Monday, November 10, 2014

Kompas, Edisi, Senin, 10 November 2014

Kompas, Edisi, Senin, 10 November 2014


Anggaran Daerah Sering Diakali

APBD untuk Biayai Gaya Hidup Mewah Pejabat


PEKANBARU, KOMPAS — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memperbaiki tata kelola keuangan daerah jika ingin menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bukan masanya lagi pejabat di daerah mengakali penggunaan anggaran untuk memfasilitasi kemewahan diri dan kroninya, membiarkan rakyat tetap miskin.
”Untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah di Tanah Air, dapat diawali di Riau. Di provinsi ini, pengelolaan anggaran acap kali dipakai untuk mendukung gaya hidup mewah para pejabatnya. Makanya, perilaku pejabat cenderung korup. Semuanya kasatmata. Sampai sekarang belum ada kepala daerah di Riau yang mau hidup sederhana. Lebih banyak bertindak bagaikan raja,” ujar Usman, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, akhir pekan lalu, di Pekanbaru, Riau.

Ratusan Kapal Kecil Impor Beroperasi


JAKARTA, KOMPAS — Sedikitnya 182 kapal ikan buatan luar negeri berukuran kecil di bawah 100 gros ton mendapat izin menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Padahal, pemerintah telah menetapkan hanya kapal ikan impor berukuran minimal 100 GT yang boleh beroperasi.
Demikian penelusuran Kompas, akhir pekan lalu, terhadap data izin kapal ikan, seperti dirilis dalam situs web www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan. Sejak pekan lalu, pemerintah membuka akses publik terhadap data semua kapal ikan dalam lingkup perizinan pemerintah pusat.

JAKSA AGUNG

Jangan Berkompromi dengan Politik


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali diingatkan untuk tidak berkompromi dengan kekuatan politik dalam memilih Jaksa Agung. Jokowi juga diharapkan tidak tersandera oleh kepentingan kartel kejaksaan dalam menetapkan pemimpin tertinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Demikian harapan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Legal Roundtable (ILR), dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), yang diungkapkan Minggu (9/11), di Jakarta.