Selasa, 28 Juli 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 28 Juli 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 28 Juli 2015

Politik Semakin Stabil

Konsolidasi Lembaga Penegak Hukum Jadi Pekerjaan Rumah


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan yang mulai terkonsolidasi dan kondisi politik yang makin stabil menjadi pencapaian Joko Widodo-Jusuf Kalla di sembilan bulan pemerintahannya. Namun, konsolidasi lembaga penegak hukum menjadi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Politik yang mulai stabil dan terkonsolidasi secara sederhana terlihat dari lancarnya pergantian sejumlah pejabat tinggi, seperti Panglima TNI dan Kepala BIN.

Di saat yang sama, hubungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berada di dalam pemerintahan dan Koalisi merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan juga semakin cair. Hal ini, antara lain, terlihat dari bertemunya pimpinan KMP dan KIH dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional 2015-2020 pada 6 Mei lalu. Presiden Jokowi juga hadir dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat, Mei lalu, di Surabaya.

HARI PERTAMA SEKOLAH

Mengantar Anak ke Masa Depan


Hari pertama sekolah. Ruang-ruang kelas bukan hanya milik siswa, melainkan juga orangtua. Hari itu, para orangtua bersemangat mengantar buah hati mereka. Ada yang datang terlalu cepat, rela cuti, bahkan berhenti bekerja demi mengantarkan anak.

Di koridor lantai dua SMPN 16 Jakarta, belasan orangtua murid setia menunggui anak mereka pada Senin (27/7), hari pertama tahun ajaran 2015/2016. Sejak pagi, mereka tiba di sekolah meskipun aktivitas baru dimulai siang hari. Salah satu orangtua murid adalah Syaifullah (45) yang menyempatkan diri mengantar putranya, Fikri Husein (12), ke sekolah.

Ayah dua anak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil itu menyiapkan cuti khusus demi mengantar anaknya yang baru masuk SMP. "Saya sengaja cuti hari ini. Selama Lebaran, keluarga tidak mudik ke mana-mana. Saya ingin tahu aktivitas belajar dan kondisi sekolahnya," katanya. Sejak putranya duduk di bangku SD, Syaifullah selalu berinteraksi dengan pihak sekolah. "Kalau ada undangan pertemuan guru dan orangtua, saya selalu hadir. Pendidikan anak sangat penting," ucapnya.

PERTEMUAN BILATERAL

Indonesia-Inggris Sepakat Bekerja Sama


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia dan Inggris mencapai kesepakatan kerja sama strategis dalam beberapa bidang. Kedua pemerintah menandatangani kerja sama dalam bidang maritim, ruang angkasa, pemberantasan terorisme dan tindak kejahatan lintas batas, serta kerja sama kemitraan riset dan inovasi.

Kerja sama tersebut ditandatangani pejabat terkait dengan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7) malam. Kedua negara akan melanjutkan pertemuan bisnis, Selasa ini, di Jakarta, yang menurut rencana dihadiri 31 pemimpin perusahaan asal Inggris.

"Pertemuan bilateral yang telah kami lakukan sangat terbuka dan produktif," kata Presiden Jokowi.

Selain kesepakatan kerja sama empat hal di atas, kedua kepala negara membicarakan permintaan pembebasan visa kunjungan wisata bagi warga negara Indonesia serta permintaan agar ada pembebasan visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomatik. Keduanya juga membicarakan penegasan PM Inggris mengenai penghormatan integritas wilayah Republik Indonesia.

Minggu, 26 Juli 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 26 Juli 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 26 Juli 2015

Distribusi Bantuan Terkendala

Pengiriman ke Kampung Terpaksa Dipikul

KUYAWAGE, KOMPAS Bantuan bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan anak bagi korban bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, sudah sampai di sejumlah distrik atau kecamatan dan jumlahnya mencukupi. Meski demikian, distribusi bantuan ke kampung-kampung sulit dilakukan karena tak bisa dijangkau pesawat.
Kampung-kampung itu hanya bisa dijangkau helikopter. Namun, karena ketiadaan helikopter, distribusi bantuan ke kampung-kampung yang dilanda bencana cuaca ekstrem terpaksa mengandalkan tenaga angkut manusia dengan dipikul berjalan kaki semalam.

Berdasarkan pemantauan Kompas, bantuan untuk Kabupaten Lanny Jaya antara lain diturunkan di Lapangan Terbang Mume di Distrik Kuyawage. Lokasi ini juga dijadikan tempat pengungsian sementara warga dan posko kesehatan.

Dari Mume, bantuan disalurkan ke kampung-kampung di Distrik Kuyawage (8 kampung) dan Wano Barat (11 kampung). Penyaluran bantuan terpaksa menggunakan tenaga angkut manusia dengan jarak tempuh terjauh sekitar semalaman berjalan kaki.

PILKADA SERENTAK

Partai Politik Gagal Berikan Pembelajaran

JAKARTA, KOMPAS Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah serentak 9 Desember 2015 membuktikan kegagalan partai politik dalam menjalankan pembelajaran politik dan demokrasi kepada publik. Dugaan adanya mahar politik untuk calon ”boneka” mereduksi nilai demokrasi yang menjadi tujuan pilkada langsung.
Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, berpendapat, ada kesalahan dalam mekanisme pilkada langsung karena parpol tidak direformasi terlebih dahulu.

”Sejak awal, yang dibahas seputar sistem pemilihan langsung atau tidak langsung. Semestinya direformasi dulu parpolnya. Sebab, yang terjadi saat ini, proses demokratisasi terhambat. Tujuan dari rakyat, untuk rakyat yang diusung, putus di tengah jalan,” kata Siti di Jakarta, Sabtu (25/7).

Regulasi pilkada terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang bertujuan mengoreksi praktik pilkada sebelumnya, juga belum mampu mengubah budaya politik lama. ”Sudah disebutkan dalam undang-undang baru, yang diketahui menggunakan mahar politik ada penaltinya. Namun, tampaknya UU baru belum mampu memangkas mata rantai money politics,” ujarnya.

Kecelakaan Cipali

Kesiapan Pengendara Jadi Kunci Selamat

MAJALENGKA, KOMPAS Kesiapan fisik pengendara pada arus mudik dan balik Lebaran menjadi kunci utama dalam menjamin keselamatan perjalanan. Pada Jumat (24/7) pukul 23.13 kembali terjadi kecelakaan yang menimpa pemudik di Tol Cikopo-Palimanan. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mengantuk.
Kecelakaan itu melibatkan minibus Toyota Innova dengan bus Setia Negara yang berjalan dari arah berlawanan. Tujuh penumpang minibus tewas dalam kecelakaan tersebut dan satu penumpang lainnya kritis.

Kecelakaan itu terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yakni pada Kilometer (KM) 166. Lokasi tabrakan tepat berada di bawah jembatan layang Jatiwangi, Majalengka. Sebuah spanduk besar bertuliskan ”Ngebut = Maut” terpampang di sisi jembatan itu.

Sebelumnya, tidak jauh dari lokasi tersebut, yakni pada KM 178, masih di wilayah Majalengka, juga terjadi kecelakaan yang menewaskan tujuh pemudik akibat mobil Daihatsu Gran Max yang mereka tumpangi menabrak truk tangki yang sedang berhenti, 6 Juli. Penyebab kedua kecelakaan itu sama, yakni pengemudi yang mengantuk.

Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Moechgiyarto yang meninjau lokasi kecelakaan pada pagi harinya mengatakan, kejadian itu murni karena kelalaian pengemudi minibus. Pengemudi diperkirakan hilang konsentrasi karena kelelahan atau mengantuk.



Jumat, 27 Maret 2015

Kompas, Edisi, Jumat, 27 Maret 2015


Kompas, Edisi, Jumat, 27 Maret 2015

Bank Menjaring Keluarga Miskin

Sekitar 25 Persen Bantuan Masih Disimpan


JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat miskin diajak masuk ke dalam sistem keuangan formal. Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang menyasar 15,5 juta keluarga miskin bisa menjadi pintu masuk. Namun, kemajuannya lambat. Padahal, inklusi keuangan tak hanya efektif memberdayakan kaum miskin, tetapi juga prospektif untuk bisnis.

"Terus terang belum ada bank yang benar-benar siap 100 persen. Belum ada bank yang bisa menjangkau seluruh penduduk," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung, di Jakarta, Kamis (26/3).

Andi berpendapat, bank tidak terlalu tertarik masuk ke dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Alasannya, warga miskin sebagai target PSKS dianggap tidak banyak melakukan transaksi keuangan atau bahkan nihil transaksi.

Kecelakaan Germanwings

Pesawat Diduga Sengaja Dijatuhkan


PARIS, KAMIS — Investigasi untuk mencari penyebab jatuhnya pesawat Germanwings bernomor penerbangan 4U9525 di Pegunungan Alpen, Perancis, Selasa (24/3), berdasarkan perekam suara kokpit (CVR), menghasilkan kesimpulan mengejutkan. Kopilot diduga kuat dengan sengaja menjatuhkan pesawat.

Jaksa Marseille Brice Robin kepada pers di Paris, Kamis (26/3), mengatakan, saat kejadian, kopilot Andreas Lubitz (28) berada sendirian di dalam kokpit. Dia dengan sengaja menurunkan pesawat dari ketinggian jelajah 38.000 kaki (sekitar 11.500 meter) ke 6.175 kaki (1.882 meter).

Pada ketinggian terakhir itu, pesawat Airbus A320 dalam perjalanan Barcelona, Spanyol, menuju Duesseldorf, Jerman, menghantam gunung. Sebanyak 144 penumpang dan 6 awak pesawat tewas seketika.


KONSERVASI

Menjaga Fondasi Alam Pulau Tidung


"Jangan mendekat! Jauh-jauh sana! Snorkeling di sana!" seru seorang pria dari atas kapal. Dia memperingatkan nakhoda sebuah kapal cepat yang ditumpangi wisatawan agar tidak mendekati areal terumbu karang di sisi selatan Pulau Tidung Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu, Sabtu (14/3).

Di dekat pantai terpasang papan peringatan bertuliskan "Terumbu karang, dilarang mendekat". Areal itu dianggap "suci" oleh warga Pulau Tidung. Wisatawan yang gemar snorkeling di Pulau Tidung tidak boleh menjamah lokasi tersebut.

Fauzi, nakhoda kapal cepat, menuturkan, tidak sembarang orang boleh mendekat apalagi berada di perairan itu. Dia tidak membuang jangkar, tetapi mengikat kapal ke tonjolan beton di dasar perairan.

Sisi selatan Pulau Tidung Kecil merupakan salah satu lokasi konservasi terumbu karang atau dikenal sebagai kebun karang. Usia karang di situ terbilang muda, baru tiga tahun, sehingga sebisa mungkin segala ancaman terhadap kelangsungan hidupnya dijauhkan.

Rabu, 25 Maret 2015

Kompas Edisi, Rabu, 25 Maret 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 25 Maret 2015

Pemimpin Tentukan Nasib Kota

57 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kota pada 2025


JAKARTA, KOMPAS — Sepuluh tahun lagi, 57 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Tanpa antisipasi, kota akan menjadi tempat masalah dan bencana. Membangun kota cerdas dan bijaksana adalah keniscayaan. Kepemimpinan yang disiplin dan kuat menjadi prasyaratnya.

Demikian pesan dari peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 di Jakarta, Selasa (24/3). Indeks ini adalah parameter untuk mengukur dan memeringkat kinerja pengelolaan kota berbasis teknologi digital terhadap pelayanan masyarakat. Program ini merupakan kerja sama antara Institut Teknologi Bandung dan Kompas didukung PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Peluncuran IKCI dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo, Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsah Suryadi, dan Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.

Pengamanan di 7 Lokasi Rawan Diperketat

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono menginstruksikan jajarannya memperketat pengamanan setelah penangkapan lima terduga teroris yang terlibat paham Negara Islam di Irak dan Suriah. Polisi diterjunkan untuk berpatroli di tujuh lokasi di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

”Akan dikerahkan 750 polisi yang ditempatkan di tujuh titik rawan. Namun, tidak perlu disebutkanlah tujuh titik itu,” ujar Unggung seusai meresmikan gedung baru Kepolisian Sektor Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (24/3).

Selain menggelar razia dalam skala besar, Unggung juga meminta unit intelijen yang ada di polsek-polsek serta bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap para pendatang yang dicurigai. ”Pencegahan itu penting,” kata Unggung.

Semua 144 Penumpang Diperkirakan Tewas


PARIS, SELASA — Pesawat Germanwings yang membawa 144 penumpang dan 6 awak, Selasa (24/3) jatuh di Pegunungan Alpen, Perancis. Pejabat Kementerian Perhubungan Perancis memperkirakan tidak ada penumpang selamat.

Pesawat Airbus A320 dengan nomor penerbangan 4U9525 lepas landas dari Barcelona, Spanyol, pukul 10.01 waktu setempat dengan tujuan Duesseldorf, Jerman. Sekitar pukul 10.45, pilot meminta pertolongan. ”Sinyal terlihat ketika pesawat berada di ketinggian 5.000 kaki dalam situasi yang abnormal,” kata Alain Vidalies dari Kementerian Transportasi Perancis.

Seorang pemilik tempat berkemah di Alpen, Pierre Polizzi, mengatakan mendengar suara menggelegar sekitar pukul 11.30. ”Saya sering mendengar suara jet tempur melintas. Jadi, saya pikir itu suara jet tempur. Saya melihat keluar, tetapi tidak melihat jet tempur,” katanya. Saksi lainnya mengira suara keras berasal dari salju yang runtuh.

Rabu, 04 Maret 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 4 Maret 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 4 Maret 2015

Polri Tunda Pengusutan

KPK Targetkan Selesaikan 36 Kasus Korupsi


JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian menunda pengusutan kasus yang diduga melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Namun, penyidikan kasus pimpinan nonaktif KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, terus dilanjutkan.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Selasa (3/3), menuturkan, keputusan itu diambil setelah dilakukan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Hasil koordinasi antarlembaga penegak hukum ini juga menjadi faktor yang membuat KPK melimpahkan pengusutan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan selanjutnya berencana melimpahkan kasus itu ke kepolisian (Kompas, 3/3).

KISRUH ANGGARAN

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas


BANDUNG, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta jangan sampai terbengkalai hanya karena kisruh saat ini. Tjahjo mengatakan, masalah itu harus segera diselesaikan dengan cara mengesahkan Rancangan APBD.

”Jangan sampai APBD DKI Jakarta terbengkalai. Harus dilakukan pengesahan secepatnya karena ini anggaran untuk masyarakat. Antara Gubernur dan DPRD perlu ada musyawarah. Jangan akibat masalah ini mengganggu proses pembangunan ataupun belanja aparatur,” ujar Tjahjo, Selasa (3/3), seusai upacara tingkat nasional peringatan HUT Ke-65 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT Ke-53 Satuan Perlindungan Masyarakat, di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Mendagri, pihaknya tak akan mencampuri proses politik dan hukum terkait kisruh APBD DKI ini. ”Biarlah aspek hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan proses politik lewat hak angket di DPRD berjalan. Namun, jangan sampai aspek hukum dan politik itu mengorbankan aspek administrasi APBD,” ujarnya.

PENGELOLAAN AIR

Jangan Sia-siakan Momentum Perbaikan


JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air direspons pemerintah dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Tanpa pengarusutamaan prinsip negara memenuhi hak rakyat atas air sekaligus mengatur keterlibatan swasta, aturan yang disiapkan tidak akan menjawab masalah.

Pemerintah, pemohon gugatan pembatalan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), dan pihak swasta menegaskan perlunya aturan baru pengelolaan air, termasuk air layak minum untuk mengisi kevakuman hukum. Pemohon gugatan mendorong kehadiran negara memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Jakarta, Selasa (3/3), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah segera memprioritaskan revisi undang-undang itu agar ada landasan hukum kuat dalam pengelolaan SDA. "Jelaslah kalau MK membatalkan. Bukankah dalam UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, wajar kalau ditolak," ujar Kalla.

GERAKAN SOSIAL

Menyiasati Begal Saat Pulang Kerja


Maraknya aksi pembegalan di sejumlah wilayah belakangan ini meresahkan warga. Rasa frustrasi menyergap mereka yang bepergian dengan sepeda motor. Di tengah keresahan itu, muncul solidaritas sosial untuk menghadirkan kembali ketenteraman yang terusik.

Sudah beberapa pekan ini, Haris Prasetyo (31), warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat, waswas saat pulang kerja dengan bersepeda motor. Karyawan perusahaan yang berkantor di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, ini biasanya pulang kerja pukul 01.00 menuju Cibinong. Seiring munculnya pembegalan di berbagai lokasi pinggiran Jakarta, nyali Haris untuk pulang seorang diri menciut. "Sekarang pukul 20.00 pun enggak berani lagi pulang sendiri," ujarnya, Selasa (3/3).

Keberaniannya kembali tumbuh tatkala melihat adanya gerakan pulang bersama di Twitter. Ia lalu bergabung dengan menyebutkan alamat dan tempat berkumpul untuk pulang bersama. Gerakan ini sudah memiliki 5.300 pengikut di @pulangkonvoi. "Gerakan ini setidaknya mencoba menghadirkan rasa aman berkendara pada malam-dini hari," ujarnya.

@pulangkonvoi adalah sebuah gerakan yang mengajak pengendara pulang kerja bersama. Dengan begitu, pengendara yang biasanya pulang sendiri bisa punya teman seiring perjalanan pulang ke rumah.

Selasa, 03 Maret 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 3 Maret 2015

Kompas, Edisi, Selasa, 2 Maret 2015

Negara Belum Siap Kelola Air

Pengusaha Minta Kepastian Hukum dari Pemerintah


JAKARTA, KOMPAS — Negara dan pemerintah hingga saat ini belum siap memenuhi kebutuhan air layak minum bagi seluruh rakyat. Peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan cukup besar.

Saat ini, semua perusahaan air minum di Indonesia yang berjumlah 425 perusahaan, di bawah pengelolaan pemerintah daerah, melayani sekitar 10 juta sambungan rumah atau setara dengan 60 juta orang atau 25 persen dari total penduduk. Dari sisi volume, itu setara dengan 3,2 miliar liter pada 2013.

Bandingkan dengan volume penjualan air minum dalam kemasan milik swasta yang mencapai 20,3 miliar liter (2013). Tahun 2014, volumenya naik menjadi 23,9 miliar liter.


KASUS BUDI GUNAWAN

KPK Menyatakan Kalah


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kalah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. KPK memutuskan melimpahkan pengusutan kasus itu kepada Kejaksaan Agung.

"Kami, KPK, terima kalah, tetapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami, masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan. Kalau terfokus pada kasus ini (Budi Gunawan), yang lain jadi terbengkalai. Belum lagi praperadilan-praperadilan," kata Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki saat jumpa pers dengan pemimpin KPK lainnya, di Jakarta, Senin (2/3).

Turut hadir dalam jumpa pers ini Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

KISRUH APBD DKI

Anggaran untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar


JAKARTA, KOMPAS — Dalam rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 versi DPRD DKI Jakarta termuat sejumlah usulan anggaran yang tidak jelas. Dalam rancangan itu antara lain ada program pengadaan alat pemindai dan pencetak masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sekolah di Jakarta Selatan. Salah satu sekolah yang ditulis mengajukan pengadaan kedua alat itu adalah SMP Negeri 73 Tebet, Jakarta Selatan.

"Saat ini kondisi SMPN 73 memprihatinkan karena bangunan sekolah mangkrak lebih dari satu tahun. Saya tidak mengajukan anggaran pengadaan barang. Saya hanya meminta pembangunan sekolah dilanjutkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman," kata Kepala Sekolah SMPN 73 Tebet Sukirman, Senin (2/3).

Terkait dugaan penyimpangan APBD tahun 2014, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menambahkan, memang ada pengadaan 49 unit alat pemasok daya listrik bebas gangguan (UPS). Sebanyak 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit untuk Jakarta Pusat. "Sumbernya dari daftar pengisian anggaran di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014," tuturnya

Minggu, 01 Maret 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 1 Maret 2015

Kompas, Edisi, Minggu, 1 Maret 2015

PAN Tetap di Luar Pemerintah

Zul dan Hatta Bersaing Ketat di Kongres IV Bali


NUSA DUA, KOMPAS — Partai Amanat Nasional akan tetap berada di luar pemerintahan Joko Widodo, bersama-sama Koalisi Merah Putih. Partai berlambang matahari itu meyakini, untuk membangun bangsa, tidak harus berada di dalam pemerintahan.

Sikap tersebut ditegaskan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pada pidato politik dalam pembukaan Kongres IV di Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2) malam. Ia mengungkapkan, bergabungnya PAN ke Koalisi Merah Putih (KMP) adalah ijtihad politik guna membangun bangsa.

"Kami (PAN) tetap akan berada di KMP," ujar Hatta menegaskan.

Ia menambahkan, ini merupakan pertama kali PAN berada di luar pemerintahan. Sebelumnya, selama tiga periode pemerintahan di era Reformasi, PAN selalu berada di dalam pemerintahan.


KESENIAN RAKYAT

Pitutur Srandul dari Lereng Sumbing


Tak perlu banyak penonton. Belasan lelaki lanjut usia secara bergantian menari, menembang, dan menabuh gamelan. Sejak siang hingga dini hari, mengalirlah fragmen-fragmen kisah yang berisi tuntunan hidup dari lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah.

Syair-syair peneguhan hidup itu mengalir dalam bahasa Jawa kuno, lalu dipantulkan ke tebing-tebing bukit yang tenang. Bagi warga Dusun Krandegan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Magelang, srandul tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teater kuno ini telah diwariskan selama ratusan tahun. Secara bentuk, ia lebih sederhana dibandingkan ketoprak atau wayang orang karena hanya terdiri atas belasan penabuh gamelan. Penarinya pun tak lebih banyak dari jari tangan. Namun, srandul memiliki karakter lentur, bisa dipergelarkan kapan saja tanpa bayaran atau sekadar upah pengisi perut para senimannya.

BAHAN BAKAR MINYAK

Harga Premium Naik Rp 200, Solar Tetap


JAKARTA, KOMPAS — Mulai Minggu (1/3) pukul 00.00, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium. Kenaikan harga sebesar Rp 200 per liter itu diambil akibat naiknya harga indeks pasar minyak di Singapura.

Harga premium di luar Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.600 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Adapun harga minyak tanah dan solar tetap, masing- masing Rp 2.500 per liter dan Rp 6.400 per liter.

Harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang ditetapkan Pertamina juga naik Rp 200 per liter. Dengan demikian, harga premium di Jawa, Madura, dan Bali yang semula Rp 6.700 per liter menjadi Rp 6.900 per liter.