Monday, October 27, 2014

Kompas, Edisi, Senin, 27 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Senin, 27 Oktober 2014

 

Saatnya Bekerja


JAKARTA, KOMPAS — Setelah enam hari dilantik, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (26/10), akhirnya mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Kepresidenan. Senin siang ini, 34 menterinya itu akan dilantik. Banyak pihak pun berharap pemerintahan baru ini segera bekerja mewujudkan janji-janjinya.
Kemarin, saat mengumumkan kabinetnya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran kabinetnya untuk bekerja. Jokowi bahkan menamakan kabinetnya tersebut dengan nama Kabinet Kerja.

Pengumuman kabinet pun digelar jauh dari suasana formal. Semua menteri mengenakan baju putih lengan panjang yang tergulung setengah lengan.

Saat memperkenalkan menterinya dan memanggil satu per satu untuk berdiri berjejer di sampingnya, Presiden bahkan beberapa kali meminta menterinya itu untuk langsung berlari. ”Lari, Pak, lari...,” kata Presiden.

Pada acara pelantikan hari ini pun, berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Presiden Jokowi tidak mengharuskan para menteri mengenakan jas, tetapi cukup mengenakan batik karena diminta langsung segera bekerja.

KABINET KERJA

Partai Non-pemerintah Meragukan


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah politisi dari partai politik yang bukan anggota koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertanyakan pemilihan menteri dan penyusunan nomenklatur di Kabinet Kerja. Mereka mengingatkan, harapan masyarakat terhadap pemerintahan JKW-JK amat tinggi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono, Minggu (26/10), bahkan mempertanyakan beberapa hal mendasar dalam Kabinet Kerja.

”Ketika Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup, apa logika dan alasannya? Ketika terjadi tantangan perubahan iklim, mengapa justru peran Kementerian Lingkungan Hidup dikecilkan?” ujar Edhie Baskoro yang biasa dipanggil Ibas itu.

Ibas, yang merupakan putra presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, juga mempertanyakan pembagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian serta penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) ke Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. ”Bagaimana pengaturan anggaran pendidikan?” katanya.

ANGGOTA KABINET

Air Mata bagi Susi


AIR mata Jeje Wiradinata menetes di wajahnya yang sangar saat menatap layar televisi. Ia tidak pernah menyangka temannya sejak kecil, Susi Pudjiastuti (49), dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Minggu (26/10). Melihat kegigihan Susi, ia tak khawatir menatap masa depan perikanan dan kelautan untuk lima tahun ke depan.
”Jangan disia-siakan. Ini saatnya membagikan pengalaman mengangkat kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia,” kata Jeje, yang kini menjabat Wakil Bupati Ciamis, Jawa Barat, Minggu.

Susi, kata Jeje, memulai usaha sebagai pengepul ikan yang gigih dari pantai selatan Jawa Barat. Ia mengumpulkan ikan dari beberapa tempat pendaratan ikan yang tak mudah dijangkau, mulai Palabuhanratu, Cidaun, Ujung Genteng, Pameungpeuk, Rancabuaya, dan Pangandaran di Jawa Barat, Gombong di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Prigi, Sendang Biru, dan Pacitan di Jawa Timur.

TAJUK RENCANA

Kerja, Kerja, dan Kerja!


MASA penantian publik itu akhirnya berakhir hari Minggu, 26 Oktober 2014, saat Presiden Joko Widodo mengumumkan ke-34 nama menteri.
Ke-34 menteri, enam di antaranya perempuan dan merupakan gabungan dari politisi dan profesional, dilantik Presiden Jokowi hari Senin, 27 Oktober. Penyusunan kabinet yang diwarnai dengan tarik-menarik kekuatan politik baru bisa rampung enam hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden.

Ditinjau dari sisi waktu, enam hari menyusun kabinet sebenarnya sama dengan waktu yang dipakai Presiden KH Abdurrahman Wahid saat mengumumkan Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999. Sementara pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dibutuhkan waktu 15 hari untuk menyusun Kabinet Gotong Royong. Adapun pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung cepat dan diumumkan sehari setelah Yudhoyono dilantik.

Lamanya pembentukan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla selain karena tarik-menarik kepentingan juga karena Presiden Jokowi meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang rekam jejak calon menteri. Beberapa calon menteri yang diandalkan mendapat catatan dari KPK. Pelibatan KPK dan PPATK adalah tradisi baru yang dilakukan Jokowi untuk menciptakan kabinet yang bersih.