Friday, February 13, 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 13 Februari 2015

 
Kompas, Edisi, Jumat, 13 Februari 2015
Presiden: Tangkap Pelaku Teror KPK

KPK Berwenang Usut TPPU


 JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta agar penyebar teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan keluarga ditangkap. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai tidak ada teror terhadap KPK. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meminta KPK menjelaskan secara detail ancaman yang mereka terima.

”Saya sudah bertemu seluruh pimpinan KPK dan Polri. Pimpinan Polri menyampaikan hal yang sama (juga menerima teror). Yang meneror siapa, ini yang sulit dilacak. Kalau yang melakukan teror jelas, tangkap saja,” kata Presiden Joko Widodo, Kamis (12/2), di Jakarta.

Seperti diberitakan, intimidasi terhadap KPK disinyalir semakin intensif setelah komisi itu menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Jika sebelumnya pegawai KPK dan keluarga mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini ancaman pembunuhan (Kompas, 12/2).

Namun, Tedjo Edhy Purdijatno menilai tak ada teror terhadap pegawai serta pimpinan KPK dan keluarga. ”Tidak ada teror-meneror (KPK). Mungkin perasaan orang-orang saja karena situasi seperti ini,” katanya. Ia menambahkan, telepon atau pesan gelap yang diterima pegawai KPK dan keluarga kemungkinan hanya tindakan pihak iseng.

KRISIS EKONOMI

Negara Yunani Terancam Bangkrut


BRUSSELS, KAMIS — Yunani dan negara-negara zona euro gagal mencapai kesepakatan atas krisis utang Yunani. Padahal, tenggat perpanjangan tinggal dua minggu. Yunani pun terancam tidak mendapatkan pinjaman, yang berarti negara ini tak punya uang atau bangkrut.

Ketua para menteri keuangan Uni Eropa, Jeroen Dijsselbloem, Kamis (12/2), mengatakan hal tersebut di Brussels, Belgia, seusai pembicaraan yang berlangsung alot dan memakan waktu 7 jam. Menurut dia, kendati pembicaraan diakhiri tanpa kesepakatan bersama, ada sejumlah kemajuan konstruktif.

Yunani dalam pertemuan itu menolak draf kesepakatan yang disodorkan para menteri keuangan yang berisi usulan perpanjangan masa talangan. Namun, kedua belah pihak, menurut Dijsselbloem, tetap berharap ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan lanjutan sebelum Senin mendatang.

Pemberantasan Kejahatan

Polisi Jamin Keamanan Jakarta, 3.000 Preman Ditangkap


JAKARTA, KOMPAS — Berbagai bentuk kejahatan, terutama yang terjadi di jalanan, meresahkan warga Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini. Namun, polisi menjamin bahwa situasi keamanan di wilayah Ibu Kota masih kondusif.

”Keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali walaupun ada saja kelompok masyarakat berunjuk rasa dan beberapa wilayah terkena banjir,” kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Daniel Pasaribu, Kamis (12/2).

Berdasarkan catatan Kompas, polisi belakangan ini telah menggelar berbagai operasi untuk menekan angka kriminalitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta. Polisi bahkan tidak segan-segan melumpuhkan penjahat jalanan yang mengancam keselamatan warga.

Menurut Daniel, dari hasil evaluasi yang dilakukan Polri, wilayah hukum Polda Metro Jaya berada di peringkat keenam dari 31 kepolisian daerah di Indonesia dilihat dari kuantitas gangguan kamtibmas. Ia menambahkan, hal itu normal mengingat jumlah penduduk Jakarta besar, kegiatan ekonomi tinggi, dan mobilitas warga juga tinggi.

”Jakarta megapolitan yang sangat heterogen dan terbuka sehingga kegiatan dalam masyarakat sangat dinamis. Selama masih ada kegiatan dalam masyarakat, terbuka terjadi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

TAJUK RENCANA

Kedepankan Sikap Politik Santun!


Kedepankan sikap politik santun yang didasari budi pekerti luhur dan menghalalkan segala cara! Gunakan politik untuk kesejahteraan rakyat dan kedamaian!

Salah satu rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia VI, dua hari lalu, itu kita edit jadi perintah. Tidak lagi hanya ajakan, tetapi dalam ranah konsientisasi bersama, imbauan dan rekomendasi dengan niat bersih. Jauh dari pragmatisme kekuasaan, rekomendasi itu berarti perintah, terutama bagi penyelenggara negara dan politisi.

Mereka, baik secara legal-politis maupun sosial-budaya, berwenang membuat baik-buruknya kekuasaan. Di tangan mereka terletak praksis kekuasaan untuk kepentingan rakyat sebagai jati diri-ideal politik atau untuk kepentingan sempit-praktis, seperti dirumuskan ahli politik Harold Lasswell (1936) sebagai who gets what, when and how.

Dalam kegaduhan politik seperti pemilihan calon Kapolri berikut pengembangannya ke arah permasalahan eksistensi (baca: kriminalisasi) KPK, taruhlah berita terakhir teror yang dialami staf KPK dan keluarganya, bola ada di penyelenggara negara dan politisi. Persyaratan untuk solusi atas persoalan itu niscaya perlu dikembalikan pada entitas kekuasaan yang ideal, yakni kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan kedamaian bangsa.