Monday, November 3, 2014

Kompas, Edisi, Senin, 3 November 2014

Kompas, Edisi, Senin, 3 November 2014


Bantuan Nontunai Dimulai

Pemerintah Siapkan 1 Juta Kartu Seluler untuk Tahap Pertama


JAKARTA, KOMPAS — Hasil uji coba penyaluran bantuan langsung pemerintah secara nontunai awal Oktober lalu menunjukkan bahwa model itu bisa berjalan lancar. Penerima bantuan merasa bahwa prosedur lebih sederhana. Untuk itu, pemerintah segera memulai bantuan model baru ini.
Senin (3/11) ini pemerintah akan meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan pembayaran nontunai melalui nomor telepon seluler sebagai nomor rekening penerima. Nantinya, KKS akan menjangkau 17,2 juta keluarga, KIP menjangkau 24 juta siswa, dan KIS 88,1 juta orang.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan, hasil uji coba penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini berubah menjadi KKS dengan perluasan penerima bantuan menunjukkan bisa berjalan lancar.

”Meski demikian, ada penerima bantuan yang merasa sulit mengaktifkan sehingga, ke depan, penyedia layanan telepon seluler yang akan mengaktifkan dan mendaftarkan nomor telepon seluler ke bank sebagai nomor rekening,” katanya.

MUNAS ULAMA NU

Negara Kesatuan RI Sesuai Ajaran Islam


JAKARTA, KOMPAS — Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil kesepakatan pendiri bangsa, termasuk para ulama, adalah bentuk final bangsa ini yang harus terus dipertahankan. Ijtihad politik ini sesuai dengan spirit kekhalifahan Islam yang dibingkai dalam bentuk negara-bangsa modern yang mengayomi warga dari beragam suku, bangsa, dan agama.
Demikian salah satu kesimpulan dan rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj di Jakarta, Minggu (2/11). Munas dan Konferensi Besar NU dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sabtu pagi dan berlangsung hingga Minggu.

Said Aqil mengungkapkan, kekhalifahan merupakan gagasan islami. Namun, dalam konteks kehidupan modern, ide itu perlu diterjemahkan dalam bingkai negara bangsa. Khalifah dapat diterjemahkan sebagai kepemimpinan nasional yang dipilih lewat sistem demokratis seperti berlangsung di Indonesia sekarang.

TAJUK RENCANA

Jaksa Agung Independen


SETELAH Kabinet Kerja dilantik Presiden Joko Widodo, kini masyarakat menantikan siapa sosok yang akan diangkat sebagai Jaksa Agung.
Jaksa Agung Basrief Arief telah berakhir dan digantikan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi segera menetapkan Jaksa Agung definitif untuk memimpin Korps Adhyaksa. ICW pun mendesak Presiden Jokowi untuk menunjuk Jaksa Agung yang independen dan terbebas dari kekuatan politik mana pun.

Kita sependapat dengan pandangan ICW. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga kejaksaan yang mewakili negara di bidang penuntutan adalah kekuasaan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan, apalagi partai politik. Sosok Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi bertanggung jawab dan punya tugas dan fungsi memimpin serta mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung.