap anak-anak terus terjadi dan kian mengkhawatirkan. Jika tidak ada tindakan luar biasa untuk mencegahnya, masa depan generasi penerus bangsa ini bisa kian terancam.

Belum tuntas kasus kekerasan seksual dan pembunuhan keji terhadap AAP (12), siswi madrasah tsanawiyah, di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, yang jasadnya ditemukan di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu, polisi kembali mengungkap kasus kejahatan seksual massal terhadap belasan anak di Jakarta Selatan.

Dalam paparan kasus, Selasa (27/10), Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat mengungkapkan, polisi pekan lalu menahan M alias Sakur (34) atas dugaan kejahatan seksual terhadap lebih dari 15 bocah laki-laki berusia 5-12 tahun. Tindakan itu dilakukan M sejak tahun 2012.

87 Tahun Sumpah Pemuda

Energi Kreatif dari Generasi Langgas

Lagu kebangsaan memecah keheningan Indonesische Clubgebouw atau Gedung Pertemuan Indonesia di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta, Selasa (27/10) pagi. Bekas pondokan pelajar milik Sie Kong Liong itu menjadi saksi saat ratusan muda-mudi menyerukan Sumpah Pemuda, 87 tahun silam.

Hasrat kebebasan dari kaum muda terbukti berhasil mengantarkan Indonesia pada gerbang kemerdekaan. Sejak awal abad ke-20, Gedung Kramat 106 itu menjadi tempat anak muda yang berjiwa nasionalis.

Di sinilah berdiri Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia, sebuah organisasi kaum muda yang menginisiasi penyelenggaraan Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928. Kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda yang berkomitmen pada satu Tanah Air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Deklarasi itu adalah simbol bersejarah yang mengukuhkan peran pemuda dari masa ke masa.

Kompas, Edisi, Selasa, 27 Oktober 2015

Kompas Edisi Selasa 27 Oktober 2015

Bara Api Kepung Lahan Nusantara

Presiden Percepat Kepulangan

JAKARTA, KOMPAS — Kebakaran terus meluas di lahan, hutan, dan gunung-gunung di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua, menyusul sebagian Sumatera dan Kalimantan, yang menimbulkan kabut asap tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo mempercepat kepulangan dari kunjungan di Amerika Serikat.

Jadwal semula, Presiden tiba di Tanah Air, Jumat (30/10) malam. Namun, berdasarkan informasi hingga Senin malam, Presiden akan pulang lebih cepat setelah bertemu Presiden AS Barack Obama dan menggelar pertemuan bilateral Indonesia-AS, Selasa sore. Rombongan dijadwalkan tiba hari Kamis (29/10). Agenda kunjungan terakhir ke San Francisco dibatalkan.

"Saya akan langsung meluncur ke Palangkaraya, Kalteng, atau Palembang, Sumsel, untuk memastikan penanganan pengungsian korban dan pelayanan kesehatan," ujar Presiden Joko Widodo seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo, di Washington DC. Presiden mengatakan itu seusai menelepon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dari tempat menginap di Blair House, Washington DC, AS, Senin pagi pukul 10.35 waktu setempat.

Aparat TNI Terlibat Narkoba

Penyergapan Diwarnai Baku Tembak

JAKARTA, KOMPAS — Baku tembak terjadi saat penyidik Badan Narkotika Nasional menangkap anggota TNI, Sersan Mayor SI, yang diduga pengedar narkoba, di Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (25/10) malam. Penyidik juga menangkap seorang perwira menengah TNI dan dua warga sipil yang diduga satu komplotan dengan SI.

Dari penangkapan itu, penyidik memperoleh 1.000 pil ekstasi merah muda sebagai barang bukti. Mereka juga mendapatkan dua senjata api jenis FN dan lima telepon genggam.

Baku tembak terjadi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jalan Baru, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, sekitar pukul 21.00. Berdasarkan informasi yang dihimpun, SI melepaskan tembakan terlebih dahulu ke arah penyidik BNN.

Solidaritas Kabut Asap

Rumah Singgah atas Nama Kemanusiaan

 Stevano (1) riang memainkan balon kesayangannya di teras rumah singgah yang disiapkan warga Kompleks Banjar Indah Permai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keceriaan itu kontras dengan kota asalnya, Palangkaraya, yang dirundung kelam kabut asap.

Baru beberapa hari menghirup udara relatif lebih segar di Banjarmasin, kondisi bocah itu jauh lebih sehat. Ia sempat menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kualitas udara Palangkaraya yang memburuk.

"Baru sehari di Banjarmasin, Stevano langsung sehat," ujar Linda (28), ibunya, Senin (26/10), di rumah singgah itu.

Bersama rombongan keluarganya di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalteng, mereka tiba lima hari lalu di Banjarmasin.

Kompas, Edisi, Senin, 26 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Senin, 26 Oktober 2015

Tragedi Kemanusiaan

Jutaan Warga Perlu Segera Diselamatkan dari Kabut Asap

JAKARTA, KOMPAS — Sudah tiga bulan lebih sedikitnya 43 juta penduduk Indonesia terdampak kabut asap. Inilah salah satu tragedi besar asap sejak Indonesia merdeka selain kebakaran tahun 1997. Bedanya, durasi kabut asap tahun ini disebut-sebut lebih panjang daripada tahun 1997. Kabut asap kali ini juga telah menyebabkan 12 orang meninggal.

 Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, di Indonesia saja, kebakaran lahan dan hutan tahun ini memberi dampak terhadap 43 juta jiwa. Tahun 1997, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, angka terdampak sekitar 20 juta jiwa. Kabut asap 1997 juga muncul sporadis.

”Tahun ini, kabut asap bertahan lebih dari tiga bulan, sedangkan pada 1997, durasinya tidak sampai dua bulan dan tidak setiap hari,” kata Direktur Pusat Studi Kebencanaan Universitas Riau Harris Gunawan di Riau, Minggu (25/10). Ia menyatakan, skala dampak kebakaran lahan dan hutan tahun ini masuk bencana kemanusiaan.

Kebakaran Lahan

Asap Tak Pilih Usia

Hampir dua bulan terakhir, mentari cerah tak menyapa sebagian anak-anak negeri ini, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Asap yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan, yang terkait aktivitas manusia itu, merebut cahaya mentari dari warga. Bagi keluarga Ilhami (32) dan Linda (27) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dampak asap lebih dari itu.

Nama anak pasangan itu Muhammad Rafa Rafsyanjani. Usianya baru 3 bulan. Ia divonis menderita pneumonia atau radang paru-paru. Tubuh mungilnya membutuhkan terapi cahaya matahari untuk mempercepat proses kesembuhan.

Minggu (25/10) pagi, Rafa baru saja selesai dimandikan ibunya. Di pangkuan ibu, ia bernapas tersengal-sengal. Rongga dadanya tampak cekungan dalam. Penderitaannya ditambah batuk-batuk yang terdengar berat dan dalam. Grook... grook....

Wirausaha

Industri Digital Masih Memberi Peluang Bisnis

JAKARTA, KOMPAS — Industri digital dapat menjadi peluang bisnis untuk menghasilkan keuntungan besar. Keuntungan miliaran rupiah bukanlah hal mustahil dalam industri kreatif yang memanfaatkan jaringan penjualan daring yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Chief Executive Officer Shavuot Pte Ltd Suzanna Theresia dalam unjuk bincang buku The Netpreneur Story di Gramedia Matraman, Jakarta, Sabtu (24/10), mengatakan, perkembangan dunia internet menjadi modal penting dalam bisnis daring. Selain itu, menurut dia, kontribusi anak muda sebagai pelaku industri kreatif digital akan sangat berarti bagi perekonomian nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Suzanna sempat mencatatkan pendapatan setengah juta dollar AS hanya dalam 7 hari ketika produk terbarunya, InstaBuilder 2.0, diluncurkan Desember 2014. InstaBuilder 2.0 merupakan produk kreatif digital yang merupakan aplikasi dalam membuat laman internet.

Kompas, Edisi, Minggu, 25 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 25 Oktober 2015

Jangan Membuat Kegaduhan

KPU: Risma Tetap Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Polemik seputar penetapan mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai tersangka tak akan mengganggu kepesertaan Risma dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015. Pencalonan di pilkada hanya dapat digugurkan jika calon itu dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, langkah tegas perlu diambil terkait polemik seperti yang dialami Risma. Pasalnya, selain menimbulkan kegaduhan, hal itu juga berpotensi terjadi di tempat lain.

”Sebaiknya Presiden mencopot orang-orang yang membuat kegaduhan. Orang seperti itu layak dicopot dari jabatannya,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sabtu (24/10). Dia menambahkan, wacana penetapan Risma sebagai tersangka amat bersifat politis.

KEBAKARAN LAHAN

Penderita Asma Meninggal, Diduga Terpicu Asap

PALANGKARAYA, KOMPAS — Seorang warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bernama Fridayeni Apriline (48) yang juga penderita asma meninggal, Jumat (23/10) malam. Kondisi Fridayeni kian parah diduga karena selama dua bulan terus-menerus menghirup kabut asap kebakaran lahan hingga meninggal.

"Selama asap, kakak saya mengeluh sakit dan sesak untuk bernapas. Jumat sekitar pukul 20.45, saat akan ke kamar mandi, asmanya kambuh dan terduduk lemas hingga meninggal di depan kamar mandi," kata Virgo Ujiyanto (44), adik Fridayeni, di rumah duka Jalan Sanggabuana Selatan I, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu.

Virgo menyampaikan, Fridayeni juga mengalami batuk, pilek, dan flu karena kabut asap dari kebakaran lahan tidak kunjung hilang, bahkan masuk ke dalam rumah dan kamar.

Dokter Theodorus Sapta, Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian, Informasi RSUD dr Doris Sylvanus Palangkaraya, mengatakan, asap bisa menjadi salah satu faktor seorang penderita asma meninggal.

"Dia sudah punya penyakit terdahulu, yaitu asthma bronchiale, kemudian karena dampak oksigen yang kurang, menjadi sesak. Keadaan itu memperburuk sehingga bisa terjadi kematian. Pencetusnya dari asap," kata Theodorus.

BUDAYA POPULER

Cuma Bahasa Slang, Jangan ”Baper”

Apakah Anda cukup akrab dengan istilah seperti LOL, LMAO, kthxbye, XOXO, BRB, YOLO, ROTFL, FTW, FYI, OMG, atau ZOMG? Dapatkah Anda mengira arti kata-kata berikut, seperti warbiyasak, gaes, gosah, ciyus, mager, baper, woles, gegara, tetiba, atau KZL? Bukan bahasa, melainkan itulah slang di jagat virtual.

 Badan sekelas Biro Investigasi Federal AS (FBI) tidak menganggap enteng bahasa slang di internet. Hingga 2014, FBI mendata ribuan istilah slang yang beredar di internet, khususnya media sosial. Bagaimanapun, teks melalui pelantar atau platform digital nyatanya melahirkan kultur siber tersendiri. Sesuatu yang bisa disyukuri, dikhawatirkan, atau bagaimana?

Jika kita kebingungan dengan semua istilah di atas, bisa jadi kita tergolong kaum kurang pergaulan dalam kehidupan virtual. Kuper sendiri slang yang sudah dipahami luas lintas generasi, baik muda maupun renta.

Kompas, Edisi, Sabtu, 24 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 24 Oktober 2015

Presiden: Siapkan Operasi Kemanusiaan

KRI untuk Evakuasi Dikerahkan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyerukan penyelamatan korban kebakaran lahan secara masif. Penyelamatan dilakukan dengan mengevakuasi warga ke kantor pemerintahan terdekat, fasilitas umum, ataupun kapal perang yang digerakkan mendekati lokasi kebakaran.

Langkah ini dilakukan agar dampak kesehatan yang dirasakan warga tidak semakin membahayakan. ”Saya instruksikan agar penanganan lebih fokus dan masif. Semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan terutama yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet terbatas tentang penanggulangan asap dampak kebakaran hutan dan lahan, di Kantor Presiden, Jumat (23/10), di Jakarta.

Secara khusus Presiden meminta Menteri Kesehatan Nila F Moeloek agar mencari solusi yang tepat untuk menangani korban yang terdampak kabut asap. Permintaan serupa disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang hadir dalam rapat tersebut.

KASUS HUKUM

Kapolri: Kasus Risma Tak Cukup Bukti

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, penyidikan terhadap Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Pasar Turi, Surabaya, oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, status Risma saat ini bukan tersangka.

”Kasus tersebut sudah lama, pada bulan Mei, dan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan)-nya telah disampaikan kepada kejaksaan. Namun, hasil gelar perkara (yang dilakukan Polda Jatim) tidak cukup bukti sehingga kasus itu di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” kata Badrodin menjawab pertanyaan Kompas melalui pesan singkat, Jumat (23/10) malam, dari Tiongkok.

Kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jatim Romy Arizyanto menyatakan, pihaknya telah menerima SPDP Nomor B/415/V/15/Reskrimum Polda Jatim. Di dalam SPDP itu, kata Romy, hanya ada satu tersangka, yaitu Risma. ”Kami sudah terima SPDP itu sejak 30 September 2015,” katanya tanpa menunjukkan SPDP yang dimaksud.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Keluar dari Labirin Jalanan

Jalanan menjadi ”rumah” sekaligus labirin berliku bagi mereka. Namun, segelintir jiwa muda penghuni jalanan itu terus mencari jalan keluar. Mereka bermusik, berpencak silat, dan menulis cerita.

Mari berkenalan dengan Andri Setiawan (22), berambut gondrong, selalu berbalut kaus plus celana jins butut. Sekilas orang bisa tak menyangka Andri berpenghasilan Rp 15 juta-Rp 25 juta per bulan dari bermain perkusi.

Saat ini, Andri menjadi salah satu pemain perkusi tetap di band reggae Tony Q Rastafara. Artis seperti Slank dan Iwan Fals pernah diiringinya. ”Karena perkusi, saya bisa keliling dunia, seperti Australia dan Singapura,” ucapnya saat ditemui di Sanggar Anak Akar, beberapa waktu lalu. Dia kerap menyambangi sanggar di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur, itu demi berbagi ilmu perkusi dengan anak-anak.

Kompas, Edisi, Jumat, 23 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 23 Oktober 2015

Revaluasi Aset Dapat Insentif Pajak

Perbankan Syariah Direlaksasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang merevaluasi aset. Selain itu, pajak ganda dalam penerbitan Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estate dihapus. Adapun Otoritas Jasa Keuangan merelaksasi aturan perbankan syariah.

Pokok-pokok dalam paket kebijakan ekonomi V itu diumumkan seusai rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kamis (22/10). Secara bergantian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo memaparkan kebijakan itu.

Paket kebijakan disampaikan pertama kalinya pada 9 September 2015. Kebijakan itu antara lain untuk mendorong perekonomian Indonesia, menggerakkan sektor riil, dan menambah pasokan valuta asing.

BENCANA ASAP

Asap Sulit Ditembus Pesawat Pemadam

PALEMBANG, KOMPAS — Pekatnya asap di sekitar pusat kebakaran hutan dan lahan, yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, membuat pemadaman menggunakan pesawat sulit dilakukan. Jarak pandang di wilayah tersebut berkisar 100 meter-300 meter. Udara tampak gelap sehingga penerbangan tak bisa dilakukan.

Komandan Satuan Tugas Udara Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan Letnan Kolonel (P) M Riza Yudha Fahlefie, di Palembang, Kamis (22/10), mengatakan, sudah tiga pekan terakhir armada pemadaman udara tak dapat menembus kebakaran di Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya, termasuk di kawasan Taman Nasional (TN) Sembilang. "Asap berbeda dengan awan. Kalau awan sudah ada radarnya sehingga tetap bisa terbang meskipun pekat, tetapi untuk asap belum ada alat deteksinya. Jadi, kalau terbang di sana, betul-betul tidak bisa melihat," katanya.

Untuk mengatasinya, saat ini empat pesawat traktor udara (air tractor) dipindahkan ke Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, termasuk pesawat amfibi Be-200 Beriev asal Rusia. Penggeseran ini dilakukan untuk mendapat jarak pandang yang baik dengan memutari kabut asap.

BENCANA LINGKUNGAN

Mendamba Udara Segar di Tengah Asap

Tiga bulan berlalu sejak bencana asap meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di tengah ketidakpastian kapan bencana ini berakhir, sebagian masyarakat berjuang mencari cara bertahan hidup dalam kepungan asap pekat, termasuk mendapatkan sedikit udara segar.

Kamis (22/10) sore, belasan warga berkumpul di rumah Hasan (37) di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Abdullah (30) mempraktikkan cara membuat alat bantu pernapasan. Relawan asal Cirebon dari Yayasan Mitra Aksi itu langsung mengeluarkan bahan yang dibawanya, yaitu dua botol air mineral dan selembar kain.

Ia langsung memeragakan cara membuat alat bantu pernapasan. Salah satu botol plastik dibelah dengan pisau, lalu handuk kecil basah dimasukkan ke botol itu. Bagian atas botol direkatkan kembali dengan plester plastik. Botol kedua dibelah dengan bentuk miring. Bagian atasnya disambungkan pada botol pertama dengan perekat sehingga tampak bagian paling atas membentuk seperti corong. Dari corong itulah Abdullah menghirup napas dalam-dalam. "Hmm..., udara lebih segar. Kita bisa bernapas dalam," ujarnya.

Kompas, Edisi, Kamis, 22 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 22 Oktober 2015

Bencana Kemanusiaan Berlanjut

Pemerintah Akan Cabut Izin Konsesi di Lahan Gambut

PEKANBARU, KOMPAS — Daftar korban bencana kemanusiaan yang diduga terpapar asap bertambah. Pada Rabu (21/10), Ramadani Lutfi (9), pelajar sekolah dasar kelas III yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, Riau, meninggal di Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru.

"Kami hanya sempat merawat Ramadani selama tiga jam. Saat dibawa keluarganya ke rumah sakit, dia sudah dalam kondisi kejang-kejang. Setelah ditangani di IGD dan dimasukkan ke ICU, nyawanya tidak tertolong lagi," ujar dr Yuliarni, Manajer Pelayanan Medis RS Santa Maria.

Menurut Yuliarni, kondisi paru-paru Ramadani memang bermasalah. Sebelum meninggal, putra dari Eri Wiria itu mengalami kekurangan pasokan oksigen di alat pernapasannya.

DANA TRANSFER

Rumusan Pasal Titipan DPR Akan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan mengusulkan pencabutan rumusan titipan Dewan Perwakilan Rakyat soal mekanisme usulan dana alokasi khusus fisik. Alasannya, parlemen tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan program.

"Dalam APBN, tugas mengusulkan adalah pemerintah. Artinya, Dewan tidak berwenang mengusulkan APBN. Hanya pemerintah. Tugas Dewan adalah membahas, kemudian menyampaikan pertimbangan dan masukan terhadap usulan pemerintah sampai pada kesimpulan dan kesepakatan bersama," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam keterangan pers tentang dana alokasi khusus (DAK) 2016 di Jakarta, Rabu (21/10).

Keterangan pers itu digelar sehari setelah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dan Kementerian Keuangan mengesahkan rumusan draf Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016. Pada Pasal 12 berikut penjelasannya tertuang rumusan titipan DPR yang intinya mengatur mekanisme pengusulan DAK fisik harus melalui DPR.

MEMBANGUN EMBUNG

Menjaga Air untuk Melawan Kemiskinan

Setidaknya sejak lima tahun lalu, memasuki bulan November hingga Maret adalah masa paceklik. Selama masa itu benar-benar tak ada penghasilan bagi sebagian warga Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Masa-masa ini adalah masa ketika cengkeh dan kopi sudah selesai dipanen dan hasilnya habis untuk makan dan menutup kebutuhan lain.

"Biasanya, antara November dan Maret, banyak warga yang menjadi buruh tani, buruh bangunan, ke kabupaten tetangga. Setelah itu, mereka pulang untuk mengurus cengkeh dan kopi. April-Juni adalah panen kopi dan Juli-September masa panen cengkeh. Hanya itu, selebihnya tak ada lagi," kata Ichsan (42), warga Desa Way-Way, Kecamatan Buntu Batu, Enrekang.

Kompas, Edisi, Rabu, 21 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 21 Oktober 2015

Beban Masih Berat, Harapan Tetap Ada

Optimisme Bisnis Akan Terwujud apabila Pelaku Usaha Juga Optimistis

JAKARTA, KOMPAS — Para eksekutif perusahaan memahami beban berat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang perekonomian. Ekonomi global yang tak menentu menjadi kendala. Akan tetapi, mereka percaya berbagai langkah pemerintah akan bisa memperbaiki keadaan.

Para pemimpin puncak perusahaan, yaitu CEO General Electric Indonesia Handry Satriago, CEO PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto, CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, CEO Bubu.com Shinta Dhanuwardoyo, Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahaan, CEO Bukalapak.com Achmad Zaky, dan pendiri Indoestri Makerspace Leonard Theosabrata, yang ditemui dan dihubungi Kompas, Senin dan Selasa (20/10), mengatakan, saat ini pemerintah menghadapi masalah yang tidak ringan. Salah satunya adalah gejolak ekonomi global. Akan tetapi, ada peluang untuk memajukan ekonomi Indonesia. Mereka dimintai pendapat terkait dengan setahun usia pemerintahan Jokowi-Kalla.

Tigor M Siahaan menjelaskan, ada sejumlah harapan yang belum terpenuhi selama setahun awal pemerintahan Jokowi-Kalla. Namun, belum terpenuhinya harapan itu terjadi karena Indonesia menghadapi tantangan besar dari pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Banyak negara juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia.

TRANSFER DAERAH

DPR Berhak Usulkan Dana Alokasi

jakarta, kompasDewan Perwakilan Rakyat berhak untuk mengusulkan dana alokasi khusus fisik, yang pagu anggarannya mencapai Rp 91,78 triliun. Bahkan, pengalokasian dana alokasi khusus reguler senilai Rp 57,57 triliun, yang porsinya paling besar, harus melalui usulan dari parlemen.

Hal ini tertuang dalam salah satu pasal Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 yang disahkan dalam rapat Panitia Kerja RUU APBN 2016, di Jakarta, Selasa (20/10). Panitia kerja untuk pembahasan ini melibatkan unsur Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah.

Rapat yang dihadiri 16 anggota Banggar DPR itu dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid. Pihak yang hadir mewakili pemerintah adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata.

BENCANA

Api Mengepung Saat Suroan di Gunung Lawu

Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menyisakan tragedi pilu. Kebakaran di gunung yang ramai didaki saat bulan Suro itu telah mengakibatkan tujuh pendaki tewas dan dua pendaki kritis.

Sumiyatun menangis tersedu saat jenazah suami dan anaknya, Sumarwan (45) dan Nanang Setyo Utomo (17), tiba di rumahnya, di Kecamatan Beran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa (20/10). Perempuan berkerudung putih dan berbaju putih motif bunga itu tak kuasa menahan sedih karena kehilangan dua orang terkasih.

Tiada kata terucap dari mulutnya. Hanya air mata yang mengucur deras dan napasnya yang naik turun tak teratur. Dia juga sedih karena anak perempuannya, Novi Dwi Istiwati (14), kritis dan dirawat di rumah sakit.

Kompas, Edisi, Selasa, 20 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 20 Oktober 2015

Presiden Joko Widodo:

Inilah yang Harus Dilakukan

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo langsung bekerja. Presiden Jokowi hampir tak pernah melupakan blusukannya ke sejumlah daerah dan pelosok.

Kepergiannya tak hanya untuk melihat kondisi di daerah, tetapi juga mendengarkan masukan warga, sebelum menyusun kebijakan. Di sela-sela tugasnya, Presiden adakalanya memenuhi undangan berbagai pertemuan regional ataupun internasional. Hingga kini tercatat lebih dari 220 daerah di negeri ini yang dikunjungi Presiden.

Menjelang satu tahun pemerintahannya, seusai shalat Jumat (16/10), Presiden Jokowi menerima wawancara khusus Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo di serambi belakang dan di pelataran Istana Merdeka. Inilah sebagian hasil wawancaranya.

Kebakaran Gunung Lawu

Tujuh Orang Tewas dan Dua Orang Kritis

MAGETAN, KOMPAS — Kebakaran masih melanda kawasan hutan di Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin (19/10) malam. Tim pemadam kesulitan menjinakkan api karena medan yang terjal, angin kencang, dan sisa bara api yang mudah tersulut kembali.

Kebakaran itu mengakibatkan tujuh orang tewas dan dua orang kritis karena mengalami luka bakar serius. Dari tujuh korban tewas, baru empat orang yang dapat diidentifikasi. Mereka adalah Awang Feri (20), Rita Septi (14), serta Sumarwan (45) dan anaknya, Nanang Setyo Utomo (17).

Keempat korban berasal dari Kabupaten Ngawi. Adapun korban meninggal yang belum teridentifikasi sebanyak tiga orang, terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Mereka kemungkinan terjebak kobaran api di tengah gunung yang terjal.

Tim Identifikasi Korban Bencana Kepolisian Daerah Jawa Timur masih berupaya mengidentifikasi korban. Mereka mendirikan posko antemortem untuk mengumpulkan data dari keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya.

Satu Tahun Jokowi-Kalla

Mencermati Arah Penurunan Apresiasi

Berlangsungnya "pengadilan" politik publik terhadap satu tahun usia pemerintahan seolah menjadi momok bagi siapa pun presiden yang tengah berkuasa. Dalam kurun itu, lebih banyak presiden yang terperangkap dalam fenomena arus penurunan apresiasi ataupun ekspektasi publik.

Sekadar contoh adalah peristiwa yang berlangsung di Amerika Serikat. Survei opini publik yang dilakukan Gallup mengungkapkan, sebagian besar presiden yang berkuasa di negara itu tidak mampu terhindar dari tren penurunan apresiasi publik dalam satu tahun usia pemerintahan. Nama-nama tenar presiden AS, mulai dari era kepemimpinan Harry Truman (1945-1953), Lyndon Johnson (1963-1969), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981), Ronald Reagan (1981-1989), periode pertama Bill Clinton (1993-2001), hingga Barack Obama (2009-kini), tidak lepas dari kondisi itu. Hanya John F Kennedy (1961-1963) dan George HW Bush (1989-1993) yang berhasil lolos dari fenomena ini.

Penilaian masyarakat Inggris terhadap perdana menterinya pun tak jauh berbeda. Kecuali Tony Blair (1997- 2007) yang mampu menjaga sentimen positif, publik lebih banyak menyatakan ketidakpuasan terhadap perdana menteri mereka saat setahun pemerintahannya. Rekaman hasil survei Ipsos MORI menunjukkan, pada era Margaret Thatcher (1979-1990), John Major (1990-1997), Gordon Brown (2007-2010), dan David Cameron (2010-kini), terjadi penurunan apresiasi setelah satu tahun usia pemerintahan berlangsung.

Kompas, Edisi, Minggu, 18 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 18 Oktober 2015

Presiden: Jaga Ketertiban Laga Final

Junjung Tinggi Sportivitas

JAKARTA, KOMPAS — Final kejuaraan sepak bola Piala Presiden yang mempertemukan Sriwijaya FC dengan Persib Bandung bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/10). Presiden Joko Widodo pun mengajak warga menonton pertandingan itu dan menjaga ketertiban.

”Besok Minggu final Piala Presiden Sriwijaya FC versus Persib di GBK Senayan. Ayo kita nonton dan jaga ketertiban,” demikian pesan Joko Widodo melalui akun resmi Twitter-nya, @jokowi, Sabtu. Piala Presiden digelar untuk mengisi kekosongan kompetisi di Indonesia menyusul kemelut sepak bola yang salah satunya berujung pada pembekuan Liga Indonesia.

Laga final ini bakal dijaga ribuan personel Polri dengan dibantu TNI, satuan polisi pamong praja, dan pasukan pemadam kebakaran DKI Jakarta. Presiden dan Ny Iriana Joko Widodo dijadwalkan hadir menonton pertandingan itu.

KEBAKARAN LAHAN

Kabut Asap Pekat Melanda Timika dan Ambon

JAYAPURA, KOMPAS — Kabut asap pekat melanda Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Papua, dalam tiga hari terakhir. Asap berasal dari lahan yang terbakar di dua kabupaten wilayah Papua bagian selatan, yakni Merauke dan Mappi. Asap tertiup angin dari arah tenggara ke Timika.

Kabut asap terjadi di Timika sejak pekan lalu. Namun, kondisi ini semakin parah sejak Kamis (15/10). Jarak pandang pun hanya 400-500 meter pada Sabtu.

”Akibatnya, dua pesawat komersial yang rutin terbang ke Timika, yakni Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air, dengan jumlah penumpang 400 hingga 500 orang per hari tak bisa mendarat di Bandara Mozes Kilangin,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Mimika John Rettob saat dihubungi dari Jayapura, Sabtu.

John mengatakan telah menyampaikan masalah ini kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika agar segera ditanggulangi.

KREATIVITAS

Mencari Hidup dari Buku Komik

Di Indonesia, komikus tidak cukup sekadar piawai menuangkan cerita dalam gambar. Mereka juga dituntut paham bisnis dan pintar menjual karyanya. ”Kerja” tambahan itulah kiat para komikus ini bertahan hidup di tengah dominasi komik impor.

Meminjam istilah pengamat budaya pop Hikmat Darmawan, komikus Indonesia adalah orang dengan cinta yang keras kepala. Kecintaan itulah yang membuat komik Indonesia tetap hidup sampai kini.

Setelah berjaya pada era 1960-1970, komik Indonesia lama mati suri. Di tengah dominasi komik impor, komik Indonesia kini menggeliat lagi dan terus berkembang. Komikus Indonesia juga berkarya merespons tuntutan zaman digital. Namun, masih besar tantangan untuk membuatnya kembali jadi tuan di negeri sendiri.

Kompas, Edisi, Minggu, 6 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 6 Oktober 2015

Kebutuhan Dasar Buruh agar Dijamin

Pemerintah Inginkan Stabilitas

JAKARTA, KOMPAS — Meski formula pengupahan yang diusulkan pemerintah memberi kepastian usaha, pemerintah harus hadir dan memastikan buruh sejahtera. Buruh harus mendapatkan transportasi, tempat tinggal, dan akses kesehatan murah.

Beberapa kalangan yang ditemui dan dihubungi Kompas, Jumat (16/10), mengatakan, persoalan formula upah adalah satu hal, tetapi pemerintah tetap harus hadir menjamin kesejahteraan buruh.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengusulkan formula upah minimum yang berdasarkan upah tahun berjalan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Upah tahun berjalan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati. Evaluasi KHL akan dilakukan lima tahun sekali. Formula ini berbeda dengan penghitungan sebelumnya yang hanya berdasarkan KHL yang dibahas setiap tahun.

Sepak Bola

Pendukung Diminta Junjung Sportivitas

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif sejumlah pihak dalam mengamankan final turnamen sepak bola Piala Presiden yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/10). Dia mengajak pendukung tim sepak bola untuk tertib dan menjunjung tinggi sportivitas sebelum, selama, dan setelah laga antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC itu.

"Kami apresiasi inisiatif Pak Umuh (Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar) dan Pak Ridwan (Wali Kota Bandung Ridwan Kamil) datang ke Jakarta untuk bersilaturahim dengan pengurus Jakmania (pendukung Persija Jakarta) dan sebaliknya rombongan Jakmania ke Bandung besok (hari ini)," tutur Tito saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Jumat.

Potensi gangguan keamanan sebenarnya bukan datang dari bobotoh (pendukung Persib) dan Sriwijaya FC, melainkan antara bobotoh dan Jakmania (pendukung Persija Jakarta). Permusuhan dua kelompok suporter ini telah berkali-kali memunculkan keributan. Maka, kedatangan bobotoh ke Jakarta dikhawatirkan memunculkan bentrokan dengan Jakmania.

Kebakaran Lahan

Berbekal Seadanya, TNI Berjibaku Melawan Asap

Saat para pemilik kebun dan industri bergelimang dollar AS dari ekspor minyak sawit mentah, mereka tak pernah mencicipinya. Namun, saat "ladang dollar" itu terbakar, justru mereka yang terpanggil dan berada di garis depan untuk memadamkannya.

Berbekal peralatan seadanya, seperti cangkul, dahan pohon, selang, dan masker penahan asap, mereka terjun ke lahan gambut yang terbakar. Mereka terus bekerja di tengah kepungan asap dan panasnya sekam api meski nyawa taruhannya.

Sebanyak-banyaknya air diluncurkan ke hamparan gambut kering yang terbakar, kepulan asap tetap sulit terkendali. Terjangannya bahkan kerap memaksa pasukan tiarap demi mempertahankan nyawa.

Kompas, Edisi, Jumat, 16 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 16 Oktober 2015

Formula Upah Lebih Terukur

Kebutuhan Hidup Layak Dievaluasi Per Lima Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan formula sistem pengupahan yang baru sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi keempat. Pemerintah berharap usulan formula ini bisa menjamin buruh tidak jatuh pada sistem upah minimum yang murah.

"Formula ini memastikan upah buruh naik tiap tahun dengan besaran yang terukur. Semua pihak tidak perlu lagi harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar setelah menghitung upah minimum provinsi (UMP) melalui formula itu," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ketika mengumumkan paket kebijakan ekonomi keempat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/10). Ikut hadir dalam pengumuman itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Pengumuman dilakukan seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hampir bersamaan dengan pengumuman kebijakan itu, ribuan buruh berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.

KORUPSI

Posisi Strategis Rentan Disalahgunakan

JAKARTA, KOMPAS — Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus korupsi membuktikan bahwa tujuan jangka pendek kekuasaan masih lebih menonjol dibandingkan dengan visi dan ideologi partai. Kekuasaan juga masih cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Nasdem menjadi bagian dari kekuasaan dan sejumlah elitenya juga menempati posisi strategis. Itu menjadi rentan disalahgunakan," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, Kamis (15/10), di Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rio sebagai tersangka karena dia diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengamanan perkara dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.

Seni Publik

Pesan Patriotisme dari Patung Pemuda

Patung Pemuda Membangun di Bundaran Senayan, Jakarta, bakal menjadi titik peralihan dari jalan layang menuju bawah tanah sebagai jalur transportasi cepat massal Jakarta pada 2018. Karya ini, juga sejumlah patung bersejarah lain di Jakarta, adalah inspirasi bagi kebesaran bangsa.

Patung Pemuda Membangun dibuat Tim Insinyur Seniman Arsitektur, Juli 1971 sampai Maret 1972. Tim dipimpin Imam Supardi dengan penanggung jawab pelaksana Munir Pamuntjak. Demikian catatan Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta, Monumen dan Patung di Jakarta (tahun 2000). Sosok kekar yang mengangkat api menyala itu diharapkan menyuntikkan semangat para pemuda untuk terus memajukan bangsa.

Inspirasi berbeda disuguhkan patung Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat, di dekat Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Seniman pembuat karya ini, I Nyoman Nuarta (64), menuturkan, patung itu digarap tahun 1987 sebagai pesanan Presiden Soeharto, sepulang dari lawatan ke Turki. "Di Turki, Pak Harto tertarik pada patung-patung yang ada di bulevar jalan," kata Nuarta, Minggu (11/10), di Bandung, Jawa Barat.

Kompas, Edisi, Selasa, 13 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 13 Oktober 2015

Pengawasan Tambang Lemah

Hariyono: Uang Dibagikan kepada Semua Aparat

LUMAJANG, KOMPAS — Pengalihan wewenang pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi memperlemah pengendalian dampak aktivitas pertambangan serta meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, tuntutan agar pemerintah melakukan moratorium perizinan dan kegiatan pertambangan semakin menguat. Terbunuhnya petani penolak tambang di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Salim alias Kancil, 26 September lalu, terjadi karena lambatnya pemerintah menangani konflik akibat penambangan ilegal pasir besi di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyatakan tidak berwenang mengawasi kegiatan pertambangan.

Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Lumajang Ninis Rindhawati menyatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyerahkan wewenang pengelolaan kegiatan pertambangan di Lumajang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 11 dan 12 Februari 2015. Penyerahan wewenang kepada Pemprov Jatim sesuai amanat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LEGISLASI

Hentikan Rencana Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS — Saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain dapat menjadi bola liar yang akan melemahkan dan bahkan mematikan KPK, revisi itu juga akan melangkahi pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang berlangsung di DPR.

Revisi UU KPK, menurut pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, seharusnya baru dilakukan setelah DPR dan pemerintah selesai membahas revisi RUU KUHP, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), dan revisi atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Selesaikan dulu fondasi sistem hukum pidana yang sedang disusun, yaitu RUU KUHP dan RUU KUHAP. Jika tidak, undang-undang terkait hukum pidana kita akan terus berubah dan hanya bersifat tambal sulam," kata Akhiar, Senin (12/10).

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa juga pernah menyatakan, semua fraksi di komisinya sepakat mendahulukan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Revisi UU KPK baru dibahas setelah pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP selesai dilakukan (Kompas, 18/6).

PERTAMBANGAN

Kemakmuran Para Penolak Tambang

Kuasa dan modal yang mengampu tambang selalu punya dalil kesejahteraan, seolah tambang adalah jawaban atas kemiskinan. Warga Wotgalih, sebuah desa kecil di pesisir selatan Lumajang, kukuh menolak segala dalil itu. Mereka membuktikan, tanpa tambang kesejahteraan juga datang.

Terik menyengat di hamparan pasir hitam pantai Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (10/10). Bukit-bukit pasir rendah terserak berpencaran di kejauhan, seperti mengepung ratusan petak pasir yang berkolom-kolom. Beberapa petak penuh dengan ratusan buah semangka yang menyembul dari belukarnya. Pepohonan menandai sudut-sudut pematang, tempat Solihin (45) duduk menunggui ratusan butir semangka panenannya.

Sementara Tain (38), sang penghubung Solihin dengan pedagang, sibuk bertelepon memberi petunjuk arah jalan menuju kebun Solihin. Selama dua pekan terakhir, truk dari sejumlah kota masuk-keluar ke hamparan pasir di Desa Wotgalih menyambut panen semangka.

Kompas, Edisi, Senin, 12 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Senin, 12 Oktober 2015

Polisi agar Telusuri Aliran Dana

Diduga Sarat Pelanggaran HAM dan Korupsi

LUMAJANG, KOMPAS — Penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Pembunuhan Salim alias Kancil merupakan fenomena gunung es dari pembiaran konflik pertambangan oleh aparatur negara.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menelusuri aliran uang dalam kasus pertambangan pasir besi ilegal di Lumajang. Penelusuran itu menjadi kunci untuk menemukan keterlibatan aparat negara dalam pembiaran konflik yang berujung pada kematian Salim.

Temuan Komnas HAM menyimpulkan, kekerasan di Desa Selok Awar-Awar hanya satu di antara puluhan konflik sumber daya alam yang dipicu tambang pasir besi di pesisir selatan Lumajang.

TRANSPORTASI UDARA

Helikopter yang Angkut Lima Orang Hilang

MEDAN, KOMPAS — Tim SAR bersama kepolisian hingga Minggu (11/10), pukul 20.00, masih mencari helikopter jenis Aerospatiale 350B4 (Eurocopter 130B4) dengan nomor registrasi EC 130 PK-BKA milik PT Penerbangan Angkasa Semesta yang hilang kontak dalam perjalanan Samosir-Kualanamu, Sumatera Utara. Tim kesulitan menemukan lokasi helikopter karena sinyal emergency locator transmitter yang dimiliki helikopter tidak tertangkap Basarnas. Ini disebabkan baterai ELT telah kedaluwarsa pada Mei 2015.

Informasi dari Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan (KPNP) AirNav Medan, helikopter tidak pernah kontak dengan Pelayanan Lalu Lintas Udara Unit Medan. AirNav mendapat informasi helikopter hilang kontak justru dari perusahaan.

Kepala Seksi Operasional Basarnas Medan GT Syaiful mengatakan, pencarian difokuskan ke kawasan Onanrunggu, Samosir, berdasarkan laporan nelayan yang melihat ada helikopter terbang rendah di kawasan Onanrunggu. Meski demikian, pencarian juga dilakukan di kawasan Simahadiang, Simanindo, Samosir, yang diduga titik koordinat terakhir helikopter. Daerah ini merupakan perbukitan yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar lima jam.

PERTAMBANGAN PASIR

Ketika Menikmati Lumajang Tanpa Tambang Pasir

Hampir dua minggu, tak ada aktivitas pertambangan pasir dan pasir besi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Daerah di kaki Gunung Semeru itu, Kamis (8/10), terlihat lebih tenang dengan suhu udara yang nyaman. Sejauh mata memandang, tidak tampak truk tronton dan dumptruck bermuatan pasir yang berseliweran, baik di jalan kabupaten maupun di jalan provinsi Lumajang-Malang.

Di sebuah gubuk bambu di tengah rawa di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Sapari (65) duduk mengelus kaki. Matanya menerawang memandang jalan menuju pesisir pantai yang biasanya penuh truk lalu lalang, tetapi kini lengang.

Tak lama kemudian, pandangan itu beralih ke hamparan sawah di sisi kanan dan kiri jalan yang berubah menjadi genangan seperti kolam ikan akibat penambangan pasir besi. Sebagian sawah itu milik Sapari.

Kompas, Edisi, Minggu, 11 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 11 Oktober 2015

Armada Asing Segera Bekerja

Jarak Pandang di Palangkaraya Masih 100-700 Meter

PALEMBANG, KOMPAS — Armada asing dari Singapura dan Malaysia untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan tiba di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (10/10). Bahkan, sejumlah pesawat mulai melakukan pemetaan udara di Sumsel dan segera bekerja bersama tim Indonesia.

Pesawat Hercules dan helikopter Chinook dari Singapura mendarat Sabtu siang di Landasan Udara TNI AU Palembang dengan membawa belasan pilot dan kru pemadaman. Adapun tim Malaysia tiba Jumat malam. Mereka mendarat dengan pesawat Hercules dan pesawat fixed wing yang membawa 45 orang, di antaranya 21 pilot dan kru untuk pemadaman. Bahkan, pesawat fixed wing Malaysia pada Sabtu pagi sudah mulai melakukan pemetaan udara.

Koordinasi pemadaman di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, terus dilakukan. Koordinasi dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Willem, masih ada satu pesawat pemadam dari Australia, pesawat L100 fixed wing, yang akan tiba di Palembang, Rabu.

TURKI

Serangan Bom Guncang Ankara

ANKARA, SABTU — Sedikitnya 86 orang tewas dan 186 warga luka-luka dalam insiden ledakan bom kembar di ibu kota Turki, Ankara, Sabtu (10/10). Ledakan terjadi di tengah aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh aktivis Kurdi dan kelompok kiri di area tak jauh dari stasiun utama di Ankara.

Peristiwa ini merupakan serangan paling mematikan dalam sejarah Ankara. Akibatnya, ketegangan menjelang pemilihan umum sela di Turki, 1 November mendatang, meningkat.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan itu sebagai ”tindakan teroris”. ”Seperti serangan-serangan teror lainnya, serangan di stasiun kereta Ankara menyerang persatuan, kebersamaan, persaudaraan, dan masa depan kita,” katanya lewat pernyataan. Ia menyerukan ”solidaritas dan kebulatan tekad”.

Dalam jumpa pers, Menteri Kesehatan Turki Mehmet Muezzinoglu menyampaikan, 86 orang tewas akibat ledakan dan 186 orang luka-luka. Sebanyak 28 orang di antaranya menjalani perawatan intensif. Jumlah korban tewas bisa bertambah.

KEHIDUPAN

Siapakah Manusia Indonesia

Kapan dan dari mana datangnya leluhur kita di kepulauan ini? Kenapa ada sedemikian banyak etnis dengan bahasa dan adat istiadat berbeda? Apa yang membedakan dan menyatukan kita? Jawabannya tersimpan dalam setiap sel di tubuh kita.

Dengan 730 etnik, Nusantara adalah kawasan dengan keragaman tinggi. Tak heran Denys Lombard (1990) menyebutnya sebagai "Silang Budaya", pertemuan Barat dan Timur. Bahkan, keragaman juga terjadi di pulau kecil, seperti Pulau Yamdena di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Di pulau seluas 3.333 kilometer persegi ini saja terdapat dua populasi yang berbeda bahasa. "Bahasa orang Makatian jelas beda dengan kami," kata Paternus Lakeban Fifilyaman Koisine (79), tetua adat Desa Sangliat Dol. Berada di pesisir timur pulau, mereka berbicara dalam bahasa Yamdena.

Sementara orang Makatian di pesisir barat pulau berbicara dalam bahasa Seluwasan. Padahal, kedua desa ini hanya terpisah jarak sekitar 70 kilometer dengan hambatan geografis minim.

Kompas, Edisi, Sabtu, 10 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 10 Oktober 2015

Rakyat Bergerak Tolak Revisi

KPK Usulkan Tiga Poin Penguatan Lembaga

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat di sejumlah daerah, Jumat (9/10), mulai bergerak menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan sejumlah anggota DPR. Revisi itu dinilai dapat melemahkan, bahkan mematikan KPK.

Upaya itu terlihat jelas karena dalam draf revisi UU KPK yang dibagikan dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR, Selasa lalu, antara lain disebutkan, KPK akan dibubarkan dalam 12 tahun setelah draf RUU itu diundangkan dan KPK hanya boleh menangani kasus dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar.

Secara terpisah, KPK juga telah menyusun draf revisi UU KPK. Berbeda dengan draf revisi yang beredar di DPR, KPK memastikan revisi yang mereka buat akan memperkuat lembaga itu.

Revisi UU KPK ini diusulkan 45 anggota DPR dari enam fraksi, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura.

BENCANA ASAP

Presiden: Bantuan Asing Akan Dioptimalkan

RIAU, KOMPAS — Pemerintah akan memprioritaskan bantuan asing untuk memaksimalkan penanganan asap akibat kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan menjadi prioritas karena saat ini menjadi wilayah dengan titik api paling banyak, yakni lebih dari 400 titik.

Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (9/10). Rimbo Panjang merupakan salah satu lokasi kebakaran lahan di Riau dengan luas sekitar 280 hektar dan saat ini sudah berhasil dipadamkan.

Dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Hadir juga Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachmad.

BIANGLALA OLAHRAGA

Menggadaikan Kaki di Arena Tarkam

Setelah liga sepak bola Indonesia dihentikan, ribuan pesepak bola yang biasa bermain di liga resmi pun beramai-ramai terjun ke arena tarikan kampung atau tarkam. Panggung mereka pun turun kelas dari tingkat nasional ke tingkat kampung.

Supandi (26) menatap awal kompetisi Divisi Utama 2015-2016 dengan sikap optimistis, April lalu. Buat dia, banyak alasan untuk bersikap seperti itu. Anak Betawi yang sempat kesal lantaran gajinya dikemplang selama lima bulan, sekitar Rp 60 juta, oleh sebuah klub profesional di Jawa Timur itu kini berlabuh di klub yang lebih baik, Cilegon United.

Ketika merekrut Supandi dari PSM Makassar, Cilegon langsung membayar uang muka kontrak dan gaji. Supandi pun tenang dan fokus mempersiapkan diri bersama timnya untuk menjamu lawan pertama, Persita Tangerang, di liga Divisi Utama. Saat laga perdana tiba, bukan lawan berat yang mereka hadapi, melainkan kabar buruk, yakni laga dibatalkan karena polisi tidak mengeluarkan izin keramaian sebagai buntut pembekuan PSSI oleh Menpora, Mei lalu.

Kompas, Edisi, Jumat, 9 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 9 Oktober 2015

RI Minta Bantuan Asing

Bencana Asap Kembali Memakan Korban Jiwa

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia membuka pintu untuk bantuan asing. Bantuan itu diharapkan memperkuat penanganan asap akibat kebakaran lahan yang sedang dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum terbang ke Padang, Sumatera Barat, seusai melihat perkembangan pengeboran proyek angkutan massal cepat (MRT) di Jakarta.

"Sementara bantuan yang masih dalam proses pembicaraan datang dari Rusia, Malaysia, dan Jepang," kata Jokowi.

Menurut Presiden, penanganan kebakaran harus lebih serius. Mengatasi kebakaran di lahan gambut berbeda dengan cara memadamkan api di lahan hutan. Lantaran berbeda kondisi, teknik penanganan dan peralatannya pun berbeda.

REVISI UU KPK

Keputusan Presiden Menjadi Penentu

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Presiden Joko Widodo menjadi kunci untuk menangkal upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ini disebabkan 45 anggota DPR yang pada 6 Oktober lalu mengusulkan agar revisi UU KPK dilakukan tahun ini, dan menjadi inisiatif DPR, tak akan mencabut usulannya.

Fraksi PDI-P di DPR bahkan meminta semua anggota fraksinya mendukung revisi UU KPK.

Meski demikian, hingga Kamis (8/10), Presiden belum memberikan jawaban tegas terkait langkah sejumlah anggota DPR itu. Saat ditanya masalah ini, seusai meninjau Balai Pembibitan Peternakan Sapi di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Presiden menjawab, "Di sini urusan sapi ya, cukup ya."

PAKET KEBIJAKAN III

Pelaku Industri Minta Eksekusi Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pelaku industri menyambut positif paket kebijakan ekonomi III yang dinilai lebih jelas dan konkret dalam upaya menekan biaya produksi. Mereka menyebutkan arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan kebutuhan, tetapi perlu dieksekusi secara cepat.

"Terlepas dari waktu penurunan harga energi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2016, kami mengharapkan sesegera mungkin. Kejelasan arah kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi kami dalam melakukan kalkulasi bisnis bulan-bulan ke depan," kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Elisa Sinaga, Kamis (8/10).

Penurunan harga gas dan tarif listrik industri diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi di industri keramik sekitar 5 persen. "Dalam kondisi pasar sedang lesu, penurunan biaya produksi akan membantu perusahaan tetap eksis," katanya.

Kompas, Edisi, Minggu, 4 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 4 Oktober 2015

Presiden: Stok Beras Aman

Pemerintah Diingatkan untuk Tetap Hati-hati Hadapi El Nino

SUKOHARJO, KOMPAS —Di tengah ancaman El Nino yang masih berlangsung, pemerintah terus mengontrol situasi lapangan dan berupaya melakukan berbagai cara agar stok pangan nasional, terutama beras, tetap tersedia. Kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan stok beras aman.

”Kalau sampai Desember (stok beras), sampai, kok. Kemarin, ke Bulog ada 1,7 juta ton beras. Namun, kan, setiap bulan kita tarik 220.000 ton untuk raskin. Ditarik itu pun, kan, kalau dihitung masih cukup. Masih ada, kok,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal ketersediaan beras saat mendatangi sentra produksi padi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (3/10).

Guna memastikan peningkatan produksi padi, Presiden Joko Widodo turun langsung ke sentra-sentra pertanian padi di sejumlah daerah. Pekan lalu, Presiden mengunjungi sentra padi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kecelakaan Pesawat

Pencarian Aviastar Hari Pertama Gagal

MAKASSAR, KOMPAS — Pencarian pesawat Aviastar hari pertama yang dilakukan hingga Sabtu (3/10) sore belum membuahkan hasil. Cuaca berkabut disertai angin serta medan berupa gunung dan tebing curam menyulitkan pencarian. Tim pencari juga belum bisa mendeteksi emergency locator transmitter (ELT) pesawat.

”Kita masih gagal dalam pencarian hari pertama, tetapi besok (Minggu) akan dilanjutkan lagi. Area pencarian akan diperluas. Pencarian menggunakan alat untuk mendeteksi pesawat, tetapi ELT atau perangkat suar yang bisa menunjukkan lokasi pesawat tidak terdeteksi,” tutur Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya FH Bambang Soelistiyo di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu.

Pencarian hari pertama melalui udara dan darat. Untuk udara, digunakan dua helikopter milik TNI AD dan AU serta sebuah pesawat milik Aviastar. Namun, tim mengalami kendala karena wilayah pencarian berupa pegunungan dengan jurang terjal dan curam. Hal ini diperparah dengan cuaca buruk, yakni kabut dan angin, yang membuat tim pencari kesulitan.

Seni

Orang Gunung Menaut Hati

Tidak hanya merayakan semangat berkesenian, Festival Lima Gunung juga membangkitkan kebanggaan menjadi ”wong nggunung” atau orang gunung. Dengan percaya diri dan tawa, mereka mengampu festival yang melibatkan 45 pertunjukan dari 800 lebih penari dan pemusik. Mengubah cara mereka memaknai diri sebagai ”wong nggunung”.

Angin dingin mulai bertiup ketika Richard Bennett dan Paula Jeanine menjejakkan kaki di Dusun Gejayan, Desa Banyusidi, di kaki Gunung Merbabu, Agustus lalu. Kedua musisi jazz kontemporer asal New York, Amerika Serikat, itu langsung sumringah melihat puluhan bocah menari di pelataran. Bocah-bocah itu bakal menjadi kawan kolaborasi pertunjukan musik mereka dalam Festival Lima Gunung XIV di Dusun Mantran.

Yang justru cuek dan tak heboh adalah bocah-bocah nggunung itu. Tak ada teriakan, ”mister” atau ”bule”, yang lazimnya terdengar. Bocah-bocah itu tetap sibuk menabuh drum, simbal, bass drum—mengiringi teman mereka menari, berpacak gulu, petantang-petenteng. Haryadi, salah satu penggawa Komunitas Lima Gunung yang juga warga Dusun Gejayan, berkeliling, mengatur ulang formasi.

Kompas, Edisi, Jumat, 2 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 2 Oktober 2015

Pancasila Jangan Jadi Slogan Kosong

Keadilan Sosial Kunci Mencegah Radikalisme dan Intoleransi

JAKARTA, KOMPAS — Para elite politik, tokoh masyarakat, dan agamawan punya tanggung jawab besar mendorong aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pembiaran terhadap penggerogotan Pancasila yang merupakan landasan pembentukan bangsa bisa berujung pada runtuhnya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa.

Munculnya sejumlah kasus, seperti kesenjangan sosial, korupsi, radikalisasi, dan intoleransi, menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih serius merevitalisasi nilai-nilai Pancasila.

Hal ini terjadi, menurut pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, di Jakarta, Kamis (1/10), karena Pancasila merupakan syarat utama bangsa Indonesia untuk saling menerima kondisi yang majemuk dari sisi etnis, orientasi keagamaan, dan budaya.

PALESTINA

Pengibaran Bendera di PBB, Momen Bersejarah

New York City, KompasBendera Palestina untuk pertama kali berkibar di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (30/9), di New York City, Amerika Serikat. Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta badan dunia itu menjamin keanggotaan penuh Palestina.

"Ini merupakan momen bersejarah. Saya berseru kepada rakyat saya di mana pun, naikkan bendera Palestina setinggi-tingginya karena itu adalah simbol identitas kita," kata Abbas.

Wartawan Kompas, Wisnu Dewabrata, yang menghadiri upacara pengibaran bendera Palestina, melaporkan, upacara dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Ratusan diplomat dan jurnalis asing dari sejumlah negara memadati lokasi acara. Mereka bergembira saat bendera berwarna merah, hitam, putih, dan hijau itu mulai berkibar.

Dalam sambutannya, Ban Ki-moon mengungkapkan, "Kini saatnya Israel dan Palestina kembali percaya diri mewujudkan penyelesaian damai dan mewujudkan dua negara untuk dua bangsa."

SUMBER AIR ALTERNATIF

Panen Air Hujan yang Membebaskan dari Krisis Air

Muhammad Ibnu (10), siswa SDN Sumur Wuni di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, memutar keran instalasi air bersih di sekolahnya, Selasa (22/9). Ia menggunakan air hasil memanen air hujan itu untuk mencuci tangan.

Tahun-tahun sebelumnya, Ibnu dan siswa lain harus bekerja keras memperoleh air bersih untuk kebutuhan di sekolah. Tak jarang mereka harus membawa ember untuk meminta air kepada warga sekitar yang masih memiliki sumber air.

Di wilayah Argasunya, air sulit diperoleh karena lokasinya tidak terjangkau oleh jaringan air PDAM. Sekolah Ibnu hanya sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Cirebon, berada di perbukitan menuju ke arah perbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat.

Wilayah Argasunya berada di kawasan bercadas sehingga tanahnya kering kerontang dan air sulit didapat saat kemarau. Dari tahun ke tahun, saat kemarau, kekeringan melanda Argasunya. Empat sekolah dasar di daerah itu, yakni SD Sumur Wuni, SD Cadas Ngampar, SD Silih Asah I, dan SD Silih Asah II, kekurangan air bersih di musim kemarau.