Jumat, 27 Maret 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 27 Maret 2015


Kompas, Edisi, Jumat, 27 Maret 2015

Bank Menjaring Keluarga Miskin

Sekitar 25 Persen Bantuan Masih Disimpan


JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat miskin diajak masuk ke dalam sistem keuangan formal. Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang menyasar 15,5 juta keluarga miskin bisa menjadi pintu masuk. Namun, kemajuannya lambat. Padahal, inklusi keuangan tak hanya efektif memberdayakan kaum miskin, tetapi juga prospektif untuk bisnis.

"Terus terang belum ada bank yang benar-benar siap 100 persen. Belum ada bank yang bisa menjangkau seluruh penduduk," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung, di Jakarta, Kamis (26/3).

Andi berpendapat, bank tidak terlalu tertarik masuk ke dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Alasannya, warga miskin sebagai target PSKS dianggap tidak banyak melakukan transaksi keuangan atau bahkan nihil transaksi.

Kecelakaan Germanwings

Pesawat Diduga Sengaja Dijatuhkan


PARIS, KAMIS — Investigasi untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat Germanwings bernomor penerbangan 4U9525 di Pegunungan Alpen, Perancis, Selasa (24/3), berdasarkan perekam suara kokpit (CVR), menghasilkan kesimpulan mengejutkan. Kopilot diduga kuat dengan sengaja menjatuhkan pesawat.

Jaksa Marseille Brice Robin kepada pers di Paris, Kamis (26/3), mengatakan, saat kejadian, kopilot Andreas Lubitz (28) berada sendirian di dalam kokpit. Dia dengan sengaja menurunkan pesawat dari ketinggian jelajah 38.000 kaki (sekitar 11.500 meter) ke 6.175 kaki (1.882 meter).

Pada ketinggian terakhir itu, pesawat Airbus A320 dalam perjalanan Barcelona, Spanyol, menuju Duesseldorf, Jerman, menghantam gunung. Sebanyak 144 penumpang dan 6 awak pesawat tewas seketika.


KONSERVASI

Menjaga Fondasi Alam Pulau Tidung


"Jangan mendekat! Jauh-jauh sana! Snorkeling di sana!" seru seorang pria dari atas kapal. Dia memperingatkan nakhoda sebuah kapal cepat yang ditumpangi wisatawan agar tidak mendekati areal terumbu karang di sisi selatan Pulau Tidung Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu, Sabtu (14/3).

Di dekat pantai terpasang papan peringatan bertuliskan "Terumbu karang, dilarang mendekat". Areal itu dianggap "suci" oleh warga Pulau Tidung. Wisatawan yang gemar snorkeling di Pulau Tidung tidak boleh menjamah lokasi tersebut.

Fauzi, nakhoda kapal cepat, menuturkan, tidak sembarang orang boleh mendekat apalagi berada di perairan itu. Dia tidak membuang jangkar, tetapi mengikat kapal ke tonjolan beton di dasar perairan.

Sisi selatan Pulau Tidung Kecil merupakan salah satu lokasi konservasi terumbu karang atau dikenal sebagai kebun karang. Usia karang di situ terbilang muda, baru tiga tahun, sehingga sebisa mungkin segala ancaman terhadap kelangsungan hidupnya dijauhkan.

Rabu, 25 Maret 2015

Kompas Edisi, Rabu, 25 Maret 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 25 Maret 2015

Pemimpin Tentukan Nasib Kota

57 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kota pada 2025


JAKARTA, KOMPAS — Sepuluh tahun lagi, 57 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Tanpa antisipasi, kota akan menjadi tempat masalah dan bencana. Membangun kota cerdas dan bijaksana adalah keniscayaan. Kepemimpinan yang disiplin dan kuat menjadi prasyaratnya.

Demikian pesan dari peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 di Jakarta, Selasa (24/3). Indeks ini adalah parameter untuk mengukur dan memeringkat kinerja pengelolaan kota berbasis teknologi digital terhadap pelayanan masyarakat. Program ini merupakan kerja sama antara Institut Teknologi Bandung dan Kompas didukung PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Peluncuran IKCI dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo, Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsah Suryadi, dan Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.

Pengamanan di 7 Lokasi Rawan Diperketat

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono menginstruksikan jajarannya memperketat pengamanan setelah penangkapan lima terduga teroris yang terlibat paham Negara Islam di Irak dan Suriah. Polisi diterjunkan untuk berpatroli di tujuh lokasi di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

”Akan dikerahkan 750 polisi yang ditempatkan di tujuh titik rawan. Namun, tidak perlu disebutkanlah tujuh titik itu,” ujar Unggung seusai meresmikan gedung baru Kepolisian Sektor Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (24/3).

Selain menggelar razia dalam skala besar, Unggung juga meminta unit intelijen yang ada di polsek-polsek serta bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap para pendatang yang dicurigai. ”Pencegahan itu penting,” kata Unggung.

Semua 144 Penumpang Diperkirakan Tewas


PARIS, SELASA — Pesawat Germanwings yang membawa 144 penumpang dan 6 awak, Selasa (24/3) jatuh di Pegunungan Alpen, Perancis. Pejabat Kementerian Perhubungan Perancis memperkirakan tidak ada penumpang selamat.

Pesawat Airbus A320 dengan nomor penerbangan 4U9525 lepas landas dari Barcelona, Spanyol, pukul 10.01 waktu setempat dengan tujuan Duesseldorf, Jerman. Sekitar pukul 10.45, pilot meminta pertolongan. ”Sinyal terlihat ketika pesawat berada di ketinggian 5.000 kaki dalam situasi yang abnormal,” kata Alain Vidalies dari Kementerian Transportasi Perancis.

Seorang pemilik tempat berkemah di Alpen, Pierre Polizzi, mengatakan mendengar suara menggelegar sekitar pukul 11.30. ”Saya sering mendengar suara jet tempur melintas. Jadi, saya pikir itu suara jet tempur. Saya melihat keluar, tetapi tidak melihat jet tempur,” katanya. Saksi lainnya mengira suara keras berasal dari salju yang runtuh.

Rabu, 04 Maret 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 4 Maret 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 4 Maret 2015

Polri Tunda Pengusutan

KPK Targetkan Selesaikan 36 Kasus Korupsi


JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian menunda pengusutan kasus yang diduga melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Namun, penyidikan kasus pimpinan nonaktif KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, terus dilanjutkan.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Selasa (3/3), menuturkan, keputusan itu diambil setelah dilakukan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Hasil koordinasi antarlembaga penegak hukum ini juga menjadi faktor yang membuat KPK melimpahkan pengusutan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan selanjutnya berencana melimpahkan kasus itu ke kepolisian (Kompas, 3/3).

KISRUH ANGGARAN

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas


BANDUNG, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta jangan sampai terbengkalai hanya karena kisruh saat ini. Tjahjo mengatakan, masalah itu harus segera diselesaikan dengan cara mengesahkan Rancangan APBD.

”Jangan sampai APBD DKI Jakarta terbengkalai. Harus dilakukan pengesahan secepatnya karena ini anggaran untuk masyarakat. Antara Gubernur dan DPRD perlu ada musyawarah. Jangan akibat masalah ini mengganggu proses pembangunan ataupun belanja aparatur,” ujar Tjahjo, Selasa (3/3), seusai upacara tingkat nasional peringatan HUT Ke-65 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT Ke-53 Satuan Perlindungan Masyarakat, di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Mendagri, pihaknya tak akan mencampuri proses politik dan hukum terkait kisruh APBD DKI ini. ”Biarlah aspek hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan proses politik lewat hak angket di DPRD berjalan. Namun, jangan sampai aspek hukum dan politik itu mengorbankan aspek administrasi APBD,” ujarnya.

PENGELOLAAN AIR

Jangan Sia-siakan Momentum Perbaikan


JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air direspons pemerintah dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tanpa pengarusutamaan prinsip negara memenuhi hak rakyat atas air sekaligus mengatur keterlibatan swasta, aturan yang disiapkan tidak akan menjawab masalah.

Pemerintah, pemohon gugatan pembatalan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), dan pihak swasta menegaskan perlunya aturan baru pengelolaan air, termasuk air layak minum untuk mengisi kevakuman hukum. Pemohon gugatan mendorong kehadiran negara memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Jakarta, Selasa (3/3), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah segera memprioritaskan revisi undang-undang itu agar ada landasan hukum kuat dalam pengelolaan SDA. "Jelaslah kalau MK membatalkan. Bukankah dalam UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, wajar kalau ditolak," ujar Kalla.

GERAKAN SOSIAL

Menyiasati Begal Saat Pulang Kerja


Maraknya aksi pembegalan di sejumlah wilayah belakangan ini meresahkan warga. Rasa frustrasi menyergap mereka yang bepergian dengan sepeda motor. Di tengah keresahan itu, muncul solidaritas sosial untuk menghadirkan kembali ketenteraman yang terusik.

Sudah beberapa pekan ini, Haris Prasetyo (31), warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat, waswas saat pulang kerja dengan bersepeda motor. Karyawan perusahaan yang berkantor di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, ini biasanya pulang kerja pukul 01.00 menuju Cibinong. Seiring munculnya pembegalan di berbagai lokasi pinggiran Jakarta, nyali Haris untuk pulang seorang diri menciut. "Sekarang pukul 20.00 pun enggak berani lagi pulang sendiri," ujarnya, Selasa (3/3).

Keberaniannya kembali tumbuh tatkala melihat adanya gerakan pulang bersama di Twitter. Ia lalu bergabung dengan menyebutkan alamat dan tempat berkumpul untuk pulang bersama. Gerakan ini sudah memiliki 5.300 pengikut di @pulangkonvoi. "Gerakan ini setidaknya mencoba menghadirkan rasa aman berkendara pada malam-dini hari," ujarnya.

@pulangkonvoi adalah sebuah gerakan yang mengajak pengendara pulang kerja bersama. Dengan begitu, pengendara yang biasanya pulang sendiri bisa punya teman seiring perjalanan pulang ke rumah.

Selasa, 03 Maret 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 3 Maret 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 2 Maret 2015

Negara Belum Siap Kelola Air

Pengusaha Minta Kepastian Hukum dari Pemerintah


JAKARTA, KOMPAS — Negara dan pemerintah hingga saat ini belum siap memenuhi kebutuhan air layak minum bagi seluruh rakyat. Peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan cukup besar.

Saat ini, semua perusahaan air minum di Indonesia yang berjumlah 425 perusahaan, di bawah pengelolaan pemerintah daerah, melayani sekitar 10 juta sambungan rumah atau setara dengan 60 juta orang atau 25 persen dari total penduduk. Dari sisi volume, itu setara dengan 3,2 miliar liter pada 2013.

Bandingkan dengan volume penjualan air minum dalam kemasan milik swasta yang mencapai 20,3 miliar liter (2013). Tahun 2014, volumenya naik menjadi 23,9 miliar liter.


KASUS BUDI GUNAWAN

KPK Menyatakan Kalah


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kalah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. KPK memutuskan melimpahkan pengusutan kasus itu kepada Kejaksaan Agung.

"Kami, KPK, terima kalah, tetapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami, masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan. Kalau terfokus pada kasus ini (Budi Gunawan), yang lain jadi terbengkalai. Belum lagi praperadilan-praperadilan," kata Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki saat jumpa pers dengan pemimpin KPK lainnya, di Jakarta, Senin (2/3).

Turut hadir dalam jumpa pers ini Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

KISRUH APBD DKI

Anggaran untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar


JAKARTA, KOMPAS — Dalam rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 versi DPRD DKI Jakarta termuat sejumlah usulan anggaran yang tidak jelas. Dalam rancangan itu antara lain ada program pengadaan alat pemindai dan pencetak masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sekolah di Jakarta Selatan. Salah satu sekolah yang ditulis mengajukan pengadaan kedua alat itu adalah SMP Negeri 73 Tebet, Jakarta Selatan.

"Saat ini kondisi SMPN 73 memprihatinkan karena bangunan sekolah mangkrak lebih dari satu tahun. Saya tidak mengajukan anggaran pengadaan barang. Saya hanya meminta pembangunan sekolah dilanjutkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman," kata Kepala Sekolah SMPN 73 Tebet Sukirman, Senin (2/3).

Terkait dugaan penyimpangan APBD tahun 2014, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menambahkan, memang ada pengadaan 49 unit alat pemasok daya listrik bebas gangguan (UPS). Sebanyak 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit untuk Jakarta Pusat. "Sumbernya dari daftar pengisian anggaran di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014," tuturnya

Minggu, 01 Maret 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 1 Maret 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 1 Maret 2015

PAN Tetap di Luar Pemerintah

Zul dan Hatta Bersaing Ketat di Kongres IV Bali


NUSA DUA, KOMPAS — Partai Amanat Nasional akan tetap berada di luar pemerintahan Joko Widodo, bersama-sama Koalisi Merah Putih. Partai berlambang matahari itu meyakini, untuk membangun bangsa, tidak harus berada di dalam pemerintahan.

Sikap tersebut ditegaskan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pada pidato politik dalam pembukaan Kongres IV di Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2) malam. Ia mengungkapkan, bergabungnya PAN ke Koalisi Merah Putih (KMP) adalah ijtihad politik guna membangun bangsa.

"Kami (PAN) tetap akan berada di KMP," ujar Hatta menegaskan.

Ia menambahkan, ini merupakan pertama kali PAN berada di luar pemerintahan. Sebelumnya, selama tiga periode pemerintahan di era Reformasi, PAN selalu berada di dalam pemerintahan.


KESENIAN RAKYAT

Pitutur Srandul dari Lereng Sumbing


Tak perlu banyak penonton. Belasan lelaki lanjut usia secara bergantian menari, menembang, dan menabuh gamelan. Sejak siang hingga dini hari, mengalirlah fragmen-fragmen kisah yang berisi tuntunan hidup dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah.

Syair-syair peneguhan hidup itu mengalir dalam bahasa Jawa kuno, lalu dipantulkan ke tebing-tebing bukit yang tenang. Bagi warga Dusun Krandegan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Magelang, srandul tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teater kuno ini telah diwariskan selama ratusan tahun. Secara bentuk, ia lebih sederhana dibandingkan ketoprak atau wayang orang karena hanya terdiri atas belasan penabuh gamelan. Penarinya pun tak lebih banyak dari jari tangan. Namun, srandul memiliki karakter lentur, bisa dipergelarkan kapan saja tanpa bayaran atau sekadar upah pengisi perut para senimannya.

BAHAN BAKAR MINYAK

Harga Premium Naik Rp 200, Solar Tetap


JAKARTA, KOMPAS — Mulai Minggu (1/3) pukul 00.00, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium. Kenaikan harga sebesar Rp 200 per liter itu diambil akibat naiknya harga indeks pasar minyak di Singapura.

Harga premium di luar Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.600 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Adapun harga minyak tanah dan solar tetap, masing- masing Rp 2.500 per liter dan Rp 6.400 per liter.

Harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang ditetapkan Pertamina juga naik Rp 200 per liter. Dengan demikian, harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.700 per liter menjadi Rp 6.900 per liter.

Sabtu, 14 Februari 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 14 Februari 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 14 Februari 2015

Presiden Belum Ambil Sikap

Partai Politik Berbeda Sikap Terkait Pelantikan Budi Gunawan


 BOGOR, KOMPAS — Hingga Jumat (13/2) malam, Presiden Joko Widodo belum mengumumkan penyelesaian pengangkatan Kepala Polri. Namun, dinamika politik terus meningkat seiring akan adanya putusan praperadilan yang dimohonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Senin depan.

”Prosesnya sebetulnya sudah berjalan. Saya akan menyampaikan pernyataan resminya, tetapi bukan saat ini,” kata Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, terkait pengangkatan Kepala Polri.

Rabu pekan lalu, Presiden menyatakan, penyelesaian pengangkatan pemimpin Polri akan diputuskan pekan ini. Saat itu, Presiden menyatakan masih menyelesaikan sejumlah hal terkait dimensi politik dan hukum (Kompas, 5/2).

Sementara itu, dinamika politik terus meningkat seiring akan adanya putusan praperadilan yang dimohonkan calon Kepala Polri Budi Gunawan, Senin pekan depan. Salah satu permohonan Budi adalah agar langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkannya sebagai tersangka dibatalkan.

Analisis ”Micro Expression”

Ketika Semburat Amarah di Ekspresi Jokowi


 Empat minggu terakhir, suasana politik terus gaduh. Kisah berawal ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri, Jumat (9/1). Namun, tanpa diduga, tiga hari pasca pencalonan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi.

Kegaduhan memuncak. Kompas mengajak pembaca melihat sisi lain dari kegaduhan tersebut lewat ekspresi wajah Presiden Jokowi terkait tokoh lainnya. Ekspresi dilihat lewat analisis micro expression (ekspresi detail) dan cepat pada wajah seseorang.

Peneliti Paul Ekman, profesor ilmu psikologi yang khusus melihat ekspresi manusia, menyebutkan, ada tujuh emosi universal. Tujuh tanda emosi universal itu adalah kaget atau terkejut, senang, sedih, takut, marah, jijik, dan sangat tidak suka. Emosi ini spontan muncul tanpa bisa dikontrol dan disadari.

Dalam rentang 23-29 Januari lalu, Handoko Gani, kandidat master science di bidang forensik emosi di Paul Ekman International Group dan University of Central Lancashire, Manchester, Inggris, coba meneliti ekspresi Jokowi lewat analisis ekspresi detail dan cepat.

HEBOH AKIK ACEH

Batu Alam 20 Ton Timbulkan Konflik


BANDA ACEH, KOMPAS — Penemuan batu alam jenis giok Aceh sekitar 20 ton di kawasan Gampong Krueng Isep, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menimbulkan konflik antara warga dan pendatang. Warga lokal hingga Jumat (13/2) masih marah karena pendatang tak berkomitmen menjalani moratorium pengambilan batu alam yang diolah menjadi batu perhiasan dan akik itu.

Pendatang pun tetap berupaya mengambil batu alam di lokasi tersebut. Dalam konflik yang terjadi Kamis sore, sejumlah warga lokal mengejar pendatang dengan membawa senjata tajam. ”Namun, peristiwa itu cepat dilerai oleh kepolisian dan TNI sehingga tidak menimbulkan korban luka atau tewas,” ujar Kepala Humas Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo di Banda Aceh, Jumat.

Tajuk Rencana

Hiruk-pikuk dan Ketidakpastian


Kekhawatiran mendalam atas kemungkinan terdesaknya momentum pembangunan cenderung meluas di tengah kegalauan politik belakangan ini.

Sudah menjadi pembicaraan di mana-mana, bagaimana mungkin upaya perbaikan nasib rakyat dapat dilaksanakan jika ketegangan politik dan kekacauan hukum dibiarkan berlarut-larut. Kondisi hiruk-pikuk, yang bergerak ibarat bola liar ini, telah menciptakan ketidakpastian dan keraguan besar atas pelaksanaan agenda pembangunan yang, antara lain, dilontarkan pada kampanye pemilu.

Ekspresi kegalauan terasa mencolok, lebih-lebih karena sempat muncul harapan tinggi atas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hasil Pemilu 2014. Pemerintahan JKW-JK memang diharap-harapkan akan menciptakan momentum besar untuk mendorong pembangunan dan perubahan dalam banyak hal, termasuk mental dan terutama peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun, di luar harapan yang masih tersisa, kegaduhan serta hiruk-pikuk politik dan hukum terus berlangsung, seolah tak terkendali. Lazimnya, ketegangan langsung mengalami antiklimaks, sekurang-kurangnya untuk sesaat, begitu proses pemilu dilewati. Tidak seperti biasanya, ketegangan justru menggelinding kuat, malah dalam konfigurasi yang lebih rumit daripada kompetisi pemilu. Belum terlihat jelas upaya menghentikan secara cepat dan tepat.

Jumat, 13 Februari 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 13 Februari 2015

 
Kompas, Edisi, Jumat, 13 Februari 2015
Presiden: Tangkap Pelaku Teror KPK

KPK Berwenang Usut TPPU


 JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta agar penyebar teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan keluarga ditangkap. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai tidak ada teror terhadap KPK. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meminta KPK menjelaskan secara detail ancaman yang mereka terima.

”Saya sudah bertemu seluruh pimpinan KPK dan Polri. Pimpinan Polri menyampaikan hal yang sama (juga menerima teror). Yang meneror siapa, ini yang sulit dilacak. Kalau yang melakukan teror jelas, tangkap saja,” kata Presiden Joko Widodo, Kamis (12/2), di Jakarta.

Seperti diberitakan, intimidasi terhadap KPK disinyalir semakin intensif setelah komisi itu menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Jika sebelumnya pegawai KPK dan keluarga mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini ancaman pembunuhan (Kompas, 12/2).

Namun, Tedjo Edhy Purdijatno menilai tak ada teror terhadap pegawai serta pimpinan KPK dan keluarga. ”Tidak ada teror-meneror (KPK). Mungkin perasaan orang-orang saja karena situasi seperti ini,” katanya. Ia menambahkan, telepon atau pesan gelap yang diterima pegawai KPK dan keluarga kemungkinan hanya tindakan pihak iseng.

KRISIS EKONOMI

Negara Yunani Terancam Bangkrut


BRUSSELS, KAMIS — Yunani dan negara-negara zona euro gagal mencapai kesepakatan atas krisis utang Yunani. Padahal, tenggat perpanjangan tinggal dua minggu. Yunani pun terancam tidak mendapatkan pinjaman, yang berarti negara ini tak punya uang atau bangkrut.

Ketua para menteri keuangan Uni Eropa, Jeroen Dijsselbloem, Kamis (12/2), mengatakan hal tersebut di Brussels, Belgia, seusai pembicaraan yang berlangsung alot dan memakan waktu 7 jam. Menurut dia, kendati pembicaraan diakhiri tanpa kesepakatan bersama, ada sejumlah kemajuan konstruktif.

Yunani dalam pertemuan itu menolak draf kesepakatan yang disodorkan para menteri keuangan yang berisi usulan perpanjangan masa talangan. Namun, kedua belah pihak, menurut Dijsselbloem, tetap berharap ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan lanjutan sebelum Senin mendatang.

Pemberantasan Kejahatan

Polisi Jamin Keamanan Jakarta, 3.000 Preman Ditangkap


JAKARTA, KOMPAS — Berbagai bentuk kejahatan, terutama yang terjadi di jalanan, meresahkan warga Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini. Namun, polisi menjamin bahwa situasi keamanan di wilayah Ibu Kota masih kondusif.

”Keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali walaupun ada saja kelompok masyarakat berunjuk rasa dan beberapa wilayah terkena banjir,” kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Daniel Pasaribu, Kamis (12/2).

Berdasarkan catatan Kompas, polisi belakangan ini telah menggelar berbagai operasi untuk menekan angka kriminalitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta. Polisi bahkan tidak segan-segan melumpuhkan penjahat jalanan yang mengancam keselamatan warga.

Menurut Daniel, dari hasil evaluasi yang dilakukan Polri, wilayah hukum Polda Metro Jaya berada di peringkat keenam dari 31 kepolisian daerah di Indonesia dilihat dari kuantitas gangguan kamtibmas. Ia menambahkan, hal itu normal mengingat jumlah penduduk Jakarta besar, kegiatan ekonomi tinggi, dan mobilitas warga juga tinggi.

”Jakarta megapolitan yang sangat heterogen dan terbuka sehingga kegiatan dalam masyarakat sangat dinamis. Selama masih ada kegiatan dalam masyarakat, terbuka terjadi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

TAJUK RENCANA

Kedepankan Sikap Politik Santun!


Kedepankan sikap politik santun yang didasari budi pekerti luhur dan menghalalkan segala cara! Gunakan politik untuk kesejahteraan rakyat dan kedamaian!

Salah satu rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia VI, dua hari lalu, itu kita edit jadi perintah. Tidak lagi hanya ajakan, tetapi dalam ranah konsientisasi bersama, imbauan dan rekomendasi dengan niat bersih. Jauh dari pragmatisme kekuasaan, rekomendasi itu berarti perintah, terutama bagi penyelenggara negara dan politisi.

Mereka, baik secara legal-politis maupun sosial-budaya, berwenang membuat baik-buruknya kekuasaan. Di tangan mereka terletak praksis kekuasaan untuk kepentingan rakyat sebagai jati diri-ideal politik atau untuk kepentingan sempit-praktis, seperti dirumuskan ahli politik Harold Lasswell (1936) sebagai who gets what, when and how.

Dalam kegaduhan politik seperti pemilihan calon Kapolri berikut pengembangannya ke arah permasalahan eksistensi (baca: kriminalisasi) KPK, taruhlah berita terakhir teror yang dialami staf KPK dan keluarganya, bola ada di penyelenggara negara dan politisi. Persyaratan untuk solusi atas persoalan itu niscaya perlu dikembalikan pada entitas kekuasaan yang ideal, yakni kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan kedamaian bangsa.