Kompas Edisi Rabu 7 September 2016

Kompas Edisi Rabu 7 September 2016

Obat Ilegal Picu Gangguan Mental

Masyarakat Bawah dan Remaja Jadi Sasaran

JAKARTA, KOMPAS — Produsen obat ilegal yang pabriknya digerebek di Kabupaten Tangerang, Banten, menyasar masyarakat bawah, termasuk remaja, sebagai konsumennya. Obat ilegal yang dijual murah itu diduga digunakan sebagai pengganti narkotika karena memiliki efek halusinasi.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Inspektur Jenderal Antam Novambar, dalam jumpa pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (6/9), memastikan, masyarakat bawah jadi sasaran pemasaran obat ilegal dari Tangerang karena obat itu dijual Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per butir.

”Harga itu lebih murah daripada harga narkoba. Dari hasil investigasi kami di sejumlah daerah, obat ilegal ini dikonsumsi warga untuk menghasilkan efek halusinasi, lalu mereka berbuat jahat, seperti perkelahian dan aksi kekerasan,” kata Antam.

Olahraga Nasional

Proyek Olahraga Rentan Dikorupsi

JAKARTA, KOMPASPembangunan infrastruktur olahraga masih dipandang sebagai proyek sesaat, belum sebagai investasi jangka panjang demi peningkatan prestasi olahraga. Akibatnya, tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur itu berujung pada kasus tindak pidana korupsi.

 Kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012 termasuk kasus cukup besar dan menyita perhatian publik dengan kerugian negara hingga Rp 464,6 miliar. Kasus ini, antara lain, melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso.

Di luar itu, ada kasus korupsi pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, yang melibatkan mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharram dan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Lalu, kasus korupsi proyek pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012 yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan 10 anggota DPRD Riau. Terakhir, Badan Reserse Kriminal Polri menangani kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang digunakan untuk PON Jawa Barat 2016.

Polisi Peduli

Jalan Sepi, Penyelamat Anak Putus Sekolah

Sekelompok warga di Banyuwangi, Jawa Timur, memilih jalan sepi demi menyelamatkan pendidikan anak. Tanpa pamrih, mereka menyisihkan waktu, tenaga, dan dana untuk kemajuan anak-anak.

 Mereka tidak hanya sekadar mengajar anak yang putus sekolah, tetapi juga mencarikan solusi agar mereka bisa bersekolah kembali. Berkat bantuan mereka, anak-anak yang tak terpantau oleh program putus sekolah dari pemerintah bisa kembali bersekolah.

Nabila (8) berkali-kali melompat girang ketika Ajun Inspektur Satu Ririn Nurfiah (41) dan suaminya, Aiptu Darmawan, menuntunnya masuk ke halaman SD Sobo, Banyuwangi. Dengan masih mengenakan piyama dan sandal jepit, pagi itu dengan penuh sukacita Nabila mendaftar di SD tersebut.

Kompas Edisi Selasa 6 September 2016

Kompas Edisi Selasa 6 September 2016

Produk Politik Dinasti Bermasalah

Bupati Banyuasin ”Ijon” Proyek

JAKARTA, KOMPAS — Kasus Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian menunjukkan ada masalah serius terkait kepala daerah berusia muda produk politik dinasti. Alih-alih memberikan harapan baru, keberadaan mereka justru dapat mengancam masa depan demokrasi Indonesia.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/9), di Jakarta, menetapkan Yan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penetapan ini dilakukan sehari setelah Yan ditangkap KPK di rumah dinasnya di Banyuasin. Yan diduga menugaskan anggota stafnya untuk meminta Rp 1 miliar sebagai uang ”ijon” proyek Dinas Pendidikan Banyuasin kepada pengusaha. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Yan dan istrinya.

”Ini serius, karena secara ideologis masa depan bangsa ada di tangan kaum muda. Bisa kita bayangkan jika bangsa kita berada dalam genggaman pemimpin muda yang korup. Habislah kita,” kata Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta.

Ancaman Kesehatan

Ribuan Obat Kedaluwarsa Berbagai Jenis Dijual Bebas

JAKARTA, KOMPASRibuan setrip obat dari berbagai jenis yang sudah kedaluwarsa dijual bebas oleh pelaku yang menghapus dan mengganti tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Penjualan obat kedaluwarsa itu dilakukan tersangka M (41), warga Jalan Kayu Manis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

 Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Fadil Imran, Senin (5/9), mengatakan, tersangka menjual obat-obat kedaluwarsa itu di toko miliknya bernama MG di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Tersangka mengaku sudah satu tahun menjual obat kedaluwarsa dengan keuntungan Rp 96 juta per bulan.

Polisi menyita 1.963 setrip obat berbagai merek, 49 botol obat cair, 24 karung obat berbagai merek, 122 setrip obat yang dihapus tanggal kedaluwarsanya, dan 3 botol cairan penghapus cat kuku.

Dilema Olimpian

”Turun Gunung” demi Gengsi Daerah

Sepulang dari Olimpiade Rio de Janeiro, Agustus lalu, sejumlah olimpian Tanah Air langsung berjibaku dengan program pemusatan latihan daerah untuk Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat 2016. Mereka ”turun gunung” demi membela daerah, juga demi memenuhi kebutuhan hidup.

 Sabtu (3/9) menjelang siang, lifter olimpian Eko Yuli Irawan serius berlatih di garasi mobil rumahnya di Bekasi, Jabar. Keseriusan itu sedikit mengendur kala putrinya, Naycilla Salsabila Irawan (4), mengajaknya bercanda. Salsabila seperti tak ingin kalah dari sang ayah, ikut berlatih dengan barbel kecilnya.

Eko terus berlatih untuk menjaga performanya meski tiga pekan sebelumnya ia mempersembahkan medali perak bagi Indonesia di Olimpiade Rio. Itu adalah medali ketiga Eko dari Olimpiade setelah ia meraih medali perunggu pada Olimpiade London 2012 dan Beijing 2008.

Kompas Edisi Senin 5 September 2016

Kompas Edisi Senin 5 September 2016

PON Belum Sepenuhnya Siap

Uji Coba Pertandingan Tak Maksimal karena Kendala Perlengkapan

BANDUNG, KOMPAS — Penyelesaian pembangunan arena dan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional yang mepet dengan jadwal pertandingan menjadi problem yang berulang, tak terkecuali pada PON Jawa Barat 2016. Hal ini perlu menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan.

Secara umum, hampir semua arena dinyatakan siap dari sisi fungsional. Namun, test event atau uji coba pertandingan dan arena PON tidak bisa dilakukan maksimal karena terkendala perlengkapan pertandingan yang belum terpasang sempurna.

Kendala ini terpantau dari observasi tim Kompas di sejumlah arena PON 2016, antara lain di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap tidak optimalnya pertandingan dan memengaruhi pencapaian prestasi atlet.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Bupati Banyuasin dan Staf Ditangkap KPK

PALEMBANG, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu, Minggu (4/9). Bupati berusia 32 tahun itu diduga menerima suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2017. Penangkapan ini memperkuat indikasi jual-beli proyek di lingkungan pemerintah daerah.

 Penangkapan dilakukan KPK sejak pukul 08.30 di sejumlah lokasi di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, Sumsel. Selain Yan Anton, penyidik KPK juga menangkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Umar Usman dan Kepala Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Bustamin. KPK juga menangkap seorang pengusaha yang diduga menyerahkan uang senilai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu, membenarkan adanya operasi tangkap tangan itu. Namun, dia belum bersedia menjelaskan lebih rinci dalam kaitan apa operasi tangkap tangan itu dilakukan. ”Mengenai siapa, berapa orang, dan kasusnya apa, diumumkan Senin besok,” kata Yuyuk.

JEMAAH Calon HAJI

Kecewa dan Syukur Bercampur Aduk

Sejumlah orang dengan wajah lesu berjalan gontai menuruni tangga terminal kedatangan menuju meja pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/9). Tatapan mata sebagian dari mereka pun kosong.

 Mereka adalah bagian dari 168 calon haji yang baru saja mendarat dari Manila, Filipina. Sebanyak 110 calon haji turun di Makassar, yang terdiri dari 94 warga Sulsel, 1 warga Sulawesi Barat, dan 15 warga sejumlah daerah di Kalimantan. Sementara 58 orang lagi dari beberapa daerah lain meneruskan penerbangan ke Jakarta.

Calon haji ini dipulangkan setelah upaya mereka berangkat haji melalui Filipina terungkap aparat Filipina pada 19 Agustus lalu. Melalui biro perjalanan haji yang mengurus, mereka akan diberangkatkan memakai paspor Filipina. Mereka pun ditahan di Manila selama proses penyelidikan kasus itu berlangsung.

Kompas Edisi Minggu 4 September 2016

Kompas Edisi Minggu 4 September 2016

Pelaku Membuat Rencana Matang

Tersangka Mengaku Pengacara

JAKARTA, KOMPAS — Drama penyanderaan selama delapan jam lebih menimpa sebuah keluarga di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9). Empat korban diselamatkan dan dua pelaku ditangkap. Pelaku diketahui mempersiapkan tindakannya ini dengan matang.

 Puluhan polisi bersenjata lengkap, memakai tameng, rompi anti peluru, dan helm, serta sejumlah aparat lain berbaju sipil bersiaga penuh di sekitar rumah Asep Sulaiman di Jalan Bukit Indah IX Nomor 17, Pondok Indah, sejak pagi.

Rumah tersebut dimasuki dua orang bersenjata api pada pukul 05.30. Para pelaku kemudian mengancam empat orang di dalam rumah mantan petinggi ExxonMobil Indonesia tersebut.

Kerja Sama RI-Tiongkok

Presiden: Kemudahan Investasi Terus Dibenahi

SHANGHAI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan, langkah-langkah perbaikan birokrasi yang efektif dan layanan perizinan terus diperbaiki untuk memudahkan investasi dari mana pun, termasuk dari pengusaha Tiongkok. Untuk itu, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah perbaikan, di antaranya sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi.

 ”Hingga kini, kami sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi hingga yang ke-13, yang tujuannya untuk lebih mengefektifkan birokrasi dan membenahi layanan perizinan yang lebih cepat dan tak berbelit,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Andy Riza Hidayat, saat memberikan paparan mengenai langkah perbaikan ekonomi Indonesia di Forum Bisnis di Shanghai, Tiongkok, Sabtu (3/9).

Sebelum Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong juga menyampaikan presentasi terkait peluang investasi. Dalam acara itu hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Batik Tuban

"Ora Obah Ora Mamah"

Batik gedhog Tuban adalah tenunan dari helaian semangat dan goresan kerja keras rakyat. Selembar kain gedhog bercerita tentang daya melepaskan diri dari cengkeraman lapar sekaligus menunjukkan kemandirian warga terhadap pangan dan sandang.

 Siang itu, Kaspi duduk di atas dingklik di samping rumahnya yang berdinding papan jati dan beralas tanah. Ia memakai jarik dari kain gedhog yang ditenun sendiri. Kedua tangannya menarik seutas benang dari ingan, alat untuk mengurai benang kapas. Benang itu ia tarik dan wadahi ke dalam keranjang bambu hingga membentuk tumpukan gulungan benang, mirip berkilo-kilo bihun.

Benang itu hasil pintalannya sendiri dari kapas yang kemudian dilumuri nasi agar liat dan pekat. Benang selanjutnya akan ditenun menjadi kain gedhog sebelum dibatik. "Empat hari lagi baru bisa nenun karena masih harus ke ladang," kata Kaspi yang masih demikian cekatan di usia senja.

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Pengusaha Siapkan Tebusan

Wapres: Target Pengampunan Pajak Terlalu Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Pemilik kelompok bisnis raksasa menyiapkan dana tunai hingga Rp 60 triliun untuk membayar tebusan sebagai konsekuensi mengikuti program pengampunan pajak. Selain pengusaha, pengampunan pajak diharapkan juga diikuti pejabat negara dan politisi.

 Saat ini, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap sebagai pengusaha. Keikutsertaan mereka dan pejabat negara lain dalam program pengampunan pajak akan memberi contoh yang baik bagi rakyat.

Guna melayani wajib pajak besar yang hendak mengikuti program pengampunan pajak dengan nilai tebusan sedikitnya Rp 100 miliar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka posko layanan prioritas di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Posko itu ada di sebuah ruangan di lantai 24 gedung tersebut, tepatnya di samping ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan I.

Virus Zika

Semua Rumah Sakit Bisa Menangani

JAKARTA, KOMPAS — Semua fasilitas kesehatan di Indonesia diminta bersiaga menangani pasien yang diduga terserang virus zika menyusul merebaknya infeksi virus itu di Singapura. Itu karena penanganan zika tak perlu kompetensi khusus dan sama dengan penanganan demam berdarah dengue.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, Jumat (2/9), di Jakarta, mengatakan, semua fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang bisa menangani demam berdarah, juga menangani penyakit zika. ”Tak perlu kompetensi khusus,” ujarnya.

Untuk menangkal penyebaran zika dari Singapura, Kemenkes mengandalkan pemberian kartu peringatan kesehatan yang diberikan kepada penumpang yang datang dari Singapura dan memfungsikan pemindai suhu tubuh. Selain efektif mendeteksi penyebaran zika, penggunaan pemindai tubuh dinilai praktis.

Pemindahan Warga

Asa untuk Bangkit di Rumah Susun

Sambil mengatur napas, Parwita (52) menggerakkan tangannya menarik garis dengan canting berisi lilin panas di atas selembar kain, Kamis (1/9). Seumur-umur, sejak lahir di Jakarta, ibu satu anak ini baru pertama kali menekuni keterampilan membatik.

 Harapannya hanya satu, dapat membantu anaknya membayar sewa unit di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur.

Tak ada ”ritual” meniup lubang canting seperti umumnya dilakukan perajin batik. ”Enggak pakai tiup-tiupan. Biarin aja lilinnya netes, nanti juga berhenti sendiri. Kalau sudah berhenti, baru bisa dipakai membatik,” kata Pawita, mantan warga Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang ikut direlokasi ke Rusunawa Pulogebang, sekitar enam bulan lalu.