Kompas Edisi Senin 3 Oktober 2016

Kompas Edisi Senin 3 Oktober 2016

OMSP Butuh Kajian Lengkap

Kehadiran TNI Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Seperti halnya organisasi militer di negara lain, Tentara Nasional Indonesia juga memiliki tugas operasi militer selain perang. Kondisi sosial politik nasional saat ini membuat OMSP oleh TNI menjadi kebutuhan yang sulit dihindari.

 Namun, sejumlah aturan yang lebih detail dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) agar kegiatan itu tidak mengganggu upaya TNI, yang pada 5 Oktober genap berusia 71 tahun, untuk menjadikan anggotanya sebagai prajurit profesional.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan ada 14 macam bentuk OMSP. Seperti halnya operasi militer untuk perang (OMP), OMSP juga bagian dari pelaksanaan tugas TNI menjaga kedaulatan dan keutuhan negara serta melindungi bangsa.

Masalah Industrial

Karyawan Freeport Indonesia Mogok

JAYAPURA, KOMPAS — Sekitar 1.200 pekerja PT Freeport Indonesia pada area kerja pertambangan terbuka di Grasberg, Distrik Tembagpura, Kabupaten Mimika, Papua, sudah lima hari mogok kerja. Aksi yang dimulai Rabu (28/9) itu menuntut kenaikan bonus kerja dari 27 persen menjadi 50 persen dari gaji pokok, sama seperti yang diterima pekerja di dalam tanah.

Frans Okoseray, pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (2/10), mengatakan, pekerja yang mogok itu adalah sopir kendaraan yang mengangkut bahan baku di lokasi penambangan terbuka di Grasberg dan operator alat berat.

”Mereka menginginkan adanya keadilan dari pihak perusahaan. Para pekerja ini merasa aktivitas mereka sama beratnya dengan pekerja di underground. Karena itu, persentase bonus yang diterima pun seharusnya sama,” kata Frans.

KANKER PAYUDARA

Menularkan Semangat Sesama Penyintas

Sebanyak 701 orang dari sejumlah daerah dipertemukan untuk pertama kali, Sabtu (1/10), di Jakarta. Kebersamaan mereka itu untuk saling memberi semangat. Mereka adalah para penyintas kanker payudara.

Dalam rangka Bulan Kanker Payudara Dunia yang diperingati setiap Oktober, Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) mempertemukan ratusan penyintas kanker payudara dari sekitar 50 daerah di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Pertemuan itu mengusung tema "Bersatu Melawan Kanker Payudara".

Demi pertemuan itu, mereka rela menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer dengan biaya sendiri. Kemampuan fisik yang terbatas karena belum sepenuhnya pulih dari kanker tak menghalangi mereka untuk datang dan berbagi informasi.

Kompas Edisi Sabtu 1 Oktober 2016

Kompas Edisi Sabtu 1 Oktober 2016

Deklarasi Rp 4.000 Triliun

Melalui Program Pengampunan, Wajib Pajak Bertambah 11.920 Orang

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan berterima kasih kepada wajib pajak, dunia usaha, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengampunan pajak tahap pertama. Presiden mengingatkan, program ini masih berlangsung hingga 31 Maret 2017.

 Kepercayaan masyarakat dan dunia usaha ini menjadi momentum untuk mereformasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan rasio pajak di Indonesia. Presiden juga berterima kasih kepada petugas pajak yang dalam tiga bulan terakhir bekerja keras hingga tengah malam.

Program pengampunan pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9). Jumat malam, Presiden memantau layanan pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

KASUS NOVANTO

Standar Moral DPR Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memulihkan nama baik mantan Ketua DPR Setya Novanto memunculkan pertanyaan terkait standar moral anggota DPR. Novanto pernah disidang MKD karena kasus dugaan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia.

”Saya sudah tidak tahu lagi apakah DPR kita masih memiliki standar moral dalam berpolitik?” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Jumat (30/9), saat dihubungi dari Jakarta. Syafii mengingatkan, putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu makin menurunkan kepercayaan publik dan citra DPR.

Secara terpisah, Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI-P Hamka Haq, kemarin, menuturkan, sidang MKD pada 27 September 2016 tidak merehabilitasi nama baik Novanto. MKD hanya menegaskan bahwa sebelumnya tidak pernah memberikan putusan bersalah terhadap Novanto.

PENGAMPUNAN PAJAK

Berusaha hingga Menit Terakhir

 Antusiasme wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak hingga hari terakhir tahap pertama tarif tebusan termurah tak juga surut. Bahkan, ada yang rela begadang di sekitar kantor pajak agar bisa mendapatkan antrean lebih awal pada esok harinya. Ari Gunawan (30) tiba di masjid kompleks Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (29/9) pukul 23.00. Niatnya sudah mantap untuk menginap di sana agar bisa mendapatkan antrean awal di Kantor Pusat DJP.

Namun, dia gagal membunuh kantuknya malam itu. Ambisinya mendapatkan tarif tebusan termurah 2 persen untuk deklarasi harta dalam negeri dan takut terlambat bangun justru membuatnya tak bisa tidur. Jadilah pekerja karier yang tinggal di Johar Baru, Jakarta Pusat, itu semalaman begadang menantikan pintu Kantor DJP dibuka petugas keamanan.

Jumat (30/9) pukul 05.00, pemuda itu langsung bergegas menuju pintu depan kantor pajak. Walau sudah begadang, Ari mendapatkan nomor urut enam karena ternyata ada wajib pajak lain yang gigih mengantre sejak dini hari. Ari mengatakan, baru sempat mengikuti program pengampunan pajak karena kesibukannya sehari-hari dan administrasi yang belum lengkap. ”Saya sebelumnya mengunjungi kantor pajak dekat rumah, tetapi antreannya panjang sekali. Akhirnya tertunda terus dan baru ada kesempatan saat ini,” ujar Ari.

Kompas Edisi Sabtu 1 Oktober 2016

Kompas Edisi Sabtu 1 Oktober 2016

Deklarasi Rp 4.000 Triliun

Melalui Program Pengampunan, Wajib Pajak Bertambah 11.920 Orang

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan berterima kasih kepada wajib pajak, dunia usaha, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengampunan pajak tahap pertama. Presiden mengingatkan, program ini masih berlangsung hingga 31 Maret 2017.

 Kepercayaan masyarakat dan dunia usaha ini menjadi momentum untuk mereformasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan rasio pajak di Indonesia. Presiden juga berterima kasih kepada petugas pajak yang dalam tiga bulan terakhir bekerja keras hingga tengah malam.

Program pengampunan pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9). Jumat malam, Presiden memantau layanan pengampunan pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

KASUS NOVANTO

Standar Moral DPR Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memulihkan nama baik mantan Ketua DPR Setya Novanto memunculkan pertanyaan terkait standar moral anggota DPR. Novanto pernah disidang MKD karena kasus dugaan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia.

”Saya sudah tidak tahu lagi apakah DPR kita masih memiliki standar moral dalam berpolitik?” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Jumat (30/9), saat dihubungi dari Jakarta. Syafii mengingatkan, putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu makin menurunkan kepercayaan publik dan citra DPR.

Secara terpisah, Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI-P Hamka Haq, kemarin, menuturkan, sidang MKD pada 27 September 2016 tidak merehabilitasi nama baik Novanto. MKD hanya menegaskan bahwa sebelumnya tidak pernah memberikan putusan bersalah terhadap Novanto.

PENGAMPUNAN PAJAK

Berusaha hingga Menit Terakhir

 Antusiasme wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak hingga hari terakhir tahap pertama tarif tebusan termurah tak juga surut. Bahkan, ada yang rela begadang di sekitar kantor pajak agar bisa mendapatkan antrean lebih awal pada esok harinya. Ari Gunawan (30) tiba di masjid kompleks Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (29/9) pukul 23.00. Niatnya sudah mantap untuk menginap di sana agar bisa mendapatkan antrean awal di Kantor Pusat DJP.

Namun, dia gagal membunuh kantuknya malam itu. Ambisinya mendapatkan tarif tebusan termurah 2 persen untuk deklarasi harta dalam negeri dan takut terlambat bangun justru membuatnya tak bisa tidur. Jadilah pekerja karier yang tinggal di Johar Baru, Jakarta Pusat, itu semalaman begadang menantikan pintu Kantor DJP dibuka petugas keamanan.

Jumat (30/9) pukul 05.00, pemuda itu langsung bergegas menuju pintu depan kantor pajak. Walau sudah begadang, Ari mendapatkan nomor urut enam karena ternyata ada wajib pajak lain yang gigih mengantre sejak dini hari. Ari mengatakan, baru sempat mengikuti program pengampunan pajak karena kesibukannya sehari-hari dan administrasi yang belum lengkap. ”Saya sebelumnya mengunjungi kantor pajak dekat rumah, tetapi antreannya panjang sekali. Akhirnya tertunda terus dan baru ada kesempatan saat ini,” ujar Ari.