Monday, August 31, 2015

Kompas, Edisi, Senin, 31 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Senin, 31 Agustus 2015

Kematangan Demokrasi Diuji

Pelaksanaan Pilkada Serentak di 262 Daerah Tinggal 3,5 Bulan Lagi


JAKARTA, KOMPAS — Kematangan demokrasi Indonesia diuji kembali dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015. Kali ini adalah pesta demokrasi di 262 daerah yang pelaksanaannya tinggal 3,5 bulan lagi. Hal ini menjadi tantangan bagi demokrasi selanjutnya di tingkat lokal.

Pilkada serentak sebenarnya bukan pertama kali di Indonesia. Pada 9 April 2012, Aceh menggelar pemilihan gubernur dan 17 bupati/wali kota secara serentak. Saat itu, ada 142 pasangan calon yang bertarung.

Tahapan pilkada serentak sejauh ini belum berjalan mulus. Dari semula akan digelar di 269 daerah, tujuh daerah lain tidak mendapatkan minimal dua pasangan bakal calon peserta pilkada. Artinya, baru 262 daerah yang pasangan bakal calon peserta pilkadanya sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum daerah.


PILKADA SURABAYA

Drama Politik yang Tak Kunjung Usai


 Subandi (50), seorang penjual rujak keliling, menggelengkan kepala ketika mendengar kabar bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya akan membuka kembali pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah untuk keempat kalinya, Minggu (30/8). Sebagai warga biasa, Subandi lelah mengikuti informasi itu.

Ia tidak bisa memahami mengapa kota sebesar Surabaya terkesan sulit sekali mencari calon pemimpin. Padahal, kota ini memiliki banyak perguruan tinggi ternama. Orang yang punya keahlian menata dan mengelola sebuah kota pun seharusnya tidak sulit ditemukan. Namun, berbagai kejutan dan masalah terus muncul di setiap tahapan pilkada Surabaya.

Masalah pertama muncul ketika pada pendaftaran peserta pilkada 26-28 Juli 2015, hanya pasangan calon petahana, yaitu Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, yang mendaftar. Hingga pendaftaran usai, tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar.

Malaysia

Tekanan terhadap PM Najib Menguat


KUALA, LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia bertahan di sekitar Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, Minggu (30/8) malam, di akhir hari kedua unjuk rasa besar-besaran gerakan Bersih 4.0. Mereka mendengarkan orasi yang disampaikan aktivis di panggung. Ribuan warga juga berjalan kaki meneriakkan yel-yel anti pemerintah.

Atmosfer kekecewaan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak disampaikan para demonstran, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Wisnu Dewabrata, dari Kuala Lumpur. Mereka kecewa karena menilai pemerintah gagal menyejahterakan rakyat. "Ekonomi memburuk. Biaya hidup semakin berat, juga pajak. Namun, pendidikan turun kualitasnya. Anak-anak sekolah tak lagi wajib berbahasa Inggris. Bagaimana bisa bersaing," ujar Khaty (45), ibu rumah tangga asal Kuala Lumpur.

Ahmad Lukman (26), peternak unggas asal Kedah, bersama rekan-rekannya menggunakan 13 mobil menuju Kuala Lumpur untuk berpartisipasi. "Rakyat sudah muak. Kami ingin pemerintahan diganti lewat pemilihan umum yang bersih," ujar Ahmad.

Sunday, August 30, 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 30 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 30 Agustus 2015

Siswa SD-SLTA Diliburkan

Kabut Asap Semakin Pekat dan Meluas hingga Aceh


JAMBI, KOMPAS — Udara di Kota Jambi, Jambi, dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, tidak sehat lagi seiring makin pekatnya kabut asap akibat kebakaran lahan. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak asap, kegiatan belajar-mengajar di sekolah di daerah itu diliburkan, Sabtu (29/8).

"Kondisi udara semakin buruk sehingga kami mengantisipasi dampak kesehatan anak sekolah dengan meliburkan sementara kegiatan belajar-mengajar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Syaiful Huda, Sabtu.

Berdasarkan pengukuran kualitas udara, Badan Lingkungan Hidup Daerah Jambi mendeteksi indeks standar pencemar udara (ISPU) telah mencapai angka 126, alias berstatus tidak sehat. Sesuai pedoman teknis dan pelaporan serta informasi ISPU, dalam status di atas 101, kandungan particulate matter (PM) 10 yang tinggi telah dianggap sangat mengganggu jarak pandang dan mengakibatkan pengotoran debu di mana-mana. Kandungan nitrogennya dapat berdampak pada peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan.


Thailand

Polisi Tangkap Seorang Tersangka Pengeboman


BANGKOK, SABTU — Pengungkapan kasus peledakan bom di Kuil Erawan, Bangkok, Thailand, mulai menunjukkan kemajuan. Kepolisian Thailand, Sabtu (29/8), menangkap seorang pria asing yang diduga terlibat dalam pengeboman kuil tersebut.

Juru Bicara Kepolisian Letnan Jenderal Prawut Thavornsiri menyatakan, pria itu, yang diperkirakan juga terlibat dalam ledakan sehari setelah pengeboman di Kuil Erawan, ditangkap di apartemen di pinggiran Bangkok. Sabtu siang, polisi menggerebek apartemen itu dan menemukan sejumlah bahan yang diduga untuk membuat bom, yang mungkin digunakan dalam serangan di Kuil Erawan pada 17 Agustus lalu.

Menurut Prawut, pria yang ditangkap itu kelihatan cocok dengan sosok yang diburu polisi. ”Polisi juga menemukan begitu banyak bahan yang dapat digunakan sebagai bom,” ujarnya.


Kehidupan Spiritual

Air untuk Kemakmuran Bali


Bagi umat Hindu Bali, air merupakan sumber kehidupan yang wajib dipelihara. Begitu pula Danau Batur dan Gunung Batur yang dipercaya sebagai istana Dewi Danu, dewi pelindung pertanian. Tak heran, Danau Batur dipagari banyak pura dengan dupa persembahyangan yang tak henti untuk kemakmuran Bali.

 ”I rika Sang Gnijaya mawarah-warah ring wong Bali kabeh: mangke angenemu mretha. Aywa sira lupa, nunas mretha ring hulundanu, apan manira ngamrethanin wong Bali kabeh, tan paran mapinunas mretha ring parahyangan ira ring hulundanu ngawe gemuh ikangrat... (Di sini, Sang Gnijaya bersabda kepada rakyat Bali: sekarang kalian mendapatkan air sumber kehidupan. Jangan lupa mohon amertha di Hulundanu, sebab akulah yang menghidupi masyarakat Bali semua. Barang siapa memohon amertha kepadaku niscaya akan memperoleh kemakmuran...).”

Kutipan kalimat dari prasasti tua itu dipajang di papan besar di bagian muka Pura Hulundanu Batur di tepi Danau Batur di Desa Pakraman Songan, Bangli. Pura Hulundanu Batur merupakan stana (kediaman) Dewi Danu yang dibangun tahun 380 Saka atau 458 Masehi oleh adiknya, Sang Hyang Gnijaya, yang beristana di Gunung Lempuyang dan Sang Hyang Putrajaya yang bermukim di Besakih, Gunung Agung.

Saturday, August 29, 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 29 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 29 Agustus 2015

Komunikasi Jadi Kunci Efektivitas Kebijakan

Selesaikan Persoalan Persepsi


JAKARTA, KOMPAS — Komunikasi menjadi faktor penting dalam rencana pengguliran kebijakan pemerintah. Komunikasi efektif perlu hadir, baik dalam interaksi di dalam pemerintahan, seperti antara presiden dan para menteri, maupun antara pemerintah dan pelaku usaha.

Melalui komunikasi itu akan muncul masukan dan pendapat sebelum sebuah kebijakan diterbitkan. Dengan demikian, kebijakan bisa tepat sasaran.

Hal ini berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menjawab pelemahan ekonomi global. Paket kebijakan itu diharapkan menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong valuta asing masuk kembali ke Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Industri Pengolahan Makanan dan Komoditas Strategis Juan Permata Adoe saat berkunjung ke Redaksi Kompas, di Jakarta, Jumat (28/8), menyebutkan, komunikasi diperlukan agar tidak terjadi salah paham dalam menghadapi suatu persoalan. Komunikasi itu termasuk dengan pengusaha.

BURUH BERTAHAN

Pilih Mandiri ketimbang ”Berjudi”


Tidak ingin terlalu lama terpuruk, mereka mencoba bangkit dengan tangan sendiri. Tidak ingin ”berjudi”, mereka memilih untuk mandiri.

Asep Sutrisna (40), warga Rancabentang, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, bergegas meninggalkan pabrik tempatnya bekerja menuju ke rumahnya. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 12.00.

Tak ada makan siang pada jam istirahat itu. Semalam, ia sudah berjanji bertemu Nia Rusmiati (31), tetangganya, untuk menyerahkan upah pengemasan keripik pisang selama seminggu terakhir. Tiba di rumah sekitar 10 menit kemudian, Nia sudah menanti. Dia membawa setumpuk kemasan keripik pisang berukuran 5 sentimeter (cm) x 7 cm. ”Hatur nuhun, Pak,” kata Nia saat menerima uang Rp 102.000 dari Asep. Uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga anaknya saat suaminya belum mendapatkan tawaran pekerjaan.

LIGA CHAMPIONS

Klub "Gurem" Bersaing di Liga Kasta Tertinggi


NICOSIA, KAMIS — Stanimir Stoilov, pelatih klub FC Astana, meloncat kegirangan saat Nemanja Maksimovic menjebol gawang APOEL Nicosia, enam menit jelang berakhirnya laga putaran kedua play off Liga Champions, Kamis (27/8), di Stadion Neo GSP, Nicosia, Siprus. Gol penyeimbang oleh Maksimovic mengubah skor menjadi 1-1 dan memastikan klub asal Kazakhstan itu lolos ke fase grup Liga Champions.

Astana unggul dengan agregat 2-1 atas APOEL Nicosia sehingga menjadi klub Kazakhstan pertama yang lolos ke babak utama Liga Champions. Keberhasilan itu langsung membuat semua warga di Astana larut dalam sorak-sorai.

"Sulit menggambarkan betapa pentingnya laga kemarin malam untuk pembangunan sepak bola dan olahraga di seluruh Kazakhstan," kata Darhan Kaletaev, Ketua Dewan Komisaris FC Astana, Kamis, di Astana. Juara Liga Kazakhstan itu akan bertemu Atletico Madrid (Spanyol), Benfica (Portugal), dan Galatasaray (Turki) di Grup C. Atletico runner-up Liga Champions 2013/2014. Benfica klub elite Portugal dan dua kali juara Piala Eropa di era 1960-an. Galatasaray juara Piala UEFA 2000.

Friday, August 28, 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 28 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 28 Agustus 2015

Indonesia Tarik Valuta Asing

Kebijakan untuk Hadapi Tekanan terhadap Rupiah


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi baru untuk menjawab tantangan pelemahan ekonomi global yang saat ini sedang terjadi. Kebijakan itu diharapkan bisa menggerakkan perekonomian nasional dan mendorong masuknya valuta asing ke Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah berkepentingan menarik valuta asing masuk ke Indonesia. Langkah itu diharapkan mampu menurunkan tekanan dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah.

"Paket ini menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi kelembagaan dan aturan, penerbitan kebijakan baru, serta pemberlakuan tax holiday," kata Darmin seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, di Jakarta, Kamis (27/8). Tax holiday adalah masa bebas pajak.



Dana Desa

Mendagri Geram Penyaluran Baru Mencapai 20 Persen


JAKARTA, KOMPAS —Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo geram karena penyaluran dana pembangunan desa sampai saat ini baru mencapai 20 persen. Padahal, instruksi dan radiogram sudah disampaikan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Bahkan, kepala daerah sudah dipanggil ke pusat, begitu pula sekretaris daerah. Kepala biro keuangan dan kepala dinas keuangan pemerintah daerah juga sudah dipanggil, begitu pula DPRD.

”Akar masalahnya adalah birokrasi yang berbelit-belit dan panjang. Tingkat kabupaten/kota memang harus merencanakan anggaran secara detail, tetapi untuk tingkat kepala desa cukuplah selembar untuk mengajukan perencanaan pembangunan desa,” tutur Tjahjo, Kamis (27/8), di Jakarta.

Apalagi, bulan-bulan ini, pertumbuhan ekonomi sedang kritis. Anggaran Rp 20,77 triliun yang seharusnya sudah beredar di masyarakat masih disimpan di bank.

Namun, dia optimistis masih ada waktu untuk segera mencairkan dana desa yang telah dialokasikan pemerintah itu.

Desa Mandiri

Swadaya Membangun dari Potensi Lokal


Menjelang sore, Pantai Pandawa yang berlokasi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, masih ramai dikunjungi wisatawan domestik dan beberapa turis asing. Pemandangan tebing dan jalur menuju pantai berliku-liku menjadi sensasi tersendiri.

Pandawa pun dikenal sebagai secret beach (pantai rahasia) karena dikelilingi tebing-tebing yang tinggi. Siapa sangka bahwa jalan berpagar tebing itu dulunya adalah tebing. Sekitar tahun 1999, masyarakat secara swadaya berusaha membukanya. Tahun 2004, tebing itu terbuka, sebagai jalan tembus menuju ke pantai. Terbukanya jalan tebing itu memberikan kontribusi pendapatan masyarakat sekitar Rp 10 juta per bulan dari pariwisata Pantai Pandawa.

Tahun 2014, pemasukan desa dari wisata Pantai Pandawa tercatat sekitar Rp 5 miliar. Pendapatan ini masih masuk ke Desa Adat Kutuh yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat dari iuran upacara adat hingga perbaikan infrastruktur.

Thursday, August 27, 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 27 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 27 Agustus 2015

Dana Desa Masih Tersumbat

Menteri, Bupati, Wali Kota Perlu Ambil Langkah


JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun untuk 74.093 desa masih tersumbat. Puluhan ribu desa belum menerima sepeser pun. Selain menggembosi daya tumbuh ekonomi, gagasan membangun dari pinggiran juga belum sepenuhnya terwujud.

Pemantauan Kompas di sejumlah desa di Maluku Tenggara Barat, Maluku, misalnya, hingga Rabu (26/8), dana desa belum diterima.

Kepala Desa Lorulun Firminus Torimtubun mengatakan sudah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pencairan dana desa sejak dua minggu lalu dan telah mengirimkannya kepada Camat Wertamrian. Dokumen itu, antara lain, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).


IHSG dan rupiah

Lepas Dollar AS untuk Bantu Perekonomian


JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan moneter bank sentral Tiongkok menurunkan suku bunga acuan meningkatkan risiko di negara kawasan Asia. Penurunan suku bunga acuan itu untuk mendorong konsumsi domestik Tiongkok. Kombinasi devaluasi yuan, yang sudah dilakukan sebelumnya, dan penurunan suku bunga acuan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, nilai tukar rupiah Rp 14.102 per dollar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan Reuters.com, rupiah diperdagangkan di pasar spot pada Rp 14.070-Rp 14.123 per dollar AS. Menurut ekonom pasar global Bank Permata, Joshua Pardede, Rabu (26/8), penurunan suku bunga acuan bank sentral Tiongkok akan melemahkan nilai tukar yuan terhadap dollar AS. Nilai tukar mata uang negara-negara Asia, termasuk rupiah, terseret turun.

IHSG menguat


Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Rabu, bertemu pimpinan DPR di Senayan, Jakarta. Ia mengimbau pengusaha rela melepas mata uang dollar AS. Dengan demikian, dollar AS dalam negeri tetap tersedia dan perekonomian dalam negeri terbantu. Ini terkait dengan transaksi berjalan Indonesia yang masih defisit 4,477 miliar dollar AS pada triwulan II-2015 atau 2,05 persen produk domestik bruto.