Friday, January 30, 2015

Kompas, Edisi Jumat, 30 Januari 2015

Kompas, Edisi Jumat, 30 Januari 2015

 

Rakyat di Atas Segalanya

Seusai Prabowo Bertemu Presiden, KMP Menggelar Pertemuan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Republik Indonesia pada saat ini dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, presiden harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan partai atau kelompok.

”Sejak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sampai detik ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak mewakili golongan, partai apa pun,” kata presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekitar satu jam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1). Dia menambahkan, rakyat yakin, presiden yang dipilih itu akan memihak 100 persen pada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan ini, saat ditanya tentang penegakan hukum, Habibie mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi kemarin siang di Istana Bogor sudah tepat.

WAWANCARA KHUSUS ”KOMPAS”

Joko Widodo: Konsolidasi Masih Belum Selesai


 SELASA (27/1), sebenarnya, genap 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski demikian, Presiden Jokowi tak mau menggunakan waktu itu sebagai ukuran untuk menilai kinerja. Bagi keduanya, setelah dilantik MPR pada 20 Oktober 2014 hingga lima tahun mendatang merupakan waktu penuh bekerja untuk rakyat.

Di tengah ketegangan politik akibat perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri menyusul pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri serta penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jokowi justru blusukan meninjau bakal kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Inalum di Sumatera Utara.

Ditemui Kompas, Sabtu (24/1), di Kantor Kepresidenan, Presiden tak ingin mandat yang diterimanya dinilai terbatas dalam waktu 100 hari. Alasannya, konsolidasi di kementerian dan daerah masih belum selesai. ”Konsolidasi organisasi kita, baik di kementerian maupun daerah, masih berjalan,” kata Presiden.

TAJUK RENCANA

Rapor Pemerintahan Jokowi-JK

KENDATI banyak dicerca dalam kebijakan di bidang hukum/ HAM, capaian 100 hari Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi cukup menjanjikan.

Jokowi-JK berkuasa di tengah begitu tingginya ekspektasi masyarakat dan berbagai kalangan akan perubahan dan penyelesaian atas berbagai persoalan bangsa yang gagal diatasi pemerintahan sebelumnya. Bagi seseorang yang dianggap tidak punya pengalaman dan modal cukup untuk menjadi presiden serta dukungan politik yang tak solid, Jokowi membuat orang tercengang sekaligus kecewa.

Tercengang karena ternyata ia jauh lebih tangguh, berani, dan agresif daripada yang diperkirakan. Sebaliknya, kecewa karena sebagai tokoh yang dikenal bersih dan tak punya beban sejarah, Jokowi begitu mudah tunduk pada tekanan partai dalam sejumlah kebijakan.

Memang tidak realistis berharap akan perubahan signifikan dalam 100 hari. Jokowi menyebut 100 hari pertama sebagai masa konsolidasi. Di bidang ekonomi, kinerja 100 hari terlihat dari stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga. Sejauh ini, animo dan optimisme investor tetap tinggi, terutama karena dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi-JK dinilai sudah membuat sejumlah gebrakan—yang kendati tak populis, memberikan harapan dan memunculkan optimisme.

KONSER

Buble: Musik Menyatukan Kita Semua...


 ”DI tengah suasana dunia ketika banyak orang dibayangi rasa resah, khawatir, takut, ngeri, dan sedih, lagu menjadi pembawa keindahan,” kata Michael Buble (39), yang menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/1).

Dan benar. Lagu ”Fever” menjadi lagu pembuka yang membawa rasa gembira. ”Fever” mulai populer pada paruh kedua era 1950-an antara lain lewat suara Peggy Lee. Lagu itu langsung disambung dengan ”Haven’t Met You Yet” yang ikut ditulis Buble. Berlanjut dengan ”You Make Me Feel So Young”, lagu ditulis Josef Myrow/Mack Gordon pada 1946 dan dipopulerkan Frank Sinatra pada era 1950-an.

”Itu lagu tahun 1946 dari seorang yang mengagumkan bernama Justin Bieber,” kata Buble yang tentu saja berseloroh. Penonton pun tertawa riuh.

Ada pula ”Cry Me a River” (1955). Di tengah lagu klasik itu, mengalun pula lagu ”Everybody” dari boyband Backstreet Boys. Begitulah, dalam konser Buble seperti tak ada sekat-sekat era. Di tangan penyanyi asal Kanada itu, lagu dari era mana pun terasa menjadi lagu hari ini. Penonton remaja sampai generasi orang tua menyatu dalam suasana hangat gembira. Digelar oleh Dyandra Entertainment dan didukung Bank BRI, konser memasang harga tiket mulai dari Rp 850.000 sampai tertinggi Rp 6 juta.

Thursday, January 29, 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 29 Januari 2015

Kompas, Edisi, Kamis, 29 Januari 2015

Jokowi Hadapi Tekanan Parpol

Tim Independen Rekomendasikan Budi Gunawan Tak Dilantik 

 JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo direkomendasikan tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri karena berstatus sebagai tersangka. Namun, disadari, Presiden tak mudah melaksanakan rekomendasi itu karena berada dalam tekanan partai politik.

Demikian disampaikan Ahmad Syafii Maarif, juru bicara Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo terkait konflik yang sedang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, Rabu (28/1), di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra mengingatkan, kredibilitas Jokowi akan hancur jika tetap melantik Budi sebagai Kepala Polri meski kemudian diikuti dengan pemberhentian yang bersangkutan. Melantik Budi sama saja dengan mempertontonkan kekalahan Jokowi dan ketidakmampuannya mengatasi desakan orang-orang di sekelilingnya.

RAPBN PERUBAHAN

Target Produksi Minyak Siap Jual 2015 Lebih Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Target produksi minyak siap jual (lifting) minyak bumi pada 2015 disepakati sebanyak 825.000 barrel per hari. Angka tersebut lebih rendah daripada usulan pemerintah semula yang sebanyak 849.000 barrel per hari. Produksi minyak dari Blok Cepu akan sangat menentukan terhadap capaian produksi minyak siap jual tahun ini.

Demikian kesepakatan antara Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat kerja tentang asumsi makro dan pembiayaan dalam RAPBN Perubahan 2015, Rabu (28/1), di Jakarta. Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi VII Kardaya Warnika dan dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran pejabat di Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Awalnya, pemerintah mengusulkan produksi minyak siap jual 2015 sebesar 849.000 barrel per hari (bph). Namun, melalui serangkaian diskusi dengan Komisi VII, diputuskan target 2015 tersebut adalah 825.000 bph. Meskipun demikian, angka itu lebih tinggi daripada realisasi produksi minyak siap jual pada 2014 sebesar 794.000 bph.

NIKAH MASSAL

Alangkah Pentingnya Pengakuan dari Negara


SELEMBAR surat bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Keyakinan itu mendorong pasangan suami istri Mijan (60) dan Holipah (55) ikut nikah massal. Bersama ribuan pasangan lainnya, pemulung sampah dan barang bekas itu antusias mengikuti resepsi nikah massal. Mereka memburu legitimasi dari negara untuk hak-hak sipil.

Resepsi pernikahan itu berlangsung di gedung Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1). Sebanyak 5.115 pasangan pengantin hadir dalam perhelatan ini. Sejak pukul 09.00, para pengantin sudah berdatangan ke lokasi resepsi dalam balutan pakaian adat 34 provinsi di Indonesia. Anak-anak, orangtua, keluarga, dan kerabat turut mendampingi.

Di antara pasangan pengantin terlihat Holipah dan Mijan mengenakan baju adat Provinsi Riau berwarna hijau. ”Jadi inget waktu dulu menikah. Bedanya dulu menikah di rumah, sekarang di gedung mewah,” kata Mijan, tersenyum semringah.

Holipah dan Mijan sudah 30 tahun berumah tangga. Pasangan yang menikah pada 1984 ini dikaruniai lima anak dan dua cucu. Keterbatasan biaya hidup membuat keempat anak Holipah putus sekolah. Hanya anak bungsunya yang masih mengenyam pendidikan.