Kompas, Edisi, Jumat, 26 September 2014

Kompas, Edisi, Jumat, 26 September 2014

Fraksi Demokrat Walk Out

Tengah Malam, Rapat Paripurna Kembali Diskors

JAKARTA, KOMPAS — Proses persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berlangsung sangat alot di DPR. Lobi-lobi panjang dilakukan dan hingga berita ini ditulis, Jumat (26/9) pukul 00.10, kesepakatan belum tercapai. Seusai diskors, Fraksi Demokrat ternyata mengambil sikap netral dengan walk out.

Sebelumnya, kecenderungan dukungan terhadap pilkada langsung itu terlihat menguat setelah ada kesamaan pandangan di antara empat fraksi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Keempat fraksi ini menguasai mayoritas anggota DPR.

Jika merujuk pada ”peta” terakhir, dengan kehadiran 500 anggota DPR, apabila dilakukan voting, keempat fraksi ini berpotensi menang meski selisihnya sangat tipis. PDI-P (90 suara), PKB (21 suara), Hanura (10 suara), dengan tambahan Demokrat (130 suara).

TAJUK RENCANA

Mengatasi Kemiskinan

SELAMBATNYA penurunan kemiskinan dan melebarnya ketimpangan kemakmuran jadi tantangan Indonesia selain kerentanan pada krisis global.

Dalam konferensi Bank Dunia di Jakarta, Selasa (23/9), isu tersebut diangkat Wakil Presiden Boediono dan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves. Apabila tidak segera diatasi, akan menimbulkan gejolak sosial dan mengurangi capaian pembangunan selama ini. Kemiskinan memang turun terus, tetapi penurunannya melambat. Pada periode 2012-2013 tingkat penurunannya bahkan yang terkecil dalam satu dekade terakhir, yaitu hanya 0,7 persen.

Antisipasi Dampak Sistemis

Atur Konglomerasi Keuangan

JAKARTA, KOMPAS  — Sebanyak 31 konglomerasi menguasai 70 persen aset sektor keuangan Indonesia yang pada semester I-2014 berjumlah sekitar Rp 5.300 triliun. Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan untuk mengantisipasi dampak sistemis yang mungkin muncul.

Konglomerasi keuangan adalah beberapa lembaga keuangan yang berada dalam satu kelompok usaha karena keterkaitan pemegang saham pengendali dengan lini usaha. Kepala Departemen Pengembangan, Pengawasan, dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Boedi Armanto mengatakan, bank ada di dalam seluruh konglomerasi itu. ”Konglomerasi itu umumnya terdiri dari bank dan lembaga keuangan nonbank, seperti asuransi, pembiayaan, dan sekuritas, atau bank dengan salah satu dari lembaga keuangan itu,” kata Boedi, di Jakarta, Kamis (25/9).