Thursday, October 23, 2014

Kompas, Edisi, Kamis, 23 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Kamis, 23 Oktober 2014


Enam Kementerian Diubah

KPK Minta Calon Bertanda ”Merah” dan ”Kuning” Jangan Dipilih


JAKARTA, KOMPAS — Jelang finalisasi penyusunan menteri Kabinet Indonesia Hebat, Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan DPR dalam perubahan nomenklatur terhadap enam nama kementerian. Selain untuk meningkatkan kinerja, juga proporsionalitas beban tugas pemerintah.
Dalam surat Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 21 Oktober 2014 disebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang selama ini terpisah digabung menjadi satu dengan nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi dipecah menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

PELEPASAN JOKOWI

Dari Taman Suropati ke Istana


ACARA pelepasan Joko Widodo dari rumah dinas Gubernur DKI Jakarta ke Istana Kepresidenan terasa berbeda. Keakraban pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta luntur oleh protokoler istana. Mereka datang ke rumah di Jalan Taman Suropati Nomor 7 Jakarta dengan mimik tegang.
Tidak banyak pejabat yang sempat tersenyum saat melintasi pintu pemeriksaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Wajah kaku juga ditampakkan Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani. Sarwo menjalani pemeriksaan seperti semua tamu lain yang masuk ke rumah peninggalan Belanda tersebut.

Hal serupa terjadi pada Kepala Dinas Perhubungan DKI M Akbar. Pria yang biasanya ramah itu tak banyak bicara. Wartawan yang menyapanya hanya mendapat respons sepotong-sepotong. Sarwo, Akbar, dan semua pejabat DKI seperti buru-buru mengejar waktu.

ANGGARAN DAERAH

Mobil Mewah untuk Ketua DPRD Riau


PEKANBARU, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Riau sedang melakukan proses lelang pengadaan ratusan mobil mewah untuk kendaraan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau serta pejabat eselon dua dan tiga. Setidaknya anggaran pengadaan itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014 Provinsi Riau senilai Rp 70 miliar.
Menurut Usman, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau, Rabu (22/10), dalam mata anggaran itu disebutkan, Ketua DPRD Riau Suparman akan mendapat dua mobil dinas mewah senilai Rp 4,9 miliar. Dua mobil tersebut terdiri dari satu Toyota Land Cruiser dan satu sedan Toyota Crown. Adapun untuk 54 anggota DPRD lainnya dipersiapkan jenis mobil SUV yang pagu anggarannya masing-masing mencapai Rp 500 juta.

”Luar biasa pemborosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau ini. Untuk seorang pejabat saja, anggaran mobil dinasnya hampir Rp 5 miliar. Pemerintah Provinsi Riau memang belum sadar menggunakan dana APBD secara efisien dan efektif untuk kepentingan rakyat,” kata Usman.