Kompas, Edisi, Rabu, 12 Agustus 2015

Kompas, Edisi, Rabu, 12 Agustus 2015

Sumber Masalah di Parpol

KPU Tunda Pelaksanaan Pilkada di Empat Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum menunda pilkada di empat daerah dari rencana pada 9 Desember 2015 menjadi tahun 2017. Ini karena hanya ada satu pasang bakal calon yang mendaftar di empat daerah itu. Partai politik menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dengan kondisi ini.

Empat daerah yang pelaksanaan pilkadanya ditunda adalah Kota Mataram (NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Blitar (Jawa Timur).

"KPU di empat daerah itu akan membuat keputusan untuk penundaan pilkada sampai 2017," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Selasa (11/8). Dengan demikian, dari rencana awal digelar di 269 daerah, Pilkada 2015 maksimal digelar di 265 daerah. Jumlah itu masih bisa berkurang karena ada pasangan bakal calon yang mungkin tak lolos verifikasi oleh KPU.

Hingga akhir pekan lalu, ada tujuh daerah yang mempunyai pasangan bakal calon kurang dari dua. Namun, saat perpanjangan pendaftaran pilkada tahap kedua, 9-11 Agustus, ada tambahan pasangan bakal calon di Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) serta Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Pemerintahan

Presiden Rencanakan Rombak Kabinet

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Rabu (12/8) siang ini, dikabarkan akan merombak kabinet dan langsung melantik mereka di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah menteri yang akan diganti meliputi menteri koordinator, menteri, dan seorang pejabat setingkat menteri.

Di Istana Kepresidenan, Selasa malam, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu empat mata. Pertemuan berlangsung sejak pukul 18.30 hingga 20.20. Hingga pukul 21.00 belum ada keterangan resmi terkait pergantian menteri itu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditunggu pers di halaman belakang Istana Negara tak kunjung keluar. Ketika ditelepon dan dikirimi layanan pesan singkat, Pratikno juga tak mengangkat dan menjawab.

Wapres Kalla yang dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan empat mata bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka. "Reshuffle kabinet? Ha-ha-ha... tunggulah besok," ujar Kalla tanpa merinci keterangannya terkait pergantian kabinet yang isunya sudah merebak sejak tiga bulan lalu.

TRANSPORTASI

Kereta Cepat Butuh Pertimbangan Matang

JAKARTA, KOMPAS — Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditawarkan Tiongkok dan Jepang membutuhkan pertimbangan matang. Banyak analisis yang belum dimasukkan dalam penentuan pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Dalam beberapa dokumen dan memo dari sejumlah kementerian mengenai kereta cepat yang didapat Kompas, Selasa (11/8), disebutkan, masih banyak analisis yang perlu dilakukan, seperti analisis pasar, analisis kepentingan nasional, analisis pembiayaan, analisis keekonomian, analisis pasca implementasi, dan beberapa analisis lain.

Dalam salah satu memo juga disebutkan, perbaikan jalur ganda Jakarta-Bandung sebenarnya bisa menekan waktu tempuh dari 180 menit saat ini menjadi sekitar 70 menit. Angka ini hanya berbeda 40 menit dibandingkan dengan proposal kereta cepat itu. Untuk perbedaan waktu tempuh sebesar itu, menurut memo itu, investasi kereta cepat dinilai lebih mahal.