Kompas, Edisi, Senin, 9 Februari 2015

Kompas, Edisi, Senin, 9 Februari 2015

Batam Belum Dioptimalkan

Mandek karena Tumpang Tindih Penguasaan Lahan

BATAM, KOMPAS — Potensi Batam, Kepulauan Riau, sebagai kawasan ekonomi di Selat Malaka belum dioptimalkan. Akibatnya, Batam belum menikmati manfaat dari 55 juta peti kemas yang diangkut kapal-kapal di Selat Malaka setiap tahun.

Dengan pelabuhan utama Batu Ampar, yang hanya berkapasitas 400.000 TEU (twenty foot equivalent unit, ukuran peti kemas) per tahun, Batam memang sulit mendapatkan manfaat optimal dari Selat Malaka. Kawasan ini harus bersaing paling tidak dengan Johor dan Singapura yang memiliki pelabuhan berkapasitas jutaan TEU peti kemas per tahun.

Pelabuhan Batam tidak hanya terbatas, tetapi juga tidak efisien dan memakan banyak biaya siluman. Waktu bongkar rata-rata di Batu Ampar bisa lebih dari tiga hari. Selain itu, pengguna juga harus menanggung aneka biaya yang bisa timbul mendadak. Di Batam, pengguna terbiasa dengan istilah ”uang sambung”, ”jasa panggil”, dan aneka biaya lain yang tidak lazim di pelabuhan lain.

PENEGAKAN HUKUM

Jika Kooperatif, Labora Sitorus Akan Dilindungi

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap melindungi Labora Sitorus. Namun, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, yang menjadi terpidana dalam kasus pencucian uang serta penimbunan bahan bakar minyak dan pembalakan kayu itu harus kooperatif dengan aparat penegak hukum.

”Labora harus mau bekerja sama membongkar kasusnya dan mengikuti aturan hukum jika dia mau kami lindungi,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, Minggu (8/2), di Jakarta.

Labora divonis Mahkamah Agung dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar pada 17 September 2014. Namun, sampai saat ini dia belum ditahan sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong pada Maret 2014. Selama ini, Labora ada di tempat usahanya di Tampa Garam, Sorong. Di sana ia tinggal bersama sejumlah pekerja dan warga.

Kepada Kompas, Labora menyatakan siap menyampaikan data terkait permainan di balik kasusnya. Namun, dia minta LPSK dan Komnas HAM datang ke tempatnya.

OTOMOTIF

Proton Tak Mudah Bersaing di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Pihak industri otomotif asal Malaysia, Proton, belum pernah menyampaikan minat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi industri otomotif tidak mudah karena harus bersaing dengan industri otomotif yang sudah lama berinvestasi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Jakarta, Minggu (8/2). ”Proton belum pernah menyampaikan minat berinvestasi di Indonesia atau mendaftar izin prinsip,” katanya.

Menurut Franky, perusahaan otomotif yang mau berinvestasi tentu akan melakukan tes pasar. ”Ada juga perusahaan otomotif Tiongkok yang mau investasi di Indonesia,” katanya.

Tentu tidak mudah bagi perusahaan otomotif yang baru berinvestasi bersaing dengan perusahaan otomotif berskala global yang sudah menguasai pasar selama ini.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hingga saat ini belum ada pemrosesan rencana investasi Proton di Kementerian Perindustrian. ”Saat ini, prosesnya belum sampai ke kami (Kementerian Perindustrian),” ujar Saleh.

TAJUK RENCANA

Proton Akan Investasi di Indonesia

Ada hal menarik dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia, yakni Proton, perusahaan pembuat mobil asal Malaysia, akan berinvestasi di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke kantor pusat Proton, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyaksikan penandatanganan memorandum kesepahaman (MOU) antara Proton Holding Bhd dan PT Adiperkasa Citra Lestari yang dipimpin AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara.

Penandatanganan MOU yang disaksikan Presiden Jokowi itu sempat memunculkan salah paham bahwa Indonesia berniat membuat mobil nasional dengan Proton. Namun, kesalahpahaman itu langsung diluruskan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Ia menegaskan, penanaman investasi Proton di Indonesia adalah hal yang biasa, sama seperti perusahaan pembuat mobil lainnya yang menanamkan investasi di Indonesia.

Kesalahpahaman itu muncul karena di dalam MOU itu disebutkan bahwa Proton dan Adiperkasa akan membuat mobil resmi ASEAN. Tidak ada yang salah dengan keinginan membuat mobil resmi ASEAN, tetapi perlu disadari dari awal bahwa mencapai itu tidaklah mudah.