Wednesday, April 20, 2016

Kompas Edisi Rabu 20 April 2016

Kompas Edisi Rabu 20 April 2016

Wapres: Harus Terbuka

Moratorium Reklamasi Diharapkan Beri Kepastian


JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk menuntaskan semua persoalan yang ada. Meski demikian, ia mengingatkan komite gabungan bekerja cepat dan terbuka agar ada kepastian hukum dan berinvestasi dalam setiap persoalan pembangunan.

 ”Ya, (komite gabungan) harus sesegera mungkin bekerja agar semua pihak segera mendapatkan jawaban dan kepastian dari setiap persoalan yang ada,” kata Kalla saat dihubungi Kompas, Selasa (19/4) malam. Kemarin, Wakil Presiden (Wapres) secara bergantian menerima Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Hanya Sementara

Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Selasa (19/4) siang, mengatakan, penghentian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta hanya bersifat sementara sampai semua izin dipenuhi. Kementerian Agraria/BPN akan mengeluarkan persetujuan substansi setelah semua izin terpenuhi.


BARANG SITAAN

Pemerintah Godok Aturan Pengelolaan


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang menggodok peraturan presiden mengenai pengelolaan benda sitaan negara sebagai aturan pelaksana dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 44-46. Perlu segera dibuat aturan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar akibat benda- benda sitaan susut nilainya, atau diselewengkan oknum penegak hukum.

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana, Selasa (19/4), di Jakarta, mengatakan, draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) saat ini tengah digodok oleh pihaknya. Draf awal perpres itu pun telah dibuat berdasarkan usulan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Namun, draf itu belum final karena masih menunggu masukan dari tim ahli, kalangan lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum, dan pendapat publik yang direpresentasikan melalui media massa. Secara umum, perpres itu dibuat dengan tujuan untuk mencegah kerugian negara timbul akibat tidak terkelolanya benda-benda sitaan negara.

HARI NASIONAL

Perjumpaan Kartini dengan Dua Ratu


"Kaum muda, wanita dan pria, seharusnya saling berhubungan. Mereka seorang-seorang dapat berbuat sesuatu untuk mengangkat martabat bangsa kita. Tetapi, jika kita semua bersatu, menyatupadukan kekuatan kita dan bekerja sama, hasil pekerjaan kita akan jauh lebih besar. Dalam persatuan letaknya kekuatan dan kekuasaan!" (Surat RA Kartini untuk Nyonya Abendanon, 30/9/1901, dalam "Kartini, Sebuah Biografi", Sitisoemandari S, 1986, "Kartini dari Sisi Lain", Dri Arbaningsih, 2002)

Di bulan kelahiran RA Kartini, kenangan atas sosok putri Bupati Jepara Adipati Aria Sosroningrat itu banyak menjelma menjadi bayangan hidup. Museum yang menyimpan aneka benda milik Kartini di sisi Alun-alun kota Jepara tak melonjak pengunjungnya.

Namun, tatkala berada di sana, meja kursi, foto-foto, lukisan, dan tentu saja surat-surat Kartini yang disimpan dalam salah satu lemari, seperti bertutur kembali tentang Sang Pahlawan.

Tuesday, April 19, 2016

Kompas Edisi Rabu 19 April 2016

Kompas Edisi Rabu 19 April 2016

Barang Sitaan Rawan Digelapkan

Penyelewengan oleh Aparat Sering Ditemukan


JAKARTA, KOMPAS — Penyelewengan dan penggelapan barang sitaan rawan terjadi di instansi yang memiliki kewenangan mengelola. Data yang tidak terinventarisasi dan tersinkronisasi dengan baik dari daerah ke pusat menjadi penyebab utama sulitnya mengawasi pengelolaan barang sitaan.

 Sejumlah kasus dugaan penggelapan barang sitaan oleh penegak hukum beberapa kali terjadi. Kejaksaan Agung, saat ini, tengah memeriksa mantan Ketua Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Chuck Suryosumpeno karena diduga terjadi pelanggaran prosedur pelelangan aset milik terpidana perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Hendra Rahardja.

Sebelumnya, seorang jaksa senior di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Djami Rotu Lede ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjual barang sitaan dari terdakwa pembobolan Bank BNI, Adrian Waworuntu.


GEMPA EKUADOR

Minim Peralatan, Bantuan Berdatangan


MANTA, SENIN — Jumlah korban gempa dengan magnitudo 7,8 di Ekuador melonjak menjadi sedikitnya 272 orang tewas dan sekitar 2.068 terluka, Senin (18/4). Jumlah korban dikhawatirkan akan bertambah lagi karena masih banyak korban terperangkap atau tertimbun reruntuhan bangunan dan rumah.

Proses penyelamatan dirasakan korban berjalan lambat. Selain karena jumlah petugas penyelamatan kurang, peralatannya pun minim sehingga banyak warga dan petugas yang memakai tangan kosong.

”Masih ada tanda-tanda kehidupan di reruntuhan bangunan atau rumah. Itu prioritas proses penyelamatan kami,” kata Presiden Ekuador Rafael Correa, yang mempersingkat kunjungan kenegaraannya ke Italia setelah gempa mengguncang, Sabtu lalu.


DIPLOMASI PANGAN

Jejak Indonesia di Ladang Afrika


Meski lahan tidak terlalu subur, tanaman sowel itu tumbuh baik di ladang pertanian di Kampung Jenoi, wilayah Lower River, tiga jam perjalanan darat dari Banjul, ibu kota Gambia. Sowel atau di Indonesia dikenal dengan nama okra adalah tanaman sayuran yang paling digemari para petani di bagian barat Afrika itu.

Selain bisa dimasak dengan cara ditumis, sowel bisa untuk bahan salad, dan juga baik untuk jus. Tanaman ini diyakini bisa menjaga daya tahan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit.

"Di sini sowel gampang dibudidayakan," ujar Babung Manjang, perempuan petani warga Jenoi.

Cara menanamnya mudah. Setelah tanah diolah dan diberi pupuk kandang, benih langsung ditebar. Dengan penyiraman yang teratur pagi dan sore, sayuran itu akan tumbuh baik sekalipun matahari membakar sepanjang hari.

Monday, April 18, 2016

Kompas Edisi Senin 18 April 2016

Kompas Edisi Senin 18 April 2016

Pengelolaan Barang Sitaan Buruk

Aset Triliunan Rupiah Bisa Hilang


JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan di tempat penyimpanan lain tidak terkoordinasi dan minim perawatan. Akibatnya, triliunan rupiah potensi pendapatan negara dari hasil sitaan itu bisa hilang melayang.

 Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, karena keterbatasan rupbasan, tidak semua barang sitaan disimpan di gudang milik rupbasan.

Sebagian barang sitaan tetap disimpan instansi yang menyita, seperti kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


REKLAMASI

Pemerintah Urai Kompleksitas Aturan


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat saat ini sedang mengurai kompleksitas aturan terkait reklamasi sehingga dapat dipakai sebagai dasar proyek reklamasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini meneliti satu per satu dokumen analisis mengenai dampak lingkungan proyek di Teluk Jakarta itu.

 Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/4), kompleksitas yang dimaksud terjadi sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditandatangani Presiden Soeharto. Pasal 4 ketentuan itu mengatur wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantura (Teluk Jakarta) yang berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Meski demikian, pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menurut Siti, kewenangan izin reklamasi ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. ”Jadi, kami akan masuk pada penyempurnaan substansi renstra (rencana strategis) dan zonasi dalam bentuk perda tata ruang yang harus dirapikan rancangannya dan telah didiskusikan dengan pusat,” kata Siti.


TAMBORA CHALLENGE

Pelajaran dari Manusia Cadas


Tubuh melemah, kaki harus diseret untuk mampu bergerak. Telapak kaki melepuh hebat. Kuku jari kaki terlepas. Paha dan betis terkunci. Namun, semangat membara memaksa mereka untuk menuntaskan misi: berlari atau bergerak sekuat tenaga menyelesaikan jarak 320 kilometer di tengah cuaca ekstrem.

Mengikuti perjuangan para pelari ultra Lintas Sumbawa selama 72 jam lebih, tiga hari tiga malam, adalah menyaksikan bagaimana anak manusia mengalahkan dirinya sendiri.

Selepas titik 200 kilometer, 5 dari 11 pelari masih mencoba bertahan, Jumat (15/4) malam. Mereka adalah Matheos Berhitu (45), Pramonosidi Wijanarko (22), Eni Rosita (37), Lili Suryani (52), dan William (30). Saat itu, mereka berlima masih harus menyelesaikan lintasan sejauh 120 kilometer lagi dengan batas waktu hingga Sabtu (16/4) pukul 15.45 Wita.

Sunday, April 17, 2016

Kompas Edisi Minggu 17 April 2016

Petugas Berpacu Selamatkan Korban

Puluhan Orang Terperangkap


KUMAMOTO, SABTU — Petugas penyelamat berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban setelah gempa dahsyat kembali menghantam Pulau Kyushu, Jepang, Sabtu (16/4) pagi. Gempa dengan magnitudo 7,3 di Prefektur Kumamoto ini lebih besar daripada gempa yang terjadi di pulau yang sama pada Kamis malam.

 Hujan yang diramalkan mengguyur hingga Minggu dikhawatirkan memperparah longsor di sejumlah tempat dan menambah jumlah korban. Rumah-rumah, jalan, dan rel kereta rusak berat ketika sejumlah bukit ambrol membawa ribuan ton lumpur. Gedung-gedung runtuh menjadi puing, termasuk asrama universitas dan kompleks apartemen yang dihuni banyak orang.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe seusai pertemuan darurat meminta petugas melakukan upaya sekuat tenaga untuk menolong korban. ”Tak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia, dan ini berkejaran dengan waktu,” kata Abe.


KULINER

Pemberontakan di Republik Jengkol


Riwayat jengkol memikul paradoks yang menggelikan. Ia kerap dinista dan dicintai diam-diam. Martabatnya direndahkan, menjadi aib bagi kelas elite. Sang jengkol akhirnya memberontak, lalu mendirikan Republik Jengkol.

 Matahari siang itu tengah garang-garang- nya bersinar di langit Cililitan, Jakarta Timur. Sebuah warung makan sederhana mulai dipenuhi pengunjung yang kegerahan dengan peluh bercucuran. Di muka warung itu salah satu dinding dihiasi tulisan: ”Sensasi Makan Jengkol Enak dan Tidak Bau. Enggeh. Republik Jengkol”.

Inilah warung makan yang menamai dirinya Republik Jengkol. Di RJ, begitu singkatan populernya, menu yang berdaulat adalah jengkol, dengan segala olahannya yang revolusioner. Sebut saja tongseng jengkol, jengkol lada hitam, nasi goreng jengkol, sampai pasta jengkol!


POTENSI DAERAH

Pemerintah Kembangkan Tambora


DOMPU, KOMPAS — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen terus mengembangkan kawasan Gunung Tambora. Tidak hanya sebagai taman nasional, kawasan gunung api tertinggi kedua di Nusa Tenggara Barat itu ke depan juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan wilayah di sekitarnya.

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan hal itu saat hadir mewakili Presiden Joko Widodo pada acara puncak Festival Pesona Tambora 2016 di Doro Ncanga, Dompu, Sabtu (16/4). Acara itu merupakan kelanjutan acara Tambora Menyapa Dunia yang digelar pada 2015 terkait peringatan 200 tahun letusan Gunung Tambora. Selain Siti, hadir pula dalam acara itu Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi, Bupati Dompu Bambang M Yasin, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

”Seperti yang kita ketahui, tahun 2015 Tambora diresmikan menjadi kawasan taman nasional oleh Presiden Joko Widodo. Tidak berhenti sampai di situ saja, kami hingga saat ini tetap konsisten mengikuti segala sesuatu terkait Tambora dan merencanakan berbagai hal untuk pengembangannya,” kata Siti.

Thursday, April 14, 2016

Kompas Edisi Kamis 14 April 2016

Kompas Edisi Kamis 14 April 2016

JKN Butuh Terobosan

Potensi Defisit 2016 Sekitar Rp 7 Triliun


JAKARTA, KOMPAS — Pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional 2016 berpotensi defisit Rp 7 triliun akibat klaim berobat lebih besar daripada penerimaan iuran peserta. Perlu terobosan untuk mengantisipasi kolapsnya pendanaan program, termasuk lewat menambah peserta pekerja formal.

Peserta pekerja formal yang umumnya sehat, produktif, dan berpenghasilan stabil berkontribusi positif menjamin keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya, prinsip gotong royong lebih terasa.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, defisit terjadi karena secara aktuaria besaran iuran peserta lebih rendah dibandingkan dengan biaya kesehatan yang dikeluarkan. Itu dikatakan Fachmi dalam Pemaparan Publik BPJS Kesehatan Tahun 2015, Rabu (13/4), di Jakarta.


LIGA CHAMPIONS

Pesona Filosofi Manuel Pellegrini


MANCHESTER, RABU — Manuel Pellegrini merupakan kepingan terakhir yang melengkapi evolusi Manchester City. Peracik taktik berdarah Cile itu menyemai benih permainan menyerang yang mengubah ”Manchester Biru” menjadi monster gol sejak Juni 2013.

Dia menandai musim pertamanya dengan trofi Liga Inggris yang diraih dengan elegan. City menceploskan 102 gol di Liga Inggris dan total 154 gol dalam 56 laga di semua kompetisi.

City berevolusi dari tim yang berhati-hati di era Roberto Mancini menjadi tim yang berani mengambil risiko. Suporter City menikmati evolusi ini. Mereka membentangkan spanduk wajah Pellegrini dan tulisan ”Pria Memesona Ini” saat City melibas Aston Villa 4-0 di laga kedua sebelum musim 2013-2014 usai.


LARI LINTAS SUMBAWA

Tekad Para Pelari Tak Terbendung


Sebanyak 11 pelari memulai lomba lari ultra Lintas Sumbawa sejauh 320 kilometer dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (13/4), pukul 15.54 Wita. Bendera start meletupkan tekad para pelari untuk mampu menyelesaikan lomba lari terpanjang dan terberat di Indonesia ini.

Ketika Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin dan Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo melepas pelari, langit sudah mendung. Hujan deras pun mengguyur para pelari di sekitar kilometer 10. Namun, hal itu tak menghentikan langkah para pelari. Mereka segera memakai jas hujan dan terus berlari.

Pelari asal Ambon, Matheos Berhitu, langsung berlari kencang sejak garis start dan jauh meninggalkan pelari lain. Abdul Aziz Dermawan dari Bandung yang di awal start lari di urutan ketiga ternyata mampu menyusul Matheos dengan cepat. Matheos dan Aziz menjadi pelari pertama yang menembus kilometer 30.

Wednesday, April 13, 2016

Kompas Edisi Rabu 13 April 2016

Kompas Edisi Rabu 13 April 2016

Kesungguhan Pemerintah Diuji

Penjara Masih Jadi Sarang Peredaran Narkoba


JAKARTA, KOMPAS — Keseriusan pemerintah dalam membenahi lembaga pemasyarakatan dipertanyakan. Pasalnya, persoalan, seperti peredaran narkoba, pemberian fasilitas istimewa untuk sejumlah narapidana, dan kerusuhan, terus terjadi di penjara.

 Di saat yang sama, penyelewengan dan pelanggaran juga terus dilakukan sejumlah oknum pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas) meskipun sejumlah tindakan tegas telah diambil.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa (12/4), mencopot Kepala Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam Setia Budi Irianto dan Kepala Pengamanan Lapas IIB Lubuk Pakam Ikhwansyah dari jabatannya karena membangun fasilitas ruang karaoke bagi pengedar dan bandar narkoba di dalam lapas.


KASUS SUMBER WARAS

Basuki: Permintaan BPK Tak Mungkin Dilakukan


JAKARTA, KOMPAS — Seusai dimintai keterangan sekitar 12 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (12/4), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada kebenaran yang disembunyikan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK juga meminta pihaknya melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

 Setelah dimintai keterangan sejak pukul 09.00, Basuki baru keluar dari gedung KPK pukul 21.25. Di hadapan wartawan yang menunggunya, ia mengatakan, BPK menyembunyikan kebenaran. Menurut Basuki, BPK memaksa pihaknya melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan.

”BPK minta kami melakukan sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Suruh batalkan pembelian tanah rumah sakit. Itu tak bisa kami lakukan karena pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau mesti dibatalkan, harus jual balik. Kalau jual balik, mau enggak rumah sakit memakai harga baru? Kalau pakai harga lama, (terjadi) kerugian negara,” ujarnya.


TAMBORA CHALLENGE

Perjalanan Melawan Diri Sendiri


Bicara panorama Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, adalah perbincangan yang tak pernah habis bagi mereka yang pernah menjejakkan kaki di pulau itu. Pantai dengan hamparan pasir putih, lautan biru, deru ombak, layung di langit, dan bentangan savana hijau menyimpan cerita sendiri-sendiri.

Banyak pelancong dari berbagai belahan bumi memburu keindahan itu. Mereka menempuh perjalanan bukan saja dengan kendaraan bermotor, melainkan juga mengayuh kakinya dengan sepeda untuk mencapai keindahan panorama Sumbawa.

Ketika tantangan Tambora Challenge kembali digaungkan untuk mengajak para pencinta kegiatan luar ruang sejak akhir tahun, pembicaraan mulai bergulir di sosial media ataupun grup-grup bincang (chatting), seperti aplikasi WhatsApp. Saat Kompas menyelenggarakan acara Road to Tambora, awal Maret 2016, mereka yang berminat dengan antusias mendatangi untuk menjawab keingintahuan kegiatan yang akan diselenggarakan mulai Selasa (12/4) hingga 16 April mendatang.

Tuesday, April 12, 2016

Kompas Edisi Selasa 12 April 2016

Kompas Edisi Selasa 12 April 2016

Reformasi Kejaksaan Gagal

KPK Tangkap Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (11/4), menangkap dua jaksa karena diduga tidak membayarkan uang pengganti kerugian negara dari terdakwa ke kas negara. Penangkapan ini kurang dari dua minggu setelah KPK menangkap pejabat PT Brantas Abipraya yang ditengarai berupaya menyuap untuk menghentikan penyelidikan korupsi perusahaan itu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Korps Adhyaksa untuk berani melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh," kata komisioner Komisi Kejaksaan, Erna Ratnaningsih, kemarin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan adanya penangkapan jaksa tersebut. KPK akan menjelaskan detail kasus itu pada hari ini.


TRANSPORTASI

Rel Ganda Bisa Dorong Loncatan Ekonomi


JAKARTA, KOMPAS — Keberadaan jalur rel ganda yang sudah berumur dua tahun di pantai utara Jawa bisa menyebabkan loncatan ekonomi di kota-kota yang dilalui jalur itu. Loncatan itu bisa terjadi apabila sejumlah syarat terpenuhi.

Selama beberapa hari Kompas melakukan perjalanan di beberapa kota yang dilalui jalur rel ganda untuk melihat dampak ekonomi setelah pengoperasian jalur itu pada 2014. Beberapa kalangan yang ditemui dan dihubungi sejak beberapa pekan lalu hingga Senin (11/4) menyimpulkan, loncatan ekonomi akan terjadi apabila ada upaya untuk membuat kota memiliki pusat pertumbuhan ekonomi, pemimpin daerah yang paham transportasi, dan penambahan sarana, seperti stasiun barang.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang dikonfirmasi sepakat apabila keberhasilan kota-kota di sepanjang rel ganda memanfaatkan infrastruktur itu untuk loncatan ekonomi terkait dengan dua faktor, yaitu peran pemimpin di daerah dan keberadaan pusat-pusat ekonomi. Pemimpin daerah yang sukses karena dia memahami transportasi.


PENATAAN PASAR IKAN

Rumah-rumah yang Terlindas Zaman


Sena Surya Delima (12) memeluk adiknya erat. Di dekatnya terdapat barang-barang terbungkus kardus atau kain yang diikat seadanya. Suara alat berat yang membongkar bangunan makin dekat. Kecemasan sedari pagi, bahkan sejak berhari-hari sebelumnya, begitu mencekam kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/4).

Wajar saja mereka cemas. Rumah tempat mereka berteduh selama ini sebentar lagi rata terlindas zaman.

Orang-orang berlarian. Beberapa di antaranya berteriak menyuruh aparat berseragam dan bersenjata pentungan mundur. Hari beranjak siang, bertambah terik saat suasana makin panas.

Namun, tak lama kemudian, para pihak yang berhadapan sepakat untuk tidak memperparah situasi. Kondisi pun berangsur-angsur tenang.