Kompas, Edisi, Selasa, 3 Maret 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 2 Maret 2015

Negara Belum Siap Kelola Air

Pengusaha Minta Kepastian Hukum dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Negara dan pemerintah hingga saat ini belum siap memenuhi kebutuhan air layak minum bagi seluruh rakyat. Peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan cukup besar.

Saat ini, semua perusahaan air minum di Indonesia yang berjumlah 425 perusahaan, di bawah pengelolaan pemerintah daerah, melayani sekitar 10 juta sambungan rumah atau setara dengan 60 juta orang atau 25 persen dari total penduduk. Dari sisi volume, itu setara dengan 3,2 miliar liter pada 2013.

Bandingkan dengan volume penjualan air minum dalam kemasan milik swasta yang mencapai 20,3 miliar liter (2013). Tahun 2014, volumenya naik menjadi 23,9 miliar liter.

KASUS BUDI GUNAWAN

KPK Menyatakan Kalah

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kalah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. KPK memutuskan melimpahkan pengusutan kasus itu kepada Kejaksaan Agung.

"Kami, KPK, terima kalah, tetapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami, masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan. Kalau terfokus pada kasus ini (Budi Gunawan), yang lain jadi terbengkalai. Belum lagi praperadilan-praperadilan," kata Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki saat jumpa pers dengan pemimpin KPK lainnya, di Jakarta, Senin (2/3).

Turut hadir dalam jumpa pers ini Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

KISRUH APBD DKI

Anggaran untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 versi DPRD DKI Jakarta termuat sejumlah usulan anggaran yang tidak jelas. Dalam rancangan itu antara lain ada program pengadaan alat pemindai dan pencetak masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sekolah di Jakarta Selatan. Salah satu sekolah yang ditulis mengajukan pengadaan kedua alat itu adalah SMP Negeri 73 Tebet, Jakarta Selatan.

"Saat ini kondisi SMPN 73 memprihatinkan karena bangunan sekolah mangkrak lebih dari satu tahun. Saya tidak mengajukan anggaran pengadaan barang. Saya hanya meminta pembangunan sekolah dilanjutkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman," kata Kepala Sekolah SMPN 73 Tebet Sukirman, Senin (2/3).

Terkait dugaan penyimpangan APBD tahun 2014, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menambahkan, memang ada pengadaan 49 unit alat pemasok daya listrik bebas gangguan (UPS). Sebanyak 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit untuk Jakarta Pusat. "Sumbernya dari daftar pengisian anggaran di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014," tuturnya