Kompas, Edisi, Selasa, 30 September 2014

Kompas, Edisi, Selasa, 30 September 2014

Gelombang Uji Materi ke MK

Presiden Punya Alternatif untuk Cegah Berlakunya UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Hanya dalam sehari, yakni pada Senin (29/9), Mahkamah Konstitusi menerima empat permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau lebih dikenal dengan UU Pilkada. Gelombang uji materi diprediksi terus mengalir.

Mengalirnya dukungan itu karena sejumlah pihak lain telah merencanakan pengujian UU yang sama. Salah satu yang punya gagasan mendaftarkan permohonan uji materi itu adalah Dewan Perwakilan Daerah.

Senin kemarin, permohonan diajukan sejumlah perorangan warga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka adalah Supriyadi Widodo Eddyono bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan kawan-kawan (pendaftar pertama), diikuti OC Kaligis sebagai pendaftar kedua. Kemudian Budi Arie Setia Budi dkk (pendaftar ketiga) serta Hendrasmo selaku Direktur Eksekutif Indo Survei dan Strategi dkk (pendaftar keempat).

Asian Games

Lompatan Emas Maria Londa

INCHEON, KOMPAS — Atlet atletik Maria Natalia Londa mempersembahkan medali emas Asian Games 2014 dari nomor lompat jauh putri di Stadion Utama Asiad, Incheon, Korea Selatan, Senin (29/9). Dengan lompatan emasnya yang sejauh 6,55 meter, ”Indonesia Raya” kembali berkumandang, kali ini di stadion megah berkapasitas 60.000 penonton.

Inilah emas ketiga Indonesia dan tak terduga. Wartawan Kompas, Wisnu Aji Dewabrata, melaporkan dari Stadion Utama Asiad, kemarin, perhatian para suporter Indonesia lebih tertuju ke stadion bulu tangkis, tempat ganda campuran juara dunia 2013, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, bertarung memperebutkan emas melawan wakil Tiongkok, Zhang Nan/Zhao Yunlei.

Sudah dua hari berturut-turut para pebulu tangkis sukses mengumandangkan ”Indonesia Raya” dan mengibarkan Merah Putih di stadion itu. Namun, kemarin, upaya Tontowi/Liliyana untuk mengulanginya gagal. Maria menjadi penyelamat. Kemarin, Merah Putih tetap berkibar dan ”Indonesia Raya” tetap diperdengarkan berkat lompatan emasnya.

Kolaborasi

”Smoke on the Water”...

BAGI sejumlah pemusik dari Jakarta, tak terbayangkan mereka akan latihan di desa di Gunung Merbabu, yang untuk mencapainya harus melewati jalanan terjal berbatu-batu. Sebagian dari mereka takjub melihat ladang di kiri-kanan. Ada kubis, tembakau, serta pohon-pohon cabe yang tengah berbuah.

”Kalau kolaborasi musik etnik, jalannya pun harus begini,” seloroh Masri AP. Gitaris ini menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan main band, termasuk di kafe-kafe di Jakarta dengan grup yang terkenal di kalangan generasi 1970-an, Yeah Yeah Boys. Band ini hafal semua lagu Generasi Bunga, seperti Santana, Chicago, dan James Gang.

Ia bagian dari pemusik yang akan ambil bagian dalam kolaborasi antara pemusik/etnomusikolog Rizaldi Siagian dan Komunitas Lima Gunung. Rizaldi, akademikus lulusan San Diego State University yang kini tinggal di Jakarta, bersama Komunitas Lima Gunung (Gunung Merbabu, Merapi, Andong, Sindoro, dan Sumbing) yang dipimpin Sutanto, tengah menggarap kolaborasi berjudul Lakon Lakuning Laku. Karya tersebut akan dipentaskan di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, 3 Oktober mendatang.

Kompas, Edisi, Senin, 29 September 2014

Kompas, Edisi, Senin, 29 September 2014

 

Janji SBY Ditagih dengan Perppu

Warga Himpun KTP Gugat UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS — Arus penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tak berhenti. Ribuan warga menghimpun kartu tanda penduduk untuk menggugat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun diminta mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Suara masyarakat itu disampaikan dalam aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (28/9). Masyarakat yang berolahraga pagi di hari bebas kendaraan bermotor antusias mendukung.
”Saya tidak mau kehilangan hak suara. Kalau dipilih DPRD, saya yakin kepala daerah lebih banyak memikirkan organisasi dan kelompoknya,” ujar Ronald Sitinjak (30), karyawan swasta.

Ketua RT Pun Dipilih Langsung oleh Rakyat

Sariyem berjalan tertatih, menuju tempat pemungutan suara di kampungnya, Minggu (28/9) pagi. Perempuan berusia 74 tahun itu menyodorkan undangan untuk memilih kepada panitia pemilihan, lalu berjalan pelan menuju bilik suara. Sesudah itu, dibantu seorang petugas, dia memasukkan surat suara ke kotak suara.

Begitu aktivitas menggunakan hak pilihnya selesai, Sariyem duduk di salah satu kursi yang berderet di tempat pemungutan suara (TPS). Napasnya agak terengah-engah, tetapi wajahnya memancarkan kelegaan. ”Sudah lega bisa nyoblos walau harus sedikit ngos-ngosan. Lha wong saya ini punya penyakit saraf, asam urat, dan rematik,” katanya, sambil tertawa.

Emas Ganda Putra danPutri Pun Bersanding

Putri Pun Bersanding

 DIPASANGKAN  seusai Olimpiade London 2012, ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menuai hasil mengesankan dalam pertandingan pertama mereka di Malaysia Terbuka 2013. Herry Iman Pierngadi, kepala pelatih ganda putra pelatnas Cipayung, kala itu, mengatakan, suasana dan komunikasi yang terbangun di antara keduanya memperlihatkan optimisme yang tinggi.
Optimisme itu terus berlanjut. Penampilan yang menggigit, kompak di dalam dan luar gelanggang, menjadi modal bagi mereka untuk melangkah jauh di turnamen bulu tangkis tertua, All England. Semifinal menjadi langkah terakhir mereka dalam kejuaraan di Birmingham, Inggris, 2013, itu.

Kompas, Edisi, Jumat, 26 September 2014

Kompas, Edisi, Jumat, 26 September 2014

Fraksi Demokrat Walk Out

Tengah Malam, Rapat Paripurna Kembali Diskors

JAKARTA, KOMPAS — Proses persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berlangsung sangat alot di DPR. Lobi-lobi panjang dilakukan dan hingga berita ini ditulis, Jumat (26/9) pukul 00.10, kesepakatan belum tercapai. Seusai diskors, Fraksi Demokrat ternyata mengambil sikap netral dengan walk out.

Sebelumnya, kecenderungan dukungan terhadap pilkada langsung itu terlihat menguat setelah ada kesamaan pandangan di antara empat fraksi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Keempat fraksi ini menguasai mayoritas anggota DPR.

Jika merujuk pada ”peta” terakhir, dengan kehadiran 500 anggota DPR, apabila dilakukan voting, keempat fraksi ini berpotensi menang meski selisihnya sangat tipis. PDI-P (90 suara), PKB (21 suara), Hanura (10 suara), dengan tambahan Demokrat (130 suara).

TAJUK RENCANA

Mengatasi Kemiskinan

SELAMBATNYA penurunan kemiskinan dan melebarnya ketimpangan kemakmuran jadi tantangan Indonesia selain kerentanan pada krisis global.

Dalam konferensi Bank Dunia di Jakarta, Selasa (23/9), isu tersebut diangkat Wakil Presiden Boediono dan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves. Apabila tidak segera diatasi, akan menimbulkan gejolak sosial dan mengurangi capaian pembangunan selama ini. Kemiskinan memang turun terus, tetapi penurunannya melambat. Pada periode 2012-2013 tingkat penurunannya bahkan yang terkecil dalam satu dekade terakhir, yaitu hanya 0,7 persen.

Antisipasi Dampak Sistemis

Atur Konglomerasi Keuangan

JAKARTA, KOMPAS  — Sebanyak 31 konglomerasi menguasai 70 persen aset sektor keuangan Indonesia yang pada semester I-2014 berjumlah sekitar Rp 5.300 triliun. Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan untuk mengantisipasi dampak sistemis yang mungkin muncul.

Konglomerasi keuangan adalah beberapa lembaga keuangan yang berada dalam satu kelompok usaha karena keterkaitan pemegang saham pengendali dengan lini usaha. Kepala Departemen Pengembangan, Pengawasan, dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Boedi Armanto mengatakan, bank ada di dalam seluruh konglomerasi itu. ”Konglomerasi itu umumnya terdiri dari bank dan lembaga keuangan nonbank, seperti asuransi, pembiayaan, dan sekuritas, atau bank dengan salah satu dari lembaga keuangan itu,” kata Boedi, di Jakarta, Kamis (25/9).

Kompas, Edisi, Kamis, 25 September 2014

Kompas, Edisi, Kamis, 25 September 2014

Hakim: Korupsi Anas Berlanjut

Tawaran Sumpah Kutukan Tak Ditanggapi

JAKARTA, KOMPAS — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terbukti melakukan korupsi secara berlanjut dan pencucian uang secara berulang-ulang.

Anas (45) divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Mantan anggota DPR itu juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp 57,59 miliar dan 5,22 juta dollar AS atau subsider dua tahun kurungan.

Sidang Isbat

Idul Adha Jatuh 5 Oktober

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agama menetapkan Idul Adha atau 10 Zulhijah 1435 Hijriah jatuh hari Minggu, 5 Oktober 2014. Muhammadiyah akan merayakan lebih dulu, yaitu Sabtu. Umat Islam diminta saling menghargai terkait ada perbedaan hari raya kurban itu.

Kementerian Agama menggelar sidang isbat awal Zulhijah 1435 Hijriah di Jakarta, Rabu (24/9) sore, dipimpin Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Forum ini dihadiri antara lain Majelis Ulama Indonesia, perwakilan dari belasan organisasi Islam, pakar astronomi, dan beberapa duta besar negara sahabat. Perwakilan Muhammadiyah juga mengikuti sidang.

Sepak Bola

Drama 31 Gol di Stadion Anfield

LIVERPOOL, RABU - Pertandingan sepak bola kerap memunculkan drama yang menarik dan mengejutkan. Situasi itulah yang terekam pada laga Piala Liga Inggris (Capital One Cup) antara tuan rumah Liverpool dan Middlesbrough di Stadion Anfiel, Selasa (23/9) atau Rabu dini hari WIB.

Kompas, Edisi, Jumat, 19 September 2014

Kompas, Edisi, Jumat, 19 September 2014

PDI-P Siap Jadi Partai Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato politik yang sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional IV PDI-P, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9). Pidato politik itu terkait perubahan haluan politik PDI-P dari partai di luar pemerintahan menjadi partai pemerintah.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu di Semarang, Kamis. ”Selama ini Ibu Megawati melaksanakan keputusan kongres bahwa PDI-P di luar pemerintahan. Dengan kemenangan Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, keputusan politik kongres itu diubah. PDI-P menjadi partai pemerintah,” tutur Tjahjo.

Daftar Tunggu 20 Tahun

Kloter Pertama Haji Kalimantan Selatan Diberangkatkan

BANJARMASIN, KOMPAS — Jemaah calon haji asal Kalimantan Selatan mulai diberangkatkan melalui embarkasi Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kamis (18/9). Dari bandara itu, diberangkatkan 13 kloter dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan jemaah sekitar 4.100 orang.

”Jemaah calon haji dari Kalimantan Selatan yang bisa berangkat patut bersyukur. Sekarang ini daftar tunggu haji reguler Kalsel mencapai 20 tahun lebih,” kata Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dalam acara pelepasan jemaah calon haji embarkasi Syamsudin Noor di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru, Kamis dini hari.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel beserta jajaran melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama Kalsel yang berasal dari Kabupaten Tabalong. Kloter pertama berjumlah 325 orang, terdiri dari 318 anggota jemaah calon haji dan 7 pendamping. Adapun jumlah jemaah calon haji Kalsel tahun ini sebanyak 3.050 orang.

Ulangi Memori Indah 1986

Korea Utara Melaju ke Babak 16 Besar, Posisi Iran Terancam

INCHEON, KOMPAS — Tim sepak bola Indonesia U-23 melaju ke babak 16 besar Asian Games 2014 setelah menang 4-0 atas Maladewa di Stadion Sungui Arena Park, Incheon, Korea Selatan, Kamis (18/9). Skuad ”Merah Putih” mengulangi kenangan indah 1986 saat terakhir kali lolos dari babak grup.


Itu adalah kali kedua Indonesia berpesta gol ke gawang lawan. Di laga pertama melawan Timor Leste, Senin lalu, Indonesia menang tujuh gol tanpa balas.

Pelatih tim Indonesia Aji Santoso mengatakan, kerja keras pemain perlu diapresiasi. ”Pertandingan kedua ini penting karena kalau menang, kami pasti lolos ke 16 besar. Pemain di lapangan melaksanakan instruksi saya,” ujar Aji kepada wartawan Kompas, Wisnu Aji Dewabrata, di Incheon, Kamis.

Menurut Aji, pada laga melawan Thailand, ia bakal merotasi pemain. ”Saya akan turunkan pemain yang belum pernah dimainkan. Saya ingin menang lawan Thailand, ini pertandingan bergengsi,” katanya.

Kompas, Edisi, Kamis, 18 September 2014

Kompas, Edisi, Kamis, 19 September 2014

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Artidjo: Korupsi, Kanker yang Gerogoti Negara

Jakarta, Kompas Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan yang suram. Berdasarkan asumsi itu, kejahatan koruptor adalah perampasan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar mengungkapkan hal itu ketika diwawancarai Kompasseputar alasannya yang selalu menjatuhkan hukuman maksimal kepada para terdakwa korupsi.
”Korupsi itu kejahatan kemanusiaan yang dampaknya multieffect. Berdampak negatif kepada tubuh negara. Negara menjadi tidak sehat lagi. Koruptor itu juga merampas hak asasi manusia, khususnya hak-hak rakyat untuk sejahtera,” ujarnya.

Kabut Asap Kian Mengancam

Penerbangan Pagi Hari Sejumlah Bandara Terganggu

PEKANBARU, KOMPAS Asap pekat akibat kebakaran lahan dan hutan terus menyelimuti sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jarak pandang pagi hari makin pendek. Warga diminta mengenakan masker saat di luar rumah. Tanpa penanganan menyeluruh, titik api bisa terus muncul.
”Selama Agustus ini, cuaca makin kering. Ini menyebabkan kebakaran lebih mudah terjadi dan jika sudah muncul, titik api semakin tidak terkendali. Puncak kemarau akan sampai Oktober 2014,” kata Kepala Pusat Informasi Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugoho, Rabu (17/9), di Jakarta.

RUU PILKADA

Presiden Bisa Tolak Pengesahan di Sidang Paripurna

Jakarta, Kompas Sebagai kepala pemerintahan dalam sistem quasi presidential, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat tidak menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh DPR dalam sidang paripurna. Penolakan itu dapat dilakukan jika Presiden berpendapat pilkada secara langsung dinilai sangat penting dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, kader dan pengurus Partai Demokrat di parlemen sebaiknya juga mengikuti instruksi yang disampaikan Yudhoyono, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, lewat Youtube, baru-baru ini.
Hal itu disampaikan pengamat politik Ari Dwipayana di sela-sela diskusi terbatas bertema ”Polemik RUU Pilkada” yang diselenggarakan PDI-P, di Jakarta, Rabu (17/9). ”Kalau pilkada langsung dianggap penting dalam konteks pembangunan demokrasi, Presiden harus tegas. Presiden cukup menyatakan tidak menyetujui (pengesahan) RUU Pilkada),” kata Ari. Sesuai UUD 1945, sebelum disahkan, RUU yang dibahas DPR dan pemerintah harus disetujui bersama.