Kompas, Edisi, Sabtu, 10 Oktober 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 10 Oktober 2015

Rakyat Bergerak Tolak Revisi

KPK Usulkan Tiga Poin Penguatan Lembaga

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat di sejumlah daerah, Jumat (9/10), mulai bergerak menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan sejumlah anggota DPR. Revisi itu dinilai dapat melemahkan, bahkan mematikan KPK.

Upaya itu terlihat jelas karena dalam draf revisi UU KPK yang dibagikan dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR, Selasa lalu, antara lain disebutkan, KPK akan dibubarkan dalam 12 tahun setelah draf RUU itu diundangkan dan KPK hanya boleh menangani kasus dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar.

Secara terpisah, KPK juga telah menyusun draf revisi UU KPK. Berbeda dengan draf revisi yang beredar di DPR, KPK memastikan revisi yang mereka buat akan memperkuat lembaga itu.

Revisi UU KPK ini diusulkan 45 anggota DPR dari enam fraksi, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura.

BENCANA ASAP

Presiden: Bantuan Asing Akan Dioptimalkan

RIAU, KOMPAS — Pemerintah akan memprioritaskan bantuan asing untuk memaksimalkan penanganan asap akibat kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Wilayah Sumatera Selatan menjadi prioritas karena saat ini menjadi wilayah dengan titik api paling banyak, yakni lebih dari 400 titik.

Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (9/10). Rimbo Panjang merupakan salah satu lokasi kebakaran lahan di Riau dengan luas sekitar 280 hektar dan saat ini sudah berhasil dipadamkan.

Dalam kunjungan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Hadir juga Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachmad.

BIANGLALA OLAHRAGA

Menggadaikan Kaki di Arena Tarkam

Setelah liga sepak bola Indonesia dihentikan, ribuan pesepak bola yang biasa bermain di liga resmi pun beramai-ramai terjun ke arena tarikan kampung atau tarkam. Panggung mereka pun turun kelas dari tingkat nasional ke tingkat kampung.

Supandi (26) menatap awal kompetisi Divisi Utama 2015-2016 dengan sikap optimistis, April lalu. Buat dia, banyak alasan untuk bersikap seperti itu. Anak Betawi yang sempat kesal lantaran gajinya dikemplang selama lima bulan, sekitar Rp 60 juta, oleh sebuah klub profesional di Jawa Timur itu kini berlabuh di klub yang lebih baik, Cilegon United.

Ketika merekrut Supandi dari PSM Makassar, Cilegon langsung membayar uang muka kontrak dan gaji. Supandi pun tenang dan fokus mempersiapkan diri bersama timnya untuk menjamu lawan pertama, Persita Tangerang, di liga Divisi Utama. Saat laga perdana tiba, bukan lawan berat yang mereka hadapi, melainkan kabar buruk, yakni laga dibatalkan karena polisi tidak mengeluarkan izin keramaian sebagai buntut pembekuan PSSI oleh Menpora, Mei lalu.