Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Partisipasi Amnesti Melesat

Sebagian Besar Aset di Luar Negeri Belum Diikutkan

JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi pengampunan pajak melesat dalam sembilan hari terakhir. Sampai dengan Selasa (27/9) pukul 22.00, sebanyak 205.006 wajib pajak berpartisipasi dengan aset mencapai Rp 2.512 triliun. Namun, aset di luar negeri yang dilaporkan sangat kecil dibandingkan potensinya.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin, menyatakan, pemerintah tetap mengharapkan peningkatan repatriasi. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk melancarkan arus repatriasi. Salah satunya dengan merevisi ketentuan tentang perusahaan cangkang.

Sebelumnya, perusahaan cangkang harus dibubarkan jika wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Belakangan, ketentuan ini direvisi sehingga perusahaan cangkang tidak harus dibubarkan.

LETUSAN Gunung BARUJARI

Kondisi 389 Wisatawan Belum Diketahui

JAKARTA, KOMPAS — Gunung Barujari di kaldera Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, kembali meletus pada Selasa (27/9) pukul 14.45 Wita. Letusan yang melontarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter ke barat daya itu tergolong tiba-tiba. Kondisi 389 wisatawan yang berada di Taman Nasional Gunung Rinjani, hingga kemarin, belum diketahui.

 Berdasarkan informasi dari Seksi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pada 25-27 September 2016, ada 389 wisatawan, terdiri dari 333 wisatawan mancanegara dan 56 wisatawan lokal, yang naik melalui Pos Sembalun. ”Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB bersama pihak terkait dan relawan masih berkoordinasi untuk mengetahui kondisi wisatawan yang masih berada di gunung,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo khawatir terhadap letusan di Barujari yang tidak ada peringatan sebelumnya. Gunung itu ramai didaki wisatawan. ”Sampai saat ini belum ada laporan tentang pendaki yang menjadi korban,” ujarnya. Situasi mitigasi gunung api di Barujari dilematis. Banyak wisatawan ingin menikmati keindahan kawah Gunung Rinjani dan Barujari.

KESEMPATAN KERJA

Membantu Penyandang Disabilitas

Menjadi penyandang disabilitas tak menyurutkan semangat Anik Puji (24) untuk bekerja. Selepas lulus kuliah, penyandang tunadaksa itu gigih mencari pekerjaan. Dengan bantuan situs Kerjabilitas, Anik diterima bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia.

 Kerjabilitas adalah situs yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja yang mau menerima mereka. Situs itu dikembangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Saujana yang berbasis di Yogyakarta.

Sekitar Maret 2016, Anik tak sengaja menemukan situs yang beralamat di http://kerjabilitas.com tersebut.

”Waktu itu, saya sedang mencari informasi di internet tentang lowongan kerja untuk tunadaksa, lalu enggak sengaja ketemu website Kerjabilitas. Awalnya, saya juga enggak tahu ini website apa,” katanya.

Kompas Edisi Selasa 27 September 2016

Kompas Edisi Selasa 27 September 2016

85 Tahun Jakob Oetama

Hari ini, 27 September 2016, genap 85 tahun usia Bapak.... Mari, Pak, kita jumpa lagi sambil menyeruput secangkir teh. Lalu bicara tentang pers, tentang politik, jagat yang Bapak fasih menguraikannya. Juga tentang Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera, tetapi masih terus jadi impian.

 Bapak putra asal Jowahan, di dekat Candi Borobudur, yang pintar. Semula ingin jadi guru, tapi Romo Oudejans mengatakan, ”Guru sudah banyak, wartawan belum.”

Lalu jadilah Bapak wartawan par excellence, yang suka mengajak junior agar gumunan, agar ’menunggangi gelombang berita’ (riding the news), dan agar menjadikan berita sebagai kapstok untuk menumpahkan pengetahuan dan empati. Bapak juga mengingatkan agar wartawan selalu mengetuk (frapper toujours), juga tak melupakan untuk apa kemerdekaan pers yang kini digenggam. Ya, freedom for apa setelah freedom from tirani.

Biaya Pilkada Picu Korupsi

Pencalonan Butuh Dana Besar

JAKARTA, KOMPAS — Biaya yang dibutuhkan pasangan calon pada Pilkada 2017 umumnya akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan resmi mereka sebagai kepala daerah jika menang dalam pilkada. Tanpa pengawasan yang ketat, kondisi ini dapat menjadi awal dari korupsi di daerah.

 Data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015 menunjukkan, biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp 30 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Biaya itu diperkirakan makin besar di Pilkada 2017. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada 2017 menyebutkan, pasangan calon kepala daerah diizinkan menambah bahan dan alat peraga kampanye dengan batasan yang sudah ditentukan, selain yang sudah ditanggung negara.

Indeks Pariwisata Indonesia

Denpasar Menjadi Acuan

 Litbang ”Kompas” bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata mengembangkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) mengacu pada Travel and Tourism Competitive Index untuk mengukur kesiapan daerah tujuan pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Laporan jurnalistik terhadap 25 kabupaten/kota yang lolos seleksi data sekunder telah dimuat Agustus lalu. Hasil pengukuran indeks dilaporkan berikut ini, bersamaan dengan Hari Pariwisata Nasional, 27 September.

Tingkat daya saing tertinggi industri pariwisata Indonesia masih didominasi kota-kota besar. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) dengan skor 3,81 dari rentang skala indeks 0 hingga 5. Aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola, dan infrastruktur menjadi penopang utama keunggulan ibu kota Provinsi Bali itu.

Kesiapan infrastruktur, dukungan lingkungan bisnis, dan nama Bali yang sudah terkenal di dunia menjadi fondasi kokoh pengembangan pariwisata Denpasar. Sementara dalam aspek potensi wisata alam dan buatan, posisi kota ini tidak setinggi beberapa daerah lain.

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Pilkada DKI Gambaran Pilpres

Kontestasi Diprediksi Berlangsung Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya tiga poros kekuatan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan refleksi dari sisa pertarungan pada pemilihan presiden terdahulu. Tiga poros itu menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu uji sekaligus persiapan ke Pemilihan Presiden 2019.

 Pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Jumat (23/9) malam, ada dua pasang bakal calon mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang menggandeng Sylviana Murni.

Pencalonan ini membuat Agus mundur dari TNI dan Sylviana mundur dari pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta.

PON JABAR 2016

Penyelenggaraan Baik meski Banyak Soal

BANDUNG, KOMPAS — Meski di lapangan terjadi beberapa kericuhan dan ketidakpuasan dari sejumlah kontingen, Menpora Imam Nahrawi menilai sejauh ini penyelenggaraan PON Jabar 2016 sangat lancar. Terkait masalah ketimpangan penilaian oleh wasit, Kemenpora, KONI Pusat, dan Panitia Besar PON melimpahkan hal itu ke pengurus pusat cabang olahraga.

”Saya menilai penyelenggaraan PON sudah berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang, itu sudah dievaluasi oleh PB PON. Kalaupun ada kekurangan, itu di luar kemampuan penyelenggara,” kata Imam seusai menggelar rapat evaluasi PON, Jumat (23/9), di Bandung, Jawa Barat.

Rapat yang berlangsung satu jam itu diikuti jajaran Kemenpora, KONI Pusat, PB PON, Kepolisian Daerah Jabar, dan Komando Daerah Militer III Siliwangi. Sehari sebelumnya, di Jakarta, Menpora menyatakan akan mengevaluasi besar-besaran akar permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan PON Jabar 2016, sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Hal ini dilatarbelakangi berbagai persoalan dan kericuhan yang muncul di PON yang telah berlangsung lebih dari sepekan (Kompas, 23/9).

PERPAJAKAN

Jalan Panjang untuk Pengampunan

Negara sedang berbaik hati kepada warganya yang lupa, abai, sengaja tidak melaporkan harta, atau menyimpannya di luar negeri dengan memberi pengampunan. Namun, untuk mendapatkannya, warga harus menempuh jalan panjang dan berliku.

 Jarum jam baru menunjukkan pukul 05.00. Santo (48) bergegas mengambil nomor antrean begitu tiba di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nomor antrean di tangan Santo menunjukkan angka 70. Padahal, pelayanan baru dibuka pukul 08.00.

”Saya terpaksa datang pagi sekali agar bisa mendapatkan kuota pelayanan. Walaupun datang pukul 05.00, ternyata antrean sudah sangat panjang,” ujarnya, Kamis (22/9).

Kompas Edisi Minggu 25 September 2016

Kompas Edisi Minggu 25 September 2016

Jaga Kedamaian Pilkada 2017

Ekonomi Jangan Terganggu

JAKARTA, KOMPAS — Semua pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Pemilihan Kepala Daerah 2017 berjalan aman dan damai. Pilkada jangan sampai malah menggerogoti pembangunan ekonomi yang sudah mulai terjaga.

Pembakaran tiga sepeda motor, sebuah kendaraan roda empat, dan penyerangan posko tim pemenangan milik bakal calon bupati Mappi, Papua, Stefanus Kaisma, di Jalan Kalimantan, Distrik Obaa, Jumat (23/9) malam, menjadi peringatan bagi setiap pasangan bakal calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2017.

Terkait kondisi di Kabupaten Mappi, Kepolisian Resor Mappi, Sabtu, menetapkan status Siaga Satu agar konflik pada awal tahapan pilkada itu tidak semakin meluas. Kepala Polres Mappi Ajun Komisaris Besar Wartono mengatakan, pihaknya menyiagakan 200 personel untuk mengantisipasi konflik dalam pilkada.

DEWAN KEAMANAN PBB

RI Calonkan Diri sebagai Anggota Tidak Tetap 2019-2020

NEW YORK, KOMPAS — Indonesia kembali menegaskan keinginannya untuk menjadi mitra sejati perdamaian dunia. Untuk itu, Indonesia memutuskan mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

 Keputusan Indonesia itu secara resmi disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berpidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (23/9) atau Sabtu pagi WIB.

”Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020,” kata Kalla, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Anita Yossihara dan Kris Razianto Mada, dari New York, Amerika Serikat.

SELISIK BATIK

Batik Larangan Penguasa Mataram

”Abdi Ningsun kang kasebut ing dhuwur ora susah ngenteni dhawuh ingsun, wenang anglarangi wong-wong mau lumebu ing Kraton, utawa andhawuhi metu saka ing sajrone Kraton....” (Abdiku yang tersebut di atas, tidak perlu menunggu perintahku untuk menegur orang-orang yang mau masuk ke keraton atau meminta mereka keluar dari keraton....)

 Diambil dari Rijksblad van Djokjakarta atau Undang- Undang Keraton Yogyakarta Tahun 1927 yang memuat aturan pemakaian busana, penggalan kalimat di atas merupakan titah dari Sultan Hamengku Buwono VIII untuk ”mengusir” siapa saja yang salah berbusana di Keraton Yogyakarta. Angka 19 pada Rijksblad 1927 jelas-jelas memuat judul: larangan panganggo (larangan berbusana).

Ditulis dalam bahasa Belanda dan Jawa, undang-undang yang diberi cap asmo dalem dengan persetujuan Tuan Residen Ngayogyakarta Y.e. Yasper dan diundangkan oleh Papatih Dalem Pangeran Haryo Hadipati Danurejo ini menyebut delapan motif batik larangan: parang rusak barong, parang rusak gendrek, parang rusak klithik, semen gedhe sawat grudha, semen gedhe sawat lor, udan riris, rujak senthe, dan parang-parangan yang bukan parang rusak.

Kompas Edisi Kamis 22 September 2016

Kompas Edisi Kamis 22 September 2016

Banjir Bandang Sergap Kabupaten Garut

23 Orang Meninggal dan 22 Orang Dinyatakan Hilang

BANDUNG, KOMPAS — Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Garut dan Sumedang, Jawa Barat, Selasa (20/9) malam. Tim dokter Rumah Sakit TNI AD Guntur yang menangani korban berhasil mengidentifikasi 23 jenazah, sementara 22 orang dilaporkan hilang oleh keluarganya.

Puluhan rumah dan sejumlah kantor rusak parah dihantam banjir bandang disertai lumpur yang terjadi pada Selasa sekitar pukul 23.30.

Setelah bencana, di Jakarta, Presiden Joko Widodo memerintahkan penanganan cepat bencana di Garut. Hal itu untuk membantu Pemerintah Kabupaten Garut menangani kondisi darurat yang sedang berlangsung.

Pilkada

Koalisi Bahas Dua Kemungkinan

JAKARTA, KOMPAS — Hari pertama pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, Rabu (21/9), sejumlah bakal calon sudah mendaftar. Namun, sejumlah partai politik juga masih membahas bakal calon yang akan diusung.

 Pembahasan bakal calon yang akan diusung ini, semalam, antara lain dilakukan oleh sebagian parpol yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang digelar untuk membahas calon yang diusung di Pilkada DKI Jakarta ini dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy.

Dua anggota Koalisi Kekeluargaan lainnya, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kadernya tidak terlihat dalam pertemuan itu.

Korban Banjir Bandang

Orang Tak Bersalah Pun Kena Dampaknya

 Luapan Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamiri di Kabupaten Garut menyebarkan ketakutan, sekaligus kekhawatiran. Ketika semuanya sudah terlambat, hanya duka yang diingat. ”Tolong... tolong....”

Ny Kokom (45), warga Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, masih ingat benar jeritan keras yang membangunkan ia dari tidurnya, Selasa (20/9). Jeritan itu berasal dari luar Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet, Garut, tempatnya dirawat. Saat itu jarum jam menunjukkan pukul 23.30.

Ny Kokom yang tengah menjalani perawatan sakit jantung yang dideritanya dicekam ketakutan. Ny Kokom semakin khawatir saat bunyi gemuruh terdengar bersamaan dengan air yang masuk ke dalam kamar perawatan di lantai satu tak lama kemudian. Saat itu, tak ada satu perawat pun yang ada di sampingnya.