Kompas Edisi Rabu 27 Juli 2016

Kompas Edisi Rabu 27 Juli 2016

Presiden Rombak Kabinet

Delapan Menteri Diganti dan Empat Menteri Tukar Posisi

JAKARTA, KOMPAS — Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla akan dirombak untuk kedua kali. Dalam perombakan kabinet kali ini, diperkirakan delapan menteri diganti dan empat menteri bergeser posisi.

Terkait perombakan kabinet tersebut, 12 menteri dipanggil oleh Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/7). Pemanggilan para menteri ini tidak ada dalam jadwal resmi Presiden dan Wapres.

Salah satu menteri yang semalam dipanggil Presiden, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, lewat akun Twitter-nya, @sudirmansaid, semalam mencuit, ”Alhamdulillah, tugas besar selesai. Ladang amal & perjuangan makin lebar. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang hebat ini. Thx semua”.

Jaminan Sosial

Pembuatan Kartu BPJS Perlu Sosialisasi Intensif

BANDUNG, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, meminta sosialisasi pembuatan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diintensifkan. Pengetahuan masyarakat yang minim tentang mekanisme pembuatan kartu BPJS Kesehatan rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipu warga dengan memalsukan kartu tersebut.

”Kami meminta BPJS untuk sosialisasi lebih intensif sebab selama ini masih banyak warga yang belum mengetahui secara jelas cara pembuatan kartu BPJS Kesehatan,” ujar Wakil Ketua DPRD Bandung Barat Samsul Ma’arif saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Bandung Barat, Dinas Sosial Bandung Barat, dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cimahi di Padalarang, Bandung Barat, Selasa (26/7).

Kepolisian Resor Cimahi menetapkan AS, Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Peduli Dhuafa (LPM RPD), sebagai tersangka pemalsuan. Sebanyak 810 kepala keluarga mengurus kartu palsu BPJS Kesehatan kepada tersangka, 175 kepala keluarga di antaranya sudah menerima kartu itu.

Kepedulian sosial

Pengabdian "Guru" Aboe Si Tukang Becak

"Mbah Aboe, aku munggah kelas. (Kakek Aboe, saya naik kelas)," demikian teriakan seorang anak kepada Ratemat Aboe (77), tukang becak asal Tanjung Putrayudha I, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.

Teriakan itu membuat Aboe tak kuasa menahan air matanya. Semangat belajar anak-anak di kampung pemulung itu membuahkan hasil. Mereka tak lagi naik kelas karena nilainya dikatrol guru, tetapi benar-benar mereka naik karena nilainya mencukupi.

Hal itu merupakan kepuasan tersendiri bagi Aboe. Tukang becak itu merasa berhasil menjadi "guru" meski ia bukan guru profesional dan berpendidikan guru. Aboe adalah guru bimbingan belajar (bimbel) gratis bagi anak-anak gelandangan, pemulung, dan pengemis di Kampung Tanjung Putrayudha yang banyak dihuni pemulung.

Kompas Edisi Selasa 26 Juli 2016

Kompas Edisi Selasa 26 Juli 2016

Pengawasan Lemah Jadi Celah

810 Keluarga Jadi Korban Kartu Palsu Jaminan Kesehatan Nasional

CIMAHI, KOMPAS — Lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memicu peredaran kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional palsu di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Apalagi, budaya asuransi di masyarakat belum terbangun.

 Hingga Senin (25/7), Kepolisian Resor Cimahi, Jawa Barat, telah memeriksa 11 saksi terkait beredarnya kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) palsu di Padalarang. Polisi juga menetapkan AS, Koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Peduli Dhuafa (LPM RPD), sebagai tersangka pemalsuan.

”Polisi masih menelusuri keterlibatan pihak lain, antara lain yang membantu menawarkan dan mencari pelanggan,” kata Kepala Polres Cimahi Ajun Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi di Cimahi.

Wawancara Khusus

”Tax Amnesty” Bukan Amnesti Koruptor

Satu pekan pemerintah sudah melaksanakan program pengampunan pajak. Untuk menunjukkan kesungguhan, dan demi keberhasilan program tersebut, Presiden Joko Widodo memimpin sendiri sosialisasi program tersebut ke Surabaya, Jawa Timur, dan Medan, Sumatera Utara. Harapannya, uang milik warga negara Indonesia yang puluhan tahun disimpan di luar negeri dapat dikembalikan ke Tanah Air.

 Selain dapat memutar roda perekonomian, hasil repatriasi diharapkan juga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, banyak kalangan meragukan keberhasilan program itu dengan sejumlah alasan. Sebaliknya, tak sedikit yang khawatir program itu akan menghambat penegakan hukum, dan justru melindungi para koruptor.

Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan program tersebut, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo mewawancarai Presiden Jokowi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/7). Berikut petikan wawancaranya.

MAJALAH SASTRA

"Horison" di Tengah Terjangan Zaman

Lahir 50 tahun lalu, majalah Horison menandai era kebebasan kreatif negeri ini. Sastrawan-sastrawan besar bermunculan, mulai dari Rendra, Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono, hingga Umar Kayam. Tepat di pesta emasnya, Horison mengakhiri wujud fisiknya. Terjangan zaman mengharuskannya berubah.

Atap Balai Budaya Jakarta di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta, nyaris melorot, dinding tripleksnya keropos, dan kaca jendelanya copot, Senin (25/7) sore kemarin. Di Balai Budaya, kawah candradimuka para perupa ternama ini, majalah Horison terbit pertama kali, Juli 1966 silam.

Horison lahir di era pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru. Pada masa itu, dunia sastra dan seni rupa menikmati euforia kebebasan kreatif. Pendiri majalah ini adalah Mochtar Lubis, PK Ojong, Zaini, Arief Budiman, dan Taufiq Ismail.