Kompas, Edisi, Rabu, 29 Juli 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 29 Juli 2015

Program Ekonomi Kerakyatan Diapresiasi

Kurs Rupiah Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah meningkat. Secara khusus, masyarakat memberikan apresiasi pada program-program perbaikan pasar tradisional serta pemberdayaan petani dan nelayan. Akan tetapi, mereka berharap pemerintah membuka lapangan kerja serta mengendalikan harga dan kurs rupiah.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi mengalami peningkatan pada sembilan bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Survei Litbang Kompas pada 25 Juni hingga 7 Juli memperlihatkan kepuasan publik mencapai 44,2 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik pada enam bulan pemerintahan Jokowi-Kalla, yaitu 37,5 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan masa tiga bulan pemerintahan mereka, yaitu 49,6 persen.

Informasi yang dihimpun Kompas dari sejumlah kalangan sejak Minggu hingga Selasa (28/7), masyarakat mengapresiasi program kerja yang terkait dengan masyarakat kecil, seperti pedagang pasar, petani, dan nelayan.

Kepuasan masyarakat terlihat dalam pengembangan pasar tradisional. Apalagi ada program revitalisasi dan pembangunan 5.000 pasar tradisional selama lima tahun ke depan. Setiap tahun, pemerintah berkomitmen merevitalisasi dan membangun 5.000 pasar tradisional.

SUAP HAKIM PTUN

Gatot dan Istri Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Gatot dan Evy diduga menjadi pemberi suap dalam kasus ini.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka Gatot dan Evy pada Selasa (28/7), sehari setelah keduanya diperiksa selama 14 jam. Kepastian penetapan Gatot dan Evy sebagai tersangka disampaikan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji seusai gelar perkara terkait pengembangan penyidikan kasus suap hakim PTUN Medan.

Indriyanto yang juga guru besar hukum pidana tersebut mengatakan, penetapan keduanya menjadi tersangka dilakukan setelah KPK mendapatkan sejumlah alat bukti serta pendalaman keterangan dari sejumlah saksi yang telah diperiksa.

PILKADA SERENTAK

Koalisi di Daerah Amat Cair

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 di 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi menunjukkan cairnya koalisi partai politik di daerah. Koalisi parpol pengusung pasangan calon tidak terikat oleh blok Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat yang ada di tingkat pusat.

Hingga Selasa (28/7) pukul 23.40, Komisi Pemilihan Umum mencatat 705 pasang bakal calon sudah mendaftar mengikuti pilkada, terdiri dari 576 pasangan yang diusung parpol atau gabungan parpol dan 129 pasangan dari jalur perseorangan. Selain itu, ada 12 kabupaten/kota yang punya bakal calon kurang dari dua pasang.

KPU mencatat hanya ada satu pasang bakal calon di Kabupaten Minahasa Selatan (Sulut), Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Blitar (Jatim), Purbalingga (Jateng), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Asahan (Sumut), Kota Tasikmalaya (Jabar), Timor Tengah Utara (NTT), Kota Samarinda (Kaltim), dan Kota Mataram (NTB). Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulut) belum ada pasangan yang mendaftar.