Monday, September 5, 2016

Kompas Edisi Senin 5 September 2016

Kompas Edisi Senin 5 September 2016
Kompas Edisi Senin 5 September 2016

PON Belum Sepenuhnya Siap

Uji Coba Pertandingan Tak Maksimal karena Kendala Perlengkapan


BANDUNG, KOMPAS — Penyelesaian pembangunan arena dan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional yang mepet dengan jadwal pertandingan menjadi problem yang berulang, tak terkecuali pada PON Jawa Barat 2016. Hal ini perlu menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan.

Secara umum, hampir semua arena dinyatakan siap dari sisi fungsional. Namun, test event atau uji coba pertandingan dan arena PON tidak bisa dilakukan maksimal karena terkendala perlengkapan pertandingan yang belum terpasang sempurna.

Kendala ini terpantau dari observasi tim Kompas di sejumlah arena PON 2016, antara lain di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap tidak optimalnya pertandingan dan memengaruhi pencapaian prestasi atlet.


PEMBERANTASAN KORUPSI

Bupati Banyuasin dan Staf Ditangkap KPK


PALEMBANG, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu, Minggu (4/9). Bupati berusia 32 tahun itu diduga menerima suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2017. Penangkapan ini memperkuat indikasi jual-beli proyek di lingkungan pemerintah daerah.

 Penangkapan dilakukan KPK sejak pukul 08.30 di sejumlah lokasi di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, Sumsel. Selain Yan Anton, penyidik KPK juga menangkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Umar Usman dan Kepala Bagian Rumah Tangga Pemkab Banyuasin Bustamin. KPK juga menangkap seorang pengusaha yang diduga menyerahkan uang senilai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Minggu, membenarkan adanya operasi tangkap tangan itu. Namun, dia belum bersedia menjelaskan lebih rinci dalam kaitan apa operasi tangkap tangan itu dilakukan. ”Mengenai siapa, berapa orang, dan kasusnya apa, diumumkan Senin besok,” kata Yuyuk.


JEMAAH Calon HAJI

Kecewa dan Syukur Bercampur Aduk


Sejumlah orang dengan wajah lesu berjalan gontai menuruni tangga terminal kedatangan menuju meja pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (4/9). Tatapan mata sebagian dari mereka pun kosong.

 Mereka adalah bagian dari 168 calon haji yang baru saja mendarat dari Manila, Filipina. Sebanyak 110 calon haji turun di Makassar, yang terdiri dari 94 warga Sulsel, 1 warga Sulawesi Barat, dan 15 warga sejumlah daerah di Kalimantan. Sementara 58 orang lagi dari beberapa daerah lain meneruskan penerbangan ke Jakarta.

Calon haji ini dipulangkan setelah upaya mereka berangkat haji melalui Filipina terungkap aparat Filipina pada 19 Agustus lalu. Melalui biro perjalanan haji yang mengurus, mereka akan diberangkatkan memakai paspor Filipina. Mereka pun ditahan di Manila selama proses penyelidikan kasus itu berlangsung.

Sunday, September 4, 2016

Kompas Edisi Minggu 4 September 2016

Kompas Edisi Minggu 4 September 2016
Kompas Edisi Minggu 4 September 2016

Pelaku Membuat Rencana Matang

Tersangka Mengaku Pengacara


JAKARTA, KOMPAS — Drama penyanderaan selama delapan jam lebih menimpa sebuah keluarga di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9). Empat korban diselamatkan dan dua pelaku ditangkap. Pelaku diketahui mempersiapkan tindakannya ini dengan matang.

 Puluhan polisi bersenjata lengkap, memakai tameng, rompi anti peluru, dan helm, serta sejumlah aparat lain berbaju sipil bersiaga penuh di sekitar rumah Asep Sulaiman di Jalan Bukit Indah IX Nomor 17, Pondok Indah, sejak pagi.

Rumah tersebut dimasuki dua orang bersenjata api pada pukul 05.30. Para pelaku kemudian mengancam empat orang di dalam rumah mantan petinggi ExxonMobil Indonesia tersebut.


Kerja Sama RI-Tiongkok

Presiden: Kemudahan Investasi Terus Dibenahi


SHANGHAI, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan, langkah-langkah perbaikan birokrasi yang efektif dan layanan perizinan terus diperbaiki untuk memudahkan investasi dari mana pun, termasuk dari pengusaha Tiongkok. Untuk itu, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah perbaikan, di antaranya sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi.

 ”Hingga kini, kami sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi hingga yang ke-13, yang tujuannya untuk lebih mengefektifkan birokrasi dan membenahi layanan perizinan yang lebih cepat dan tak berbelit,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Andy Riza Hidayat, saat memberikan paparan mengenai langkah perbaikan ekonomi Indonesia di Forum Bisnis di Shanghai, Tiongkok, Sabtu (3/9).

Sebelum Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong juga menyampaikan presentasi terkait peluang investasi. Dalam acara itu hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


Batik Tuban

"Ora Obah Ora Mamah"


Batik gedhog Tuban adalah tenunan dari helaian semangat dan goresan kerja keras rakyat. Selembar kain gedhog bercerita tentang daya melepaskan diri dari cengkeraman lapar sekaligus menunjukkan kemandirian warga terhadap pangan dan sandang.

 Siang itu, Kaspi duduk di atas dingklik di samping rumahnya yang berdinding papan jati dan beralas tanah. Ia memakai jarik dari kain gedhog yang ditenun sendiri. Kedua tangannya menarik seutas benang dari ingan, alat untuk mengurai benang kapas. Benang itu ia tarik dan wadahi ke dalam keranjang bambu hingga membentuk tumpukan gulungan benang, mirip berkilo-kilo bihun.

Benang itu hasil pintalannya sendiri dari kapas yang kemudian dilumuri nasi agar liat dan pekat. Benang selanjutnya akan ditenun menjadi kain gedhog sebelum dibatik. "Empat hari lagi baru bisa nenun karena masih harus ke ladang," kata Kaspi yang masih demikian cekatan di usia senja.

Saturday, September 3, 2016

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016
Kompas Edisi Sabtu 3 September 2016

Pengusaha Siapkan Tebusan

Wapres: Target Pengampunan Pajak Terlalu Tinggi


JAKARTA, KOMPAS — Pemilik kelompok bisnis raksasa menyiapkan dana tunai hingga Rp 60 triliun untuk membayar tebusan sebagai konsekuensi mengikuti program pengampunan pajak. Selain pengusaha, pengampunan pajak diharapkan juga diikuti pejabat negara dan politisi.

 Saat ini, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap sebagai pengusaha. Keikutsertaan mereka dan pejabat negara lain dalam program pengampunan pajak akan memberi contoh yang baik bagi rakyat.

Guna melayani wajib pajak besar yang hendak mengikuti program pengampunan pajak dengan nilai tebusan sedikitnya Rp 100 miliar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka posko layanan prioritas di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. Posko itu ada di sebuah ruangan di lantai 24 gedung tersebut, tepatnya di samping ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan I.


Virus Zika

Semua Rumah Sakit Bisa Menangani


JAKARTA, KOMPAS — Semua fasilitas kesehatan di Indonesia diminta bersiaga menangani pasien yang diduga terserang virus zika menyusul merebaknya infeksi virus itu di Singapura. Itu karena penanganan zika tak perlu kompetensi khusus dan sama dengan penanganan demam berdarah dengue.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, Jumat (2/9), di Jakarta, mengatakan, semua fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang bisa menangani demam berdarah, juga menangani penyakit zika. ”Tak perlu kompetensi khusus,” ujarnya.

Untuk menangkal penyebaran zika dari Singapura, Kemenkes mengandalkan pemberian kartu peringatan kesehatan yang diberikan kepada penumpang yang datang dari Singapura dan memfungsikan pemindai suhu tubuh. Selain efektif mendeteksi penyebaran zika, penggunaan pemindai tubuh dinilai praktis.


Pemindahan Warga

Asa untuk Bangkit di Rumah Susun


Sambil mengatur napas, Parwita (52) menggerakkan tangannya menarik garis dengan canting berisi lilin panas di atas selembar kain, Kamis (1/9). Seumur-umur, sejak lahir di Jakarta, ibu satu anak ini baru pertama kali menekuni keterampilan membatik.

 Harapannya hanya satu, dapat membantu anaknya membayar sewa unit di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur.

Tak ada ”ritual” meniup lubang canting seperti umumnya dilakukan perajin batik. ”Enggak pakai tiup-tiupan. Biarin aja lilinnya netes, nanti juga berhenti sendiri. Kalau sudah berhenti, baru bisa dipakai membatik,” kata Pawita, mantan warga Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang ikut direlokasi ke Rusunawa Pulogebang, sekitar enam bulan lalu.

Friday, September 2, 2016

Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016

Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016
Kompas Edisi Jumat 2 Sepetember 2016

Indonesia Siaga Hadapi Zika

Seorang WNI Dikonfirmasi Terinfeksi Zika di Singapura


JAKARTA, KOMPAS — Penyebaran virus zika di Indonesia di depan mata menyusul merebaknya kasus zika di Singapura. Untuk itu, pintu masuk ke Indonesia dari Singapura lewat jalur udara dan laut disiagakan. Fasilitas kesehatan pun disiapkan bagi pasien yang diduga terinfeksi zika.

Selain meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk dan meningkatkan kesiapan rumah sakit, Kementerian Kesehatan juga meminta semua orang yang pulang dari luar negeri aktif melaporkan kondisi kesehatannya guna mencegah penularan zika di Indonesia. Mereka yang mengalami demam tinggi akan mendapat pengawasan intensif.

Di Batam, Kepulauan Riau, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Mohamad Subuh mengatakan, Indonesia siap hadapi Zika. ”Secara kesisteman, kita siap. Semua fasilitas kesehatan yang menangani demam berdarah bisa merawat pasien zika. Demam berdarah dan zika di satu kelompok, vektor sama, nyamuk Aedes aegypti,” ujarnya.


Pengampunan Pajak

Pengusaha Lakukan Konsolidasi Aset


JAKARTA, KOMPAS — Kalangan pengusaha sudah tidak ragu lagi mengikuti program pengampunan pajak. Mereka tengah melakukan konsolidasi aset. Meski demikian, mereka berharap program ini juga diikuti oleh pejabat, penegak hukum, dan politisi yang belum melaporkan hartanya.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Teddy P Rahmat, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton Supit secara terpisah di Jakarta, Kamis (1/9).

Rosan mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan berkomitmen menyukseskan program pengampunan pajak. Kadin Indonesia pun menilai animo pengusaha mengikuti program tersebut besar dan semakin meningkat memasuki September.


WARGA BINAAN

Bekerja dari Balik Jeruji Menembus Pasar Dunia


Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tempat narapidana atau warga binaan dengan hukuman di atas lima tahun hingga seumur hidup. Namun, justru dari situ lahir beragam karya yang mampu menembus pasar Asia hingga belahan Benua Eropa.

Beragam mebel cantik dipajang untuk menyambut 13 perwakilan negara peserta simposium tentang hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, narkotika, dan terorisme, Rabu (24/8). Mereka berasal dari Brunei, Timor-Leste, Thailand, Norwegia, Australia, Belanda, Inggris, Myanmar, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Swiss, dan Jerman.

Mebel yang dipajang rak susun kontainer dengan desain klasik berbahan kayu mindi. Ada pula rak susun minimalis berbahan kombinasi antara kayu mindi dan rotan atau aluminium. Desain mebel ini sederhana. Namun, karena pemilihan kombinasi bahannya pas, rak yang dihasilkan menjadi tampak unik dan elegan.

Thursday, September 1, 2016

Kompas Edisi Kamis 1 September 2016

Kompas Edisi Kamis 1 September 2016
Kompas Edisi Kamis 1 September 2016

Pengusaha Janjikan Rp 1.000 Triliun

Rencana Darurat jika Permohonan Melonjak


JAKARTA, KOMPAS — Imbauan Presiden Joko Widodo agar wajib pajak besar segera mengikuti program pengampunan pajak mulai menuai hasil. Sedikitnya 100 pengusaha nasional pun berkomitmen mendeklarasi dan merepatriasi dana senilai Rp 1.000 triliun dengan nilai tebusan sekitar Rp 60 triliun.

Pengusaha pemilik kelompok bisnis raksasa nasional itu siap menginvestasikan dananya di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebaiknya mempersiapkan diri menyediakan banyak meja pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pengampunan pajak agar pengusaha tidak bolak-balik ke kantor pajak.

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bersama Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berbicara dengan pengusaha besar sektor properti, otomotif, ritel, persepatuan, garmen, perunggasan, dan komoditas di kantor Apindo, Jakarta, Rabu (31/8). Selama sekitar 1 jam, Sofjan berdiskusi dan mengajak pengusaha besar itu segera memanfaatkan program pengampunan pajak, yang dilaksanakan sejak Juli lalu hingga akhir Maret 2017, untuk membawa kembali dana mereka di luar negeri.


KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BMKG Temukan 12 Titik Panas di Ambon


Ambon, Kompas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon menemukan 12 titik panas di Provinsi Maluku. Tim penanggulangan bencana diharapkan segera mengidentifikasi titik tersebut dan mengambil langkah cepat mencegah meluasnya kebakaran.

Pada tahun 2005, kebakaran hebat terjadi di bagian utara Pulau Seram sehingga menyebabkan 1.222 warga Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, dievakuasi. Desa yang berada di tengah hutan dilahap api sehingga mengakibatkan 15 rumah warga dan 1 puskesmas pembantu ludes terbakar.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi (BMKG) Pattimura Ambon George Mahubessy di Ambon, Rabu (31/8), menyebutkan, 12 titik panas itu 3 di Pulau Buru, 4 di Pulau Seram, 2 di Pulau Yamdena, 2 di Pulau Selaru, dan 1 di Pulau Babar. Titik panas mulai muncul dalam sepekan terakhir.


HUT ke-45 CSIS

Rumah "Diaspora" Para Pembuat Kebijakan


 Didirikan dengan tujuan memberi masukan kebijakan bagi pemerintah, Centre for Strategic and International Studies malah tak sekadar jadi "pembisik. Di usianya yang pada Kamis (1/9) ini memasuki 45 tahun, lembaga itu sudah jadi rumah "diaspora" bagi para pembuat kebijakan.

Di pengujung tahun 1970-an, politisi Partai Golkar, Akbar Tandjung (71), menjadi "tamu" tetap CSIS. Pada tahun 1978-1981, Akbar menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang berkantor di sebelah gedung CSIS di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kadang-kadang kalau ada isu menarik dan saya butuh orang untuk diajak bertukar pikiran, saya mampir saja ke sebelah (CSIS). Diskusi selalu cair, santai, terbuka," ujar Akbar, akhir pekan lalu, di Jakarta.