Kompas, Edisi, Jumat 31 Juli 2015

Kompas,Edisi, Jumat, 31 Juli 2015

111.000 Ha Lahan Kekeringan

Empat PLTA di Kebumen Berhenti Beroperasi

SIDOARJO, KOMPAS — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, lahan yang mengalami kekeringan pada Januari-Juli 2015 sekitar 111.000 hektar dan yang gagal panen sekitar 8.000 ha. Luas lahan yang kekeringan itu berkurang dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekitar 200.000 ha dengan puso 35.000 ha.

Penurunan luas lahan yang mengering, bahkan puso, itu diklaim karena pemerintah melakukan antisipasi sejak dini dengan memperbaiki dan membangun saluran irigasi untuk 1,3 juta hektar. Pemerintah juga mendistribusikan mesin pompa air kepada petani.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kekeringan yang melanda lahan pertanian. Pemerintah melakukan upaya pengendalian secara maksimal sehingga tidak akan berdampak signifikan terhadap produksi pangan nasional," ujar Amran saat panen kedelai dan padi di Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (30/7).

MUSIBAH MH370

Malaysia Berharap Misteri Bisa Terjawab

PARIS, KAMIS — Temuan potongan pesawat yang diduga bagian pesawat Malaysia Airlines MH370 diharapkan membuka misteri yang belum terkuak. Menteri Transportasi Malaysia Liow Tiong Lai, Kamis (30/7), berharap jawaban bisa diperoleh sesegera mungkin.

Sebuah potongan pesawat, diduga berasal dari sayap pesawat MH370, ditemukan di Kepulauan Reunion, timur Madagaskar, Samudra Hindia. "Pecahan apa pun yang ditemukan perlu diselidiki lebih lanjut sebelum bisa dipastikan apakah puing itu milik MH370," kata Liow.

Sehari sebelumnya telah ditemukan sebuah koper. Namun, tak seorang pun memberikan perhatian lebih hingga potongan pesawat ditemukan. Bagian koper termasuk kancing tarik yang masih tertutup.

"Sungguh sangat aneh, saya gemetar," kata Johnny Begue, petugas kebersihan lokal yang menemukan puing itu di pesisir pantai Saint-Andre, Rabu pagi.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam blog pribadinya menulis, potongan pesawat itu akan dikirim ke Toulouse, Perancis, untuk diperiksa. Badan investigasi kecelakaan pesawat Perancis, BEA, Kamis, mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan otoritas Malaysia dan Australia untuk mengungkap persoalan tersebut.

KESEJAHTERAAN DAERAH

Dari Sepotong Jembatan di Lanny Jaya

Senin (27/7) siang, Nasmi Elda Syafrina (26), guru garis depan asal Padang, Sumatera Barat, seharusnya sudah berada di lokasi penempatannya di SMP di Tiomneri, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Esoknya, ia harus mulai mengajar. Namun, itu tertunda. Jembatan kayu kecil penghubung Tiom-Tiomneri putus.

Saat itu, hujan memutus jembatan kayu. Beberapa balok kayu patah dan sebuah truk terperosok ke dalam sungai.

Jembatan tersebut berjarak 10 menit menyusuri jalan berbukit dari Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya. Jarak Tiom ke Tiomneri sekitar 30 menit menggunakan kendaraan.

Elda, guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu, sebenarnya sudah menunggu hari pertama mengajar. Dua pekan sebelumnya, dia tiba dari Wamena, Jayawijaya. Apa daya, karena jembatan putus, ia harus bersabar. Demikian pula para calon anak didiknya.

Kompas, Edisi, Kamis, 30 Juli 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 30 Juli 2015

Warga Diminta Menghemat Air

Jawa Barat Sudah Tetapkan Darurat Kekeringan

provinsi mengakibatkan defisit air terutama di pantai timur Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi Selatan dan Kalimatan Selatan. Warga pun diminta menghemat pemakaian air dan memanfaatkan air limbah.

Defisit air diartikan ketiadaan air permukaan hingga kedalaman 50 sentimeter dari permukaan tanah. Demikian dijelaskan Kepala Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nurhayati di Jakarta, Rabu (29/7).

Lahan pertanian tadah hujan saat ini direkomendasikan untuk ditanami palawija. Di daerah irigasi, penanaman padi masih dimungkinkan, tetapi dengan varietas tahan kering.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Popularitas Program Perlu Diikuti Kualitas

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan yang bersifat membuka, mempermudah, dan memperluas akses bagi masyarakat terhadap pelayanan, memang populer dan langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan yang demikian juga telah ada sebelumnya dengan nama-nama berbeda.

Akan tetapi, untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia masa depan, masih diharapkan kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan mendasar serta menghasilkan cetak biru pembangunan dan peningkatan kualitas.

Berdasarkan hasil survei periodik kinerja sembilan bulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla oleh Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja di bidang kesejahteraan sosial terbilang tinggi. Kepuasan itu terutama terkait kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan.

POTRET KEHIDUPAN

Warga Tolikara: Tolonglah Lihat Kami...

"Tolonglah lihat kami...," begitulah teriakan warga Kabupaten Tolikara, Papua, yang ditemui akhir minggu lalu. Kondisi penduduk di kabupaten itu saat ini memprihatinkan. Daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya tahun 2002 itu adalah sisi gelap dari kekayaan Papua yang melimpah.

Suasana hening menyergap di depan gedung agen pemasok minyak subsidi (APMS) di jalan Trans-Tolikara- Puncak, Distrik Wenam, Tolikara, pekan lalu. Lahan seluas sekitar 4.500 meter persegi itu dikelilingi seng. Di dalam gedung APMS tampak tiang-tiang tempat pengisian bensin telah berkarat. Di samping tempat itu ada sebuah rumah yang dihuni warga setempat.

Keterangan dari Humas Pemerintah Kabupaten Tolikara, tak ada lagi aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di APMS itu dalam tiga tahun terakhir. Padahal, tempat itu adalah satu-satunya tempat pengisian bensin bersubsidi di Tolikara. Akibatnya, warga tidak bisa membeli BBM dengan harga lebih murah seperti di Jayapura.

Kompas, Edisi, Rabu, 29 Juli 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 29 Juli 2015

Program Ekonomi Kerakyatan Diapresiasi

Kurs Rupiah Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah meningkat. Secara khusus, masyarakat memberikan apresiasi pada program-program perbaikan pasar tradisional serta pemberdayaan petani dan nelayan. Akan tetapi, mereka berharap pemerintah membuka lapangan kerja serta mengendalikan harga dan kurs rupiah.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi mengalami peningkatan pada sembilan bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Survei Litbang Kompas pada 25 Juni hingga 7 Juli memperlihatkan kepuasan publik mencapai 44,2 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik pada enam bulan pemerintahan Jokowi-Kalla, yaitu 37,5 persen, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan masa tiga bulan pemerintahan mereka, yaitu 49,6 persen.

Informasi yang dihimpun Kompas dari sejumlah kalangan sejak Minggu hingga Selasa (28/7), masyarakat mengapresiasi program kerja yang terkait dengan masyarakat kecil, seperti pedagang pasar, petani, dan nelayan.

Kepuasan masyarakat terlihat dalam pengembangan pasar tradisional. Apalagi ada program revitalisasi dan pembangunan 5.000 pasar tradisional selama lima tahun ke depan. Setiap tahun, pemerintah berkomitmen merevitalisasi dan membangun 5.000 pasar tradisional.

SUAP HAKIM PTUN

Gatot dan Istri Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Gatot dan Evy diduga menjadi pemberi suap dalam kasus ini.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka Gatot dan Evy pada Selasa (28/7), sehari setelah keduanya diperiksa selama 14 jam. Kepastian penetapan Gatot dan Evy sebagai tersangka disampaikan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji seusai gelar perkara terkait pengembangan penyidikan kasus suap hakim PTUN Medan.

Indriyanto yang juga guru besar hukum pidana tersebut mengatakan, penetapan keduanya menjadi tersangka dilakukan setelah KPK mendapatkan sejumlah alat bukti serta pendalaman keterangan dari sejumlah saksi yang telah diperiksa.

PILKADA SERENTAK

Koalisi di Daerah Amat Cair

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 di 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi menunjukkan cairnya koalisi partai politik di daerah. Koalisi parpol pengusung pasangan calon tidak terikat oleh blok Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat yang ada di tingkat pusat.

Hingga Selasa (28/7) pukul 23.40, Komisi Pemilihan Umum mencatat 705 pasang bakal calon sudah mendaftar mengikuti pilkada, terdiri dari 576 pasangan yang diusung parpol atau gabungan parpol dan 129 pasangan dari jalur perseorangan. Selain itu, ada 12 kabupaten/kota yang punya bakal calon kurang dari dua pasang.

KPU mencatat hanya ada satu pasang bakal calon di Kabupaten Minahasa Selatan (Sulut), Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Blitar (Jatim), Purbalingga (Jateng), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Asahan (Sumut), Kota Tasikmalaya (Jabar), Timor Tengah Utara (NTT), Kota Samarinda (Kaltim), dan Kota Mataram (NTB). Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulut) belum ada pasangan yang mendaftar.

Kompas, Edisi, Selasa, 28 Juli 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 28 Juli 2015

Politik Semakin Stabil

Konsolidasi Lembaga Penegak Hukum Jadi Pekerjaan Rumah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan yang mulai terkonsolidasi dan kondisi politik yang makin stabil menjadi pencapaian Joko Widodo-Jusuf Kalla di sembilan bulan pemerintahannya. Namun, konsolidasi lembaga penegak hukum menjadi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Politik yang mulai stabil dan terkonsolidasi secara sederhana terlihat dari lancarnya pergantian sejumlah pejabat tinggi, seperti Panglima TNI dan Kepala BIN.

Di saat yang sama, hubungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berada di dalam pemerintahan dan Koalisi merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan juga semakin cair. Hal ini, antara lain, terlihat dari bertemunya pimpinan KMP dan KIH dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 2015-2020 pada 6 Mei lalu. Presiden Jokowi juga hadir dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat, Mei lalu, di Surabaya.

HARI PERTAMA SEKOLAH

Mengantar Anak ke Masa Depan

Hari pertama sekolah. Ruang-ruang kelas bukan hanya milik siswa, melainkan juga orangtua. Hari itu, para orangtua bersemangat mengantar buah hati mereka. Ada yang datang terlalu cepat, rela cuti, bahkan berhenti bekerja demi mengantarkan anak.

Di koridor lantai dua SMPN 16 Jakarta, belasan orangtua murid setia menunggui anak mereka pada Senin (27/7), hari pertama tahun ajaran 2015/2016. Sejak pagi, mereka tiba di sekolah meskipun aktivitas baru dimulai siang hari. Salah satu orangtua murid adalah Syaifullah (45) yang menyempatkan diri mengantar putranya, Fikri Husein (12), ke sekolah.

Ayah dua anak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil itu menyiapkan cuti khusus demi mengantar anaknya yang baru masuk SMP. "Saya sengaja cuti hari ini. Selama Lebaran, keluarga tidak mudik ke mana-mana. Saya ingin tahu aktivitas belajar dan kondisi sekolahnya," katanya. Sejak putranya duduk di bangku SD, Syaifullah selalu berinteraksi dengan pihak sekolah. "Kalau ada undangan pertemuan guru dan orangtua, saya selalu hadir. Pendidikan anak sangat penting," ucapnya.

PERTEMUAN BILATERAL

Indonesia-Inggris Sepakat Bekerja Sama

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia dan Inggris mencapai kesepakatan kerja sama strategis dalam beberapa bidang. Kedua pemerintah menandatangani kerja sama dalam bidang maritim, ruang angkasa, pemberantasan terorisme dan tindak kejahatan lintas batas, serta kerja sama kemitraan riset dan inovasi.

Kerja sama tersebut ditandatangani pejabat terkait dengan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7) malam. Kedua negara akan melanjutkan pertemuan bisnis, Selasa ini, di Jakarta, yang menurut rencana dihadiri 31 pemimpin perusahaan asal Inggris.

"Pertemuan bilateral yang telah kami lakukan sangat terbuka dan produktif," kata Presiden Jokowi.

Selain kesepakatan kerja sama empat hal di atas, kedua kepala negara membicarakan permintaan pembebasan visa kunjungan wisata bagi warga negara Indonesia serta permintaan agar ada pembebasan visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik. Keduanya juga membicarakan penegasan PM Inggris mengenai penghormatan integritas wilayah Republik Indonesia.

Kompas, Edisi, Minggu, 26 Juli 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 26 Juli 2015

Distribusi Bantuan Terkendala

Pengiriman ke Kampung Terpaksa Dipikul

KUYAWAGE, KOMPAS Bantuan bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan anak bagi korban bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, sudah sampai di sejumlah distrik atau kecamatan dan jumlahnya mencukupi. Meski demikian, distribusi bantuan ke kampung-kampung sulit dilakukan karena tak bisa dijangkau pesawat.
Kampung-kampung itu hanya bisa dijangkau helikopter. Namun, karena ketiadaan helikopter, distribusi bantuan ke kampung-kampung yang dilanda bencana cuaca ekstrem terpaksa mengandalkan tenaga angkut manusia dengan dipikul berjalan kaki semalam.

Berdasarkan pemantauan Kompas, bantuan untuk Kabupaten Lanny Jaya antara lain diturunkan di Lapangan Terbang Mume di Distrik Kuyawage. Lokasi ini juga dijadikan tempat pengungsian sementara warga dan posko kesehatan.

Dari Mume, bantuan disalurkan ke kampung-kampung di Distrik Kuyawage (8 kampung) dan Wano Barat (11 kampung). Penyaluran bantuan terpaksa menggunakan tenaga angkut manusia dengan jarak tempuh terjauh sekitar semalaman berjalan kaki.

PILKADA SERENTAK

Partai Politik Gagal Berikan Pembelajaran

JAKARTA, KOMPAS Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah serentak 9 Desember 2015 membuktikan kegagalan partai politik dalam menjalankan pembelajaran politik dan demokrasi kepada publik. Dugaan adanya mahar politik untuk calon ”boneka” mereduksi nilai demokrasi yang menjadi tujuan pilkada langsung.
Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, berpendapat, ada kesalahan dalam mekanisme pilkada langsung karena parpol tidak direformasi terlebih dahulu.

”Sejak awal, yang dibahas seputar sistem pemilihan langsung atau tidak langsung. Semestinya direformasi dulu parpolnya. Sebab, yang terjadi saat ini, proses demokratisasi terhambat. Tujuan dari rakyat, untuk rakyat yang diusung, putus di tengah jalan,” kata Siti di Jakarta, Sabtu (25/7).

Regulasi pilkada terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bertujuan mengoreksi praktik pilkada sebelumnya, juga belum mampu mengubah budaya politik lama. ”Sudah disebutkan dalam undang-undang baru, yang diketahui menggunakan mahar politik ada penaltinya. Namun, tampaknya UU baru belum mampu memangkas mata rantai money politics,” ujarnya.

Kecelakaan Cipali

Kesiapan Pengendara Jadi Kunci Selamat

MAJALENGKA, KOMPAS Kesiapan fisik pengendara pada arus mudik dan balik Lebaran menjadi kunci utama dalam menjamin keselamatan perjalanan. Pada Jumat (24/7) pukul 23.13 kembali terjadi kecelakaan yang menimpa pemudik di Tol Cikopo-Palimanan. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mengantuk.
Kecelakaan itu melibatkan minibus Toyota Innova dengan bus Setia Negara yang berjalan dari arah berlawanan. Tujuh penumpang minibus tewas dalam kecelakaan tersebut dan satu penumpang lainnya kritis.

Kecelakaan itu terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yakni pada Kilometer (KM) 166. Lokasi tabrakan tepat berada di bawah jembatan layang Jatiwangi, Majalengka. Sebuah spanduk besar bertuliskan ”Ngebut = Maut” terpampang di sisi jembatan itu.

Sebelumnya, tidak jauh dari lokasi tersebut, yakni pada KM 178, masih di wilayah Majalengka, juga terjadi kecelakaan yang menewaskan tujuh pemudik akibat mobil Daihatsu Gran Max yang mereka tumpangi menabrak truk tangki yang sedang berhenti, 6 Juli. Penyebab kedua kecelakaan itu sama, yakni pengemudi yang mengantuk.

Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Moechgiyarto yang meninjau lokasi kecelakaan pada pagi harinya mengatakan, kejadian itu murni karena kelalaian pengemudi minibus. Pengemudi diperkirakan hilang konsentrasi karena kelelahan atau mengantuk.