Minggu, 23 November 2014

Kompas, Edisi, Minggu, 23 November 2014

Kompas, Edisi, Minggu, 23 November 2014

 

Longsor Mulai Mengancam

Empat Orang Tewas di Tapanuli Tengah


MEDAN, KOMPAS — Hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir perlu diwaspadai karena di sejumlah daerah menimbulkan banjir bandang dan longsor. Pada Jumat (21/11) malam terjadi longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang menewaskan empat orang. Kondisi itu masih akan terjadi karena saat ini baru awal musim hujan.

”Bencana banjir dan longsor mulai mengancam. Intensitas curah hujan di beberapa daerah mulai meningkat. Karena itu, semua pihak harus siaga dan waspada. Tim reaksi cepat perlu diaktifkan. Ini agar bencana dapat diantisipasi dan korban pun bisa diminimalkan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara Saleh I Siregar, Sabtu, di Medan.

Banjir dan longsor di Tapanuli Tengah menghantam permukiman warga di tepi Sungai Garoga, Desa Sibio-bio, Kecamatan Sibabangun, sekitar 45 kilometer dari Pandan, ibu kota Tapanuli Tengah. Korban tewas adalah dua pasangan suami-istri, Saut Maruto Zebua (28) dan Ariyani Telaumbanua (18) serta Dalizato Zebua (20) dan Yunita Telaumbanua (20).

Gaya Hidup

Minumlah Teh, Kebaikan Akan Menghampiri


Tiada pagi yang sempurna tanpa teh. Limpahan cahaya hangat matahari serta hawa segar taman mungil di halaman belakang menjadi latar istimewa untuk menyeruput secangkir teh para sosialita Jakarta. Teh yang menghadirkan tawa bahagia.

Poci porselen indah berwarna biru muda dengan hiasan bunga-bunga berisi teh dituangkan ke cangkir mungil di hadapan para perempuan cantik. Artis Cathy Sharon (32) menjadi pusat perhatian ketika datang paling akhir dengan menggendong putranya, Jacob Gabriel Kusuma.

Sambil bercengkerama dengan Jacob yang baru berusia 1,5 tahun, Cathy menyeruput teh oolong yang dituang tuan rumah, Ratna Somantri (36), pendiri komunitas pencinta teh. Selain oolong tea, Ratna juga menyuguhkan white tea atau teh putih yang merupakan teh kualitas terbaik karena diolah dari pucuk daun yang masih kuncup. Ratna lalu berpromosi bahwa semua teh yang disajikan dipetik dari perkebunan milik negeri sendiri.

Piala AFF 2014

Gol Samsul Arif Hidupkan Harapan


HANOI, SABTU — Striker berstatus super-sub, Samsul Arif, menyelamatkan Indonesia dari kekalahan di laga pertama Grup A turnamen sepak bola tingkat Asia Tenggara, Piala AFF 2014, melawan tuan rumah Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Sabtu (22/11). Samsul, yang memiliki kecepatan dan kelincahan manuver, menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-84. Satu poin menjadi modal penting bagi Indonesia yang hanya memiliki dua tendangan ke gawang selama 90+4 menit.

Samsul menyandang status super-sub atau pemain yang tampil cemerlang sebagai pemain pengganti selama membela Arema Cronus di Liga Indonesia. Musim ini, ia mengantar Arema ke semifinal berkat 16 gol. Karakter itulah yang menjadi salah satu alasan pelatih tim nasional Indonesia, Alfred Riedl, memilih pemain kelahiran Bojonegoro tersebut. Riedl menilai kecepatan dan kelincahan Samsul bisa mengeksploitasi pertahanan lawan.

Samsul menjawab kepercayaan Riedl dengan menyerobot bola dari kaki pemain Vietnam dan melepaskan tendangan ke gawang. Bola lolos dari terkaman Nguyen Manh Tran dan meluncur ke gawang, melewati kaki kiper berusia 23 tahun itu. Gol ini menghanguskan tiga poin yang digenggam Vietnam sejak bomber veteran Le Cong Vinh mencetak gol kedua pada menit ke-68.

Senin, 10 November 2014

Kompas, Edisi, Senin, 10 November 2014

Kompas, Edisi, Senin, 10 November 2014


Anggaran Daerah Sering Diakali

APBD untuk Biayai Gaya Hidup Mewah Pejabat


PEKANBARU, KOMPAS — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus memperbaiki tata kelola keuangan daerah jika ingin menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bukan masanya lagi pejabat di daerah mengakali penggunaan anggaran untuk memfasilitasi kemewahan diri dan kroninya, membiarkan rakyat tetap miskin.
”Untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah di Tanah Air, dapat diawali di Riau. Di provinsi ini, pengelolaan anggaran acap kali dipakai untuk mendukung gaya hidup mewah para pejabatnya. Makanya, perilaku pejabat cenderung korup. Semuanya kasatmata. Sampai sekarang belum ada kepala daerah di Riau yang mau hidup sederhana. Lebih banyak bertindak bagaikan raja,” ujar Usman, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, akhir pekan lalu, di Pekanbaru, Riau.

Ratusan Kapal Kecil Impor Beroperasi


JAKARTA, KOMPAS — Sedikitnya 182 kapal ikan buatan luar negeri berukuran kecil di bawah 100 gros ton mendapat izin menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Padahal, pemerintah telah menetapkan hanya kapal ikan impor berukuran minimal 100 GT yang boleh beroperasi.
Demikian penelusuran Kompas, akhir pekan lalu, terhadap data izin kapal ikan, seperti dirilis dalam situs web www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan. Sejak pekan lalu, pemerintah membuka akses publik terhadap data semua kapal ikan dalam lingkup perizinan pemerintah pusat.

JAKSA AGUNG

Jangan Berkompromi dengan Politik


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali diingatkan untuk tidak berkompromi dengan kekuatan politik dalam memilih Jaksa Agung. Jokowi juga diharapkan tidak tersandera oleh kepentingan kartel kejaksaan dalam menetapkan pemimpin tertinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Demikian harapan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Legal Roundtable (ILR), dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), yang diungkapkan Minggu (9/11), di Jakarta.

Senin, 03 November 2014

Kompas, Edisi, Senin, 3 November 2014

Kompas, Edisi, Senin, 3 November 2014


Bantuan Nontunai Dimulai

Pemerintah Siapkan 1 Juta Kartu Seluler untuk Tahap Pertama


JAKARTA, KOMPAS — Hasil uji coba penyaluran bantuan langsung pemerintah secara nontunai awal Oktober lalu menunjukkan bahwa model itu bisa berjalan lancar. Penerima bantuan merasa bahwa prosedur lebih sederhana. Untuk itu, pemerintah segera memulai bantuan model baru ini.
Senin (3/11) ini pemerintah akan meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan pembayaran nontunai melalui nomor telepon seluler sebagai nomor rekening penerima. Nantinya, KKS akan menjangkau 17,2 juta keluarga, KIP menjangkau 24 juta siswa, dan KIS 88,1 juta orang.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan, hasil uji coba penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini berubah menjadi KKS dengan perluasan penerima bantuan menunjukkan bisa berjalan lancar.

”Meski demikian, ada penerima bantuan yang merasa sulit mengaktifkan sehingga, ke depan, penyedia layanan telepon seluler yang akan mengaktifkan dan mendaftarkan nomor telepon seluler ke bank sebagai nomor rekening,” katanya.

MUNAS ULAMA NU

Negara Kesatuan RI Sesuai Ajaran Islam


JAKARTA, KOMPAS — Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil kesepakatan pendiri bangsa, termasuk para ulama, adalah bentuk final bangsa ini yang harus terus dipertahankan. Ijtihad politik ini sesuai dengan spirit kekhalifahan Islam yang dibingkai dalam bentuk negara-bangsa modern yang mengayomi warga dari beragam suku, bangsa, dan agama.
Demikian salah satu kesimpulan dan rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj di Jakarta, Minggu (2/11). Munas dan Konferensi Besar NU dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sabtu pagi dan berlangsung hingga Minggu.

Said Aqil mengungkapkan, kekhalifahan merupakan gagasan islami. Namun, dalam konteks kehidupan modern, ide itu perlu diterjemahkan dalam bingkai negara bangsa. Khalifah dapat diterjemahkan sebagai kepemimpinan nasional yang dipilih lewat sistem demokratis seperti berlangsung di Indonesia sekarang.

TAJUK RENCANA

Jaksa Agung Independen


SETELAH Kabinet Kerja dilantik Presiden Joko Widodo, kini masyarakat menantikan siapa sosok yang akan diangkat sebagai Jaksa Agung.
Jaksa Agung Basrief Arief telah berakhir dan digantikan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi segera menetapkan Jaksa Agung definitif untuk memimpin Korps Adhyaksa. ICW pun mendesak Presiden Jokowi untuk menunjuk Jaksa Agung yang independen dan terbebas dari kekuatan politik mana pun.

Kita sependapat dengan pandangan ICW. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga kejaksaan yang mewakili negara di bidang penuntutan adalah kekuasaan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan, apalagi partai politik. Sosok Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi bertanggung jawab dan punya tugas dan fungsi memimpin serta mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung.

Senin, 27 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Senin, 27 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Senin, 27 Oktober 2014

 

Saatnya Bekerja


JAKARTA, KOMPAS — Setelah enam hari dilantik, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (26/10), akhirnya mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Kepresidenan. Senin siang ini, 34 menterinya itu akan dilantik. Banyak pihak pun berharap pemerintahan baru ini segera bekerja mewujudkan janji-janjinya.
Kemarin, saat mengumumkan kabinetnya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran kabinetnya untuk bekerja. Jokowi bahkan menamakan kabinetnya tersebut dengan nama Kabinet Kerja.

Pengumuman kabinet pun digelar jauh dari suasana formal. Semua menteri mengenakan baju putih lengan panjang yang tergulung setengah lengan.

Saat memperkenalkan menterinya dan memanggil satu per satu untuk berdiri berjejer di sampingnya, Presiden bahkan beberapa kali meminta menterinya itu untuk langsung berlari. ”Lari, Pak, lari...,” kata Presiden.

Pada acara pelantikan hari ini pun, berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Presiden Jokowi tidak mengharuskan para menteri mengenakan jas, tetapi cukup mengenakan batik karena diminta langsung segera bekerja.

KABINET KERJA

Partai Non-pemerintah Meragukan


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah politisi dari partai politik yang bukan anggota koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertanyakan pemilihan menteri dan penyusunan nomenklatur di Kabinet Kerja. Mereka mengingatkan, harapan masyarakat terhadap pemerintahan JKW-JK amat tinggi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono, Minggu (26/10), bahkan mempertanyakan beberapa hal mendasar dalam Kabinet Kerja.

”Ketika Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup, apa logika dan alasannya? Ketika terjadi tantangan perubahan iklim, mengapa justru peran Kementerian Lingkungan Hidup dikecilkan?” ujar Edhie Baskoro yang biasa dipanggil Ibas itu.

Ibas, yang merupakan putra presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, juga mempertanyakan pembagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian serta penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) ke Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. ”Bagaimana pengaturan anggaran pendidikan?” katanya.

ANGGOTA KABINET

Air Mata bagi Susi


AIR mata Jeje Wiradinata menetes di wajahnya yang sangar saat menatap layar televisi. Ia tidak pernah menyangka temannya sejak kecil, Susi Pudjiastuti (49), dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Minggu (26/10). Melihat kegigihan Susi, ia tak khawatir menatap masa depan perikanan dan kelautan untuk lima tahun ke depan.
”Jangan disia-siakan. Ini saatnya membagikan pengalaman mengangkat kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia,” kata Jeje, yang kini menjabat Wakil Bupati Ciamis, Jawa Barat, Minggu.

Susi, kata Jeje, memulai usaha sebagai pengepul ikan yang gigih dari pantai selatan Jawa Barat. Ia mengumpulkan ikan dari beberapa tempat pendaratan ikan yang tak mudah dijangkau, mulai Palabuhanratu, Cidaun, Ujung Genteng, Pameungpeuk, Rancabuaya, dan Pangandaran di Jawa Barat, Gombong di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Prigi, Sendang Biru, dan Pacitan di Jawa Timur.

TAJUK RENCANA

Kerja, Kerja, dan Kerja!


MASA penantian publik itu akhirnya berakhir hari Minggu, 26 Oktober 2014, saat Presiden Joko Widodo mengumumkan ke-34 nama menteri.
Ke-34 menteri, enam di antaranya perempuan dan merupakan gabungan dari politisi dan profesional, dilantik Presiden Jokowi hari Senin, 27 Oktober. Penyusunan kabinet yang diwarnai dengan tarik-menarik kekuatan politik baru bisa rampung enam hari setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden.

Ditinjau dari sisi waktu, enam hari menyusun kabinet sebenarnya sama dengan waktu yang dipakai Presiden KH Abdurrahman Wahid saat mengumumkan Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999. Sementara pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dibutuhkan waktu 15 hari untuk menyusun Kabinet Gotong Royong. Adapun pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung cepat dan diumumkan sehari setelah Yudhoyono dilantik.

Lamanya pembentukan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla selain karena tarik-menarik kepentingan juga karena Presiden Jokowi meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang rekam jejak calon menteri. Beberapa calon menteri yang diandalkan mendapat catatan dari KPK. Pelibatan KPK dan PPATK adalah tradisi baru yang dilakukan Jokowi untuk menciptakan kabinet yang bersih.

Jumat, 24 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Jumat, 24 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Jumat, 24 Oktober 2014


Gunakan Optimal Hak Prerogatif

Kelompok Kepentingan Jangan Recoki Presiden


JAKARTA, KOMPAS — Tiga hari setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum juga menyelesaikan pembentukan kabinet. Tarik-menarik kepentingan diduga menjadi penyebabnya. Presiden Jokowi diminta mengoptimalkan hak prerogatifnya.
Partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, atau orang-orang yang berada di sekeliling JKW-JK diharapkan memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menyusun kabinet, jangan merecoki.

”Kompromi mungkin terjadi dalam pembentukan kabinet, tetapi transaksi harus diharamkan. Partai hanya berhak memberikan nama sebagai input dan proses seleksi harus tetap diberikan sepenuhnya kepada presiden terpilih,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kamis (23/10).

Di tengah harapan besar masyarakat dan dukungan minoritas di parlemen, JKW-JK dituntut membangun kabinet yang kuat dan dipercaya publik sehingga bisa tercipta program-program pro rakyat yang akan ”memaksa” parlemen mendukungnya.

Gerakan Ekstrem

Kanada Bertekad Tumpas Terorisme


OTTAWA, KAMIS — Perdana Menteri Kanada Stephen Harper hari Kamis (23/10) bertekad akan menggandakan upaya menumpas organisasi teroris setelah ibu kota Ottawa diguncang aksi teror yang dilakukan seorang pria bersenjata yang mengamuk di gedung Parlemen Kanada. PM Harper mengatakan, Kanada tidak akan terintimidasi oleh aksi teror tersebut.
Sesaat setelah seorang pria bersenjata menembak mati seorang tentara di Monumen Perang Nasional di pusat kota Ottawa pada Rabu pagi, pria yang membawa senjata tersebut kemudian memasuki gedung Parlemen Kanada dan dikejar oleh polisi. Pria bersenjata itu tewas setelah diberondong puluhan peluru tak begitu jauh dari posisi PM Harper yang saat itu sedang rapat dengan anggota parlemen.

Ini merupakan serangan yang kedua pada pekan ini dengan target personel militer Kanada karena Kanada turut bergabung dengan Amerika Serikat untuk menumpas militan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). ”Kanada tak akan pernah terintimidasi,” kata Harper dalam tayangan televisi setelah penembakan tersebut.

Pendidikan

Kawah Candradimuka ”Atlet” Olimpiade Sains


SERUPA atlet bintang, murid-murid berbakat sains direkrut dan dilatih jauh-jauh hari. Merekalah ”pasukan khusus” yang akan turununtuk bertarung di arena ”olimpiade otak” lokal, nasional, dan internasional.
Samuel Henry Kurniawan (17), murid SMAK BPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, duduk tenang di kelas. Matanya melekat ke rumus yang tertera di papan tulis. Siswa Brilliant Class (BC) XII alias kelas brilian yang pada Juli silam memperoleh medali emas Olimpiade Biologi Internasional itu bertanya kepada guru Kimia, Wira Reppi, tentang rumus tersebut. Dua murid lain ikut menyimak Wira yang kemudian menjelaskan. Hanya ada mereka berempat di kelas itu.

”Kelas khusus persiapan olimpiade, muridnya sedikit,” kata Wira di Serpong, beberapa waktu lalu. Totalnya ada 16 siswa BC X, 8 siswa BC XI, dan 10 siswa BC XII.

”Karena jumlah murid sedikit, ditambah kecerdasan yang tinggi, metode belajar mereka dengan berdiskusi,” ujar Wakil Kepala Sekolah Koordinator BC Dewi Widiananda. Kelas brilian dibentuk sejak 2008. Murid dengan kecerdasan sains di atas rata-rata dihimpun.


Kamis, 23 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Kamis, 23 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Kamis, 23 Oktober 2014


Enam Kementerian Diubah

KPK Minta Calon Bertanda ”Merah” dan ”Kuning” Jangan Dipilih


JAKARTA, KOMPAS — Jelang finalisasi penyusunan menteri Kabinet Indonesia Hebat, Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan DPR dalam perubahan nomenklatur terhadap enam nama kementerian. Selain untuk meningkatkan kinerja, juga proporsionalitas beban tugas pemerintah.
Dalam surat Presiden Jokowi kepada Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 21 Oktober 2014 disebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang selama ini terpisah digabung menjadi satu dengan nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata saja. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi dipecah menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

PELEPASAN JOKOWI

Dari Taman Suropati ke Istana


ACARA pelepasan Joko Widodo dari rumah dinas Gubernur DKI Jakarta ke Istana Kepresidenan terasa berbeda. Keakraban pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta luntur oleh protokoler istana. Mereka datang ke rumah di Jalan Taman Suropati Nomor 7 Jakarta dengan mimik tegang.
Tidak banyak pejabat yang sempat tersenyum saat melintasi pintu pemeriksaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Wajah kaku juga ditampakkan Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani. Sarwo menjalani pemeriksaan seperti semua tamu lain yang masuk ke rumah peninggalan Belanda tersebut.

Hal serupa terjadi pada Kepala Dinas Perhubungan DKI M Akbar. Pria yang biasanya ramah itu tak banyak bicara. Wartawan yang menyapanya hanya mendapat respons sepotong-sepotong. Sarwo, Akbar, dan semua pejabat DKI seperti buru-buru mengejar waktu.

ANGGARAN DAERAH

Mobil Mewah untuk Ketua DPRD Riau


PEKANBARU, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Riau sedang melakukan proses lelang pengadaan ratusan mobil mewah untuk kendaraan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau serta pejabat eselon dua dan tiga. Setidaknya anggaran pengadaan itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014 Provinsi Riau senilai Rp 70 miliar.
Menurut Usman, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau, Rabu (22/10), dalam mata anggaran itu disebutkan, Ketua DPRD Riau Suparman akan mendapat dua mobil dinas mewah senilai Rp 4,9 miliar. Dua mobil tersebut terdiri dari satu Toyota Land Cruiser dan satu sedan Toyota Crown. Adapun untuk 54 anggota DPRD lainnya dipersiapkan jenis mobil SUV yang pagu anggarannya masing-masing mencapai Rp 500 juta.

”Luar biasa pemborosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau ini. Untuk seorang pejabat saja, anggaran mobil dinasnya hampir Rp 5 miliar. Pemerintah Provinsi Riau memang belum sadar menggunakan dana APBD secara efisien dan efektif untuk kepentingan rakyat,” kata Usman.

Selasa, 21 Oktober 2014

Kompas, Edisi, Selasa, 21 Oktober 2014


Kompas, Edisi, Selasa, 21 Oktober 2014

Bergerak Bersama demi Indonesia Raya


JAKARTA, KOMPAS — Joko Widodo-Jusuf Kalla telah sah menjadi Presiden-Wakil Presiden RI 2014-2019. Rakyat pun tumpah ruah di jalan melampiaskan kegembiraan. Mereka bergerak bersama menyambut datangnya harapan baru.

Sejak upacara pelantikan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/10) pagi hingga malam, rakyat merayakannya dengan penuh sukacita berjubel di jalan-jalan, bak lautan manusia.

Seusai pelantikan, saat Jokowi-JK menaiki kereta kencana menuju Istana Merdeka, warga berebut bersalaman. Sejumlah barisan parade juga memeriahkan arak-arakan. Masyarakat dengan senang menyaksikan pawai budaya tersebut.

Kendati petang sudah berubah menjadi panas dan pengap oleh aroma keringat, tak ada yang mau meninggalkan tempatnya berdiri. Kerumunan semakin padat bak lautan manusia. Mereka bergerombol menuju tugu Monas untuk menghadiri acara Syukuran Rakyat Konser Salam Tiga Jari.

SYUKURAN RAKYAT

”Kami Ingin Menjadi Saksi Sejarah...”


JAM menunjukkan pukul 13.30. Inilah saat yang ditunggu. Warga yang sudah berjam-jam menanti di Bundaran Hotel Indonesia langsung merangsek ke depan, sambil berteriak serentak, ”Jokowi... Jokowi....” Dari atas kereta kuda, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyalami rakyat yang menyemut di bawah terik matahari.

Di depan wakil rakyat di Gedung MPR/DPR/DPD, Jokowi-JK mengenakan jas. Di tengah rakyat, mereka melepas jas. Tinggallah baju ”kebesaran” putih, warna yang juga dikenakan ribuan warga di sekitarnya. Kereta kuda yang membawa mereka berjalan tersendat. Para petugas berupaya menyibak massa guna memberi ruang kepada kereta untuk lewat. Jokowi-JK melambaikan tangan sambil mengacungkan salam tiga jari ke arah massa. Sesekali keduanya mencoba meraih tangan-tangan yang berebut menyalami. Mereka yang berhasil bersalaman berteriak girang.

Di tengah massa yang berdesakan, Ramzani (46), pria asal Sulawesi Utara yang menggunakan kursi roda, larut dalam euforia. Ia datang ke Jakarta sendiri untuk menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Dengan peluh yang berlelehan di wajah, Ramzani mengibarkan bendera Merah Putih. ”Semoga pemerintahan Jokowi lebih peduli kepada warga yang cacat,” katanya.

TAJUK RENCANA

Saatnya Langsung Bekerja!


TRANSISI kekuasaan yang mulus disertai ungkapan syukur rakyat menyambut Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemimpin baru akan tercatat dalam sejarah bangsa.

Peristiwa politik 20 Oktober 2014 menandakan kian matangnya demokrasi Indonesia. Kita bersyukur sekaligus bangga atas capaian demokrasi itu semua. Pengucapan sumpah Joko Widodo sebagai Presiden dihadiri presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kelima Megawati Soekarnoputri, dan presiden ketiga BJ Habibie. Semua ketua umum partai politik hadir, termasuk Prabowo Subianto, rival Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014.

Transisi kekuasaan kali ini tidak hanya milik elite politik, tetapi juga milik masyarakat. Sejak pagi hingga siang hari lautan manusia berdiri di pinggir jalan untuk menyambut presiden dan wakil presiden pilihan rakyat, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam perjalanan dari Gedung MPR ke Istana Merdeka dan Monas. Di Istana Merdeka, dilakukan lepas sambut Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo. Sebuah tradisi politik elegan.

Peralihan kekuasaan itu sendiri disambut positif pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada angka 5.040 atau naik 0,24 persen setelah mencapai angka 5.100 dan terkena aksi ambil untung. Meningkatnya IHSG dan menguatnya rupiah atas dollar AS itu menandakan tingginya ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru.