Kompas, Edisi, Rabu, 4 Februari 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 4 Februari 2015

Istana Belum Satu Suara

Megawati Soekarnoputri Temui Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pandangan muncul dari Istana Kepresidenan terkait penyelesaian pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri sepanjang Selasa (3/2). Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kemarin sekitar pukul 18.00, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah akan taat pada asas hukum dalam menyikapi situasi politik yang berkembang menyusul penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

”Artinya, pemerintah akan tetap menunggu hasil praperadilan yang kini berlangsung. Melantik salah, tidak melantik salah juga. Akhirnya kita putuskan saja taat pada asas hukum,” ujar Kalla kepada Kompas.

Menurut Kalla, pemerintah tidak mau salah langkah dalam kasus ini. ”Langkah terbaik, kembali ke asas hukum saja,” ujarnya.

Sementara itu, kemarin siang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, posisi Presiden tidak mudah dalam kasus Budi. Presiden menghadapi realitas politik bahwa Budi lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Namun, realitas lain, yang bersangkutan berstatus tersangka. ”Dua dilema ini tidak mudah diselesaikan, karena itu memang harus dicarikan solusinya,” kata Pratikno.

PENEGAKAN HUKUM

Labora Dilindungi Oknum Aparat

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyebut Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Sorong Kota, Papua Barat, bisa lama bebas dari tahanan karena keterlibatan oknum aparat keamanan.

”Dia pasti dilindungi aparat. Tidak mungkin kalau tidak ada kerja sama dengan aparat bisa selama itu dia bebas. Terlebih staf kami di sana sudah pernah mencoba memanggil Labora kembali ke tahanan, tetapi gagal,” ujar Yasonna seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).

Yasonna menerima informasi adanya keterlibatan oknum aparat dari tim Kemenkumham yang diturunkan ke Sorong. Oknum aparat itu dia sebut dari kepolisian dan instansi lain. Namun, dia menolak menyebutkan instansi lain tersebut. ”Saya tahu ada informasi itu. Ada laporan dari Sorong, tetapi saya tak mau menyampaikannya,” ujarnya.

PERTANIAN

Lahan BUMN Diubah Menjadi Kebun Buah

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan lahan kebun buah dalam skala luas menjadi kebutuhan untuk mengembangkan industri buah. Untuk itu, sebagian lahan badan usaha milik negara PT Perkebunan Nusantara disarankan diubah untuk mengembangkan tanaman buah.

Sejak 2012 hingga tahun ini, PT Perkebunan Nusantara VII telah mengonversi setidaknya 9.000-10.000 hektar lahannya yang tidak produktif menjadi lahan kebun buah tropis, seperti manggis, pepaya, pisang, dan durian.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto di Jakarta, Selasa (3/2), mengatakan, upaya menumbuhkan industri pengolahan buah di Indonesia terkendala jaminan kuantitas pasokan buah. Hal ini tidak lepas dari sedikitnya areal penanaman buah skala luas di Indonesia.