Kompas, Edisi, Rabu, 4 Februari 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 4 Februari 2015

Istana Belum Satu Suara

Megawati Soekarnoputri Temui Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pandangan muncul dari Istana Kepresidenan terkait penyelesaian pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri sepanjang Selasa (3/2). Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kemarin sekitar pukul 18.00, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah akan taat pada asas hukum dalam menyikapi situasi politik yang berkembang menyusul penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

”Artinya, pemerintah akan tetap menunggu hasil praperadilan yang kini berlangsung. Melantik salah, tidak melantik salah juga. Akhirnya kita putuskan saja taat pada asas hukum,” ujar Kalla kepada Kompas.

Menurut Kalla, pemerintah tidak mau salah langkah dalam kasus ini. ”Langkah terbaik, kembali ke asas hukum saja,” ujarnya.

Sementara itu, kemarin siang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, posisi Presiden tidak mudah dalam kasus Budi. Presiden menghadapi realitas politik bahwa Budi lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Namun, realitas lain, yang bersangkutan berstatus tersangka. ”Dua dilema ini tidak mudah diselesaikan, karena itu memang harus dicarikan solusinya,” kata Pratikno.

PENEGAKAN HUKUM

Labora Dilindungi Oknum Aparat

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyebut Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Sorong Kota, Papua Barat, bisa lama bebas dari tahanan karena keterlibatan oknum aparat keamanan.

”Dia pasti dilindungi aparat. Tidak mungkin kalau tidak ada kerja sama dengan aparat bisa selama itu dia bebas. Terlebih staf kami di sana sudah pernah mencoba memanggil Labora kembali ke tahanan, tetapi gagal,” ujar Yasonna seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).

Yasonna menerima informasi adanya keterlibatan oknum aparat dari tim Kemenkumham yang diturunkan ke Sorong. Oknum aparat itu dia sebut dari kepolisian dan instansi lain. Namun, dia menolak menyebutkan instansi lain tersebut. ”Saya tahu ada informasi itu. Ada laporan dari Sorong, tetapi saya tak mau menyampaikannya,” ujarnya.

PERTANIAN

Lahan BUMN Diubah Menjadi Kebun Buah

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan lahan kebun buah dalam skala luas menjadi kebutuhan untuk mengembangkan industri buah. Untuk itu, sebagian lahan badan usaha milik negara PT Perkebunan Nusantara disarankan diubah untuk mengembangkan tanaman buah.

Sejak 2012 hingga tahun ini, PT Perkebunan Nusantara VII telah mengonversi setidaknya 9.000-10.000 hektar lahannya yang tidak produktif menjadi lahan kebun buah tropis, seperti manggis, pepaya, pisang, dan durian.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto di Jakarta, Selasa (3/2), mengatakan, upaya menumbuhkan industri pengolahan buah di Indonesia terkendala jaminan kuantitas pasokan buah. Hal ini tidak lepas dari sedikitnya areal penanaman buah skala luas di Indonesia.

Kompas, Edisi, Senin, 3 Februari 2015

Kompas, Edisi, Senin, 3 Februari 2015

Polisi Tidak Bisa Tangkap Labora

Lapas Sorong Keluarkan Surat Bebas Hukum

JAYAPURA, KOMPAS — Meski diketahui berada di rumahnya di Sorong, Kepolisian Daerah Papua Barat tidak bisa menangkap Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. Ini disebabkan Labora memiliki surat keterangan bebas hukum yang dikeluarkan Lembaga Pemasyarakatan Sorong.
”Saat ini Labora masih berada di rumahnya di Sorong. Ketika aparat ingin menangkapnya, Labora menunjukkan surat keterangan bebas hukum yang dikeluarkan Lapas Sorong. Karena itu, kami terkendala dengan adanya surat itu,” tutur Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, yang dihubungi Kompas dari Jayapura, Minggu (1/2).

Mahkamah Agung pada 17 September 2014 menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan kepada Labora. Vonis ini sesuai dengan permohonan kasasi jaksa, sekaligus menolak permohonan Labora Sitorus, polisi pemilik rekening gendut senilai Rp 1,5 triliun.

Pada sidang di Pengadilan Negeri Sorong, majelis hakim meloloskan Labora dari dakwaan kasus pencucian uang. Labora hanya dinyatakan melanggar Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Kehutanan karena menimbun bahan bakar minyak serta melakukan pembalakan liar. Di tingkat pertama, Labora divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan.

KEPALA POLRI

Presiden Tidak Perlu Tunggu Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai Presiden, Joko Widodo memiliki kewenangan untuk memilih dan mengganti Kepala Polri kapan saja, tidak peduli ada kasus hukum atau tidak. Oleh karena itu, Presiden tidak perlu menunggu hasil permohonan praperadilan jika bermaksud mengganti calon Kepala Polri yang kini disandang oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
”Jadi, dengan mengganti pencalonan Budi Gunawan, bukan berarti Presiden melakukan intervensi. Proses praperadilan tidak terkait dengan kewenangan Presiden untuk mengganti calon Kapolri,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Minggu (1/2), di Jakarta.

Sidang permohonan praperadilan terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi digelar hari Senin ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sarpin Rizaldi menjadi hakim tunggal yang akan menangani sidang praperadilan ini.

PERTANIAN

Impor Buah Anjlok, Peluang bagi Petani

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan kebijakan instrumen teknis standar keamanan tumbuhan, lingkungan, dan pangan (sanitary and phytosanitary) yang tepat sepanjang 2012 hingga sekarang berdampak signifikan terhadap penurunan volume impor buah segar hingga 52,36 persen. Buah segar lokal kini mulai menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dan mulai diperhitungkan.
Laporan dari beberapa daerah, Minggu (1/2), menyebutkan, penurunan itu terjadi sejak tahun 2012. Di Jawa Timur, peredaran buah impor turun bersamaan dengan terbitnya peraturan Gubernur Jatim sejak 1 Maret 2012. Pedagang di pasar tradisional hingga swalayan cenderung memasarkan buah lokal karena lebih segar dan murah dibandingkan dengan buah impor.

Berdasarkan pengamatan di beberapa pasar tradisional di Surabaya, selama sepekan terakhir, pedagang umumnya menyediakan lebih banyak buah lokal, seperti pisang, salak, rambutan, jeruk, buah naga, apel, dan mangga.

Kompas, Edisi, Minggu, 2 Februari 2015

Kompas, Edisi, 2 Februari 2015

Pemerintah Tegas Menagih Pajak

Pengusaha Mendukung Sandera Pengemplang

 SURABAYA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah Direktorat Jenderal Pajak yang mulai menyandera penunggak pajak di penjara sudah sesuai dengan undang-undang. Hal itu semata-mata dilakukan pemerintah agar para penunggak pajak disiplin.

Oleh karena itu, pemerintah akan bersikap tegas dan meneruskan kebijakan ini sebab masih banyak penunggak pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

”Kalau, misalnya, ditegur, disuruh bayar paksa tidak dibayar, ya, harus di-gijzeling (hukuman sandera), disandera supaya nanti dia masuk penjara. Itu undang-undang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela-sela kunjungan ke proyek pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi di Kelurahan Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/1).

Pada Jumat lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menangkap seorang pemimpin PT DGP berinisial SC (61) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, karena dianggap tidak kooperatif untuk melunasi kewajiban pajaknya. SC kemudian dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba, Jakarta, sampai dirinya melunasi kewajiban pajaknya (Kompas, 31/1).

PERJUANGAN

Klewer Bangkit dari Titik Nol

 Pasar Klewer, Solo, mata rantai penting perdagangan sandang, khususnya batik, remuk karena kebakaran pada Desember lalu. Puing-puing yang hangus menyisakan cerita tentang orang-orang yang berusaha bangkit dari titik nol.

Setelah panas terik menyengat, hujan mengguyur area parkir di depan Alun- alun Utara Kota Solo, Jawa Tengah, pekan lalu. Area parkir ini dipadati mobil yang disulap menjadi lapak darurat oleh para pedagang yang kehilangan kios di Pasar Klewer.

Terpal-terpal kecil di atas mobil sekadar melindungi barang dagangan yang tak seberapa banyaknya. Sementara orang-orang yang melintasi lorong sempit di antara mobil-mobil itu tak terhindar dari hujan. Jalan berpayung bukan pilihan yang cocok di lorong sempit penuh cantelan dagangan—kebanyakan baju—di sisi kanan-kiri.

PIALA ASIA 2015

Tonggak Baru Generasi Emas ”Socceroos”

SYDNEY, SABTU — Tim nasional sepak bola Australia menancapkan tonggak sejarah baru dengan meraih Piala Asia 2015. Tim berjuluk ”Socceroos” itu menundukkan Korea Selatan, 2-1, dalam drama 120 menit di Stadion Australia, Sydney, Sabtu (31/1). Ini gelar pertama Australia sejak bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia pada 2006.

Australia gagal menjadi juara Asia karena kalah dari Jepang pada final Piala Asia 2011 di Qatar. Gelar juara Asia 2015 ini menginspirasi skuad ”Socceroos” untuk meraih target lebih besar, yaitu ”menundukkan” dunia.

Setelah menguasai Asia, Australia kini mengalihkan fokus untuk membangun tim menuju Piala Dunia Rusia 2018. Mereka memiliki peluang besar untuk membangun tim yang lebih solid karena mereka juga otomatis lolos ke Piala Konfederasi 2017. Turnamen pemanasan Piala Dunia itu akan mempertemukan Australia dengan tim-tim juara di setiap konfederasi.

Australia meraih momentum krusial ini setelah menundukkan Korea Selatan (Korsel). Kedua tim pernah bertemu dalam penyisihan Grup A di Brisbane. Saat itu Korsel unggul 1-0.

Kompas, Edisi Jumat, 30 Januari 2015

Kompas, Edisi Jumat, 30 Januari 2015

 

Rakyat di Atas Segalanya

Seusai Prabowo Bertemu Presiden, KMP Menggelar Pertemuan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Republik Indonesia pada saat ini dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, presiden harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan partai atau kelompok.

”Sejak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sampai detik ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak mewakili golongan, partai apa pun,” kata presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekitar satu jam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1). Dia menambahkan, rakyat yakin, presiden yang dipilih itu akan memihak 100 persen pada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan ini, saat ditanya tentang penegakan hukum, Habibie mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi kemarin siang di Istana Bogor sudah tepat.

WAWANCARA KHUSUS ”KOMPAS”

Joko Widodo: Konsolidasi Masih Belum Selesai

 SELASA (27/1), sebenarnya, genap 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski demikian, Presiden Jokowi tak mau menggunakan waktu itu sebagai ukuran untuk menilai kinerja. Bagi keduanya, setelah dilantik MPR pada 20 Oktober 2014 hingga lima tahun mendatang merupakan waktu penuh bekerja untuk rakyat.

Di tengah ketegangan politik akibat perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri menyusul pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri serta penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jokowi justru blusukan meninjau bakal kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Inalum di Sumatera Utara.

Ditemui Kompas, Sabtu (24/1), di Kantor Kepresidenan, Presiden tak ingin mandat yang diterimanya dinilai terbatas dalam waktu 100 hari. Alasannya, konsolidasi di kementerian dan daerah masih belum selesai. ”Konsolidasi organisasi kita, baik di kementerian maupun daerah, masih berjalan,” kata Presiden.

TAJUK RENCANA

Rapor Pemerintahan Jokowi-JK

KENDATI banyak dicerca dalam kebijakan di bidang hukum/ HAM, capaian 100 hari Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi cukup menjanjikan.

Jokowi-JK berkuasa di tengah begitu tingginya ekspektasi masyarakat dan berbagai kalangan akan perubahan dan penyelesaian atas berbagai persoalan bangsa yang gagal diatasi pemerintahan sebelumnya. Bagi seseorang yang dianggap tidak punya pengalaman dan modal cukup untuk menjadi presiden serta dukungan politik yang tak solid, Jokowi membuat orang tercengang sekaligus kecewa.

Tercengang karena ternyata ia jauh lebih tangguh, berani, dan agresif daripada yang diperkirakan. Sebaliknya, kecewa karena sebagai tokoh yang dikenal bersih dan tak punya beban sejarah, Jokowi begitu mudah tunduk pada tekanan partai dalam sejumlah kebijakan.

Memang tidak realistis berharap akan perubahan signifikan dalam 100 hari. Jokowi menyebut 100 hari pertama sebagai masa konsolidasi. Di bidang ekonomi, kinerja 100 hari terlihat dari stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga. Sejauh ini, animo dan optimisme investor tetap tinggi, terutama karena dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi-JK dinilai sudah membuat sejumlah gebrakan—yang kendati tak populis, memberikan harapan dan memunculkan optimisme.

KONSER

Buble: Musik Menyatukan Kita Semua...

 ”DI tengah suasana dunia ketika banyak orang dibayangi rasa resah, khawatir, takut, ngeri, dan sedih, lagu menjadi pembawa keindahan,” kata Michael Buble (39), yang menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/1).

Dan benar. Lagu ”Fever” menjadi lagu pembuka yang membawa rasa gembira. ”Fever” mulai populer pada paruh kedua era 1950-an antara lain lewat suara Peggy Lee. Lagu itu langsung disambung dengan ”Haven’t Met You Yet” yang ikut ditulis Buble. Berlanjut dengan ”You Make Me Feel So Young”, lagu ditulis Josef Myrow/Mack Gordon pada 1946 dan dipopulerkan Frank Sinatra pada era 1950-an.

”Itu lagu tahun 1946 dari seorang yang mengagumkan bernama Justin Bieber,” kata Buble yang tentu saja berseloroh. Penonton pun tertawa riuh.

Ada pula ”Cry Me a River” (1955). Di tengah lagu klasik itu, mengalun pula lagu ”Everybody” dari boyband Backstreet Boys. Begitulah, dalam konser Buble seperti tak ada sekat-sekat era. Di tangan penyanyi asal Kanada itu, lagu dari era mana pun terasa menjadi lagu hari ini. Penonton remaja sampai generasi orang tua menyatu dalam suasana hangat gembira. Digelar oleh Dyandra Entertainment dan didukung Bank BRI, konser memasang harga tiket mulai dari Rp 850.000 sampai tertinggi Rp 6 juta.

Kompas, Edisi, Kamis, 29 Januari 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 29 Januari 2015

Jokowi Hadapi Tekanan Parpol

Tim Independen Rekomendasikan Budi Gunawan Tak Dilantik 

 JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo direkomendasikan tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri karena berstatus sebagai tersangka. Namun, disadari, Presiden tak mudah melaksanakan rekomendasi itu karena berada dalam tekanan partai politik.

Demikian disampaikan Ahmad Syafii Maarif, juru bicara Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo terkait konflik yang sedang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, Rabu (28/1), di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra mengingatkan, kredibilitas Jokowi akan hancur jika tetap melantik Budi sebagai Kepala Polri meski kemudian diikuti dengan pemberhentian yang bersangkutan. Melantik Budi sama saja dengan mempertontonkan kekalahan Jokowi dan ketidakmampuannya mengatasi desakan orang-orang di sekelilingnya.

RAPBN PERUBAHAN

Target Produksi Minyak Siap Jual 2015 Lebih Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Target produksi minyak siap jual (lifting) minyak bumi pada 2015 disepakati sebanyak 825.000 barrel per hari. Angka tersebut lebih rendah daripada usulan pemerintah semula yang sebanyak 849.000 barrel per hari. Produksi minyak dari Blok Cepu akan sangat menentukan terhadap capaian produksi minyak siap jual tahun ini.

Demikian kesepakatan antara Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat kerja tentang asumsi makro dan pembiayaan dalam RAPBN Perubahan 2015, Rabu (28/1), di Jakarta. Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi VII Kardaya Warnika dan dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran pejabat di Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Awalnya, pemerintah mengusulkan produksi minyak siap jual 2015 sebesar 849.000 barrel per hari (bph). Namun, melalui serangkaian diskusi dengan Komisi VII, diputuskan target 2015 tersebut adalah 825.000 bph. Meskipun demikian, angka itu lebih tinggi daripada realisasi produksi minyak siap jual pada 2014 sebesar 794.000 bph.

NIKAH MASSAL

Alangkah Pentingnya Pengakuan dari Negara

SELEMBAR surat bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Keyakinan itu mendorong pasangan suami istri Mijan (60) dan Holipah (55) ikut nikah massal. Bersama ribuan pasangan lainnya, pemulung sampah dan barang bekas itu antusias mengikuti resepsi nikah massal. Mereka memburu legitimasi dari negara untuk hak-hak sipil.

Resepsi pernikahan itu berlangsung di gedung Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1). Sebanyak 5.115 pasangan pengantin hadir dalam perhelatan ini. Sejak pukul 09.00, para pengantin sudah berdatangan ke lokasi resepsi dalam balutan pakaian adat 34 provinsi di Indonesia. Anak-anak, orangtua, keluarga, dan kerabat turut mendampingi.

Di antara pasangan pengantin terlihat Holipah dan Mijan mengenakan baju adat Provinsi Riau berwarna hijau. ”Jadi inget waktu dulu menikah. Bedanya dulu menikah di rumah, sekarang di gedung mewah,” kata Mijan, tersenyum semringah.

Holipah dan Mijan sudah 30 tahun berumah tangga. Pasangan yang menikah pada 1984 ini dikaruniai lima anak dan dua cucu. Keterbatasan biaya hidup membuat keempat anak Holipah putus sekolah. Hanya anak bungsunya yang masih mengenyam pendidikan.