Minggu, 01 Maret 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 1 Maret 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 1 Maret 2015

PAN Tetap di Luar Pemerintah

Zul dan Hatta Bersaing Ketat di Kongres IV Bali


NUSA DUA, KOMPAS — Partai Amanat Nasional akan tetap berada di luar pemerintahan Joko Widodo, bersama-sama Koalisi Merah Putih. Partai berlambang matahari itu meyakini, untuk membangun bangsa, tidak harus berada di dalam pemerintahan.

Sikap tersebut ditegaskan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pada pidato politik dalam pembukaan Kongres IV di Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2) malam. Ia mengungkapkan, bergabungnya PAN ke Koalisi Merah Putih (KMP) adalah ijtihad politik guna membangun bangsa.

"Kami (PAN) tetap akan berada di KMP," ujar Hatta menegaskan.

Ia menambahkan, ini merupakan pertama kali PAN berada di luar pemerintahan. Sebelumnya, selama tiga periode pemerintahan di era Reformasi, PAN selalu berada di dalam pemerintahan.


KESENIAN RAKYAT

Pitutur Srandul dari Lereng Sumbing


Tak perlu banyak penonton. Belasan lelaki lanjut usia secara bergantian menari, menembang, dan menabuh gamelan. Sejak siang hingga dini hari, mengalirlah fragmen-fragmen kisah yang berisi tuntunan hidup dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah.

Syair-syair peneguhan hidup itu mengalir dalam bahasa Jawa kuno, lalu dipantulkan ke tebing-tebing bukit yang tenang. Bagi warga Dusun Krandegan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Magelang, srandul tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teater kuno ini telah diwariskan selama ratusan tahun. Secara bentuk, ia lebih sederhana dibandingkan ketoprak atau wayang orang karena hanya terdiri atas belasan penabuh gamelan. Penarinya pun tak lebih banyak dari jari tangan. Namun, srandul memiliki karakter lentur, bisa dipergelarkan kapan saja tanpa bayaran atau sekadar upah pengisi perut para senimannya.

BAHAN BAKAR MINYAK

Harga Premium Naik Rp 200, Solar Tetap


JAKARTA, KOMPAS — Mulai Minggu (1/3) pukul 00.00, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium. Kenaikan harga sebesar Rp 200 per liter itu diambil akibat naiknya harga indeks pasar minyak di Singapura.

Harga premium di luar Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.600 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Adapun harga minyak tanah dan solar tetap, masing- masing Rp 2.500 per liter dan Rp 6.400 per liter.

Harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang ditetapkan Pertamina juga naik Rp 200 per liter. Dengan demikian, harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.700 per liter menjadi Rp 6.900 per liter.

Sabtu, 14 Februari 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 14 Februari 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 14 Februari 2015

Presiden Belum Ambil Sikap

Partai Politik Berbeda Sikap Terkait Pelantikan Budi Gunawan


 BOGOR, KOMPAS — Hingga Jumat (13/2) malam, Presiden Joko Widodo belum mengumumkan penyelesaian pengangkatan Kepala Polri. Namun, dinamika politik terus meningkat seiring akan adanya putusan praperadilan yang dimohonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Senin depan.

”Prosesnya sebetulnya sudah berjalan. Saya akan menyampaikan pernyataan resminya, tetapi bukan saat ini,” kata Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, terkait pengangkatan Kepala Polri.

Rabu pekan lalu, Presiden menyatakan, penyelesaian pengangkatan pemimpin Polri akan diputuskan pekan ini. Saat itu, Presiden menyatakan masih menyelesaikan sejumlah hal terkait dimensi politik dan hukum (Kompas, 5/2).

Sementara itu, dinamika politik terus meningkat seiring akan adanya putusan praperadilan yang dimohonkan calon Kepala Polri Budi Gunawan, Senin pekan depan. Salah satu permohonan Budi adalah agar langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkannya sebagai tersangka dibatalkan.

Analisis ”Micro Expression”

Ketika Semburat Amarah di Ekspresi Jokowi


 Empat minggu terakhir, suasana politik terus gaduh. Kisah berawal ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri, Jumat (9/1). Namun, tanpa diduga, tiga hari pasca pencalonan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi.

Kegaduhan memuncak. Kompas mengajak pembaca melihat sisi lain dari kegaduhan tersebut lewat ekspresi wajah Presiden Jokowi terkait tokoh lainnya. Ekspresi dilihat lewat analisis micro expression (ekspresi detail) dan cepat pada wajah seseorang.

Peneliti Paul Ekman, profesor ilmu psikologi yang khusus melihat ekspresi manusia, menyebutkan, ada tujuh emosi universal. Tujuh tanda emosi universal itu adalah kaget atau terkejut, senang, sedih, takut, marah, jijik, dan sangat tidak suka. Emosi ini spontan muncul tanpa bisa dikontrol dan disadari.

Dalam rentang 23-29 Januari lalu, Handoko Gani, kandidat master science di bidang forensik emosi di Paul Ekman International Group dan University of Central Lancashire, Manchester, Inggris, coba meneliti ekspresi Jokowi lewat analisis ekspresi detail dan cepat.

HEBOH AKIK ACEH

Batu Alam 20 Ton Timbulkan Konflik


BANDA ACEH, KOMPAS — Penemuan batu alam jenis giok Aceh sekitar 20 ton di kawasan Gampong Krueng Isep, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, menimbulkan konflik antara warga dan pendatang. Warga lokal hingga Jumat (13/2) masih marah karena pendatang tak berkomitmen menjalani moratorium pengambilan batu alam yang diolah menjadi batu perhiasan dan akik itu.

Pendatang pun tetap berupaya mengambil batu alam di lokasi tersebut. Dalam konflik yang terjadi Kamis sore, sejumlah warga lokal mengejar pendatang dengan membawa senjata tajam. ”Namun, peristiwa itu cepat dilerai oleh kepolisian dan TNI sehingga tidak menimbulkan korban luka atau tewas,” ujar Kepala Humas Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo di Banda Aceh, Jumat.

Tajuk Rencana

Hiruk-pikuk dan Ketidakpastian


Kekhawatiran mendalam atas kemungkinan terdesaknya momentum pembangunan cenderung meluas di tengah kegalauan politik belakangan ini.

Sudah menjadi pembicaraan di mana-mana, bagaimana mungkin upaya perbaikan nasib rakyat dapat dilaksanakan jika ketegangan politik dan kekacauan hukum dibiarkan berlarut-larut. Kondisi hiruk-pikuk, yang bergerak ibarat bola liar ini, telah menciptakan ketidakpastian dan keraguan besar atas pelaksanaan agenda pembangunan yang, antara lain, dilontarkan pada kampanye pemilu.

Ekspresi kegalauan terasa mencolok, lebih-lebih karena sempat muncul harapan tinggi atas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hasil Pemilu 2014. Pemerintahan JKW-JK memang diharap-harapkan akan menciptakan momentum besar untuk mendorong pembangunan dan perubahan dalam banyak hal, termasuk mental dan terutama peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun, di luar harapan yang masih tersisa, kegaduhan serta hiruk-pikuk politik dan hukum terus berlangsung, seolah tak terkendali. Lazimnya, ketegangan langsung mengalami antiklimaks, sekurang-kurangnya untuk sesaat, begitu proses pemilu dilewati. Tidak seperti biasanya, ketegangan justru menggelinding kuat, malah dalam konfigurasi yang lebih rumit daripada kompetisi pemilu. Belum terlihat jelas upaya menghentikan secara cepat dan tepat.

Jumat, 13 Februari 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 13 Februari 2015

 
Kompas, Edisi, Jumat, 13 Februari 2015
Presiden: Tangkap Pelaku Teror KPK

KPK Berwenang Usut TPPU


 JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta agar penyebar teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan keluarga ditangkap. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai tidak ada teror terhadap KPK. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti meminta KPK menjelaskan secara detail ancaman yang mereka terima.

”Saya sudah bertemu seluruh pimpinan KPK dan Polri. Pimpinan Polri menyampaikan hal yang sama (juga menerima teror). Yang meneror siapa, ini yang sulit dilacak. Kalau yang melakukan teror jelas, tangkap saja,” kata Presiden Joko Widodo, Kamis (12/2), di Jakarta.

Seperti diberitakan, intimidasi terhadap KPK disinyalir semakin intensif setelah komisi itu menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Jika sebelumnya pegawai KPK dan keluarga mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini ancaman pembunuhan (Kompas, 12/2).

Namun, Tedjo Edhy Purdijatno menilai tak ada teror terhadap pegawai serta pimpinan KPK dan keluarga. ”Tidak ada teror-meneror (KPK). Mungkin perasaan orang-orang saja karena situasi seperti ini,” katanya. Ia menambahkan, telepon atau pesan gelap yang diterima pegawai KPK dan keluarga kemungkinan hanya tindakan pihak iseng.

KRISIS EKONOMI

Negara Yunani Terancam Bangkrut


BRUSSELS, KAMIS — Yunani dan negara-negara zona euro gagal mencapai kesepakatan atas krisis utang Yunani. Padahal, tenggat perpanjangan tinggal dua minggu. Yunani pun terancam tidak mendapatkan pinjaman, yang berarti negara ini tak punya uang atau bangkrut.

Ketua para menteri keuangan Uni Eropa, Jeroen Dijsselbloem, Kamis (12/2), mengatakan hal tersebut di Brussels, Belgia, seusai pembicaraan yang berlangsung alot dan memakan waktu 7 jam. Menurut dia, kendati pembicaraan diakhiri tanpa kesepakatan bersama, ada sejumlah kemajuan konstruktif.

Yunani dalam pertemuan itu menolak draf kesepakatan yang disodorkan para menteri keuangan yang berisi usulan perpanjangan masa talangan. Namun, kedua belah pihak, menurut Dijsselbloem, tetap berharap ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan lanjutan sebelum Senin mendatang.

Pemberantasan Kejahatan

Polisi Jamin Keamanan Jakarta, 3.000 Preman Ditangkap


JAKARTA, KOMPAS — Berbagai bentuk kejahatan, terutama yang terjadi di jalanan, meresahkan warga Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini. Namun, polisi menjamin bahwa situasi keamanan di wilayah Ibu Kota masih kondusif.

”Keamanan dan ketertiban masyarakat terkendali walaupun ada saja kelompok masyarakat berunjuk rasa dan beberapa wilayah terkena banjir,” kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Daniel Pasaribu, Kamis (12/2).

Berdasarkan catatan Kompas, polisi belakangan ini telah menggelar berbagai operasi untuk menekan angka kriminalitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta. Polisi bahkan tidak segan-segan melumpuhkan penjahat jalanan yang mengancam keselamatan warga.

Menurut Daniel, dari hasil evaluasi yang dilakukan Polri, wilayah hukum Polda Metro Jaya berada di peringkat keenam dari 31 kepolisian daerah di Indonesia dilihat dari kuantitas gangguan kamtibmas. Ia menambahkan, hal itu normal mengingat jumlah penduduk Jakarta besar, kegiatan ekonomi tinggi, dan mobilitas warga juga tinggi.

”Jakarta megapolitan yang sangat heterogen dan terbuka sehingga kegiatan dalam masyarakat sangat dinamis. Selama masih ada kegiatan dalam masyarakat, terbuka terjadi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

TAJUK RENCANA

Kedepankan Sikap Politik Santun!


Kedepankan sikap politik santun yang didasari budi pekerti luhur dan menghalalkan segala cara! Gunakan politik untuk kesejahteraan rakyat dan kedamaian!

Salah satu rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia VI, dua hari lalu, itu kita edit jadi perintah. Tidak lagi hanya ajakan, tetapi dalam ranah konsientisasi bersama, imbauan dan rekomendasi dengan niat bersih. Jauh dari pragmatisme kekuasaan, rekomendasi itu berarti perintah, terutama bagi penyelenggara negara dan politisi.

Mereka, baik secara legal-politis maupun sosial-budaya, berwenang membuat baik-buruknya kekuasaan. Di tangan mereka terletak praksis kekuasaan untuk kepentingan rakyat sebagai jati diri-ideal politik atau untuk kepentingan sempit-praktis, seperti dirumuskan ahli politik Harold Lasswell (1936) sebagai who gets what, when and how.

Dalam kegaduhan politik seperti pemilihan calon Kapolri berikut pengembangannya ke arah permasalahan eksistensi (baca: kriminalisasi) KPK, taruhlah berita terakhir teror yang dialami staf KPK dan keluarganya, bola ada di penyelenggara negara dan politisi. Persyaratan untuk solusi atas persoalan itu niscaya perlu dikembalikan pada entitas kekuasaan yang ideal, yakni kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan kedamaian bangsa.

Rabu, 11 Februari 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 11 Februari 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 11 Februari 2015

Presiden Bertekad Atasi Banjir

Gubernur DKI Meminta Maaf atas Kerugian Ekonomi yang Timbul


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan, upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota tak mungkin diselesaikan dalam 1-2 tahun. Namun, ia berkomitmen mempercepat penyelesaian program penanggulangan banjir di Jakarta.

”Jakarta itu nanti kalau yang namanya terowongan dari Ciliwung menuju BKT (Kanal Timur) itu selesai akan mengurangi banyak (banjir). Tahun ini juga saya sampaikan, akan dimulai pembangunan dan pembebasan tanah untuk waduk di Ciawi, Bogor,” kata Presiden, Selasa (10/2) dini hari, sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, seusai kunjungan kenegaraan di Filipina.

Menurut Presiden, semua proses ini tak mungkin selesai dalam hitungan hari atau 1-2 tahun. ”Berpuluh-puluh tahun itu belum bisa diselesaikan, tetapi kita akan mempercepat dengan cara- cara itu. Oleh sebab itu, saya akan melihat progres di Waduk Ciawi dan kapan selesainya terowongan dari Ciliwung menuju BKT,” ujar Presiden.

Selasa pagi, Presiden juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Seusai menghadap Presiden, Basuki mengatakan, banjir hari Senin lebih disebabkan persoalan teknis pompa air di wilayah utara yang tak berfungsi optimal karena listrik dipadamkan PLN.

SIDANG PRAPERADILAN

Hasil Analisis PPATK Budi Gunawan Berbeda


 JAKARTA, KOMPAS — Komisaris Besar Budi Wibowo, saksi ketiga yang diajukan kuasa hukum Kepolisian Negara RI untuk gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, hanya mengetahui Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2005-2008. Padahal, yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan status tersangka Budi Gunawan adalah LHA PPATK 2014.

Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri itu, saat bersaksi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2), mengaku tak tahu soal Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (LHA PPATK) 2014 yang dipakai KPK tersebut.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi itu, selain Budi Wibowo, kuasa hukum Polri hari itu juga mengajukan tiga saksi lain untuk memperkuat gugatan praperadilan Budi Gunawan yang kini menjadi calon Kepala Polri definitif sesuai Sidang Paripurna DPR, 15 Januari 2015.

MUSIBAH AIRASIA

Jenazah Kopilot Teridentifikasi


SURABAYA, KOMPAS — Jenazah kopilot pesawat AirAsia QZ 8501, Remi Plesel (46), akhirnya dipastikan identitasnya sesuai catatan gigi, Selasa (10/2), di Surabaya, Jawa Timur. Tim Identifikasi Korban Bencana (DVI) juga sudah mengotopsi jenazah kopilot asal Perancis ini sebagai bahan penyelidikan untuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

”Dari rekam medis berupa catatan gigi dan properti berupa seragam yang dipakai, dapat dipastikan jenazah berlabel B097 ini adalah Remi Plesel,” kata Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Timur Komisaris Besar Budiyono. Pada seragam Plesel terdapat tanda pangkat berupa garis tiga yang merupakan pangkat kopilot.

Berdasarkan kebijakan tim DVI, khusus untuk pilot dan kopilot, jenazah akan diotopsi guna mempermudah penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501. Hasil otopsi dapat menunjukkan kesehatan fisik korban lebih rinci. Jika pilot dan kopilot, misalnya, menggunakan narkoba, hal itu juga dapat diketahui. Namun, hasil otopsi ini hanya akan digunakan sebagai bahan penyidikan.

Meski sudah teridentifikasi, jenazah Remi Plesel belum dapat diserahkan kepada pihak keluarga di Perancis. Pihak keluarga korban juga belum pernah berkunjung ke Surabaya.

TAJUK RENCANA

Mengatasi Banjir Jakarta


Hal yang dikhawatirkan warga Jakarta akhirnya terjadi. Senin lalu, lebih dari separuh wilayah Ibu Kota terendam air, termasuk jalan protokol.

Setiap kali tiba musim hujan, warga Jakarta berharap banjir tidak singgah di Ibu Kota. Namun, Senin lalu genangan air menyentuh bibir Istana Kepresidenan, Monumen Nasional, dan Balai Kota Jakarta meskipun kawasan tersebut mendapat penjagaan utama dari banjir.

Satu orang meninggal karena hanyut di Jakarta dan jatuh satu korban jiwa di Bekasi karena tersengat listrik.

Kerugian karena banjir diperkirakan Rp 1,5 triliun. Yang kadang luput dihitung, produktivitas turun akibat pekerja tidak dapat tiba di kantor, sejumlah kantor tutup, dan siswa tidak dapat menuju gedung sekolah.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada warga DKI Jakarta karena belum dapat menyelesaikan masalah banjir.

Berbeda dari biasa, yaitu banjir karena hujan lebat di kawasan Puncak dan Bogor, banjir Senin lalu karena hujan di wilayah Jakarta sejak dini hari hingga malam.

Senin, 09 Februari 2015

Kompas, Edisi, Senin, 9 Februari 2015

Kompas, Edisi, Senin, 9 Februari 2015

Batam Belum Dioptimalkan

Mandek karena Tumpang Tindih Penguasaan Lahan


BATAM, KOMPAS — Potensi Batam, Kepulauan Riau, sebagai kawasan ekonomi di Selat Malaka belum dioptimalkan. Akibatnya, Batam belum menikmati manfaat dari 55 juta peti kemas yang diangkut kapal-kapal di Selat Malaka setiap tahun.

Dengan pelabuhan utama Batu Ampar, yang hanya berkapasitas 400.000 TEU (twenty foot equivalent unit, ukuran peti kemas) per tahun, Batam memang sulit mendapatkan manfaat optimal dari Selat Malaka. Kawasan ini harus bersaing paling tidak dengan Johor dan Singapura yang memiliki pelabuhan berkapasitas jutaan TEU peti kemas per tahun.

Pelabuhan Batam tidak hanya terbatas, tetapi juga tidak efisien dan memakan banyak biaya siluman. Waktu bongkar rata-rata di Batu Ampar bisa lebih dari tiga hari. Selain itu, pengguna juga harus menanggung aneka biaya yang bisa timbul mendadak. Di Batam, pengguna terbiasa dengan istilah ”uang sambung”, ”jasa panggil”, dan aneka biaya lain yang tidak lazim di pelabuhan lain.

PENEGAKAN HUKUM

Jika Kooperatif, Labora Sitorus Akan Dilindungi


JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap melindungi Labora Sitorus. Namun, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, yang menjadi terpidana dalam kasus pencucian uang serta penimbunan bahan bakar minyak dan pembalakan kayu itu harus kooperatif dengan aparat penegak hukum.

”Labora harus mau bekerja sama membongkar kasusnya dan mengikuti aturan hukum jika dia mau kami lindungi,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, Minggu (8/2), di Jakarta.

Labora divonis Mahkamah Agung dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar pada 17 September 2014. Namun, sampai saat ini dia belum ditahan sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong pada Maret 2014. Selama ini, Labora ada di tempat usahanya di Tampa Garam, Sorong. Di sana ia tinggal bersama sejumlah pekerja dan warga.

Kepada Kompas, Labora menyatakan siap menyampaikan data terkait permainan di balik kasusnya. Namun, dia minta LPSK dan Komnas HAM datang ke tempatnya.

OTOMOTIF

Proton Tak Mudah Bersaing di Indonesia


JAKARTA, KOMPAS — Pihak industri otomotif asal Malaysia, Proton, belum pernah menyampaikan minat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi industri otomotif tidak mudah karena harus bersaing dengan industri otomotif yang sudah lama berinvestasi.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Jakarta, Minggu (8/2). ”Proton belum pernah menyampaikan minat berinvestasi di Indonesia atau mendaftar izin prinsip,” katanya.

Menurut Franky, perusahaan otomotif yang mau berinvestasi tentu akan melakukan tes pasar. ”Ada juga perusahaan otomotif Tiongkok yang mau investasi di Indonesia,” katanya.

Tentu tidak mudah bagi perusahaan otomotif yang baru berinvestasi bersaing dengan perusahaan otomotif berskala global yang sudah menguasai pasar selama ini.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hingga saat ini belum ada pemrosesan rencana investasi Proton di Kementerian Perindustrian. ”Saat ini, prosesnya belum sampai ke kami (Kementerian Perindustrian),” ujar Saleh.

TAJUK RENCANA

Proton Akan Investasi di Indonesia


Ada hal menarik dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia, yakni Proton, perusahaan pembuat mobil asal Malaysia, akan berinvestasi di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke kantor pusat Proton, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyaksikan penandatanganan memorandum kesepahaman (MOU) antara Proton Holding Bhd dan PT Adiperkasa Citra Lestari yang dipimpin AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara.

Penandatanganan MOU yang disaksikan Presiden Jokowi itu sempat memunculkan salah paham bahwa Indonesia berniat membuat mobil nasional dengan Proton. Namun, kesalahpahaman itu langsung diluruskan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Ia menegaskan, penanaman investasi Proton di Indonesia adalah hal yang biasa, sama seperti perusahaan pembuat mobil lainnya yang menanamkan investasi di Indonesia.

Kesalahpahaman itu muncul karena di dalam MOU itu disebutkan bahwa Proton dan Adiperkasa akan membuat mobil resmi ASEAN. Tidak ada yang salah dengan keinginan membuat mobil resmi ASEAN, tetapi perlu disadari dari awal bahwa mencapai itu tidaklah mudah.

Minggu, 08 Februari 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 8 Februari 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 8 Februari 2015

Polisi dan Jaksa Saling Tuding

Labora Tak Keberatan Ditahan


SORONG, KOMPAS — Berlarut-larutnya penundaan eksekusi Labora Sitorus, terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak, dan kepemilikan kayu ilegal, mengundang pertanyaan. Salah satunya karena jaksa dan polisi belum segera bertindak dan justru saling tuding siapa yang harus mengeksekusi Labora.
Pada 17 September 2014, Mahkamah Agung memvonis Labora 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Namun, Labora belum ditahan sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong pada Maret 2014.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong Danang, di Sorong, Papua Barat, Sabtu (7/2), mengatakan, kejaksaan telah berkali-kali meminta bantuan kepolisian. Namun, kepolisian beralasan masih berkoordinasi untuk mengupayakan persuasi agar Labora kembali ke Lapas Sorong.

”Sebenarnya, kami ingin upaya eksekusi paksa segera dilaksanakan. Namun, polisi masih ingin menempuh upaya persuasif,” kata Danang, ketua tim eksekusi Labora Sitorus.

Namun, Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Karimudin Ritonga malah beranggapan, kejaksaan yang seharusnya bertanggung jawab dalam eksekusi Labora.

POLEMIK KELEMBAGAAN

Konsekuensi Hadang Presiden jika Melantik Budi Gunawan


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo harus siap menghadapi konsekuensi berupa penilaian negatif dari publik andai tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konsekuensi itu adalah penilaian bahwa Presiden tidak berkomitmen anti korupsi dan tidak mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi.
”Presiden Joko Widodo akan dinilai publik tidak berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi karena melantik tersangka kasus korupsi sebagai Kapolri. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga dianggap berseberangan atau tidak mendukung KPK dalam memberantas korupsi di institusi penegak hukum,” kata Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain, di Jakarta, Sabtu (7/2).

Selain itu, jika Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, Presiden Jokowi melanggar janji yang dituangkan dalam Nawa Cita. Hal itu khususnya butir yang berbunyi, ”Kami akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, anti korupsi, berkomitmen dalam penegakan hukum”.

”Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya juga akan kehilangan kepercayaan publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sulit bagi publik untuk percaya kepada polisi jika Kapolri punya masalah dengan hukum dan diduga terlibat korupsi,” kata Bahrain.

PENERBANGAN

Tiga Jenazah Korban AirAsia Ditemukan


PALANGKARAYA, KOMPAS — Tim SAR kembali menemukan tiga jenazah dari dasar Selat Karimata, Laut Jawa, pada hari ke-41 operasi pencarian korban pesawat AirAsia QZ 8501, Sabtu (7/2). Ttim gabungan dari Badan SAR Nasional telah menemukan 20 jenazah dari sekitar lokasi jatuhnya pesawat.
”Hari ini ada tujuh jenazah di kapal KN SAR Pacitan,” kata Direktur Operasional Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Marsekal Pertama Suyadi Bambang Supriyadi di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, saat dihubungi Kompas dari Palangkaraya, Sabtu.

Pada Jumat, juga ditemukan 4 jenazah dan sudah diangkat ke KN Pacitan. Jenazah ditemukan dari dalam badan pesawat dan juga kokpit. Jenazah pilot dan kopilot diduga termasuk dalam tujuh jenazah yang masih berada di atas kapal itu. Tiga belas jenazah lain, Kamis sore, sudah diterbangkan ke Surabaya untuk diidentifikasi.

Menurut Supriyadi, ketujuh jenazah akan dibawa ke Pelabuhan Panglima Utar Kumai menggunakan KN SAR 224 Jakarta untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Imanudin, Pangkalan Bun. Bangkai ekor pesawat yang disimpan di gudang serpihan pesawat AirAsia di Kumai juga dimuat ke KN Kumba milik Kementerian Perhubungan. Ekor pesawat akan dikapalkan menuju Jakarta untuk bahan investigasi.

BATU AKIK

Gali Batu, Gila Batu...


Seniman Remy Sylado mengenakan batu akik di sepuluh jari tangannya. Butet Kartaredjasa menyimpan koleksi puluhan batu akik di kotak deposit di sebuah bank. Kini batu akik menjadi gaya hidup. Ada apa dengan batu akik?
Butet Kartaredjasa menyimpan akik di bank semata demi pengamanan bagi batu akik serta batu mulia yang diwarisinya dari almarhum sang ayah, mendiang Bagong Kussudiardja. Penari dan koreografer Bagong, menurut Butet, selalu membawa tiga kantong kulit berisi beragam batu akik. Di tengah jalan, Bagong bisa berhenti lalu bercerita tentang akiknya hingga berjam-jam. Setelah Bagong meninggal, ratusan batu akik itulah yang kemudian dibagi oleh anak-anaknya.

Bagong bahkan pernah membeli lukisan dari seorang seniman terkenal dengan barter batu akik. ”Kalau ada saudara yang kepepet butuh duit, mereka menjual akik ke saya. Mertua juga senang menghadiahi akik. Lama-lama suka,” kata Butet.

Sabtu, 07 Februari 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 7 Februari 2015

Kompas, Edisi, Sabtu, 7 Februari 2015

Polisi Pembangkang Ditindak

Budi Waseso Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan


JAKARTA, KOMPAS — Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, semua polisi berada di bawah kendalinya dan akan patuh kepada Presiden Joko Widodo. Badrodin akan menindak tegas polisi yang mbalelo atau membangkang dan bertindak di luar perintahnya.
”Semua jajaran Polri dari Sabang sampai Merauke berada di bawah kendali saya. Saya akan proses (kalau ada yang mbalelo),” kata Badrodin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2), seusai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Mereka bertemu setelah ada kabar bahwa polisi akan menggeledah gedung KPK terkait pengusutan kasus dugaan pemberian saksi palsu di persidangan Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Kemarin sore, di depan gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, dua kelompok pengunjuk rasa berhadapan. Kelompok itu adalah massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang menyatakan mendukung KPK. Kelompok lainnya menamakan diri Aliansi Save Indonesia. Barikade polisi membatasi kedua kelompok itu.

EVAKUASI AIRASIA

Jenazah yang Diduga Pilot Ditemukan


PALANGKARAYA, KOMPAS — Memasuki hari ke-40 operasi pencarian korban kecelakaan AirAsia QZ 8501, Jumat (6/2), empat jenazah ditemukan dari badan pesawat di dasar Laut Jawa. Dari keempat jenazah itu, salah satunya diduga pilot.
”Satu jenazah yang mengenakan pakaian pilot sudah dievakuasi dan saat ini berada di kapal SAR KN Pacitan,” kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya FHB Soelistyo ketika dikonfirmasi Kompas di Jakarta.

Kemarin, satu jenazah yang sudah tidak utuh dan diduga korban AirAsia ditemukan oleh nelayan di pesisir pantai Desa Pattinoang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dengan demikian, hingga kemarin sudah 98 jenazah korban AirAsia QZ 8501 yang ditemukan. Sebanyak 93 jenazah sudah berada di Surabaya, sedangkan sisanya berada di KN Pacitan.

Sejumlah serpihan dan ekor pesawat yang berada di Kumai juga akan dibawa ke Jakarta untuk bahan investigasi.

PENEGAKAN HUKUM

Pelaksanaan Eksekusi Labora Tidak Jelas


SORONG, KOMPAS — Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi Labora Sitorus hingga saat ini saling menunggu. Akibatnya, proses eksekusi anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, yang menjadi terpidana kasus pencucian uang serta penimbunan bahan bakar minyak dan kepemilikan kayu ilegal itu tertunda-tunda.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, Jumat (6/2), di Sorong, menyatakan masih menunggu keterangan tentang surat bebas hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). ”Kami belum mendapat keterangan tertulis yang menyatakan surat bebas hukum bagi Labora tidak sah,” ujar Waterpauw.

Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat Agus Soekono membantah bahwa pihaknya belum memberikan informasi kepada kepolisian terkait status surat tersebut. ”Pada 2 Februari di Manokwari, saya bertemu Kapolda Papua Barat. Saya menyampaikan bahwa surat itu tidak sah karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan akhir untuk Labora,” ujarnya. Menurut Agus, pihaknya juga sudah mengeluarkan surat keterangan tertulis yang ditujukan kepada kepolisian dan kejaksaan.

TAJUK RENCANA

Potret Hitam Hukum Kita


PENGAKUAN Labora Sitorus, terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak, dan pembalakan liar kayu, mempertegas kondisi hukum kita.
Dalam wawancara seperti dimuat Kompas kemarin, Labora mengatakan, dirinya hanyalah tumbal dari permainan sejumlah oknum petinggi di Markas Besar Polri dan Polda Papua. Apa yang dimaksudkan dengan ”tumbal” memang kita tidak mendapatkan penjelasan lebih rinci. Namun, kalau Labora mengaku sebagai tumbal, tentu ada pihak lain yang menjadikan dia sebagai tumbal.

Andaikan pengakuan itu benar, tentu kasus Labora ini sebuah permainan besar, yang bukan tidak mungkin melibatkan para pemain besar pula. Memang, kebenaran dari pengakuan Labora itu harus dicek silang, pada pihak lain.

Kalau kita runut ulang proses hukum Labora, sangatlah menarik. Pada 14 September 2014, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.