Kompas, Edisi, Jumat, 11 September 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 11 September 2015

Menteri Tumpuan Paket Kebijakan

Wapres Awasi Implementasi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla mengawasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi tahap pertama. Kalla akan menindaklanjuti permintaan itu dengan bertemu otoritas moneter dan meminta penjelasan para menteri mengenai langkah yang diambil.

 Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menengok Wapres Kalla di rumah dinasnya sepulangnya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kamis (10/9) pagi. Pada pertemuan sekitar 45 menit di ruang tamu rumah dinas, Presiden didampingi Ibu Negara Ny Iriana Joko Widodo, sedangkan Wapres didampingi Ny Mufidah Kalla.

”Selain menengok perkembangan kesehatan Pak JK, Presiden juga meminta Pak JK ikut mengawasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi tahap pertama,” kata Koordinator Staf Ahli Wapres Sofjan Wanandi yang ikut mendampingi Wapres.

Dana Desa

Menteri Keuangan Belum Tanda Tangani SKB

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan, hingga Kamis (10/9), belum menandatangani surat keputusan bersama tiga menteri tentang percepatan penyaluran dana desa. Surat itu baru ditandatangani Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta penyaluran dan pengelolaan dana desa dipercepat. Ini karena dana tersebut dapat menggairahkan sektor riil di pedesaan yang diprediksi menumbuhkan perekonomian nasional 0,5 persen dan menurunkan tingkat ketimpangan kesejahteraan sebesar 0,01.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan belum menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa karena masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan agar mudah implementasinya. Itu, misalnya, terkait blangko Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang jadi salah satu persyaratan pencairan dana desa.

Paket Kebijakan yang sejak Lama Ditunggu

Menunggu perekonomian global segera pulih sehingga bisa mendorong laju lokomotif perekonomian nasional jelas sebuah pekerjaan yang sangat jauh dari jangkauan Indonesia. Dalam kondisi yang serba tidak pasti dan jelas ini, langkah paling bijaksana adalah memperbaiki dan membenahi berbagai kendala di dalam negeri yang menghambat laju lokomotif perekonomian nasional.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (9/9), meluncurkan paket kebijakan yang bertujuan untuk menggerakkan atau mengakselerasi laju perekonomian nasional. Sebuah langkah yang telah dinantikan para pelaku ekonomi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sejak lama mengingat iklim usaha dan daya saing ekonomi nasional yang sangat jauh dari memadai. Krisis ekonomi global semakin mempersulit dunia usaha.

Dunia usaha sudah menanti paket kebijakan ini sejak lama karena keluhan soal iklim usaha yang tidak kondusif dan daya saing yang rendah sudah berulang kali diungkapkan langsung ataupun lewat media massa. Seharusnya, paket kebijakan ekonomi ini muncul bukan karena terjadi krisis. Seharusnya, pemerintah sejak awal perlu mendorong dunia usaha bertumbuh dan mendorong produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Selain itu, juga penting menciptakan lapangan kerja bagi 2 persen-3 persen pertumbuhan angkatan kerja per tahunnya.