Kompas Edisi Jumat 30 September 2016

Kompas Edisi Jumat 30 September 2016

Deklarasi Rp 4.000 Triliun

Melalui Program Pengampunan, Wajib Pajak Bertambah 11.920 Orang

JAKARTA, KOMPAS — Deklarasi aset melalui program pengampunan pajak menembus Rp 4.000 triliun dan sesuai target di kisaran Rp 3.000 triliun hingga Rp 4.000 triliun. Selain mencapai target, Direktorat Jenderal Pajak juga mendapatkan tambahan wajib pajak baru sebanyak 11.920 orang.
Jumlah wajib pajak baru itu kemungkinan besar masih akan terus bertambah karena program pengampunan pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9) dan tahap tiga berakhir pada 31 Maret 2017. ”Deklarasi sudah lebih dari Rp 4.000 triliun,” kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteadi menjawab pertanyaan Kompas di Jakarta, Kamis (29/9).

Berdasarkan data yang ditampilkan pada laman DJP pada Kamis pukul 22.00, sebanyak 297.202 wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Total aset yang dideklarasikan Rp 3.184 triliun. Uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp 79,4 triliun.

PON JABAR 2016

Saatnya Serius Menata Pembinaan Olahraga

JAKARTA, KOMPAS — Pekan Olahraga Nasional Jabar 2016 rampung digelar. Meski atlet-atlet muda bermunculan di sejumlah cabang, dominasi atlet level pelatnas atau level internasional masih terasa. Namun, muncul pula kenyataan bahwa kualitas atlet Tanah Air masih tertinggal dari atlet negara lain.

Fenomena ini menguatkan perlunya perubahan pembinaan atlet muda, salah satunya menjadikan PON sebagai ajang bagi atlet-atlet muda untuk menembus level elite.

Pengajar Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta Djoko Pekik mengatakan, pemerintah mesti lebih peduli dan serius melihat hal tersebut. Pemerintah harus membuat regulasi yang mengikat, salah satunya soal pembatasan atlet yang tampil di PON. Atlet level pelatnas, yang sudah tampil di level internasional, seharusnya tidak lagi turun di PON.

Pelestarian Cagar Budaya

Mereka yang Kesengsem Lasem

Rumah-rumah gedong berusia hampir 150 tahun itu dibiarkan sepi setelah ditinggalkan pemilik atau ahli warisnya. Gerbang kayu megah yang menjadi pintu masuk terlihat kusam, menandakan rumah tidak terawat.

Rumah-rumah besar perpaduan arsitektur Tiongkok-Hindia di kawasan pecinan Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, itu seolah di ambang kehancuran. Kawasan itu tumbuh pesat seiring pesatnya perdagangan candu di Pulau Jawa pada abad ke-19. James R Rush dalam bukunya, Opium to Java, mencatat Lasem sebagai corong candu pada 1860-an.

Seiring hancurnya perdagangan candu, sebagian besar warganya beralih menjadi pengusaha batik. Namun, Lasem kembali mati suri, hanya sebagai pelintasan di antara kesibukan jalur pantura yang dirintis saat pemerintahan Daendels pada 1808.

Kompas Edisi Kamis 29 September 2016

Kompas Edisi Kamis 29 September 2016

Hati-hati Putuskan NCICD

Belum Ada Kajian Komprehensif soal Dampak Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang tenggat kajian Proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD), pemerintah perlu ekstra hati-hati memutuskan lanjut tidaknya proyek raksasa tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak bisa ditarik kembali saat proyek fisik dimulai, bisa merugikan semua pihak, termasuk penanam modal.

Penelitian yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan, Proyek Pembangunan NCICD ini berisiko besar bagi lingkungan dan arus laut di Teluk Jakarta, selain berdampak sosial budaya.

Ahli kelautan Balai Pengkajian dan Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT), Widjo Kongko, Rabu (21/9), mengatakan, tahun 2013-2014, lembaganya melakukan pemodelan terhadap rencana proyek ini.

PON 2016

Jabar Kampiun di Tengah Persoalan

BANDUNG, KOMPAS — Kontingen tuan rumah Jawa Barat akhirnya menahbiskan diri sebagai pengumpul medali terbanyak PON 2016 dengan total 217 medali emas. Medali emas sepak bola menjadi emas pamungkas Jabar di PON kali ini.

Meski meraih hasil maksimal, perhelatan PON Jabar 2016 diwarnai dengan sejumlah kejadian yang menodai sportivitas yang ingin dibangun dan menjadi filosofi olahraga sejak awal. Persiapan yang tidak maksimal membuat penyelenggaraan terkesan tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan PON sebelumnya.

Cabang atletik menjadi cabang yang kesiapannya paling akhir. Ketiadaan peralatan tanding hingga dua hari menjelang perlombaan memunculkan sejumlah tanda tanya, termasuk di kalangan delegasi teknik yang bertugas memastikan kelancaran penyelenggaraan lomba di cabang itu.

Banjir Garut

Ujian bagi Pengungsi Menata Masa Depan

Waktu menunjukkan pukul 21.00 saat Nyonya Nenah (37) menahan kantuk, Selasa (27/9). Dua bola mata warga Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memerah.

Anak bungsunya, Ali (3), tidur di pangkuan sejak sejam lalu. Hujan deras yang terjadi kembali mengganggu waktu istirahatnya di pengungsian setelah banjir bandang meratakan rumahnya.

Tinggal di teras samping Masjid Al Muqaroh Cimacan selebar 1 meter, cipratan air leluasa membasahi karpet dan plastik tipisnya. Dingin menusuk tulang meski jaket tebal kumal sudah ia pakai.

”Sudah tujuh hari tinggal di sini. Terus diguyur hujan, kepala ini sakit juga,” kata Ny Nenah sembari memasang koyok sakit kepala di jidatnya.

Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Kompas Edisi Rabu 28 September 2016

Partisipasi Amnesti Melesat

Sebagian Besar Aset di Luar Negeri Belum Diikutkan

JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi pengampunan pajak melesat dalam sembilan hari terakhir. Sampai dengan Selasa (27/9) pukul 22.00, sebanyak 205.006 wajib pajak berpartisipasi dengan aset mencapai Rp 2.512 triliun. Namun, aset di luar negeri yang dilaporkan sangat kecil dibandingkan potensinya.

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin, menyatakan, pemerintah tetap mengharapkan peningkatan repatriasi. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk melancarkan arus repatriasi. Salah satunya dengan merevisi ketentuan tentang perusahaan cangkang.

Sebelumnya, perusahaan cangkang harus dibubarkan jika wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak. Belakangan, ketentuan ini direvisi sehingga perusahaan cangkang tidak harus dibubarkan.

LETUSAN Gunung BARUJARI

Kondisi 389 Wisatawan Belum Diketahui

JAKARTA, KOMPAS — Gunung Barujari di kaldera Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, kembali meletus pada Selasa (27/9) pukul 14.45 Wita. Letusan yang melontarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter ke barat daya itu tergolong tiba-tiba. Kondisi 389 wisatawan yang berada di Taman Nasional Gunung Rinjani, hingga kemarin, belum diketahui.

 Berdasarkan informasi dari Seksi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pada 25-27 September 2016, ada 389 wisatawan, terdiri dari 333 wisatawan mancanegara dan 56 wisatawan lokal, yang naik melalui Pos Sembalun. ”Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB bersama pihak terkait dan relawan masih berkoordinasi untuk mengetahui kondisi wisatawan yang masih berada di gunung,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo khawatir terhadap letusan di Barujari yang tidak ada peringatan sebelumnya. Gunung itu ramai didaki wisatawan. ”Sampai saat ini belum ada laporan tentang pendaki yang menjadi korban,” ujarnya. Situasi mitigasi gunung api di Barujari dilematis. Banyak wisatawan ingin menikmati keindahan kawah Gunung Rinjani dan Barujari.

KESEMPATAN KERJA

Membantu Penyandang Disabilitas

Menjadi penyandang disabilitas tak menyurutkan semangat Anik Puji (24) untuk bekerja. Selepas lulus kuliah, penyandang tunadaksa itu gigih mencari pekerjaan. Dengan bantuan situs Kerjabilitas, Anik diterima bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia.

 Kerjabilitas adalah situs yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja yang mau menerima mereka. Situs itu dikembangkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Saujana yang berbasis di Yogyakarta.

Sekitar Maret 2016, Anik tak sengaja menemukan situs yang beralamat di http://kerjabilitas.com tersebut.

”Waktu itu, saya sedang mencari informasi di internet tentang lowongan kerja untuk tunadaksa, lalu enggak sengaja ketemu website Kerjabilitas. Awalnya, saya juga enggak tahu ini website apa,” katanya.

Kompas Edisi Selasa 27 September 2016

Kompas Edisi Selasa 27 September 2016

85 Tahun Jakob Oetama

Hari ini, 27 September 2016, genap 85 tahun usia Bapak.... Mari, Pak, kita jumpa lagi sambil menyeruput secangkir teh. Lalu bicara tentang pers, tentang politik, jagat yang Bapak fasih menguraikannya. Juga tentang Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera, tetapi masih terus jadi impian.

 Bapak putra asal Jowahan, di dekat Candi Borobudur, yang pintar. Semula ingin jadi guru, tapi Romo Oudejans mengatakan, ”Guru sudah banyak, wartawan belum.”

Lalu jadilah Bapak wartawan par excellence, yang suka mengajak junior agar gumunan, agar ’menunggangi gelombang berita’ (riding the news), dan agar menjadikan berita sebagai kapstok untuk menumpahkan pengetahuan dan empati. Bapak juga mengingatkan agar wartawan selalu mengetuk (frapper toujours), juga tak melupakan untuk apa kemerdekaan pers yang kini digenggam. Ya, freedom for apa setelah freedom from tirani.

Biaya Pilkada Picu Korupsi

Pencalonan Butuh Dana Besar

JAKARTA, KOMPAS — Biaya yang dibutuhkan pasangan calon pada Pilkada 2017 umumnya akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan resmi mereka sebagai kepala daerah jika menang dalam pilkada. Tanpa pengawasan yang ketat, kondisi ini dapat menjadi awal dari korupsi di daerah.

 Data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015 menunjukkan, biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp 30 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Biaya itu diperkirakan makin besar di Pilkada 2017. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada 2017 menyebutkan, pasangan calon kepala daerah diizinkan menambah bahan dan alat peraga kampanye dengan batasan yang sudah ditentukan, selain yang sudah ditanggung negara.

Indeks Pariwisata Indonesia

Denpasar Menjadi Acuan

 Litbang ”Kompas” bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata mengembangkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) mengacu pada Travel and Tourism Competitive Index untuk mengukur kesiapan daerah tujuan pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Laporan jurnalistik terhadap 25 kabupaten/kota yang lolos seleksi data sekunder telah dimuat Agustus lalu. Hasil pengukuran indeks dilaporkan berikut ini, bersamaan dengan Hari Pariwisata Nasional, 27 September.

Tingkat daya saing tertinggi industri pariwisata Indonesia masih didominasi kota-kota besar. Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) dengan skor 3,81 dari rentang skala indeks 0 hingga 5. Aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola, dan infrastruktur menjadi penopang utama keunggulan ibu kota Provinsi Bali itu.

Kesiapan infrastruktur, dukungan lingkungan bisnis, dan nama Bali yang sudah terkenal di dunia menjadi fondasi kokoh pengembangan pariwisata Denpasar. Sementara dalam aspek potensi wisata alam dan buatan, posisi kota ini tidak setinggi beberapa daerah lain.

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Kompas Edisi Sabtu 24 September 2016

Pilkada DKI Gambaran Pilpres

Kontestasi Diprediksi Berlangsung Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya tiga poros kekuatan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan refleksi dari sisa pertarungan pada pemilihan presiden terdahulu. Tiga poros itu menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu uji sekaligus persiapan ke Pemilihan Presiden 2019.

 Pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Jumat (23/9) malam, ada dua pasang bakal calon mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang menggandeng Sylviana Murni.

Pencalonan ini membuat Agus mundur dari TNI dan Sylviana mundur dari pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta.

PON JABAR 2016

Penyelenggaraan Baik meski Banyak Soal

BANDUNG, KOMPAS — Meski di lapangan terjadi beberapa kericuhan dan ketidakpuasan dari sejumlah kontingen, Menpora Imam Nahrawi menilai sejauh ini penyelenggaraan PON Jabar 2016 sangat lancar. Terkait masalah ketimpangan penilaian oleh wasit, Kemenpora, KONI Pusat, dan Panitia Besar PON melimpahkan hal itu ke pengurus pusat cabang olahraga.

”Saya menilai penyelenggaraan PON sudah berjalan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kurang, itu sudah dievaluasi oleh PB PON. Kalaupun ada kekurangan, itu di luar kemampuan penyelenggara,” kata Imam seusai menggelar rapat evaluasi PON, Jumat (23/9), di Bandung, Jawa Barat.

Rapat yang berlangsung satu jam itu diikuti jajaran Kemenpora, KONI Pusat, PB PON, Kepolisian Daerah Jabar, dan Komando Daerah Militer III Siliwangi. Sehari sebelumnya, di Jakarta, Menpora menyatakan akan mengevaluasi besar-besaran akar permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan PON Jabar 2016, sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Hal ini dilatarbelakangi berbagai persoalan dan kericuhan yang muncul di PON yang telah berlangsung lebih dari sepekan (Kompas, 23/9).

PERPAJAKAN

Jalan Panjang untuk Pengampunan

Negara sedang berbaik hati kepada warganya yang lupa, abai, sengaja tidak melaporkan harta, atau menyimpannya di luar negeri dengan memberi pengampunan. Namun, untuk mendapatkannya, warga harus menempuh jalan panjang dan berliku.

 Jarum jam baru menunjukkan pukul 05.00. Santo (48) bergegas mengambil nomor antrean begitu tiba di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nomor antrean di tangan Santo menunjukkan angka 70. Padahal, pelayanan baru dibuka pukul 08.00.

”Saya terpaksa datang pagi sekali agar bisa mendapatkan kuota pelayanan. Walaupun datang pukul 05.00, ternyata antrean sudah sangat panjang,” ujarnya, Kamis (22/9).